Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues (NLR-JoLCI) is a peer-reviewed journal published by Master of Law Study Program, Faculty of Law University of Sumatera Utara. NLR-JoLCI is published two times a year in April and October. All papers submitted to this journal should be written in English or Indonesian. The NLR-JoLCI was first published in November 2013 under the name USU Law Journal. Since 2013 NLR-JoLCI has been published in an printed version and has been published four times a year in January, April, August and November. In February 2022 the name of the USU Law Journal was changed to Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues (NLR-JoLCI). Changes were also made in the frequency of publications to only two times a year, in April and October. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. NLR-JoLCI is available in print and online version.
Articles
47 Documents
<![CDATA[Pandangan UNCLOS 1982 Terhadap Kepentingan Militer Di ALKI ]]>
<![CDATA[Syam, Farhans Mahendra]]>;
<![CDATA[Rosmalinda]]>;
<![CDATA[Dian Ekawati]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v1i1.9599
<![CDATA[Indonesia merupakan negara pantai yang berbentuk kepulauan terbesar dengan 17,504 pulau, yang kemudian Indonesia dianugerahkan hak khusus oleh hukum internasional. Rezim kepulauan pada bagian IV Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) mengatur bahwa negara kepulauan berhak mengatur sendiri alur laut kepulauannya dan rute udara yang melekat diatasnya. Indonesia telah menetapkan 3 alur laut kepulauan yang memiliki pola alur utara ke selatan dan sebaliknya, serta telah diakui oleh hukum nasional dan hukum internasional. Alur laut tersebut lazimnya digunakan oleh setiap kapal dan pesawat terbang asing untuk melintasi perairan kepulauan dengan hak lintas alur laut kepulauan. Negara kepulauan memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan pelayaran dan penerbangan pada saat mereka melakukan transit pada alur laut kepulauan. Namun, hak ini sering kali menimbulkan permasalahan terhadap kepentingan nasional negara kepulauan, terutama latihan militer negara kepulauan pada rezim perairan kepulauan. Tulisan ini mendiskusikan apakah negara kepulauan dapat menggunakan rezim perairan kepulauannya untuk tujuan kepentingan militernya pada masa damai, sementara wilayah yang sama dipergunakan untuk pelayaran internasional, instalasi laut dan konservasi kanekaragaman hayati yang diatur berdasarkan hukum nasional Indonesia serta UNCLOS 1982.]]>
<![CDATA[Implementasi Hak-hak Tersangka Anak Terkait Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Suatu Perkara Tindak Pidana Anak Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Pada PPA-POLRESTA Deli Serdang) ]]>
<![CDATA[Azwar, Jaili]]>;
<![CDATA[Ablisar, Madiasa]]>;
<![CDATA[Marlina]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v1i1.9602
<![CDATA[Asas Praduga Tidak Bersalah bersifat umum sebagai asas hukum pidana di Indonesia seperti termuat dalam UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini berlaku di setiap proses peradilan. Asas ini juga disebutkan dalam KUHAP khususnya diberikan atas hak-hak tersangka termasuk tersangka anak. Asas ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum dan menjamin anak mendapatkan hak-haknya selama proses pemeriksaan dimulai dari tingkat penyelidikan sampai persidangan. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan yakni mengenai implementasi hak-hak tersangka anak terkait asas praduga tidak bersalah dalam suatu perkara tindak pidana anak pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan dengan studi pada Polresta PPA Deli Serdang. Penulis mengunakan metode empiris yuridis, yakni mengambil beberapa data studi lapangan yaitu PPA Polresta Deli Serdang dan sifatnya metode analisis data yang dibantu dengan cara menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta dengan di analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyidik anak mempunyai peran penting dalam melakukan penyidikan mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka anak terkait asas praduga tidak bersalah, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 49/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan anak yang melakukan tindak pidana wajib dianggap belum sah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menganggap anak tersebut bersalah dan putusan yang berkekuataan hukum tetap.]]>
<![CDATA[E-Commerce Growth and Development, Impact, and Challenges in Indonesia ]]>
<![CDATA[Mahmuddin]]>;
<![CDATA[Ningrum Natasya Sirait]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v1i1.9603
