cover
Contact Name
Sawaluddin
Contact Email
marwahmadaniriau@gmail.com
Phone
+6282171744586
Journal Mail Official
marwahmadaniriau@gmail.com
Editorial Address
Jalan Rokan Siak Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Journal of Islamic Law El Madani
ISSN : -     EISSN : 28100948     DOI : https://doi.org/10.55438/jile
Core Subject : Social,
Journal of Islamic law El Madani publisher this Yayaysan Marwah Dani Riau. Journal of Islamic law El Madani is accept article Islamic Law and Sharia. Journal of Islamic law El Madani twice published (Juni and December).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
Search results for , issue "vol. 5 no. 2 (2026)" : 4 Documents clear
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum, Rukun, dan Syarat Talaq Ade Sultan Muhammad; Ayang Afira Anugerahayu; Febrihadi Suparidho
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i2.263

Abstract

Kedudukan talaq dalam hukum Islam serta rukun dan syaratnya merupakan aspek fundamental yang menentukan bagaimana perceraian harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat. Di Indonesia, masih banyak ditemukan praktik talaq yang tidak memenuhi ketentuan hukum Islam atau dilandasi oleh pemahaman yang keliru, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan dan hak-hak yang menyertainya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan talaq dalam hukum Islam, termasuk hukum asal dan variasinya dalam berbagai kondisi, serta (2) mengidentifikasi dan menjelaskan rukun dan syarat talaq agar dinyatakan sah secara syar’i. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data primer meliputi Al-Qur’an, Hadis, dan kitab-kitab fikih, sedangkan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum keluarga Islam. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif antar mazhab.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum talaq bersifat dinamis dan kontekstual. Hukum asalnya adalah mubah atau makruh, namun dapat berubah menjadi wajib, sunnah, atau haram tergantung pada kondisi yang melatarbelakanginya. Keabsahan talaq ditentukan oleh terpenuhinya rukun, yaitu suami (mutalliq), istri (mutallaqah), dan sighat (lafaz), serta syarat-syarat yang melekat pada masing-masing unsur tersebut.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, rukun, dan syarat talaq sangat penting untuk memastikan praktik perceraian sesuai dengan ketentuan syariat. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat guna mencegah praktik talaq yang tidak sah serta melindungi hak-hak para pihak dalam perkawinan.
Rekontruksi Hukum Merokok dan Tembakau Telaah Kitab Al-Fatawa Karangan Syekh Mahmud Syaltut Arsal Arsal; Deni Fadly
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i2.250

Abstract

Pembahasan mengenai hukum merokok dalam kajian fikih Islam terus menjadi isu yang relevan dan diperdebatkan, terutama setelah semakin jelasnya dampak negatif tembakau terhadap kesehatan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum merokok sebagaimana termuat dalam kitab Al-Fatawa, dengan fokus pada latar belakang keilmuan pengarang, karakteristik kitab, serta landasan metodologis yang digunakan dalam penetapan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui telaah terhadap sumber primer berupa kitab Al-Fatawa dan berbagai literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarang Al-Fatawa adalah seorang ulama yang memiliki kompetensi mendalam dalam bidang fikih dan ushul fikih, serta memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Kitab Al-Fatawa disusun sebagai jawaban atas berbagai persoalan kontemporer umat, termasuk kebiasaan merokok yang semakin meluas. Dalam menetapkan hukum merokok, pengarang menggunakan pendekatan kaidah-kaidah fikih, pertimbangan maslahat dan mafsadat, serta prinsip pencegahan bahaya (la dharar wa la dhirar). Analisis konseptual menunjukkan bahwa penetapan hukum merokok bersifat kontekstual dan tidak terlepas dari faktor illat serta dampak yang ditimbulkan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan fikih kontemporer serta menjadi rujukan dalam memahami hukum tembakau secara lebih komprehensif
Konseptualisasi Ecological Citizenship Berbasis Sila Pertama Pancasila dalam Hukum Tata Lingkungan Indonesia Muhammad Amin; Endang Purnama Dewi
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i2.268

