cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muannif Ridwan
Contact Email
indragirilawreview@gmail.com
Phone
+6282250112790
Journal Mail Official
indragirilawreview@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri. Editorial Address: Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29281.
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Indragiri Law Review
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : -     EISSN : 30314186     DOI : https://doi.org/10.32520/ilr.v2i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus and scope : Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Business Law, Medical Law, Environmental Law, Customary Law, Agrarian Law, Legal Philosophy, international regime law, legal pluralism governance, and other sections related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
Jurnal Hukum PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENATA IKLAN LUAR RUANG : STUDI KASUS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SPANDUK: Jurnal hukum Tata Negara Bahrudin
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i3.60

Abstract

Penataan iklan luar ruang, khususnya spanduk, merupakan tantanganpenting dalam tata kota yang memerlukan peran aktif pemerintahdaerah. Iklan luar ruang memiliki dampak visual yang signifikanterhadap keindahan dan ketertiban kota, sehingga perlu diatur untukmenciptakan lingkungan yang rapi dan estetis. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis peran pemerintah daerah dalammengimplementasikan peraturan daerah terkait penataan spanduk diruang publik. Studi kasus ini menyoroti langkah-langkah yang dilakukanoleh pemerintah daerah dalam pengawasan, pengendalian, danpenindakan pelanggaran pemasangan spanduk
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE Fadhli, Muhammad
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i2.61

Abstract

Online gambling is becoming an increasingly prevalent phenomenon along with the development of technology and increasingly easy internet access. The crime of online gambling in Indonesia violates the legal regulations regulated in the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transaction Law (ITE). Law enforcement against online gambling faces a number of challenges, including due to its cross-border nature and the use of advanced technology that makes it difficult to identify gambling site perpetrators and owners. This study aims to analyze the law enforcement mechanisms applied, both through preventive and repressive measures, as well as the role of related institutions, such as the police, the Prosecutor's Office, and Kominfo in overcoming this crime.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Metode Cash On Delievery Saputra, Antoni
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i3.62

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong peningkatan aktivitas pembelian dan penjualan online, termasuk penerapan opsi pembayaran Cash on Delivery (COD). Teknik ini menyederhanakan proses bagi pelanggan yang ingin memverifikasi pembelian mereka sebelum membayar. Namun demikian, transaksi Cash on Delivery menghadirkan banyak kendala hukum baik bagi pelanggan maupun bisnis. Konsumen seringkali menghadapi risiko seperti kerusakan produk, penipuan, atau tidak sesuai dengan deskripsi. Di sisi lain, dunia usaha menghadapi kendala seperti pembayaran yang tidak pasti, kerugian akibat kerusakan atau kehilangan barang dalam perjalanan, dan kemungkinan konflik dengan pelanggan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi COD, melalui peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Sistem Perdagangan Elektronik. Temuan analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kedua belah pihak telah ditetapkan, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pemantauan terhadap badan usaha dan platform online. Kajian ini menawarkan saran untuk meningkatkan perlindungan hukum dan menciptakan lingkungan transaksi yang aman, adil, dan dapat diandalkan bagi pemerintah, badan usaha, dan konsumen.
ANALISIS HUKUM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PPPK DI INDONESIA Indah permata, Indah
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i2.64

Abstract

The implementation of Government Employees with Work Agreements (PPPK) in Indonesia has become an important alternative in recruiting staff to meet the workforce needs in the public sector. However, despite PPPK's strategic role in providing public services, various legal issues need serious attention, particularly in terms of legal protection, equal opportunities, and the selection mechanisms. This study aims to analyze the policy of PPPK recruitment, explore the legal issues related to the rights and employment status of PPPK, and provide recommendations for improving the existing policy. Using a descriptive-analyticalapproach, this study evaluates the regulations governing PPPK, including Ministerial Regulation No. 28 of 2021 and Law No. 5 of 2014 on the State Civil Apparatus. The results of the study indicate that, although the PPPK selection is conducted with a more transparent system, there are still disparities in social protection rights, such as pension entitlements, and unequal access to selection processes in certain regions. Additionally, corruption, collusion, and nepotism (KKN) remain challenges in the PPPK recruitment process. This study recommends the need for improving legal protection for PPPK, including granting pension rights, and enhancing the supervision of the selection process to prevent KKN practices. With a more inclusive and fair policy, it is expected that PPPK can work more productively, feel more valued, and provide high-quality public services
Analisis Perlindungan Hukum Pada Wartawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ragil hadiwibowo
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i1.66

Abstract

Kebebasan Pers yang diatur dalam Undang-Undang Pers merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Berkaitan dengan kegiatan jurnalistik pers, maka dalam pelaksanaannya terdapat profesi wartawan yang berada dibawah naungan pers yang berperan penting terhadap input dan output dari suatu karya jurnalistik. Baik pers ataupun wartawan dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mendapat hambatan atau pengekangan dari pihak manapun, termasuk pemerintah maupun aparatur penegak hukum. Oleh karena itu, wartawan dalam menjalankan profesinya baik berupa mencari, memperoleh, mengolah, menyimpan maupun menyampaikan suatu informasi dalam bentuk lisan, tulisan, data, gambar dan bentuk lainnya dengan segala jenis media yang ada, seperti media cetak atau media elektronik harus senantiasa mendapat perlindungan secara hukum.
Efektifitas Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi Kabupaten Indragiri Hilir: Efektivitas Implementasi Perbub No 3 Tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir Armadani, Pitrawir
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i2.67

