cover
Contact Name
Handy Asmaradinata
Contact Email
khobaandhie@gmail.com
Phone
+6285241000323
Journal Mail Official
khobaandhie@gmail.com
Editorial Address
jJl. P. Timor, No. 1 Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso
Location
Kab. poso,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Justitia Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 20855478     EISSN : -     DOI : -
JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Sintuwu Maroso University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). JUSTITIA accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law. In order to guarantee the originality of articles and to avoid plagiarism, Turnitin and Grammarly software will be used for each article checking. In addition, the author whom the article is announced to be eligible for being published shall submit approval declaration of article publishing and plagiarism declaration. Justitia receives articles in Bahasa Indonesia and English and it will be issued twice in a year (May and November)
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 26 Documents
ASAS STRICT LIABILITY DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Nisa, Tiara Khoerun
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2023): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada tindak pidana lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian pertanggungjawaban mutlak (strict liability) tersebut hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdatan. Pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam hukum pidana diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa perlu pembuktian lebih jauh terhadap kesalahan dari si pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas strict liability dan implikasinya dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana lingkungan hidup, yang diteliti melalui asas strict Liability.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG KORBAN Taroreh, Erwin
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Setiap perbuatan seseorang, yang melanggar hak orang lain, atau merugikan orang lain, pada dasarnya adalah melannggar hukum pidana. Hanya saja, sebagian dari perbuatan-perbuatan itu telah dikriminalisasi oleh negara melalui Undang-Undang tertentu yang berisi aturan-aturan pidana. Alat-alat kelengkapan negara yang diberikan kewenangan untuk menciptakan ketertiban umum, berusaha untuk menerapkan hukum (yang dibentuk melalui proses politik itu) itu kepada warga negaranya
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Korua, Verry
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2023): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Pekerja adalan seorang tenaga kerja yang digunakan jasanya untuk mendatangkan hasil kerja baik. Untuk itu sebagai pekerja sangat membutuhkan perlindungan atas kesehatan dan keslamatan kerja, sehingga produktifitas hasil jasanya akan menghasilkan suatu produk yang terbaik.
Sanksi Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Pandemi Covid-19 Balebu, Ester
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2022): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyebaran Covid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya. Seiring waktu, keberadaan virus ini mulai meresahkan terutama ketika pemerintah menetapkan mengenai protokol pemakaman bagi penderita Covid 19 yang oleh masyarakat dianggap sangat menakutkan. Karena tidak dapat diperlakukan sebagaimana mestinya oleh keluarga. Selain itu, karantina terhadap warga yang pernah melakukan perjalanan ke daerah terinfeksi menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat. Sehingga saat ini masyarakat tidak lagi menganggap virus ini sebagai wabah yang dianggap enteng. Akan tetapi, bersamaan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap virus ini, dampak lain ternyata timbul. Pemberlakuan social distancing ternyata telah menimbulkan dampak lain. Berupa dampak sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan. Sebagai upaya untuk menutup ruang penyebaran virus covid-19, Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah juga membuat regulasi dan aturan hukum dengan tujuan agar masyarakat bisa bersama-sama melawan atau minimal menghindari terjangkitnya virus corona
PENERAPAN SANKSI BAGI PELANGGAR RAMBU LALU LINTAS DAN KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP PENGEMUDI YANG MEMILIKI SURAT IJIN Rimi, Abdul Muthalib
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Beberapa fungsi Kepolisian tersebut di atas, memiliki hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana Polri memiliki tugas pokok sesuai yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 13 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum. Implementasi melaksanakan tugas pokok tersebut diorientasikan guna membangun Polri yang kuat dan berwibawa yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yang memuat Visi, Misi, Strategi pokok pembangunan, serta sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS Rimi, Abdul Muthalib
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beberapa fungsi Kepolisian tersebut di atas, memiliki hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana Polri memiliki tugas pokok sesuai yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 13 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum. Implementasi melaksanakan tugas pokok tersebut diorientasikan guna membangun Polri yang kuat dan berwibawa yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yang memuat Visi, Misi, Strategi pokok pembangunan, serta sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat

Page 3 of 3 | Total Record : 26