cover
Contact Name
Monica Tiara
Contact Email
monicatiara@unp.ac.id
Phone
+6281261025634
Journal Mail Official
jikons@ppj.unp.ac.id
Editorial Address
Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang Jalan Prof Dr Hamka, Kampus UNP, Air Tawar Padang, Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Ideologi dan Konstitusi
ISSN : 27981894     EISSN : 27981886     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Ideologi dan Konstitusi merupakan media penyebarluasan hasil penelitian, kajian konseptual, dan gagasan mengenai ideologi, filsafat, konstitusi dan ketatanegraan diseluruh belahan dunia. Jurnal Ideologi dan Konstitusi diterbitkan 2 kali setahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 75 Documents
PERANAN PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA KOTA PADANG DALAM MENINGKATKAN PERAN SOSIAL BERBASIS LIVING VALUE Mulyani, Siska Ona; Montessori, Maria; Moeis, Isnarmi; Fatmariza, Fatmariza
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 5 No 1 (2025): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v5i1.164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang Dalam Meningkatkan Peran Penyandang Disabilitas Berbasis Living Value dan bagaimana bentuk faktor penghambat Peranan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang Dalam Meningkatkan Peran Sosial Penyandang Disabilitas Berbasis Living Value. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Studi Kasus mrnggunakan metode penelitian Kualitatif. Informan ditetapkan berdasarkan metode Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian PPDI Kota Padang sudah melakukan peranan berbasis living value yaitu dari 12 Nilai Hidup (Living Value) ada 7 Nilai yang sudah diterapkan dalam kegiatan organisasi terdiri dari 1) Nilai Penghargaan (Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat), 2) Nilai Toleransi (Saling menghargai dan menghormati, 3) Nilai Kejujuran (keterbukaan), 4) Nilai Kerjasama (Saling membantu), 5) Nilai Tanggung Jawab (Amanah dalam tugas, 6) Nilai Kesederhanaan (Efisiensi), 7) Nilai Persatuan (Kebersamaan). Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana Nilai Hidup (Living Value) dari penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas berbeda dan usia yang berbeda.
MOTIVASI ANAK KELUARGA MISKIN UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN Beska, Prima Indrata; Montessori, Maria; Moeis, Isnarmi; Dewi, Susi Fitria
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 5 No 1 (2025): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v5i1.166

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis motivasi anak pada keluarga miskin mengikuti pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi anak pada keluarga miskin mengikuti pendidikan, dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi anak pada keluarga miskin mengikuti pendidikan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai informan yang terdiri dari Wali Nagari dan Sekretaris Nagari Koto XI Tarusan, Wali Kampung Rawang Nanggalo, orang tua peserta didik, peserta didik dan Kepala Sekolah SMPN 1 Tarusan serta Kepala Sekolah MTSN 4 Pesisir Selatan. Observasi dilakukan selama lebih kurang 2 bulan. Hasil penelitian menunjukkan motivasi anak pada keluarga miskin untuk mengikuti pendidikan ada yang memiliki motivasi tinggi dan berprestasi di sekolah serta ada yang memilih membantu ekonomi keluarga dan akhirnya putus sekolah. Faktor-faktor penyebab rendahnya motivasi anak keluarga miskin untuk mengikuti pendidikan meliputi faktor internal yaitu adanya sebagian anak yang pasrah dengan keadaan ekonomi dan akhirnya tidak memiliki motivasi untuk mengikuti pendidikan. Faktor eksternal yaitu, keadaan keluarga, keadaan lingkungan sosial dan keadaan ekonomi. Upaya meningkatkan motivasi anak keluarga miskin mengikuti pendidikan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat, program Kartu Indonesia Pintar, memberi penyuluhan akan pentingnya pendidikan dan memberikan beasiswa prestasi.
PENERAPAN TECHNOLOGIAL, PEDGOGICAL, CONTENT KNOWLEDGE DALAM PEMBELAJARAN PPKn Ulhasna, Nisa; Indrawadi, Junaidi; Ananda, Azwar; Fatmariza, Fatmariza
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 5 No 1 (2025): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v5i1.167

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana Penerapan Technological, Pedagogical, Content Knowledge dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 15 Padang. Deskripsi tersebut terkait dengan bagaimana Penerapan Technological, Pedagogical, Content Knowledge dalam pembelajaran PPKn serta kendala yang dihadapi guru PPKn dalam penerapan TPACK tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap validasi data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Technological Pedagogical, Content Knowledge mengacu pada indikator Technological Knowledge, Pedagogical Knowledge serta Content Knowledge. Selanjutnya kendala yang dihadapi guru PPKn dalam penerapan TPACK yaitu penguasaan guru terhadap teknologi yang perlu ditingkakan dan jaringan internet yang kurang stabil serta kondisi peserta didik dalam belajar.
FAKTOR PENYEBAB TIDAK BERLANJUTNYA PROGRAM KAMPUNG PANCASILA Yosya, Ahmad Afdhol; Moeis, Isnarmi; Indrawadi, Junaidi; Hasrul, Hasrul
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 5 No 1 (2025): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v5i1.149

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perjuangan yang dimiliki oleh terbentuknya Kampung Pancasila yang diinisasi oleh Dandim 0312 Kota Padang. Parupuk Tabing menjadi lokasi yang dipilih karena kawasan ini memiliki karakteristik masyarakat yang beragam. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkanterdapat dua faktor penyebab tidak berlanjutnya program kampung pancasila. Adapun kedua faktor tersebut bersifat internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh rendahnya atensi masyarakat terhadap pelaksanaan program Kampung Pancasila, dan faktor eksternal disebabkan oleh minimya anggaran dan inkonsistensi penyelenggaraan program Kampung Pancasila oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk menemukan solusi konkret atas permasalahan penelitian yang peneliti riset.
IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENERTIBAN DAN LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DI SUNGAI Juliana, Sepsi Amelia; Hasrul, Hasrul; Suryanef, Suryanef; Azizah, Cici Nur
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 5 No 1 (2025): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v5i1.174

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Larangan Penangkapan Ikan di Sungai Batang Nagari Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, informan dipilih menggunakan purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 belum berjalan optimal. Berdasarkan analisis dengan teori Edward III, implementasi Kebijkanan dipengaruhi oleh empat variabel. Pertama, aspek komunikasi, pemerintah nagari bersama tokoh adat dan masyarakat telah melakukan sosialisasi, baik formal maupun informal. Kedua, sumber daya masih terdapat keterbatasan SDM, dana, dan sarana prasarana. Ketiga, aspek disposisi, penegakan aturan lebih bersifat persuasif. Keempat, aspek struktur birokrasi, koordinasi antar pelaksana belum optimal karena lemahnya pembagian tugas dan mekanisme kerja. Hambatan utama meliputi sosialisasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya komitmen pelaksana. Upaya yang dilakukan pemerintahan nagari dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dengan mengoptimalkan peran tokoh adat dan tokoh agama. Peneliti merekomendasikan penguatan kapasitas pelaksana terutama terkait penegakan sanksi dan denda bagi pelanggar, serta peningkatan dukungan masyarakat untuk mewujudkan implementasi peraturan yang lebih efektif.
PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DAN MEKANISME PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PHK Hannisa Nurul Zahra; Rania Khalisyah Putri; Rahel Maulidia Maifa; Zahrah Hayati Rey
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 5 No 2 (2025): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v5i2.194

Abstract

Penelitian ini membahas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis prosedur PHK sepihak sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, serta implikasinya terhadap hak normatif pekerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach, menganalisis peraturan, doktrin, teori, serta praktik penyelesaian sengketa hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK sepihak hanya sah apabila melalui prosedur perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial jika kesepakatan tidak tercapai. Hak-hak pekerja akibat PHK, termasuk pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, wajib dipenuhi oleh pengusaha, dan pengabaian terhadap hak ini dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan pengusaha terhadap prosedur hukum dan perlindungan hak pekerja untuk menjaga keadilan, kesejahteraan pekerja, serta stabilitas hubungan industrial di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA: TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN Resti Wahyuni; Shifana Rizalia; Pintan Permata Noply
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 5 No 2 (2025): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v5i2.201

