cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
RAMDHAN MUHAIMIN
Contact Email
jurnalmondialhiuai@gmail.com
Phone
+6281511031479
Journal Mail Official
jurnalmondialhiuai@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sisingamangaraja, Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hubungan Internasional MONDIAL
Published by Universitas Al Azhar Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30626609     DOI : http://dx.doi.org/10.36722/mondial.v1i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Mondial: Jurnal Hubungan Internasional (E-ISSN: 3062-6609) merupakan media jurnal yang bertujuan memfasilitasi dan berbagi penelitian dalam lingkup politik dan hubungan internasional. Jurnal ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al Azhar Indonesia di Jakarta. Jurnal Mondial menyambut karya intelektual para sarjana, peneliti, maupun praktisi politik dan hubungan internasional, baik dari dalam negeri maupun internasional, untuk mempublikasikan artikel atau ulasan asli mereka dan mendukung diskusi yang lebih mendalam tentang isu-isu terkait. Selain itu, jurnal ini juga menjadi sumber referensi bagi mereka yang memiliki minat di bidang politik dan hubungan internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Analisis Konstruksi Norma dan Identitas Transatlantik antara Amerika-Uni Eropa dalam Kebijakan Perubahan Iklim Periode 2015–2025 Raden Mohammad Rangga Faturrahman; Wahyu Rifqi Febrian; Asyaima Labibah Iqbal; Badrus Sholeh
Mondial: Jurnal Hubungan Internasional Vol 3, No 1 (2026): Maret-Agustus 2026
Publisher : Universitas Al-azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/mondial.v3i1.5129

Abstract

Penelitian ini menganalisis konstruksi norma dan identitas transatlantik antara Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam kebijakan perubahan iklim pada periode 2015–2025. Dengan menelaah peristiwa kunci mulai dari pengadopsian Perjanjian Paris pada tahun 2015, fluktuasi kebijakan AS (2017–2021), dan inisiatif Uni Eropa sebagai pemimpin dalam bidang perubahan iklim. Studi ini mengeksplorasi bagaimana identitas dan norma membentuk pola kerja sama dan ketidakseimbangan antara kedua aktor. Menggunakan kerangka teori konstruktivisme, penelitian menjelaskan peran proses sosial, narasi identitas, dan kepemimpinan normatif dalam menjelaskan stabilitas kebijakan UE dan volatilitas kebijakan AS serta implikasinya terhadap efektivitas implementasi kerja sama transatlantik dalam bidang iklim. Metode yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif berbasis kajian pustaka dengan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari dokumen berupa buku, e-book, artikel, jurnal, portal berita lokal dan internasional, situs web, dan data lain dari internet. Temuan menunjukkan bahwa kontinuitas normatif UE memperkuat kapasitas kepemimpinan iklim, sementara perubahan identitas politik domestik di AS menghasilkan gap kepemimpinan dan ketidakpastian transatlantik. Oleh karena itu, keberlanjutan kerja sama bergantung pada internalisasi norma iklim dalam politik domestik AS dan mekanisme penguatan koordinasi multilevel di UE.
Pesan Politik Di Balik Diplomasi Koersif Tiongkok Melalui Latihan Militer Di Selat Taiwan Aurell Safa Salsabila; Denny wijaya; Della Nasella; Tiara Yuri Julianzie; Vina Aprilia Putri
Mondial: Jurnal Hubungan Internasional Vol 3, No 1 (2026): Maret-Agustus 2026
Publisher : Universitas Al-azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/mondial.v3i1.5209

Abstract

Dalam lima tahun terakhir, ketegangan di Selat Taiwan meningkat signifikan dengan intensifikasi latihan militer People’s Liberation Army (PLA) yang berfungsi sebagai instrumen diplomasi koersif oleh Tiongkok. Latihan tersebut tidak sekadar unjuk kekuatan, melainkan dirancang sistematis untuk menyampaikan ancaman terbatas dan menekan Taiwan, Amerika Serikat, serta aktor regional tanpa eskalasi perang terbuka. Dengan menggabungkan simulasi blokade, pelanggaran median line, dan operasi gabungan, Tiongkok mengokohkan klaim kedaulatan sekaligus menguji batas toleransi AS melalui strategi deterrence yang meliputi punishment dan denial. Dampak latihan ini menguatkan rivalitas struktural di Indo-Pasifik, meningkatkan risiko eskalasi militer, serta memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi regional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengurai peran latihan militer sebagai alat komunikasi politik multi-level yang menggabungkan pesan strategis kepada aktor domestik dan internasional, menegaskan perlunya dialog strategis dan kerja sama regional guna mencegah konflik terbuka.
Peran Women Against Violence Europe (WAVE) Dalam Menangani Kasus Femisida di Jerman (2014-2024) Divana Rahma Wijaya
Mondial: Jurnal Hubungan Internasional Vol 3, No 1 (2026): Maret-Agustus 2026
Publisher : Universitas Al-azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/mondial.v3i1.4112

Abstract

Femisida merupakan bentuk ekstrem kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yang terus terjadi secara global, termasuk di negara Eropa Jerman. Penelitian ini menganalisis peran organisasi non-pemerintah internasional (INGO) Women Against Violence Europe (WAVE) dalam menangani kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan di Jerman dari tahun 2014 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan konsep NGO yang dicetuskan oleh David Lewis dan Nazneen Kanji, yang menempatkan peran NGO sebagai implementers (pelaksana), catalysts (katalisator), dan partners (mitra). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa bahwa WAVE secara cukup signifikan memengaruhi pemahaman dan pembentukan norma-norma baru terkait kekerasan terhadap perempuan, khususnya pembunuhan terhadap perempuan, melalui kampanye, advokasi kebijakan, dan peningkatan jaringan organisasi lokal. WAVE telah memfasilitasi kemajuan implementasi Konvensi Istanbul dan ketersediaan data yang peka gender untuk mendorong respons pemerintah yang lebih bertanggung jawab. Meskipun WAVE dan jaringan anggota NGO-nya memberikan kontribusi cukup signifikan di Jerman, masalah-masalah tetap ada, termasuk pertentangan budaya patriarki, penegakan hukum yang tidak memadai, dan keterbatasan dana untuk layanan dukungan korban. Meskipun demikian, potensi untuk melakukan perubahan tetap ada melalui pembentukan norma-norma baru, peningkatan kerja sama di antara berbagai aktor, dan tekanan global terhadap negara.Kata Kunci: Femisida, Peran, International Non-Governmental Organization (INGO), WAVE, Jerman.
Perjuangan Kemerdekaan dan Transisi Politik di Negara-Negara Maghrib: Maroko, Aljazair, dan Tunisia Muhamad Syahrus Sobirin; Mohammad Izdiyan Muttaqin; Mulawarman Hannase; Nurwahidin Nurwahidin
Mondial: Jurnal Hubungan Internasional Vol 3, No 1 (2026): Maret-Agustus 2026
Publisher : Universitas Al-azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/mondial.v3i1.5308

Abstract

Perjuangan kemerdekaan dan transisi politik di kawasan Maghrib mencerminkan dinamika historis yang kompleks serta interaksi antara kolonialisme Eropa, mobilisasi nasionalis, dan rekonstruksi negara pascakolonial yang berlangsung dalam konteks sosial politik yang berbeda di Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Kolonialisme Prancis dan Spanyol membentuk struktur politik yang tidak seragam, mulai dari protektorat di Maroko dan Tunisia hingga koloni pemukim di Aljazair, yang kemudian menentukan strategi perjuangan masing-masing negara. Maroko mengutamakan diplomasi yang dipimpin Sultan Mohammed V dan dukungan organisasi nasionalis, Tunisia memusatkan gerakan politik melalui Neo-Destour dengan orientasi negosiasi yang kuat, sementara Aljazair menempuh perang bersenjata panjang melalui FLN sebagai respons terhadap kolonialisme pemukim yang represif. Perbedaan karakter perjuangan tersebut menghasilkan bentuk transisi politik yang tidak seragam: Maroko bertransformasi menjadi monarki konstitusional dengan stabilitas relatif tinggi melalui sentralitas kekuasaan monarki; Aljazair mengembangkan sistem politik yang didominasi militer dan menghadapi konflik internal berkepanjangan hingga perang saudara; sedangkan Tunisia mengalami modernisasi institusional sejak awal kemerdekaan, kemudian memasuki fase reformasi demokratis setelah revolusi 2011 meskipun menghadapi tantangan serius dalam konsolidasi lembaga politik. Konstelasi politik kontemporer Maghrib memperlihatkan bahwa warisan kolonial, konfigurasi elite pascakemerdekaan, dan dinamika sosial domestik memiliki pengaruh kuat terhadap proses pembentukan negara, stabilitas kawasan, serta arah politik jangka panjang, sehingga pemahaman terhadap sejarah perjuangan dan transisi politik ketiga negara ini menjadi kunci untuk membaca perkembangan geopolitik Afrika Utara secara lebih komprehensif.Kata kunci: Maghrib, kolonialisme, kemerdekaan, transisi politik, Afrika Utara
Mesir dan BRICS: Analisis Kepentingan Ekonomi Nasional di Era Presiden El-Sisi Ulfianti Ulfianti; Hamdan Basyar
Mondial: Jurnal Hubungan Internasional Vol 3, No 1 (2026): Maret-Agustus 2026
Publisher : Universitas Al-azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/mondial.v3i1.5400

Abstract

Artikel ini menganalisis bagaimana keanggotaan Mesir dalam BRICS mendukung kepentingan ekonomi nasional di era Presiden Abdel Fattah el-Sisi. Abad ke-21 ditandai oleh pergeseran kekuatan ekonomi global dari Barat ke negara berkembang, dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) sebagai blok ekonomi berpengaruh. Penelitian ini menggunakan Rational Choice Theory (Snidal, 2013) dan metode kualitatif berbasis data sekunder, termasuk literatur akademik, dokumen kebijakan, dan laporan lembaga internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa keanggotaan Mesir dalam BRICS membuka akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan pembiayaan alternatif melalui New Development Bank (NDB). Posisi strategis Terusan Suez memungkinkan diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor pariwisata. Strategi ini sejalan dengan Visi 2030 Mesir dan prioritas el-Sisi untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan kemandirian nasional. Integrasi dalam BRICS memperluas kerja sama Selatan-Selatan, memperkuat jaringan perdagangan dan investasi, serta meningkatkan kapasitas ekonomi dan pengaruh geopolitik Mesir di Afrika, Timur Tengah, dan pasar global.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2026): Maret-Agustus 2026 Vol 2, No 2 (2025): September 2025 Vol 2, No 1 (2025): Maret 2025 Vol 1, No 2 (2024): September 2024 Vol 1, No 1 (2024): Maret 2024