cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muannif Ridwan
Contact Email
indragirilawreview@gmail.com
Phone
+6282250112790
Journal Mail Official
indragirilawreview@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri. Editorial Address: Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29281.
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Indragiri Law Review
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : -     EISSN : 30314186     DOI : https://doi.org/10.32520/ilr.v2i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus and scope : Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Business Law, Medical Law, Environmental Law, Customary Law, Agrarian Law, Legal Philosophy, international regime law, legal pluralism governance, and other sections related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
Akibat Hukum Terhadap Pencoretan Nama Kapal pada Daftar Kapal di Indonesia Nurhan
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i1.29

Abstract

Indonesisa merupakan negara maritim sehingga transportasi laut mempunyai peranan yang penting dalam menghubungkan kepulauan nusantara dan menggerakkan perekonomian. Kapal sebagai sarana angkutan pelayaran merupakan suatu benda yang tidak harus didaftarkan pada lembaga yang mempunyai kewenangan utuk itu. Pendaftaran kapal sangat penting dalam penentuan status hukum sebuah kapal, dalam hal ini menyangkut kepemilikan kapal, kebangsaan kapal, dan pembebanan hak jaminan atas kapal. Pendaftaran hak milik atas kapal dapat dilakukan jika kapal yang akan didaftarkan belum terdaftar di tempat pendaftaran yang lain. Ketentuan ini memberi penegasan bahwa pendaftaran kapal di Indonesia tidak mengenal pendaftaran kedua (second registry) seperti yang dipraktikkan beberapa negara terhadap kapal yang dicarter kosong (bareboat charter). Pendaftaran kedua tidak dimungkinkan mengingat pendaftaran kapal di Indonesia berdasarkan kepemilikan. Jika kapal yang akan didaftarkan merupakan kapal asing, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari negara bendera asal kapal. Jika dikemudian hari ternyata dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan akta pendaftaran dinyatakan batal atau tidak sah oleh instansi yang berwenang, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dapat membatalkan akta pendaftaran yang telah diterbitkan. Pembatalan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang akta dan dicatat dalam daftar induk.Akibat adanya pembatalan ini pemilik atau pemegang akta harus mengembalikan akta pendaftaran kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
the teori hukum indonesia: teori hukum sebagai eka candra saputra, ekacandrasaputra26
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i1.25

Abstract

bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum. Akan tetapi, keadaaan sebaliknya dapat terjadi bahkan sering terjadi, dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara. Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Adapun yang menjadi pununjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (law as a tool social engineering) yang dikemukakan oleh Rouscou Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum.
Hukum dan Politik dalam Penyelesaian Konflik dalam Mewujudkan Keadilan Markoni Efendi, Markoni Efendi; Wandi
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i2.31

Abstract

Konflik dalam kehidupan sosial dan politik adalah fenomena yang tak terelakkan, dari perselisihan individu hingga konflik antar negara. Penyelesaian konflik yang adil dan efektif sangat penting untuk menjaga kestabilan dan harmoni masyarakat, dengan hukum dan politik memainkan peran krusial. Hukum menyediakan kerangka kerja dan prosedur yang baku untuk menyelesaikan konflik melalui pengadilan dan arbitrase, meskipun akses yang tidak merata terhadap layanan hukum dan penegakan hukum yang tidak efektif sering menjadi tantangan. Politik berperan signifikan dalam mediasi dan fasilitasi negosiasi konflik. Integrasi harmonis antara hukum dan politik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sangat diperlukan. Dengan memperkuat kolaborasi ini dan melakukan reformasi yang diperlukan, diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan damai, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.
Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Susanti, Nia
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i2.32

Abstract

This research aims to analyse the application of the principle of freedom of contract in standard agreements in Indonesia, particularly in the context of Article 1338 of the Civil Code, which guarantees legal certainty and justice for the parties. The focus of this research is to identify the gap between freedom of contract and the potential injustice arising in standard agreements, especially against parties who have a weaker bargaining position. The method used is normative juridical research with a literature study approach. The results show that the principle of freedom of contract is often limited in standard agreements due to the dominance of the stronger party, which results in inequality in rights and obligations between parties. The conclusion of this research confirms the need for clearer regulations to maintain the balance of rights in standard agreements in order to protect weak parties and prevent exploitation.
Jurnal Hukum ANALISIS TERKAIT PELAKSANAAN DESENTRALISASI DALAM OTONOMI DAERAH KOTA/KABUPATEN: Jurnal hukum Tata Negara Yundri
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i3.33

