cover
Contact Name
Sinta Westika Putri
Contact Email
sintawestika@fis.unp.ac.id
Phone
+6281363031608
Journal Mail Official
sintawestika@fis.unp.ac.id
Editorial Address
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) Indonesia Address: Prof. Dr. Hamka Street, Air Tawar, Padang - West Sumatra -Indonesia Telp/Fax. +62751-7055671 - Ph. +6281386334039| Home page: http://jtrap.ppj.unp.ac.id e-mail:jtrap@ppj.unp.ac.id
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
J-TRAP (Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik)
ISSN : 25975072     EISSN : 25793195     DOI : https://doi.org/10.24036/jtrap.v7i1
Core Subject :
J-TRAP is focused on critical thinking, theory development and application, also research on public administration field.
Articles 75 Documents
Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Bandang Di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam Ilham, Fhadril; Alhadi, Zikri
Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik Vol 9 No 2 (2025): Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jtrap.v9i2.167

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah nagari serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mitigasi bencana banjir bandang di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari menjalankan berbagai bentuk peran dimulai dari peran utama ditunjukkan melalui kepemimpinan tanggap Wali Nagari dalam pengambilan keputusan saat darurat bencana, seperti relokasi warga dan koordinasi cepat dengan BPBD. Peran tambahan tampak melalui inisiatif pemerintah nagari dalam mendukung keberlanjutan Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagai aktor pendukung mitigasi. Peran formal dijalankan sesuai mandat kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk pelaporan kepada instansi vertikal dan pengaktifan posko darurat. Di sisi lain, peran informal terefleksi dalam pengorganisasian relasi sosial dan pemanfaatan solidaritas masyarakat, seperti penempatan pengungsi di rumah saudara dan pelibatan warga dalam pemantauan sungai secara bergiliran. Peran sosial pemerintah tampak dari fungsi fasilitasi komunikasi risiko, walau belum optimal karena masih bersifat satu arah. Terakhir, peran kultural muncul dalam konteks integrasi nilai-nilai lokal seperti gotong royong dalam upaya penanganan bencana meskipun masih belum terstruktur secara sistematis dalam kebijakan mitigasi. Pelaksanaan mitigasi dihadapkan pada tantangan struktural dan kelembagaan, termasuk keterbatasan kewenangan teknis, keterlambatan realisasi kebijakan, minimnya logistik dan pelatihan berbasis risiko lokal, serta rendahnya literasi bencana dan hambatan kultural dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas pemerintah nagari melalui integrasi antara pendekatan ilmiah, kebijakan responsif, dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Hal ini penting untuk membangun sistem mitigasi yang partisipatif, tanggap, dan berkelanjutan di wilayah rawan bencana. Abstract This study aims to analyze the role of the nagari government and the challenges faced in efforts to mitigate flash flood disasters in Nagari Bukik Batabuah, Agam Regency, West Sumatra. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through direct observation and in-depth interviews. The results show that the nagari government performs various roles, starting from the main role demonstrated through the responsive leadership of the Wali Nagari in decision-making during emergency disasters, such as relocating residents and rapid coordination with the BPBD. Additional roles are evident through the initiatives of the nagari government in supporting the sustainability of the Kelompok Siaga Bencana(KSB) as supporting actors in mitigation.The formal role is carried out according to institutional mandates based on laws and regulations, including reporting to vertical agencies and activating emergency posts. On the other hand, the informal role is reflected in the organization of social relations and the utilization of community solidarity, such as placing refugees in the homes of relatives and involving residents in river monitoring on a rotating basis. The social role of the government is evident in the function of facilitating risk communication, even though it is not yet optimal as it remains one-way. Lastly, the cultural role emerges in the context of integrating local values such as mutual assistance in disaster management efforts, although it has not yet been systematically structured in mitigation policies. The implementation of mitigation faces structural and institutional challenges, including limitations in technical authority, delays in policy realization, a lack of logistics and training based on local risks, as well as low disaster literacy and cultural barriers in the community.
Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Solok Wulandari, Anggi
Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik Vol 9 No 2 (2025): Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jtrap.v9i2.171

Abstract

Kota Solok telah memberlakukan larangan merokok, namun orang-orang masih merokok di dalam area merokok yang telah ditunjuk. Hal ini menjadi motivasi di balik penelitian ini. Tujuan penelitan ini akan fokus pada dua tujuan yaitu : pertama, seberapa baik pelaksanaan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Zona Bebas Rokok di Kota Solok dilakukan; dan kedua, bagaimana efektifitas pelaksanaan peraturan tersebut sebenarnya dilakukan di Kota Solok. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penulis menggunakan sampling purposif untuk menemukan informan peneliti. Informasi dikumpulkan melalui penulisan, wawancara, dan pengamatan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: efektivitas evaluasi penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Solok, belum sepenuhnya ditegakkan. Efektivitas evaluasi kawasan tanpa rokok di kota di Solok, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, bahwa masyarakat menilai belum optimal dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pemahaman mengenai dampak negatif merokok di tempat umum dan informasi yang diberikan oleh pihak terkait mengenai zona bebas asap rokok dan area merokok terbatas. Kata Kunci:Evaluasi, Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok.
OPTIMALISASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI DESA PADANG BIRIK-BIRIK KECAMATAN PARIAMAN UTARA Fitri, Riska Rahayu
Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik Vol 9 No 2 (2025): Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jtrap.v9i2.176

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi manajemen SDM dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai di Desa Padang Birik-Birik, Kecamatan Pariaman Utara, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, dan merumuskan upaya perbaikannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang penulis pakai pada riset ini ialah memakai reduksi informasi, penyajian informasi serta penarikan kesimpulan/ verifikasi. pendekatan kualitatif dengan tata cara deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan lewat wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi terhadap informan yang relevan. Hasil riset menampilkan bahwa manajemen SDM di desa tersebut belum optimal, ditandai oleh keterbatasan jumlah pegawai, rendahnya kedisiplinan, serta minimnya pelatihan teknis di bidang komunikasi dan informatika. Meski demikian, terdapat faktor pendukung berupa komitmen pemerintah desa dan dukungan masyarakat. Upaya optimalisasi yang disarankan meliputi pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja berbasis indikator objektif, dan penerapan sistemreward and punishment yang adil dan konsisten
Implementasi Penggunaan Meterai Elektronik Dalam Pendaftaran CPNS 2024 Di Kota Padang Silvandi, Aliyah Sahra
Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik Vol 9 No 2 (2025): Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jtrap.v9i2.178

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan meterai dalam bentuk elektronik yang mulai digunakan pemerintah dalam proses administrasi dokumen elektronik salah satunya pada pendaftaran CPNS. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi penggunaan meterai elektronik dalam pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang, dan apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi penggunaan meterai elektronik dalam pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Penggunaan Meterai Elektronik dalam Pendaftaran CPNS 2024 di Kota Padang telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal berdasarkan teori George C. Edward III dilihat melalui indikator komunikasi, sumber data, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini juga menunjukkan adanya faktor internal dn faktor eksternal yang mempengaruuhi implementasi penggunaan meterai elektronik dalam pendftaran CPNS 2024 di Kota Padang yaitu (1) faktor internal, Sikap adaptif panitia seleksi daerah Kota Padang dalam menyikapi adanya variasi penggunaan meterai pada dokumen administrasi CPNS. (2) faktor eksternal, berupa ketidaksiapan sistem e-meterai oleh PERURI dan adanya prosedur administrasi pendaftaran yang belum sepenuhnya mendukung digitalisasi. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Meterai Elektronik, Pendaftaran CPNS Abstract This research is motivated by the development of electronic stamps that have begun to be used by the government in the electronic document administration process, one of which is in CPNS registration. This study aims to understand the implementation of the use of electronic stamps in the 2024 CPNS registration in Padang City, and what factors influence the implementation of the use of electronic stamps in the 2024 CPNS registration in Padang City. The method used in this study is a qualitative method through a descriptive approach. Data collection in the study uses interviews and documentation studies. This study shows that the Implementation of the Use of Electronic Stamps in the 2024 CPNS Registration in Padang City has been running quite well, but has not been fully optimal based on the theory of George C. Edward III seen through communication indicators, data sources, dispositions, and bureaucratic structures. This study also shows the existence of internal and external factors that influence the implementation of the use of electronic stamps in the 2024 CPNS registration in Padang City, namely (1) internal factors, the adaptive attitude of the Padang City regional selection committee in responding to variations in the use of stamps in CPNS administrative documents. (2) external factors, in the form of PERURI's unpreparedness for the e-stamp system and the existence of registration administration procedures that do not fully support digitalization. Keywords: Policy Implementation, Electronic Stamps, CPNS Registration
Study on Community Involvement in Supervision of Social Assistance Programs in Sumpur Kudus District, Sijunjung Regency Vamella, Djatchzila; Eriyanti, Fitri
Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik Vol 9 No 2 (2025): Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jtrap.v9i2.183

Abstract

AbstractThis study aims to examine community involvement in the oversight of social assistance programs in Sumpur Kudus District, Sijunjung Regency. The primary focus of the study is to understand the forms of community participation, the factors influencing it, the obstacles encountered, and the efforts made to improve the effectiveness of participatory oversight. The research method used was qualitative, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the level of community involvement remains relatively low and tends to be symbolic, with active participation primarily carried out by community leaders and village officials. Key inhibiting factors include limited access to information, fear of expressing criticism, low social literacy, and the absence of an effective complaint mechanism. Meanwhile, supporting factors for participation include the open leadership of the village head, the role of community leaders, and the use of social media. The village government has undertaken various efforts, such as transparency of recipient data, public outreach, and empowerment of local institutions, but has not yet fully overcome existing structural and cultural barriers. This study recommends strengthening community capacity, an integrated complaint system, and the establishment of community-based oversight institutions to create more inclusive, transparent, and accountable social assistance governance. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program bantuan sosial di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat masih tergolong rendah dan cenderung bersifat simbolis, dengan partisipasi aktif lebih banyak dilakukan oleh tokoh masyarakat dan perangkat nagari. Faktor penghambat utama meliputi minimnya akses informasi, ketakutan untuk menyampaikan kritik, rendahnya literasi sosial, dan ketiadaan mekanisme pengaduan yang efektif. Sementara itu, faktor pendukung partisipasi antara lain kepemimpinan wali nagari yang terbuka, peran tokoh masyarakat, dan pemanfaatan media sosial. Pemerintah nagari telah melakukan berbagai upaya seperti transparansi data penerima, sosialisasi publik, serta pemberdayaan lembaga lokal, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural dan kultural yang ada. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas masyarakat, sistem pengaduan yang terintegrasi, serta pembentukan lembaga pengawasan berbasis komunitas guna menciptakan tata kelola bantuan sosial yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.