cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rosmalinda
Contact Email
rosmalinda@usu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
nlr@usu.ac.id
Editorial Address
Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Published by TALENTA PUBLISHER
ISSN : -     EISSN : 29644011     DOI : 10.32734
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues (NLR-JoLCI) is a peer-reviewed journal published by Master of Law Study Program, Faculty of Law University of Sumatera Utara. NLR-JoLCI is published two times a year in April and October. All papers submitted to this journal should be written in English or Indonesian. The NLR-JoLCI was first published in November 2013 under the name USU Law Journal. Since 2013 NLR-JoLCI has been published in an printed version and has been published four times a year in January, April, August and November. In February 2022 the name of the USU Law Journal was changed to Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues (NLR-JoLCI). Changes were also made in the frequency of publications to only two times a year, in April and October. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. NLR-JoLCI is available in print and online version.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues" : 6 Documents clear
Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Bisnis Kopi (Studi Bisnis Franchise di Kota Medan) Elise; Sukarja, Detania; Lubis, Tri Murti
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i1.9828

Abstract

Waralaba menjadi model usaha yang banyak diterapkan pada bisnis terutama bisnis makanan dan minuman. Perjanjian waralaba bisnis kopi merupakan satu dari beberapa jenis waralaba di Indonesia dengan kategori waralaba minuman yang sedang menjadi tren pada masa kini. Perbedaan kepentingan antara penerima dan pemberi waralaba berpotensi mengakibatkan adanya sengketa sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian waralaba bisnis kopi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Adapun kesimpulan yang didapatkan adalah pertama, perkembangan bisnis kopi terus mengalami peningkatan baik dari segi produksi, konsumsi, dan jumlah gerai kopi di Indonesia sehingga dibutuhkan ketentuan yang mengatur secara tegas tentang waralaba. Kedua, perjanjian waralaba seperti perjanjian lainnya mempunyai beberapa asas yang melandasinya, unsur-unsur serta hal-hal yang bersifat formal yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
Penyuapan Terhadap Pejabat Negara Diluar Kewenangannya: Kasus Bupati Labuhan Batu Utara Mulyadi, Mahmud; Marbun, Rocky
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i1.11373

Abstract

Penyuapan dan Gratifikasi merupakan dua tindak pidana yang memiliki kemiripan dan terkadang sulit untuk dibedakan. Suap ditandai dengan pegawai negeri yang secara aktif memberikan patokan biaya atau fee atas urusan tertentu, sedangkan gratifikasi ditandai dengan pemberi uang atau harta yang secara aktif memberikan imbalan tertentu dengan maksud melancarkan urusannya. Dalam kasus tertentu, pihak yang berurusan dengan pegawai negeri boleh jadi tidak mengetahui secara pasti kewenangan dari pegawai negeri yang akan melaksanakan urusan tertentu, namun olehnya dianggap dapat menyelesaikan urusan tersebut. Kasus Bupati Labuhan Batu Utara merupakan satu diantara kasus tersebut yang diteliti lebih lanjut menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah bidang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Bupati Labuhan Batu Utara. Hasil yang di dapat menggambarkan bahwa dalam kasus penyuapan yang melibatkan Bupati Labuhan Batu Utara, pasal yang tepat untuk diterapkan ialah Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang terdapat unsur “oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”.
Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya Sidauruk, Averin Dian Boruna
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i1.11386

Abstract

Belum terpenuhinya jaminan atas hak-hak anak di Indonesia tercermin dari semakin meningkatnya angka pelanggaran hak terhadap anak. Pemenuhan dan perlindungan hak anak sudah menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga hingga pemerintah.. Melalui Konvensi Hak-Hak Anak, Negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati serta bertanggung jawab atas anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Thn 1945 telah menyebutkan kewajiban negara atas perlindungan hak-hak anak dan dituangkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Amandemen UUD NRI Thn 1945 melahirkan lembaga-lembaga negara yang bersifat independen, seperti  KPAI yang dibentuk pasca adanya pengakuan dan jaminan hak-hak anak. Kedudukannya diatur dalam UU Perlindungan Anak. Selain Indonesia, Tiongkok dan Britania Raya  juga memiliki Komisi Anak dan perlindungan anak diatur dalam Konstitusi negara masing-masing dan Undang-Undang di bawahnya. Artikel ini akan memuat studi perbandingan kedudukan lembaga negara anak yang ada di Indonesia, Britania Raya dan Tiongkok. Hasilnya, KPAI dengan tujuh tugas pokok ternyata belum mampu mengoptimalisasikan penyelenggaraan perlindungan anak karena ketidakmampuan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Diperlukan pengembangan kebijakan KPAI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Alat Untuk Mencari Beneficial Owner Dalam Perkara Asal Kepabeanan Dan Cukai Nasution, Aulia Arif; Sunarmi; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i1.11476