Abstract

Dalam upaya pelaksanaan asas otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, pemberian otonomi kepada daerah kota/kabupaten didasarkan pada konsep desentralisasi dengan tujuan untuk mewujudkan otonomi yang efektif, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan berdasarkan desentralisasi mengakibatkan segala aspek pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah, meliputi dalam hal perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi dalam konteks otonomi daerah dan memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang dapat menjelaskan kinerja pelaksanaan desentralisasi dalam konteks otonomi daerah di kota/kabupaten yaitu aspek manajerial, sumber daya manusia organisasi, budaya birokrasi, dan etika dalam pelayanan publik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BARANG DAN JASA Ahmad Ali Nabfahrin
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i2.34

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek dan jasa. Hal ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangfan khususnya yang berhubungan dengan merek yaitu UU No. 15 Tahun 2001, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merek. Dengan pertimbangan bahwa pentingnya sebuah merek, merek memerlukan perlindungan hukum sebagai obyek yang terkait dengan hak-hak perseorangan atau badan hukum. Untuk menjamin pelindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang, kemudian para pemilik merek diharapkan dapat mendaftarkan mereknya untuk mendapat kepastian hukum
Penerapan Diversi Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan Elma, Elma Christina Fasgora Purba
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i3.36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan. Diversi merupakan upaya untuk menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di luar jalur peradilan, dengan tujuan untuk mengedepankan rehabilitasi, pembinaan, dan perlindungan hak anak. Penelitian ini mengkaji proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak. Fokus penelitian mencakup aspek hukum, peran aparat penegak hukum, serta implementasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam proses diversi. Berdasarkan hasil analisis, penerapan diversi diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih humanis dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak, serta mencegah anak dari stigma negatif dan hukuman yang berlebihan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi, serta perlunya peningkatan pemahaman dan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi sosial anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
Aspek Hukum dalam Pengelolaan Digital Asset dan NFT: Aspek Hukum dalam Pengelolaan Digital Asset dan NFT RAUDAH, RAUDAH
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i3.37

Abstract

This research investigates the legal aspects of digital asset management and Non-Fungible Tokens (NFTs) in Indonesia, aiming to understand the regulatory framework and challenges faced by stakeholders in the digital economy. Utilizing a qualitative approach, the study employs interviews with legal experts, practitioners, and industry stakeholders, combined with a comprehensive review of existing literature and relevant laws. The findings reveal that while there is growing interest in digital assets and NFTs, the legal framework in Indonesia remains fragmented and lacks clarity, leading to uncertainty for users and investors. Key issues identified include the absence of specific regulations governing digital assets, concerns about intellectual property rights, and the need for consumer protection measures. The study concludes that a coherent legal framework is essential to promote innovation and protect stakeholders in the digital asset ecosystem. Recommendations include the establishment of comprehensive regulations that address the unique characteristics of digital assets and NFTs, enhancing legal certainty and fostering a secure environment for digital transactions.
Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara: Antara Teori dan Praktik syarifudin, udin
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i2.38

Abstract

This research aims to analyze the interaction between human rights and constitutional law in Indonesia, focusing on the discrepancies between theoretical frameworks and practical implementation. To achieve this objective, a qualitative approach was employed, utilizing a literature review and in-depth interviews with legal practitioners and human rights activists. Through this method, the study explores the views and experiences of informants regarding the challenges faced in the enforcement of human rights in the field. The findings indicate that although the Indonesian Constitution fundamentally regulates human rights, the enforcement of these rights often encounters various obstacles. Socio-political factors, such as instability and the attitudes of law enforcement officials, as well as inadequate legal mechanisms, pose significant barriers to the implementation of human rights protection. Additionally, institutional weaknesses within responsible agencies further exacerbate this situation. Therefore, the study concludes that there is an urgent need for reforms in both the legal framework and institutional practices to bridge the gap between theory and reality in the protection of human rights in Indonesia. Consequently, the findings of this research are expected to contribute to the development of policies and efforts for more effective human rights protection in the future.
Jurnal Hukum Analisis Dispensasi Pernikahan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Jurnal hukum perdata Enggel Gresnia
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i3.39

Abstract

Penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan wanita. Penelitian ini membahas mengenai pengertian dispensasi nikah dan prosedur dispensasi pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif. Dispensasi perkawinan dibawah umur perlu diperketat lebih detil, agar masyarakat lebih mengetahui dan menyadari lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif yang akan timbul terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur baik secara fisik, mental, maupun sosialnya.

Page 2 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 3 (2024): Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Indragiri Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Indragiri Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): Indragiri Law Review