Abstract

Degradasi lingkungan dan kedaruratan krisis sampah domestik di Indonesia merefleksikan kegagalan hukum tata lingkungan yang didominasi oleh paradigma antroposentrisme-sekuler. Penegakan hukum yang berorientasi hulu ke hilir (end-of-pipe approach) terbukti mandul karena memisahkan status kewarganegaraan dari kewajiban menjaga alam. Di sisi lain, Indonesia memiliki modalitas filosofis tertinggi (Staatsfundamentalnorm), yaitu Sila Pertama Pancasila, yang memuat dimensi ekoteologi universal namun kerap diredusir sebatas instrumen sosiopolitik keagamaan formal. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi bias antroposentrisme hukum modern melalui pembentukan konsep Ecological Citizenship (Kewarganegaraan Ekologis) berbasis Sila Pertama Pancasila serta merumuskan model aktualisasi normatifnya dalam hukum tata lingkungan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktriner) dengan menggunakan pendekatan filosofis (philosophical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penalaran deduktif-silogisme dan hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, Sila Pertama Pancasila merupakan akar filosofis Pancasila based Eco-Citizenship yang menetapkan bahwa menjaga alam adalah mandat profetik dan kewajiban kodrati-transendental, di mana pengrusakan lingkungan diklasifikasikan sebagai "dosa ekologis" (ecological sin). Kedua, aktualisasi konsep ini dilakukan melalui redefinisi hak dan kewajiban konstitusional (constitutional duties) secara simetris dalam konstitusi hijau (green constitution), mengonversi pemilahan sampah di hulu menjadi norma hukum memaksa (imperative norms) pada legislasi nasional pasca UU Cipta Kerja, serta mengoperasionalisasikannya di tingkat daerah melalui Perda berbasis mekanisme sanksi ketidaklayakan sipil (civil disqualification) dan insentif fiskal. Kata Kunci: Ecological Citizenship, Ekoteologi, Hukum Tata Lingkungan, Sila Pertama Pancasila. ABSTRACT Environmental degradation and the domestic waste crisis emergency in Indonesia reflect the failure of environmental law, which is dominated by a secular-anthropocentric paradigm. The end-of-pipe law enforcement approach has proven ineffective because it detaches the status of citizenship from the obligation to preserve nature. On the other hand, Indonesia possesses its highest philosophical modality (Staatsfundamentalnorm), namely the First Principle of Pancasila, which embodies universal eco-theological dimensions but is frequently reduced to a mere sociopolitical instrument of formal religion. This study aims to deconstruct the anthropocentric bias of modern law by conceptualizing a Pancasila-based Ecological Citizenship derived from the First Principle and formulating its normative actualization models within the national environmental law system. This study is a normative (doctrinal) legal research employing a philosophical approach, a conceptual approach, and a statute approach. Legal materials were analyzed qualitatively through deductive-syllogism reasoning and legal hermeneutics. The results indicate that: First, ontologically, epistemologically, and axiologically, the First Principle of Pancasila serves as the philosophical root for a Pancasila based Eco-Citizenship, establishing that preserving nature is a prophetic mandate and a natural-transcendental duty, thereby classifying environmental destruction as an "ecological sin." Second, the actualization of this concept is achieved through a symmetrical redefinition of constitutional rights and constitutional duties within a green constitution, converting upstream waste segregation into imperative norms in national legislation post Job Creation Law, and operationalizing it at the regional level via local regulations utilizing civil disqualification mechanisms alongside fiscal incentives. Keywords: Ecological Citizenship, Environmental Law, Eco-Theology, First Principle of Pancasila.
Protection of Children of Divorce Victims in Islamic Family Law: An Analysis of Psychological Resilience in the Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah Muhamad Ismail; Firman Surya Putra; Misra Netti; Muhammad Kamalin; Azzuhri Al Bajuri
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i2.272

Abstract

Parental divorce not merely alters the legal relationship between spouses but also appreciably affects children's psychological well-being, possibly hindering their emotional, social, and developmental growth. In Islamic Family Law, the protection of children after divorce is part of the responsibility of parents to ensure the welfare of the child according to the goals of maqāṣid al-syarī'ah. This study intends to examine the psychological resilience of children affected by parental divorce and explore its relevance to child protection within the framework of maqāṣid al-syarī'ah. The research uses a qualitative approach with a field research design and will be conducted in January-April 2026 at four private Vocational High Schools in the city of Pekanbaru. The research informants comprised 10 people, including four students who were victims of divorce, four parents, and two guidance and counselling teachers, who were purposively selected. Data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation, then analysed using thematic analysis. The results of the study show that parental divorce affects children's emotional conditions in the form of sadness, anxiety, decreased sense of security, and obstacles to social and academic adaptation. However, family support, the school environment, and self-reflection skills aid in the development of psychological resilience, which is characterised by increased self-awareness, emotional control, acceptance of family circumstances, and positive adaptability. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, strengthening the psychological resilience of children constitutes an effort to protect the soul (ḥifẓ al-nafs) and the intellect (ḥifẓ al-'aql). The study supports Islamic Family Law scholarship by conceptualising psychic resilience as an essential dimension of child protection, thereby supporting the realisation of ḥifẓ al-nafs and ḥifẓ al-'aql within the maqāṣid al-syarī'ah framework. Therefore, child protection after divorce needs to be understood not only as the fulfilment of material rights, but also as protection for the psychological well-being of children in a sustainable manner.

Page 1 of 1 | Total Record : 4