<![CDATA[This paper focused on how e-commerce growth and development, impact, and challenge in Indonesia. This topic is quite interesting to discuss simply because digital law and business are quite new to Indonesian lawmaker. Overall, this paper also shows how the e-commerce regulation shape Indonesia digital trade law. Besides that, some of discussion also talk about how financial technologies provider involved on e-commerce growth. It is true that most e-commerce in Indonesia cooperates with fintech in terms of payment services. The growth and development of fintech somehow help e-commerce to grow and evolve. It is also important to discuss how the law support the e-commerce. Most of law area cover information and electronic transaction, intellectual property, and consumer protection. Not only that, but this paper also shows a real case involved three main e-commerce in Indonesia involving Go-Jek (ride-shared services and food deliveries platform), Tokopedia (marketplace), and Traveloka (travel and leisure). Finally, we also see how the main challenges such us human resources, funding, and cybersecurity will impact the e-commerce growth and development in Indonesia.]]>
<![CDATA[Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif ]]>
<![CDATA[Wijaya, Firman]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v1i1.9606
<![CDATA[Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-XII/2014, praperadilan sebagai salah satu instrumen hukum dalam KUHAP mengalami pergeseran cara pandang (paradigma) terhadap pelaksanaan upaya paksa dalam ranah pra-peradilan. Sehingga, tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan model paradigma yang seharusnya diterapkan dalam praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya model paradigma berpikir akan keadilan terhadap prosedur upaya paksa melalui model pemeriksaan secara substantif.]]>
<![CDATA[Analisis Tindakan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir) ]]>
<![CDATA[Redha Maulana]]>;
<![CDATA[Ramziati]]>;
<![CDATA[Budi Bahreisy]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v1i1.9613
<![CDATA[Wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Mengingat wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya perkara wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan ada tidaknya putusan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi putusan yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. yaitu bukti pinjaman, bukti surat peringatan ketiga kepada debitur, pengakuan debitur di depan persidangan, dan alat bukti. Putusan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. tidak memenuhi asas keadilan retributif. Dalam putusannya hakim meminta debitur untuk melunasi hutang secara tunai dan seketika serta tidak memberi waktu kepada debitur untuk melunasi hutangnya. Di samping itu Hakim juga meminta kreditur untuk melelang  agunan milik debitur secara sepihak dan tanpa menyebutkan batasannya.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Bisnis Kopi (Studi Bisnis Franchise di Kota Medan) ]]>
<![CDATA[Elise]]>;
<![CDATA[Sukarja, Detania]]>;
<![CDATA[Lubis, Tri Murti]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v2i1.9828
<![CDATA[Waralaba menjadi model usaha yang banyak diterapkan pada bisnis terutama bisnis makanan dan minuman. Perjanjian waralaba bisnis kopi merupakan satu dari beberapa jenis waralaba di Indonesia dengan kategori waralaba minuman yang sedang menjadi tren pada masa kini. Perbedaan kepentingan antara penerima dan pemberi waralaba berpotensi mengakibatkan adanya sengketa sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian waralaba bisnis kopi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Adapun kesimpulan yang didapatkan adalah pertama, perkembangan bisnis kopi terus mengalami peningkatan baik dari segi produksi, konsumsi, dan jumlah gerai kopi di Indonesia sehingga dibutuhkan ketentuan yang mengatur secara tegas tentang waralaba. Kedua, perjanjian waralaba seperti perjanjian lainnya mempunyai beberapa asas yang melandasinya, unsur-unsur serta hal-hal yang bersifat formal yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.]]>
<![CDATA[Penyuapan Terhadap Pejabat Negara Diluar Kewenangannya: Kasus Bupati Labuhan Batu Utara ]]>
<![CDATA[Mulyadi, Mahmud]]>;
<![CDATA[Marbun, Rocky]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v2i1.11373
<![CDATA[Penyuapan dan Gratifikasi merupakan dua tindak pidana yang memiliki kemiripan dan terkadang sulit untuk dibedakan. Suap ditandai dengan pegawai negeri yang secara aktif memberikan patokan biaya atau fee atas urusan tertentu, sedangkan gratifikasi ditandai dengan pemberi uang atau harta yang secara aktif memberikan imbalan tertentu dengan maksud melancarkan urusannya. Dalam kasus tertentu, pihak yang berurusan dengan pegawai negeri boleh jadi tidak mengetahui secara pasti kewenangan dari pegawai negeri yang akan melaksanakan urusan tertentu, namun olehnya dianggap dapat menyelesaikan urusan tersebut. Kasus Bupati Labuhan Batu Utara merupakan satu diantara kasus tersebut yang diteliti lebih lanjut menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah bidang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Bupati Labuhan Batu Utara. Hasil yang di dapat menggambarkan bahwa dalam kasus penyuapan yang melibatkan Bupati Labuhan Batu Utara, pasal yang tepat untuk diterapkan ialah Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang terdapat unsur “oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebutâ€.]]>
<![CDATA[Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya ]]>
