Garuda - Garba Rujukan Digital

THE COMPARISON OF FOOD POLICY ERA THE LEADERSHIP OF SOEHARTO AND SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Iman Amanda Permatasari; Junior Hendri Wijaya
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.35

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kebijakan pangan pada masa kepemimpinan presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Unit analisa data yang diambil berupa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono serta kebijakan pangan, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sejarah. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi dokumentasi. Kemudian, teknik analisa datanya terdiri dari: Heuristik, Kritik dan Analisis Saran, Interpretasi, dan Historiografi. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kebijakan pangan pada masa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono baru berada bada posisi ketahanan pangan, tidak bisa mencapai kemandirian atau bahkan kedaulatan pangan. Soeharto memiliki kebijakan Swasembada beras dan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kebijakan Revitalisasi Pertanian. Keduanya menggunakan strategi masing-masing dalam menjalankan kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat pengaruh positif dan juga negatif dari kepemimpinan keduanya terhadap berjalannya kebijakan pangan. Kata kunci: Kebijakan, Pangan, Kepemimpinan, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia ABSTRACT This study aims to identify comparative food policies during the presidency of President Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono. The data analysis unit obtained is the management of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono and the nutritional guidelines taken. The type of research is historical research. Data collection techniques are the study documents. Then the data analysis techniques consist of heuristics, critique and analysis of suggestions, interpretation and historiography. The results of this study show that the position of food policy during the leadership of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono is unable to achieve independence or even the sovereignty of food. Suharto has a policy of self-sufficiency in rice and Susilo Bambang Yudhoyono has a policy of reviving agriculture. Both have their own strategies in implementing the policy. In addition, it has a positive and negative impact on its leadership in food policy. Keywords: Policy, Food, Leadership, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesian

UTILIZATION BAYAH BANTEN ZEOLITE AS A CATALYST AND BACTERIA AS A PRETREATMENT FOR BIODIESEL FROM WASTE COOKING OIL F. Fitriyah; Frebhika Sri Puji Pangesti
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i2.37

ABSTRAK Pemanfaatan zeolit alam Bayah Banten sebagai katalis homogen dalam penelitian ini adalah sebagai alternatif penggunaan katalis sintetik. Selain itu bakteri Rhizopus sp. digunakan sebagai pretreatment biokatalis dalam pemanfaatan minyak jelantah untuk pembuatan biodiesel. Hal ini akan memberikan beberapa keuntungan, yaitu dapat mereduksi limbah minyak jelantah, mengurangi biaya produksi pembuatan bahan bakar serta memanfaatkan kekayaan alam terutama yang terdapat di Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan mempelajari metode pembuatan biodiesel dari minyak jelantah menggunakan katalis zeolit alam Bayah dan biokatalis bakteri Rhizopus sp serta uji kualitatif dan kuantitatif standar biodiesel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah reaksi esterifikasi/transesterifikasi minyak dengan alkohol rantai pendek melalui bantuan katalis. Hasil penelitian ini menunjukan minyak jelantah yang sudah diolah menjadi biodiesel, yaitu viskositas (pada suhu 40°C) sebesar 0,862 g/ml dan 29,7, kadar air 0,05 % , titiknyala 120°C, titiktuang 18°C, bilangan asam 0,49 mg KOH/g, angka setana 55, belerang 0,11 mg/kg, fosfor 1,7 mg/kg, waktu bakar 43 detik, residu 1,8 % , sisa pembakaran 9,6% telah memenuhi standar biodiesel SNI-04-7182-201 Kata Kunci : biodiesel, zeolite bayah, minyak jelantah ABSTRACT Utilization of Banten Bayah natural zeolite as a homogeneous catalyst in making biodiesel is an alternative to the use of synthetic catalysts. In addition, the bacteria Rhizopus sp., was used as a biocatalyst in waste cooking oil for the manufacture of biodiesel. This will provide several advantages, reduces waste cooking oil, reduce cost biodiesel production and utilize natural resources, especially those found in Banten Province. This study aims to study the method of making biodiesel from waste cooking oil using natural Bayah zeolite catalyst and Rhizopus sp bacterial as biocatalyst as the quantitative and quantitative standard tests of biodiesel. The methods in this study is the esterification / transesterification reaction of oil with short chain alcohols through of a catalyst. The results of this research show that waste cooking oil has been processed into biodiesel that is density and viscosity parameters (at 40°C ) is 0.862 g/mL and 29.7, 0.05% moisture content 120 ° C point, 18 ° C point, acid number is 0.49 mg KOH / g, setana number 55, sulfur content 0.11 mg / kg, phosphorus content 1.7 mg / kg, burn time 43 seconds, residue 1.8%, residual combustion 9.6% it has fulfilled the biodiesel standard SNI-04-7182-2012. Keyword : biodiesel, zeolite bayah, bacteria, cooking oil