Abstract

Substansi UU Desa telah memberikan kewenangan pembangunan kepada desa dari yang awalnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun banyaknya klausul pengaturan yang berkaitan dengan suprastruktur desa berimplikasi kepada kewenangan pembangunan desa yang diberikan menjadi tidak sepenuhnya menjadi hak desa. Secara administratif desa disibukan dengan rigid-nya tahapan dan pelaporan pembangunan desa yang harus disampaikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018. Pada periode kedua kepemipinan Bupati Indragiri Hilir (H. Wardan) bersama H. Syamsudin Uti periode 2019-2023, dilakukan perubahan strategi penguatan program DMIJ menjadi DMIJ Plus Terintegrasi dalam penguatan pengembangan ekonomi masyarakat desa dan kawasan perdesaan melalui pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Program DMIJ adalah program pemerintah kabupaten melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi pemerintah desa, kelembagaan desa untu merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif.
Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penerapan Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir No.5 Tahun 2016 tentang kawasan Tanpa Rokok di Kota Tembilahan Reza, Reza Fahlevi
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i2.68

Abstract

This research aims to determine the efforts made by the Civil Service Police Unit in monitoring and enforcing Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning No-Smoking Areas in the District. Inhil, the results of the Implementation of Supervision of Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Non-Smoking Areas in the District. inhil carried out by the Civil Service Police Unit. To achieve this goal, researchers used data collection techniques through interviews and documentation. This research uses a qualitative approach and the type of research is a case study. The data analysis technique used is non-statistical technical, namely descriptive. The data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis. Research results show that: 1) efforts made by the Civil Service Police Unit in Enforcement of Regional Regulation No. 5 of 2016 concerning No-Smoking Areas, namely guidance in the form of direct outreach by visiting locations of non-smoking areas and giving advice to the public not to smoke in areas where smoking is prohibited and establishing cooperation with relevant government agencies and supervisors 2) Results of the Implementation of Enforcement of Regional Regulation No. .5 of 2016 regarding smoking-free areas carried out by the Civil Service Police Unit, namely increasing public knowledge about smoking-free areas, increasing public awareness to comply and more and more private agencies inviting cooperation to create smoke-free areas. cigarettes while the results of monitoring efforts carried out 3) Obstacles Faced by the Civil Service Police Unit in Enforcing Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning No-Smoking Areas in the District. The bottom line is that there are still many SPG Cigarettes that are not marketing on target and external obstacles from Satpol PP are that the public is not aware of the regional regulations on non-smoking areas and there is still a lack of public awareness to comply with the rules. Apart from that, there are still many government agencies that do not have smoking rooms
Peran Kepala Dusun Dalam Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Sukardianto
Indragiri Law Review Vol. 3 No. 1 (2025): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v3i1.45

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala dusun dalam implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kepala dusun berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa melalui kebijakan yang diterapkan serta tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepala dusun memiliki peran yang sangat penting dalam koordinasi dengan aparat keamanan, penyuluhan kepada masyarakat, serta pemantauan rutin terkait masalah keamanan dan ketertiban. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala dusun harus lebih meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga terkait, serta memperkuat kapasitas dalam penanganan masalah keamanan dan ketertiban di tingkat desa.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Siswa Disekolah Syahrial Fitri
Indragiri Law Review Vol. 3 No. 1 (2025): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v3i1.54

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of students' rights in schools and identify the factors that influence the implementation of such protections. A qualitative approach was employed using a literature study method, along with an analysis of legal documents and educational policies. The findings of the study indicate that although various regulations on the protection of students' rights have been established, their implementation still faces significant challenges, such as the lack of awareness among educators regarding students' rights and the insufficient mechanisms for effective monitoring. Moreover, many students are not fully aware of their rights, making it difficult for them to lodge complaints when their rights are violated. The conclusion of this study is that strengthening the policies on students' rights protection is necessary through increased human rights education in schools and stricter monitoring of policy implementation by both schools and the government.
Penerapan Aturan Anti Dumping Terhadap Penjualan Produk Impor Melalui E-Commerce Yoni, Muhammad
Indragiri Law Review Vol. 3 No. 1 (2025): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v3i1.63

Abstract

Dumping practices, where imported products are sold at prices lower than the domestic market value, can harm domestic industries and disrupt the stability of a country's economy. In today's digital era, e- commerce has grown rapidly, allowing imported products to be sold directly to domestic consumers without intermediaries. This creates new challenges in applying anti-dumping regulations, as it is difficult to monitor cross-border transactions that occur online. This study aims to analyze the challenges and solutions in implementing anti- dumping rules for imported products sold through e-commerce platforms. The research uses a qualitative approach with a literature review and policy analysis. The findings indicate that monitoring e- commerce transactions requires more adaptive regulations and advanced technologies, such as big data and artificial intelligence, to detect dumping practices. Additionally, international cooperation and strengthening e-commerce platform regulations are key to addressing this issue. Policies that enhance price transparency and product origin on e-commerce platforms, as well as clear and accountable law enforcement, are essential to protect domestic industries. This study is expected to contribute to the development of international trade policies and anti-dumping regulations in the digital age

Page 4 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Indragiri Law Review Vol. 3 No. 1 (2025): Indragiri Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Indragiri Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Indragiri Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Indragiri Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): Indragiri Law Review