<![CDATA[Sidauruk, Averin Dian Boruna]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v2i1.11386
<![CDATA[Belum terpenuhinya jaminan atas hak-hak anak di Indonesia tercermin dari semakin meningkatnya angka pelanggaran hak terhadap anak. Pemenuhan dan perlindungan hak anak sudah menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga hingga pemerintah.. Melalui Konvensi Hak-Hak Anak, Negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati serta bertanggung jawab atas anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Thn 1945 telah menyebutkan kewajiban negara atas perlindungan hak-hak anak dan dituangkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Amandemen UUD NRI Thn 1945 melahirkan lembaga-lembaga negara yang bersifat independen, seperti KPAI yang dibentuk pasca adanya pengakuan dan jaminan hak-hak anak. Kedudukannya diatur dalam UU Perlindungan Anak. Selain Indonesia, Tiongkok dan Britania Raya juga memiliki Komisi Anak dan perlindungan anak diatur dalam Konstitusi negara masing-masing dan Undang-Undang di bawahnya. Artikel ini akan memuat studi perbandingan kedudukan lembaga negara anak yang ada di Indonesia, Britania Raya dan Tiongkok. Hasilnya, KPAI dengan tujuh tugas pokok ternyata belum mampu mengoptimalisasikan penyelenggaraan perlindungan anak karena ketidakmampuan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Diperlukan pengembangan kebijakan KPAI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.]]>
<![CDATA[Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Antara PT. PLN (Persero) Dengan Konsorsium PT. Bangun Mega Pertiwi Pasca Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Firdaus, Rico Akhmalul]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v2i2.11413
<![CDATA[PLN dan Konsorsium BMP sepakat melakukan perjanjian kerjasama pembangunan Kabel Laut di Pulau Sembilan pada tahun 2019. Akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 telah memberatkan konsorsium BMP untuk menyerahkan prestasi perjanjian kepada PLN sehingga membuat ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam proses implementasi perjanjian. Pandemi Covid-19 terus berlanjut yang menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan perjanjian dan berpotensi kegagalan penyerahan prestasi perjanjian. Perlu penelitian hukum terkait hak dan kewajiban para pihak yang berdasarkan asas keseimbangan di tengah kondisi pandemi Covid-19 agar perjanjian dapat diselamatkan para pihak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Asas Keseimbangan merupakan asas dalam hukum perjanjian yang menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Eksistensi asas keseimbangan dijabarkan pada proses renegosiasi PLN dan Konsorsium BMP untuk merumuskan kembali hak dan kewajiban dalam perjanjian pasca pandemi Covid-19. Indikator penentu adanya keseimbangan terkandung dalam kondisi seimbang antara hak dan kewajiban PLN maupun Konsorsium BMP dalam perjanjian di tengah pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Alat Untuk Mencari Beneficial Owner Dalam Perkara Asal Kepabeanan Dan Cukai ]]>
<![CDATA[Nasution, Aulia Arif]]>;
<![CDATA[Sunarmi]]>;
<![CDATA[Mulyadi, Mahmud]]>;
<![CDATA[Ekaputra, Mohammad]]>
<![CDATA[ Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/nlr.v2i1.11476
<![CDATA[Penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai belum efektif memberikan efek jera bagi otak kejahatan kepabeanan cukai. Terbentuknya UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU diharapkan membawa perubahan dalam pemberantasan kejahatan kepabeanancukai. Dengan penyidikan TPPU dapat menemukan Beneficial Owner dan mengembalikan potensi keuangan negara melalui cara pemidanaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain penyidikan tindak pidana kepabeanan cukai dalam sistem hukum di Indonesia, Perbandingan penyidikan murni kepabeanan dan cukai dengan Penyidikan TPPU eks kepabeanan dan cukai dan peran penyidikan TPPU dalam menemukan Beneficial Owner. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait permasalahan penyidikan TPPU dan penyidikan kepabeanan cukai. Penelitian juga dilakukan dengan studi beberapa kasus penyidikan TPPU eks kepabeanan dan cukai nasional. Hasil penelitian didapati pengaturan tindak pidana kepabeanan dan cukai telah diatur pada UU Kepabeanan maupun UU Cukai dengan ketentuan umum mengacu kepada KUHP serta hukum acara mengacu kepada KUHAP dan kekhususan yang ada di masing masing UU kepabeanan dan UU cukai. Penyidikan Tindak Pidana Asal Kepabeanan dan Cukai selama tahun 2021 di Kanwil DJBC Sumut dilakukan sebanyak 20 kali dengan tersangka hampir keseluruhan adalah nakhoda ataupun pedagang kecil. Pidana denda yang dijatuhkan keseluruhannya disubsider dengan kurungan. Penyidikan TPPU eks kepabeanan dan Cukai secara nasional telah dicoba dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dan baru 1 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada kasus TPPU, pidana denda dirampas dari harta benda tersangka dan tersangka kebanyakan adalah aktor intelektual dari kejahatan tersebut]]>
