cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muannif Ridwan
Contact Email
indragirilawreview@gmail.com
Phone
+6282250112790
Journal Mail Official
indragirilawreview@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri. Editorial Address: Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29281.
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Indragiri Law Review
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : -     EISSN : 30314186     DOI : https://doi.org/10.32520/ilr.v2i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus and scope : Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Business Law, Medical Law, Environmental Law, Customary Law, Agrarian Law, Legal Philosophy, international regime law, legal pluralism governance, and other sections related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN UU OTONOMI DAERAH Ryan Marthahudi
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i2.41

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam era desentralisasi, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih berdaya guna dan tepat sasaran. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali diwarnai oleh tantangan seperti konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas daerah, dan kendala pengawasan. Studi ini juga membahas faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah, termasuk aspek hukum, koordinasi, dan sumber daya manusia.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KREDIT MACET : PERSPEKTIF PERJANJIAN FIDUSIA: Perlindungan Hukum, Kredit Macet dan Perjanjian Fidusia Khasanah, Uswatun
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i1.42

Abstract

Fiduciary agreements are a form of binding guarantees that are often used in credit transactions, especially in financing institutions. However, in practice, there are often cases of bad loans that have an impact on the risk of withdrawal of the collateral object by creditors without considering the rights of consumers as debtors. This study aims to analyze the legal protection available to consumers in bad credit situations, as well as how to apply the principles of consumer protection in fiduciary agreements in Indonesia. This research is expected to provide insight into the importance of legal protection for consumers and encourage related parties to create a better protection system.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM ADMINISTRASI KANTOR DESA : STUDI KASUS DI DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK Leni Indriani
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i3.43

Abstract

Penerapan prinsip Pemerintah dalam administrasi kantor Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok. Pemerintah merupakan elemen penting dalam administrasi publik di tingkat desa untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait administrasi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Pemerintah di Desa Bagan Jaya menghadapi tantangan, terutama dalam hal transparansi dan partisipasi publik. Meskipun demikian, aspek akuntabilitas dan efektivitas telah diterapkan dengan cukup baik. Kesimpulannya, penerapan Pemerintah di Desa Bagan Jaya memerlukan peningkatan dalam transparansi informasi dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan dukungan fasilitas demi tercapainya administrasi yang lebih baik.
Jurnal Hukum Analisis Terhadap Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Jurnal hukum Tata Negara lipana00, lipana00
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i1.48

Abstract

Pemerintahan desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di daerah, Era reformasi melahirkan gagasan pemberian otonomi pada Desa sebagai bagian pemerintahan terkecil dari Negara, Penelitian ini merupakan penelitian hukumnormatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute aproach), menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut dalam hal kedudukan Peraturan DesaPengaturan peraturan desa dan mekanisme pembentukannya diatur dalam peraturan pelaksanaannyadalam undang-undang desatelah memberikan lex specialis bagi peraturan desa sehingga kehadirannya kini menjadi sebuah keharusan dalam sebuah pemerintahan desa.
OPTIMALISASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN ADMINISTRASI KANTOR DESA TELUK MERBAU KECAMATAN GAUNG MASLIANTO, maslianto-13
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i3.49

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi administrasi kantor Desa Teluk Merbau, Kecamatan Gaung. BPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan administrasi di tingkat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif BPD dalam pengawasan administrasi desa dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik serta memperkuat sistem pengelolaan yang lebih akuntabel. Namun, beberapa hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman regulasi, masih menjadi kendala yang memerlukan solusi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa optimalisasi peran BPD dapat meningkatkan kualitas administrasi desa, namun membutuhkan dukungan dalam hal pelatihan dan sumber daya.
PERAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PILKADA SERENTAK WILAYAH HUKUM ADMINISTRASI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Jafar Abdul Azis; Ali Azhar
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i2.52

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam Pilkada adalah penggunaan alat peraga kampanye, yang sering kali melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, baik dari sisi penempatan, ukuran, maupun isi materi kampanye. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran penggunaan alat peraga kampanye di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga kampanye, serta efektivitas sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu telah berperan aktif dalam mengawasi pemasangan alat peraga kampanye, keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum. Selain itu, pemberian sanksi yang sering kali hanya berupa peringatan atau penghapusan alat peraga dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera kepada pelanggar. Penelitian ini menyarankan agar Bawaslu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan mengevaluasi kebijakan sanksi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam Pilkada mendatang.
jurnal metode penelitian: Negara Hukum Dan Penegak Hukum Di Indonesia sari, manda
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i3.56

Abstract

The Indonesian nation since the 1945 Constitution was established as the Constitution of the Indonesian state. In its development, this agreement has transformed into a common ideal which is also usually called state philosophy or staatsidee (state ideals). In the concept of democracy, it contains the principles of popular sovereignty (democratie) while in the concept of the rule of law, it contains the principles of the rule of law (nomocratie). Law enforcement mechanisms must also be able to protect the rights of citizens from injustice with the principles of humanity and mutual respect for the continuity of existing laws. This becomes an integral part of the legal system with law enforcement authorities. Indonesia as a democratic rule of law country, adheres to the sovereignty of the people as well as the rule of law.search for research titles and abstracts is made easier by those key words.
ANALISIS KEBIJAKAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH TUMPANG TINDIH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 Guntur, Muhammad
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i3.57

Abstract

This study aims to analyze the overlapping land rights ownership policy in the perspective of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. Overlapping land rights is a problem that is often faced in land practice in Indonesia, which can lead to disputes between parties who have claims to the same piece of land. This study examines the role of land registration as one of the instruments regulated in the Government Regulation to provide legal certainty, as well as identify the obstacles faced in its implementation. The analysis was carried out by examining legal aspects related to land registration, land dispute resolution, and protection of the rights of landowners involved in overlapping cases.
Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengangkutan Darat Terhadap Kerusakan Barang Penumpang Joni Saputra
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i3.58

Abstract

The goal of this research is to determine and analyze the forms of liability arrangements if the broken of passengers’ goods happened. The writing of this journal uses the type of normative research where the applicable laws and regulations are studied and uses secondary data as the main data. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: (1) Transport organized and carried out by public transport services is used to carry people or goods from one place to another safely, a form of responsibility carried out by public transporters in the event of an accident or damage to goods caused by the common carrier is referring to the initial agreement that has been previously agreed upon by both parties; and (2) The responsibilities that must be carried out and carried out by public transportation companies in the event of damage to passenger goods are contained in the Consumer Protection Law No. 8 of 1999.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menuju Pemilu yang Berintegritas Fitra, Fitra Edia Rahman Jandru; Fitri Wahyuni
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i2.59

Abstract

Pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah berlalu melahirkan beberapa catatan pokok yang patut dievaluasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar pelaksanaan Pemilu di masa-masa yang akan datang semakin berkualitas dan berintegritas. Kualitas dan integritas Pemilu patut diperhatikan karena memang faktanya Pemilu akan sangat menentukan kehidupan bangsa dan negara dalam berbagai aspeknya. Itu disebabkan karena dalam Pemilu ditentukan para wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang akan memegang kendali pemerintahan selama lima tahun. Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu harus dilakukan secara tegas, agar penegakan hukum pemilu dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan pemilu berintegritas, jujur dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam pemilu penting untuk menjaga integritas dan keamanan, melibatkan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, meskipun terdapat kendala dalam pemahaman antar lembaga. Tindak pidana pemilu seperti politik uang harus ditindak tegas, dengan pelaksanaan sanksi yang diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Pemilu yang melarang beberapa pihak terlibat dalam kampanye.

Page 3 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Indragiri Law Review Vol. 3 No. 1 (2025): Indragiri Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Indragiri Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Indragiri Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): Indragiri Law Review