DETERMINANT OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN SOUTHEAST ASIA Radite Teguh Handalani
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i2.44

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis indeks pembangunan manusia yang bersifat multidimensional dan kompleks, mencakup aspek ekonomi, aspek tata kelola pemerintahan dan aspek demografi yang diwakili oleh 13 variabel independen di 10 negara di Asia Tenggara. Namun, upaya tersebut seringkali terkendala oleh ketidaklengkapan data dan keandalan data. Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih memfokuskan aspek pembangunan manusia pada variabel pembentuk human development index seperti angka harapan hidup, angka melek huruf dan literasi serta angka rerata akses lamanya menempuh pendidikan atau variabel-variabel independen aspek ekonomi. Penelitian ini memasukan aspek tata kelola pemerintahan dan aspek kependudukan yang diharapkan dapat melengkapi spektrum dan kajian terhadap aspek pembangunan manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel (pooled least squares) dan serangkaian pengujian untuk menghasilkan spesifikasi model dan estimator terbaik. Dalam penelitian yang menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% pada p-value pada nilai α=0,05 ditemukan bahwa dari 13 variabel hanya terdapat 5 (lima) variabel yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Kata kunci: Indeks pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, demografi ABSTRACT This study aims to analyze the human development index that is multidimensional and complex which includes economic, governance and demographic aspects represented by 13 independent variables in 10 countries of Southeast Asia. However, these efforts are often constrained by incomplete data and data reliability. Unlike some previous studies which focused more on the variables forming the human development index, such as life expectancy, literacy rates and the average number of years of education or independent variables of economic aspects. This research includes aspects of governance and population aspects that are expected to complement the spectrum and study of aspects of human development. The method used in this study uses pooled least squares. In research that uses a 95% confidence level, it was found that from 13 variables there are only five variables that significantly influence increasing human development index. Keywords: human development index, governance, demografi

STRENGTHENING REGIONAL INNOVATION SYSTEM (SIDA) TOWARD LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT: A CATTLE CLUSTER DEVELOPMENT MODEL Moh. Sofyan Budiarto
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i2.45

ABSTRAK Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengembangakan Sistem Innovasi Daerah (SIDa) melalui pengembangan model klaster ternak domba dan kambing terpadu di Kampung Ternak Domba dan Kambing Cinyurup Kelurahan Juhut Kabupaten Pandeglang, 2012-2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan RIS dalam rangka mendesain ulang model pengembangan klaster ternak untuk periode kedua 2018-2023 di Provinsi Banten. Metode penelitian menggunakan penelitian eksploratori dengan analisis deskriptif. Analisis menggunakan SWOT untuk menentukan implikasi beberapa variabel dijelaskan dan mendesain ulang model pengembangan cluster cattlle untuk periode kedua. Penerapan model klaster ternak berhasil dilaksanakan dengan meningkatkan nilai ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Model ini telah diadopsi di daerah lain di wilayah ini. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa model klaster perlu memperluas pembangunan melalui memilih opsi strategis yang sesuai dengan mempertimbangkan semua masalah dan pemangku kepentingan yang terlibat melalui teknologi input, program mentoring, akses pinjaman dari lembaga pendanaan, peningkatan kapasitas manusia, dan strategi pendekatan campuran. Pemangku kepentingan perlu membangun komitmen, dan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan RIS untuk periode kedua. Kata kunci: Model Pengembangan Cluster Ternak, Pengembangan Ekonomi Lokal, SIDa, Kabupaten Pandeglang ABSTRACT The Regional Government of Banten Province Regional Government Regional Innovation System (SIDa) through the development of integrated sheep and goat cluster models in Cinyurup Sheep and Goat Livestock Village, Juhut Village, Pandeglang Regency, 2012-2017. The objective of the research is to evaluate the implementation of RIS in order to redesign a cattle cluster development model for second period 2018-2023 in Banten Province. Research method used exploratory research with descriptive analysis. Analysis using SWOT to determine the implication some variable described and redesign the model of cattlle cluster development for second period. The cattle cluster model adoption was successful implemented with increasing economic value and drive to improving welfare for the community. The model has been adopted in other area in this region. The result of SWOT analysis indicate that the cluster model need extending development through choose appropriate strategic option considering all problem faces and stakeholder involved through input technology, mentoring program, loan access from funding agency, improving human capacity, and mixed approach strategies. Stakeholders need to build commitment, and deliberating all stakeholders involved on implementing RIS for second period. Keywords: Cattle cluster development model, local economic development, SIDa, Pandeglang district

POTENTIAL OF LEVEL OF WASTE AS AN ALTERNATIVE ENERGY OF FOSSIL FUEL IN TPA CILOWONG Ade Ariesmayana; Fitri Dwirani
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i2.46

ABSTRAK Penelitian ini memberikan solusi dalam alternatif energi terbarukan dengan memanfaatkan sampah kota (municipal solid waste) dari sumber Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Cilowong, Kota Serang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakteristik sampah Kota Serang, yang meliputi Uji Proksimat (proximate analysis), Uji Ultimat (ultimate analysis), Kadar Air Sampah dan Uji Nilai Kalor, serta mengetahui seberapa potensialkah timbulan sampah Kota Serang sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Penelitian dilakukan pada kawasan TPA Cilowong, Kota Serang. Pada laporan ini dibatasi hanya pada perhitungan Kadar Air Sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pengujian laboratorium dan analisis kelayakan karakteristik sampah. Teknik penelitian yaitu dengan melakukan survei dan obervasi ke TPAS Cilowong serta wawancara mendalam dengan dinas terkait dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Hasil penelitian ini adalah kelayakan sampah kota Serang sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Kata Kunci: Energi Alternatif, Kadar Air Sampah, TPA Cilowong ABSTRACT This research provides solutions in alternative renewable energy by utilizing municipal solid waste from the source of the Cilowong Waste Disposal Site (TPA), Serang City. This study aims to examine the characteristics of the city of Serang waste, which includes the Proximate Test (proximate analysis), Ultimate Analysis, Waste Water Content and Calorific Value Test, and find out the potential waste generation of Serang City as an alternative energy to replace fossil fuels. The study was conducted in the Cilowong landfill area, Serang City. This report is limited only to the calculation of Waste Water Content. The research method used is laboratory testing and analysis of the characteristics of waste characteristics. The research technique is by conducting surveys and observations to the Cilowong TPAS as well as in-depth interviews with related agencies and the people living around the area. The results of this study are the feasibility of municipal waste as an alternative energy substitute for fossil fuels. Keywords: Alternative Energy, Waste Water Content, Cilowong Landfill

JOINT TRAINING MODEL FOR ENHANCING COMPETENCY OF APPARATUS IN PROVINCE GOVERNMENT OF MITRA PRAJA UTAMA Hari Soesanto
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i2.47

ABSTRAK Penelitian atau kajian mengenai pelatihan bagi para aparatur sipil negara sudah banyak dilakukan, namun penelitian yang fokus pada pelatihan bagi aparatur yang bertugas pada pemerintah daerah Mitra Praja Utama masih sangat langka. Kajian ini menyajikan skema atau model alternatif peningkatan kompetensi aparatur sipil negara untuk meningkatkan kerjasama antar daerah melalui pelatihan bersama. Ruang lingkup pemerintah daerah yang menjadi kajian adalah pemerintah daerah yang tergabung dalam forum Mitra Praja Utama (MPU). MPU merupakan forum kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri dari 10 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tengggara Timur. Model pelatihan bersama yang disajikan pada kajian ini merupakan suatu alternatif metode yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga diklat pemerintah, khususnya pada lembaga diklat pemerintah yang tergabung dalam Mitra Praja Utama dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah untuk berbagai urusan pemerintahan daerah terutama dari aspek kompetensi aparatur. Kata kunci: pelatihan, mitra praja utama, kompetensi, aparatur sipil negara ABSTRACT Research or studies on training for the state civil apparatus have been carried out a lot, but research that focuses on training for officers serving in the Mitra Praja Utama regional government is still very rare. This study presents an alternative model for enhancing the competence of civil state apparatus to increase cooperation among regions through joint training. The scope of local government to be studied is the local government who are members of the forum Mitra Praja Utama (MPU). MPU is a forum of cooperation and coordination among local governments in Indonesia consisting of 10 Provinces of West Java Province, DKI Jakarta Province, Central Java Province, Special Province of Yogyakarta, East Java Province, Bali Province, Lampung Province, West Nusa Tenggara Province, Banten Province and East Nusa Tenggara Province. The joint training model presented in this study is an alternative method that can be ascertained by special government training institutions in government training institutions incorporated in Mitra Praja Utama in order to increase inter-regional cooperation for various local government affairs. Keywords: training, mitra praja utama, competence, civil state apparatus

EFFECTIVENESS OF REGIONAL FISCAL POLICY FOR INFLATION CONTROL IN SERANG CITY Reza Septian Pradana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v3i1.50

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal daerah yang ditinjau berdasarkan belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah dalam pengendalian inflasi di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pegawai dan belanja barang secara signifikan berpengaruh postif terhadap inflasi sedangkan penerimaan pajak daerah secara signifikan berpengaruh negatif terhadap inflasi. Dengan demikian, pengendalian inflasi di Kota Serang dapat dilakukan dengan pengendalian terhadap pengeluaran pemerintah daerah khususnya belanja pegawai dan belanja barang serta penerimaan pajak daerah. Kata kunci: belanja barang, belanja pegawai, inflasi, kebijakan fiskal daerah, penerimaan pajak daerah ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of regional fiscal policy based on personnel expenditure, goods expenditure, and local taxes revenue to control inflation in Serang City. This study uses multiple regression analysis. The result of estimation shows that personnel expenditure and goods expenditure significantly give positive influence to inflation while local taxes revenue significantly give negative influence to inflation. So, The Control of Inflation in Serang City can be done by controlling of local government expenditure especially personnel expenditure and goods expenditure and local government revenue. Keyword: goods expenditure, inflation, local fiscal policy, local taxes revenue, personnel expenditure

DEVELOPMENT STRATEGY OF POTENTIAL VILLAGE TO BE VILLAGE OF EDUCATION TOURISM IN BUMI JAYA VILLAGE (Case Study of Bumi Jaya Pottery Craft Center in Ciruas District, Serang Regency) Arta Rusidarma Putra; S. Silfiana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v3i1.51

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan potensi desa wisata edukasi Bumi Jaya yang terkenal dengan kerajinan gerabah dan keindahan alamnya. Kerajinan gerabah yang ada di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang merupakan salah satu desa yang sangat berpotensi untuk pengembangan menjadi desa wisata edukasi. Selain dijadikan sebagai sentra kerajinan gerabah, desa ini memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung terutama pada tersedianya bahan baku tanah liat yang mempunyai kualitas yang sangat baik dan juga sejarah kearifan lokal gerabah dari jaman kerajaan Banten serta keindahan alam persawahannya. Untuk lebih meningkatkan perekonomian masyarakat, maka dirasa perlu adanya pengembangan potensi desa menjadi desa wisata edukasi Bumi Jaya. Strategi pengembangan potensi desa wisata edukasi Bumi Jaya dengan perencanaan partisipatif dalam pengembangan pariwisata di desa wisata Bumi Jaya dan menerapkan Community Based Tourism sebagai pendekatan pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan strategi wisata edukasi Bumi Jaya dapat dirumuskan dengan menggunakan SWOT dan strategi analisis SO, ST, WO, WT. Kata Kunci : Strategi Pengembangan, Potensi, Desa Wisata Edukasi ABSTRACTThe purpose of this study was to determine the potential development strategies of Bumi Jaya educational tourism villages that are famous for pottery crafts and their natural beauty. Pottery crafts in Bumi Jaya Village, Ciruas Subdistrict, Serang Regency are one of the villages that have the potential to develop into educational tourism villages. In addition to being used as a center for earthenware crafts, this village has natural resources that are very supportive especially in the availability of clay raw materials that have very good quality and also the history of the local wisdom of pottery from Banten's royal era and the natural beauty of its rice fields. To further improve the economy of the community, it is deemed necessary to develop the potential of the village to become an educational tourism village for Bumi Jaya. The strategy for developing the potential of educational tourism villages in Bumi Jaya with participatory planning in tourism development in the tourism village of Bumi Jaya and implementing Community Based Tourism as an approach to tourism development. This study used descriptive qualitative method. Based on the results of the research, the development of the Bumi Jaya educational tourism strategy can be formulated using SWOT and SO, ST, WO, WT analysis strategies. Keywords: Development Strategy, Potential, Educational Tourism Village.

THE MEASUREMENT OF MANGROVE FOREST ECOSYSTEM AREA BY COMMUNITY UNIT APPROACH IN TANGERANG REGENCY Endan Suwandana; Reni Pebrianti
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v3i1.52

ABSTRAK Luasan ekosistem bakau (mangrove) yang dikeluarkan secara resmi oleh berbagai instansi berbeda-beda. Hal ini menyebabkan kebingungan di masyarakat karena tidak adanya data baku yang dapat digunakan bersama. Salah satu penyebab perbedaan luasan itu adalah karena perbedaan pendekatan yang digunakan. Dalam menghitung luasan ekosistem mangrove, beberapa instansi menghitung luasan mangrove dengan memasukkan kolom air di sekitarnya. Sehingga data tutupan mangrove menjadi lebih luas dari kondisi sebenarnya. Maka, agar penghitungan luasan tutupan ekosistem mangrove lebih konsisten, maka diperlukan sebuah pendekatan baru dimana yang dihitung hanya tutupan bakaunya saja, sementara tutupan kolom air di sekitarnya diabaikan. Untuk itulah maka teknik penghitungan unit komunitas diperkenalkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1600 unit komunitas mangrove di seluruh pesisir pantai Kabupaten Tangerang, dengan total luasan unit komunitas mangrove mencapai 182.4 ha. Kata Kunci: Unit Komunitas, Hutan Bakau, Pantai Utara Jawa, Citra Satelit ABSTRACT The total area of mangrove ecosystems that are officially issued by various agencies is different. This causes confusion in the community because there is no standard data that can be used together. One of the causes of differences in mangrove total area is because of the different approaches used. In calculating the area of mangrove ecosystem, several agencies calculate the area of mangrove by entering the surrounding water column, so that the data on mangrove coverage becomes wider than the actual conditions. Therefore, in order the calculation of the area of mangrove ecosystem coverage to be more consistent, a new approach is needed where only the mangrove coverage is calculated, by omitting the coverage of the surrounding water column. For this reason, community unit counting technique was introduced in this study. The results of this study indicate that there are around 1600 units of mangrove communities throughout the coastline of Tangerang Regency, with a total area of mangrove community units reaching 182.4 ha. Keywords: Community Unit, Mangrove, North Coast of Java, Satellite Imageries

POLICY EVALUATION OF PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2014 ON LAND PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD FARMING IN BANTEN PROVINCE Bani Adi Darma; S. Silfiana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v3i1.53

ABSTRAK Pemerintah Provinsi Banten telah menerbitkan sebuah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelajutan (LP2B) sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan daerah dan nasional. Dalam Pelaksanaannya dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga diperlukan suatu evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaannya. Didalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah ini masih memiliki kendala didalam proses ataupun ruang lingkup peraturan daerah itu sendiri yang meliputi; perencanaan, penetapan. Oleh karena itu, diperlukan suatu evaluasi untuk melihat implementasi kebijakan LP2B dikaitkan dengan berbagai regulasi yang telah disusun selama ini. Evaluasi ini menitikberatkan pada amanat yang telah ditetapkan di dalam Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2014, yaitu dimulai pada saat perencanaan sampai dengan implementasi dari pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sehingga upaya inventarisasi data dalam penyusunan perencanaan penetapan menjadi hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas pertanian sebagai pelaksana teknis. Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, Provinsi Banten. ABSTRACT Banten Provincial Government has published a regional regulation Number 5 of 2014 concerning protection of Sustainable Agriculture Food Land (LP2B). as mandated by law Number 41 of 2019 concerning Sustainable Food Agriculture Land (LP2B). This Regional Regulation is expected to be able to restrain the rate of conversion of paddy fields, especially rice fields with technical irrigation so that it can sustain regional and national food security. In its implementation it can be said that it has not been running properly so that a comprehensive evaluation is needed in its implementation. In its implementation, this Regional Regulation still has constraints in the process or scope of the regional regulation itself which includes; planning, determination. Therefore, an evaluation is needed to see the implementation of Sustainable Agriculture Food Land (LP2B) policy associated with various regulation that have been prepared so far. This evaluation focuses on the mandate specified in regional regulation Number 5 of 2014, starting at planning until the implementation of the regional regulations. So that the effort to inventory data in the preparation of the designation plan is an important thing to be done by the Banten Provincial Government through the agricultural service as a technical implementer. Keywords: Policy Evaluation, sustainable food agriculture land, Banten Province

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhlisin

Contact Email
jkpdbanten@gmail.com

Phone
+62819-0613-2274

Journal Mail Official
jkpdbanten@gmail.com

Editorial Address
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang, Tlp.(0254) 267053 Fax. (054) 267052, Kota Serang 42127

Location
Kota serang,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhlisin

Contact Email jkpdbanten@gmail.com

Phone +62819-0613-2274

Journal Mail Official jkpdbanten@gmail.com

Editorial Address Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang, Tlp.(0254) 267053 Fax. (054) 267052, Kota Serang 42127

Location Kota serang, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhlisin

Contact Email
jkpdbanten@gmail.com

Phone
+62819-0613-2274

Journal Mail Official
jkpdbanten@gmail.com

Editorial Address
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang, Tlp.(0254) 267053 Fax. (054) 267052, Kota Serang 42127

Location
Kota serang,

Banten

INDONESIA