cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Handy Asmaradinata
Contact Email
khobaandhie@gmail.com
Phone
+6285241000323
Journal Mail Official
khobaandhie@gmail.com
Editorial Address
jJl. P. Timor, No. 1 Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso
Location
Kab. poso,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Justitia Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Sintuwu Maroso
ISSN : 20855478     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Sintuwu Maroso University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). JUSTITIA accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law. In order to guarantee the originality of articles and to avoid plagiarism, Turnitin and Grammarly software will be used for each article checking. In addition, the author whom the article is announced to be eligible for being published shall submit approval declaration of article publishing and plagiarism declaration. Justitia receives articles in Bahasa Indonesia and English and it will be issued twice in a year (May and November)
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 26 Documents
 1   2   3 
REFORMASI PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKELANJUTAN Arliman, Laurensius
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2023): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Child protection as one of the guarantees of human rights is evident from its form regeneration development of a country. It is very unfortunate when children are sexually assaulted during their childhood. Their future ruined, because there are psychological and mental trauma. In restructuring the protection of children from the dangers of sexual violence will require reform of law enforcement to the threat of sexual violence. The pattern of structuring reform of law enforcement on an ongoing child protection must be implemented. In order for this republic created a generation who can be relied on to ensure the survival and progress of this country. 
Kebijakan Pengembangan Peradilan dalam Mengatasi Masalah Mafia Pengadilan Maaroef, Yusran
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2022): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesungguhnya mafia di bidang penegakan hukum bukan hanya dilakukan atau terjadi pada institusi peradilan dalam arti sempit hanya terjadi pada institusi yang melaksanakan kekuasan mengadili saja. Dalam pendangan luas, kekuasaan peradilan merupakan suatu proses akhir dari criminal justice system meliputi rangkaian proses sejak dari penyidikan yang melibatkan institusi kepolisian, penuntutan yang mencakup institusi kejaksaan, lembaga pemasyarakatan dan advokat juga merupakan penegak hukum yang terlibat bahkan mengawal perkara sampai berkekuatan hukum tetap.
TINDAKAN TEGAS DAN TERUKUR YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM PENINDAKAN TERHADAP PELAKU TERORISME BERDASARKAN TEORI ABSOLUT Tubagus, Jamal
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas nasional.
PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI REMAJA DI POLRES PARIGI MOUTONG Salintohe, Olivia
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2023): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
TINJAUAN TERHADAP IMPLEMETASI TUGAS DAN WEWENANG UNIT RESKRIM POLRES PARIGI MOUTONG DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PERKAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Taroreh, Erwin
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2023): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Setelah diketahuinya suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi maka pihak kepolisian akan langsung melakukan Penyelidikan tentang tindak pidana tersebut, kegiatan penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti permulaan atau barang bukti yang cukup guna dapat dilakukan penyidikan, penyelidikan ini dapat disamakan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Yang dapat dilakukan oleh Penyelidikan Reserse.
TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENERAPAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DI INDONESIA Latowale, Mohamad Irfan
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Di Indonesia, berdasarkan data Direktorat Jendral Pemasyarakatan total Warga Binaan Pemasyearakatan (WBP) dan Tahanan yang beraada di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkumham RI) per Maret 2020 adalah 270.445 dengan rincian 204.844 narapidana dan 65.601 tahanan. Adapun kapasitas atau kemampuan daya tamping keseluruhan dari Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) yang ada di Indonesia adalah 131.931 sehingga mengalami overcrowding sebesar 105%.
PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT (SATBINMAS) DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DIWILAYAH HUKUM POLRES PARIGI MOUTONG Tubagus, Jamal
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2023): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak :    Struktur Organisasi Polri yang tugas pokoknya telah tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masing-masing satuan kerja memiliki fungsinya masing-masing, ada yang berperan sebagai Pre-emtif, Preventif, dan Represif. Pre-emtif adalah cara pencegahan yang menghilangkan niat si pelaku dengan cara memberikan ceramah, sosialisasi, penyuluhan, dan lain sebagainya. Preventif adalah cara pencegahan yang menghilangkan tindakan dari sipelaku seperti melakukan patroli, pengaturan, penjagaan, dan lain sebagainya. Sedangkan Represif adalah cara penindakan yang dilakukan Polri agar pelaku tidak melakukan tindak pidana tersebut, contohnya seperti razia, penyitaan, penggeledahan, dan lain sebagainya
Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Hubungannya Dengan Pemberantasan Kejahatan Kehutanan Lumeno, Suzanna
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2022): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan   yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan  yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal  dari kegiatan yang sah. Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat  transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum sebagai alas berpijak untuk menjerat para pelaku, khususnya para aktor intelektual yang mendanai kegiatan ilegal logging.  Lewat pendekatan ini, tidak hanya secara fisik para pelaku dapat di deteksi  tetapi juga harta kekayaan  yang diperoleh dari hasil kejahatan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA MENURUT ASAS ULTIMUM REMEDIUM HUKUM PIDANA Maaroef, Yusran
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri hal ini sejalan dengan asas ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia. Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA BERUSIA LANJUT MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR 16 TAHUN 2023 Balebu, Ester
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  : Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.Negara Republik Indonesia adalah bangsa yang besar, beradab, dan sangat menjunjung tinggi hukum.Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan namun memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi oleh negara. Remisi pada hakekatnya merupakan hak bagi semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana penjara dan bukan pidana mati.      Remisi memberi tahanan kesempatan untuk berubah dan berharap, membangun kembali keluarga mereka. Ini adalah rekomendasi untuk mendorong narapidana untuk melakukan perilaku kooperatif.  Remisi narapidana merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan pemasyarakatan dan merupakan hak yang harus dilindungi untuk diberikan kepada narapidana yang tentunya telah memenuhi persyaratan yang ada,       Pemberian Remisi terhadap Lanjut usia ini diberikan terhadap Narapidana yang tergolong pada usia di atas 70 tahun, yang di buktikan dengan surat akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir. Pada hakekatnya Remisi merupakan hak bagi semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana penjara dan bukan pidana mati

Page 1 of 3 | Total Record : 26

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2023): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2023): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2022): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum