cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
DEDI SAPUTRA
Contact Email
dedisaputrastsh233@gmail.com
Phone
+6281213526625
Journal Mail Official
journalhumansains@gmail.com
Editorial Address
Apart Menteng Square,Tower A AK7 Jl. Matraman Raya. Jakarta Pusat. DKI Jakarta 10430.
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
HUMANIORASAINS
Published by PT. Pojok Sukses Bersama
ISSN : -     EISSN : 30325463     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains mencakup beragam topik dalam ilmu humaniora dan sosial sains, seperti psikologi, sosiologi, antropologi, sejarah, ekonomi, dan keilmuan seputar Sosial Sains. Kami percaya bahwa memahami aspek-aspek ilmus sosial ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, beradaptasi, dan berkembang dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 125 Documents
 9   10   11   12   13 
HARMONISASI REGULASI PENGELOLAAN RUMAH SUSUN: MITIGASI KONFLIK PENAGIHAN IPL MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Robert L Simanungkalit; Parsaoran Situmorang; Selvira Paulina Ananda; Jopie Tommy Rompas; Ruby W H Oktolina Samosir
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Conflicts between the Management Board and apartment unit owners regarding the collection of Environmental Management Fees (IPL) often create prolonged social and legal tensions. This study aims to analyze the legitimacy of these actions through the lens of the Consumer Protection Law, contract law, and criminal law using normative juridical research methods. This study analyzes the urgency of harmonizing regulations on apartment management by integrating the principles of Restorative Justice and the Consumer Protection Law (UUPK). Through normative juridical research methods, it was found that unilateral termination is a form of abuse of power relations that violates Article 18 of the UUPK and consumer human rights. The study shows that unilateral termination is a form of abuse of power relations that violates basic consumer rights and contradicts the principle of propriety, so that the clause in the House Rules that legitimizes this practice is declared null and void. As a mitigation solution, this study offers a Restorative Justice paradigm that prioritizes dialogue and relationship restoration to avoid the practice of vigilantism or eigenrichting which carries criminal risks. This study offers a new paradigm in conflict resolution through penal mediation (restorative justice) and a relationship restoration approach, to avoid the practice of vigilantism (eigenrichting). The results of the study recommend the need for policy reform that prioritizes dialogue and proportional sanctions to create harmony in life in flats.
TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN DAN URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP ANCAMAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA Robert L Simanungkalit; Ruby W H Oktolina Samosir
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid development of information technology has shifted the banking paradigm from conventional banking to a digital ecosystem (Industry 4.0 and 5.0). While offering efficiency and financial inclusion through services such as Mobile Banking, QRIS, and e-Wallets, this digitalization brings new risks in the form of cybercrime and misuse of personal data. This article aims to analyze the legal protection framework for bank customers in Indonesia in the context of digital transactions. Using normative research methods, this study examines the relationship between the Banking Law, the ITE Law, and the Personal Data Protection Law (PDP Law). The discussion shows that legal protection for customers must be based on the principles of justice, transparency, and security. Synergy is needed between regulatory authorities (OJK and BI) and increasing public digital literacy and strengthening banking technology security systems to mitigate the risks of cybercrime and Money Laundering (TPPU).
RESTRIKSI PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS DELIK FORMIL DOKUMEN PUBLIK GUNA MENCEGAH PRESEDEN HUKUM YANG DESTRUKTIF Edmon Derson Simamora; Ruby W H Oktolina Samosir; Robert L Simanungkalit
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yuridis normatif ini menganalisis bahwa pada delik formil terkait dokumen publik, kejahatan dianggap telah sempurna tanpa mensyaratkan akibat kerugian fisik karena dokumen tersebut merupakan manifestasi kebenaran negara yang membawa Asas Praduga Sah. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dari Jan M. Otto dan Teori Keadilan Bermartabat, hukum harus memberikan kejelasan status yang tetap dan tidak boleh menjadi alat kompromi atas kegaduhan publik yang diciptakan secara sengaja melalui narasi negatif atau legal harassment. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan RJ pada kasus yang memicu polarisasi massa dan keresahan nasional justru melanggar syarat materiil dalam Pasal 5 huruf (a) Perpol 8/2021 serta menciptakan kecelakaan hukum berupa privatisasi kebenaran. Mengingat korban dalam delik pemalsuan dokumen publik adalah entitas abstrak yaitu negara dan kepercayaan masyarakat, maka penyelesaian lewat jalur privat tidak mampu memulihkan kerugian kepercayaan publik secara absolut. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan Restorative Justice dalam kasus berdampak luas adalah sebuah keharusan yuridis guna mencegah preseden destruktif di mana hukum disandera oleh tekanan opini publik. Proses litigasi terbuka di pengadilan menjadi satu-satunya instrumen konstitusional untuk memutus rantai spekulasi, memberikan edukasi hukum, serta memastikan supremasi hukum tetap terjaga melalui pembuktian yang memiliki kekuatan hukum tetap.
REDEFINISI BATAS KEWENANGAN BADAN PENGELOLA APARTEMEN DALAM PEMUTUSAN UTILITAS DASAR DALAM PERSPEKTIF CONSUMER PROTECTION DAN HUMAN RIGHTS Robert L Simanungkalit; Ruby W H Oktolina Samosir; Edmon Derson Simamora; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis keabsahan tindakan tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan pisau analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hukum perjanjian, dan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan utilitas vital sebagai “alat sandera” merupakan bentuk penyalahgunaan relasi kuasa (abuse of power) dan dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Klausula dalam House Rules yang melegitimasi tindakan tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar larangan klausula baku dalam Pasal 18 UUPK dan bertentangan dengan asas kepatutan. Penulisan ini merekomendasikan perlunya intervensi regulator untuk melakukan standardisasi tata tertib hunian guna menjamin hak dasar konsumen tanpa menegasikan hak finansial pengelola melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih beradab dan proporsional.
REKONSEPTUALISASI PENDIDIKAN DASAR UNTUK KEBERLANJUTAN SOSIAL: INTEGRASI PENGETAHUAN INDIGENOUS DAN KEARIFAN LOKAL DALAM KERANGKA PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF DI KALIMANTAN Muhammad Mochtar Mandala Silam; Muhammad Ihsan; Nia Riani; Sasya Nabila; Syahdati Ilmiyah
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini secara kritis mengkaji bagaimana pendidikan dasar dapat direkonseptualisasikan sebagai ruang strategis bagi keberlanjutan sosial melalui integrasi sistematis kearifan lokal dan perspektif indigenous. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi multi-situs pada beberapa sekolah dasar negeri di Kalimantan Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi kelas, serta analisis dokumen kebijakan yang melibatkan guru, kepala sekolah, dan perwakilan masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada konsep Education for Sustainable Development (ESD), teori pembelajaran transformatif, dan pedagogi kritis, sehingga memungkinkan analisis mendalam mengenai bagaimana pengetahuan lokal dapat merekonstruksi struktur pedagogis dan praktik kelembagaan sekolah. Temuan penelitian mengidentifikasi tiga ketegangan utama: (1) fragmentasi epistemologis antara mandat kurikulum nasional dan tradisi pengetahuan lokal; (2) keterbatasan pedagogis yang membatasi praktik pembelajaran dialogis dan partisipatif; serta (3) kesenjangan kebijakan struktural yang menghambat inisiatif keberlanjutan berbasis komunitas. Meskipun demikian, sekolah yang secara intentional mengintegrasikan etika ekologis lokal, nilai-nilai komunal, dan narasi budaya menunjukkan penguatan agensi siswa, pembentukan identitas kolektif, serta berkembangnya disposisi pro-lingkungan.

Page 13 of 13 | Total Record : 125

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2025) Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024)