Abstract

Praktik tenaga kerja anak masih menjadi persoalan serius dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia karena berdampak langsung terhadap pemenuhan hak anak serta pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola praktik tenaga kerja anak, faktor penyebab, pengaturan hukum nasional, pelanggaran hak anak dalam hubungan kerja, serta efektivitas penegakan hukum ketenagakerjaan dalam menanggulangi pekerja anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh studi kepustakaan melalui analisis jurnal, dokumen hukum, dan data penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak dominan ditemukan pada sektor informal dan pertanian, dengan pola kerja tanpa perjanjian kerja tertulis, jam kerja panjang, serta upah yang tidak layak. Faktor penyebab utama meliputi kemiskinan, rendahnya pendidikan, budaya yang menormalisasi anak bekerja, serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur larangan mempekerjakan anak melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138. Namun, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan pengawasan dan lemahnya penegakan hukum di sektor informal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan, penerapan sanksi yang tegas, serta sinergi kebijakan sosial dan pendidikan guna mencegah eksploitasi tenaga kerja anak secara berkelanjutan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISKRIMINASI PEMBERIAN UPAH BAGI PEKERJA DOMESTIK DI TENGAH ARUS TENAGA KERJA ASING Rayhan Isra Wahyudi; Edo Illahi; Fajrul Azmi Robbi
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 5 No 2 (2025): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v5i2.202

Abstract

Fenomena meningkatnya penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia akibat globalisasi dan investasi asing menimbulkan persoalan ketenagakerjaan berupa disparitas upah antara pekerja lokal dan asing, termasuk di sektor informal seperti pekerja domestik yang memiliki perlindungan hukum lemah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau diskriminasi pemberian upah bagi pekerja domestik dari aspek yuridis di tengah banyaknya penerimaan tenaga kerja asing. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menunjukkan bahwa keberadaan tenaga kerja asing berpotensi menekan upah dan melemahkan posisi tawar pekerja lokal, sehingga memicu ketimpangan dan diskriminasi upah. Kondisi ini semakin diperparah oleh ketiadaan regulasi khusus bagi pekerja domestik, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi dalam sistem pengupahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengupahan dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya pada dasarnya telah memberikan kerangka normatif mengenai hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak serta kewajiban pengusaha dalam menyusun struktur dan skala upah. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan tidak secara tegas mengatur batasan maupun larangan terhadap disparitas upah antara tenaga kerja asing dan pekerja lokal.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Abdul Afif Pane
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 5 No 2 (2025): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v5i2.204

Abstract

Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering recognizes corporations as legal subjects capable of being held criminally liable. However, in practice, proving that a corporation possessed the "intent" to commit a crime often sparks complex debates between prosecutors and legal counsel. This study aims to analyze West Jakarta District Court Decision Number 524/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt to understand the criteria judges use to determine whether a corporation can be deemed a perpetrator of a criminal offense. The research is expected to make a theoretical contribution to the study of special criminal law regarding corporations. It is unique in its analysis of the "piercing the corporate veil" doctrine within the criminal law context, distinguishing it from prior studies that generally focused on civil law aspects. Furthermore, the study examines the implementation of Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 in assisting District Court judges to address procedural legal gaps when adjudicating cases involving corporations.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN Rosita Gusni Situmorang; Yusnanik Bakhtiar
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 5 No 2 (2025): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jikons.v5i2.205

Abstract

Kasus korupsi dana pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di UPK Bayang Utara, Pesisir Selatan, menyoroti efektivitas penegakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui studi putusan kasasi Mahkamah Agung. Terdakwa atas nama Ali bin Budi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 tahun kurungan atas Pasal 2 atau 3 UU Tipikor jo. Pasal 18 UU PNPM, berdasarkan bukti penggelapan dana Rp1,5 miliar untuk infrastruktur desa. Analisis ini membahas fakta persidangan tingkat pertama PN Pesisir Selatan, banding PT Sumatera Barat, dan kasasi MA, serta pertimbangan hukum terkait kerugian negara dan prinsip individualisasi pidana. Temuan menunjukkan putusan kasasi memperberat sanksi sebagai preseden anti-korupsi di program pemberdayaan desa, meski tantangan pengembalian aset memerlukan koordinasi KPK-Kejari lebih baik. Implikasinya bagi kebijakan yaitu perlunya memperkuat monitoring digital dana PNPM untuk menutup celah praktik korupsi terulang kembali.