Abstract

Penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai belum efektif memberikan efek jera bagi otak kejahatan kepabeanan cukai. Terbentuknya UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU diharapkan membawa perubahan dalam pemberantasan kejahatan kepabeanancukai. Dengan penyidikan TPPU dapat menemukan Beneficial Owner dan mengembalikan potensi keuangan negara melalui cara pemidanaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain penyidikan tindak pidana kepabeanan cukai dalam sistem hukum di Indonesia, Perbandingan penyidikan murni kepabeanan dan cukai dengan Penyidikan TPPU eks kepabeanan dan cukai dan peran penyidikan TPPU dalam menemukan Beneficial Owner. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait permasalahan penyidikan TPPU dan penyidikan kepabeanan cukai. Penelitian juga dilakukan dengan studi beberapa kasus penyidikan TPPU eks kepabeanan dan cukai nasional. Hasil penelitian didapati pengaturan tindak pidana kepabeanan dan cukai telah diatur pada UU Kepabeanan maupun UU Cukai dengan ketentuan umum mengacu kepada KUHP serta hukum acara mengacu kepada KUHAP dan kekhususan yang ada di masing masing UU kepabeanan dan UU cukai. Penyidikan Tindak Pidana Asal Kepabeanan dan Cukai selama tahun 2021 di Kanwil DJBC Sumut dilakukan sebanyak 20 kali dengan tersangka hampir keseluruhan adalah nakhoda ataupun pedagang kecil. Pidana denda yang dijatuhkan keseluruhannya disubsider dengan kurungan. Penyidikan TPPU eks kepabeanan dan Cukai secara nasional telah dicoba dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dan baru 1 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada kasus TPPU, pidana denda dirampas dari harta benda tersangka dan tersangka kebanyakan adalah aktor intelektual dari kejahatan tersebut
Company Forms in Digital Economy Era Arifiyanto, Joiverdia
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i1.11512

Abstract

The acceleration of globalization driven by the massive development of information and communication technology in all sectors of human life has changed human attitudes and lifestyles. This change then creates an awareness that creative and innovative human resources are more reliable than just industrial strength. This awareness encourage the birth of a creative economy that focuses on industries based on creativity and talent. Indonesia’s creative economy has entered the digital economy era. Basically, Indonesia is a potential country in the Creative Economy, but has problems with global marketing. The creative economy focuses on goods and services based on talent and expertise with an orientation towards overcoming unemployment problems and encouraging the development of companies based on the economic potential of a region. The element of the creative industry is a combination of intellectuals with art, technology or business that work in a synergy. One of the driving forces of Indonesia’s creative economy is MSMEs. Marketing problems through new business forms such as startups open up special opportunities for MSME business entities that can take advantage of e-commerce models that provide direct buying and selling services on online website or act as shopping center service providers
Sikap Indonesia Terhadap Krisis China Dan Amerika Serikat Di Laut China Selatan Rimapradesi, Yulia; Nasution, Siti Nurahmi; Ahmad, S. Thoriq Musthofa; Fadel Muhammad
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i1.11610

Abstract

Meski tidak menjadi claimant state, stabilitas kawasan Laut China Selatan akan berdampak pada stabilitas Indonesia, yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini membahas tentang sikap Indonesia terhadap krisis China dan Amerika di Laut China Selatan. Tulisan ini akan memperjelas dengan menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi literatur. Krisis yang berkembang di wilayah tersebut sebagai akibat dari ketegangan antara China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan. Temuan studi tersebut menunjukkan objektivitas Indonesia terhadap konflik regional antara Amerika Serikat dan China. Sebagai negara pencetus Gerakan Non Blok (GNB), Indonesia berusaha untuk tidak memihak dan sedapat mungkin terlibat dalam menjaga perdamaian internasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 1 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 2 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 1 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 1 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues