cover
Contact Name
Yunita Djamalu
Contact Email
naurainezia23@gmail.com
Phone
+6281241901387
Journal Mail Official
naurainezia23@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sam Ratulangi, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
Location
Kab. bone bolango,
Gorontalo
INDONESIA
Journal of Factum Law Review
ISSN : 3031299X     EISSN : 3032291X     DOI : 10.62299
Core Subject : Social,
Journal of Factum Law Review accepts articles resulting from research in the field of legal science. This journal is a forum for expressing new ideas and a forum for scientific presentations to understand better the problems and concerns regarding legal science in Indonesia. This journal contains studies in legal science, both theoretically and empirically. The focus of this journal is the study of civil law, criminal law, constitutional law, international law, procedural law, customary law, and others.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 43 Documents
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A GORONTALO Sindy Enjelina Poga; Andi Inar Sahabat; Fadel Ilato
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 2, December 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, termasuk di Provinsi Gorontalo. Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembinaan dan rehabilitasi narapidana, khususnya yang terjerat kasus narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo serta menilai sejauh mana program tersebut mampu mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari narapidana, petugas lapas, serta pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan rehabilitasi, sementara data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi di Lapas Kelas II A Gorontalo telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu rehabilitasi medis, sosial, dan pembinaan kemandirian. Namun, efektivitas program masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, kurangnya fasilitas pendukung, serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana narkotika. Meskipun demikian, program ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi tingkat residivisme dan memberikan bekal keterampilan bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antarinstansi, penambahan sumber daya, serta dukungan masyarakat agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal. .Kata kunci: efektivitas, rehabilitasi, narapidana, narkotika, Lembaga Pemasyarakatan. ABSTRACT The issue of narcotics abuse in Indonesia has reached a critical level, including in Gorontalo Province. Correctional institutions not only serve as places for serving sentences but also play a crucial role in the rehabilitation of inmates, particularly those convicted of narcotics offenses. This study aims to analyze the effectiveness of rehabilitation programs for narcotics inmates at Class II A Correctional Facility in Gorontalo and assess how well these programs support recovery and social reintegration. The research employs an empirical juridical approach, with data collected through interviews, observations, and document review. Primary data were obtained from inmates, correctional officers, and relevant stakeholders directly involved in the rehabilitation process, while secondary data were sourced from legislation, literature, and previous studies. Data analysis was conducted qualitatively to provide a comprehensive understanding of the effectiveness of the rehabilitation programs. The findings indicate that the rehabilitation programs at Class II A Correctional Facility are implemented through several stages, including medical rehabilitation, social rehabilitation, and skills development. However, the effectiveness of the programs faces several challenges, such as limited professional staff, inadequate supporting facilities, and societal stigma toward former narcotics inmates. Despite these challenges, the programs are considered moderately effective in reducing recidivism and providing inmates with skills for reintegration into society. Therefore, enhanced inter-agency cooperation, increased resources, and community support are necessary to optimize the goals of rehabilitation programs. Keywords: effectiveness, rehabilitation, inmates, narcotics, correctional institution.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS (Onslag Van RechtVervolging) DALAM TINDAK PIDANA PEMILU: (Studi Kasus Putusan No.10.Pid.Sus/2024/PN Tmt) Reza Amanda Putri; Abdul Madjid Podungge; Fadel Ilato
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 2, December 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas analisis yuridis putusan lepas (onslag van rechtvervolging) dalam perkara tindak pidana pemilu, dengan studi kasus Putusan No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt. Latar belakang penelitian adalah adanya fenomena hukum ketika hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meskipun unsur-unsur perbuatan terbukti, dengan alasan bahwa perbuatan tersebut bukan tindak pidana. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak politik warga negara. Karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji pertimbangan hakim, kesesuaiannya dengan asas legalitas, serta implikasi yuridis terhadap penegakan hukum pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pertimbangan hakim, lalu dibandingkan dengan teori hukum pidana dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, serta demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt menekankan pada tidak adanya sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu. Putusan lepas ini sejalan dengan asas legalitas yang menghendaki perbuatan hanya dapat dipidana bila diatur jelas dalam undang-undang. Namun, dari perspektif politik hukum pemilu, putusan ini menimbulkan kritik karena berpotensi melemahkan integritas pemilu. Dengan demikian, penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi antara asas legalitas hukum pidana dan tujuan penyelenggaraan pemilu demokratis. .Kata kunci: Putusan lepas, Onslag van rechtvervolging, Tindak pidana pemilu ABSTRACT This study examines the juridical analysis of dismissal of prosecution (onslag van rechtvervolging) in election crime cases, with a case study of Decision No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt. The background of this research is the legal phenomenon where judges do not impose a sentence on defendants even though the elements of the act are proven, on the grounds that the act does not constitute a criminal offense. This raises debates regarding legal certainty, justice, and the protection of citizens’ political rights. Therefore, this study is important to examine the judges’ considerations, their conformity with the principle of legality, and the juridical implications for election law enforcement in Indonesia. The research method employed is a normative juridical approach using a case study (case approach). The legal materials consist of primary sources, such as laws and court decisions, and secondary sources, including literature, journals, and expert opinions. The analysis is qualitative, reviewing the judges’ reasoning and comparing it with criminal law theory and principles of fair, honest, and democratic election administration. The study results indicate that the judges’ considerations in Decision No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt emphasize the absence of unlawfulness in the defendant’s actions, so the act cannot be classified as an election crime. This dismissal aligns with the principle of legality, which requires that an act can only be punished if clearly regulated by law. However, from the perspective of election law policy, this decision raises criticism as it may weaken election integrity. Thus, the study highlights the importance of harmonizing the principle of legality in criminal law with the objectives of democratic election administration. Keywords: Dismissal of prosecution, Onslag van rechtvervolging, Election crime
PENGARUH PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN:: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TILAMUTA Diah Rodiah Sahalullah; Andi Inar Sahabat; Gito Alan Ali
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 2, December 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pasangan suami istri untuk mengatur hubungan harta, tanggung jawab, dan kedudukan masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian terjadi. Dalam konteks hukum keluarga, perjanjian perkawinan tidak hanya berdampak terhadap hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga dapat berimplikasi terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana perjanjian perkawinan memengaruhi hak anak setelah perceraian, khususnya pada kasus-kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tilamuta. Permasalahan ini penting diteliti karena meskipun perjanjian perkawinan merupakan wujud kebebasan berkontrak, terdapat potensi benturan dengan prinsip perlindungan anak yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan-putusan Pengadilan Agama Tilamuta yang berkaitan dengan perceraian dan keberadaan perjanjian perkawinan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur, buku, jurnal hukum, serta telaah terhadap putusan hakim yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat konsistensi penerapan hukum oleh hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perjanjian perkawinan tidak dapat menghapus atau mengurangi hak anak, karena hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam praktiknya, isi perjanjian perkawinan kerap dijadikan pertimbangan hakim, khususnya dalam pembagian harta bersama yang berdampak pada pemenuhan nafkah dan pendidikan anak. .Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Hak Anak, Perceraian, Pengadilan Agama Tilamuta ABSTRACT A prenuptial agreement is a legal instrument that enables married couples to regulate property relations, responsibilities, and the position of each party during the course of marriage as well as after divorce. Within the context of family law, a prenuptial agreement does not only affect the legal relationship between husband and wife but may also have implications for the fulfillment of children’s rights after divorce. This research aims to examine how prenuptial agreements influence children’s rights following divorce, particularly in divorce cases adjudicated by the Tilamuta Religious Court. This issue is important to study because although prenuptial agreements represent the principle of freedom of contract, there exists potential conflict with the universal principle of child protection, which cannot be diminished under any circumstances. This study employs a normative juridical method with a case approach, analyzing applicable statutory regulations, legal doctrines, and judicial decisions of the Tilamuta Religious Court related to divorce and the existence of prenuptial agreements. Data were obtained through a literature review in the form of legal literature, books, academic journals, and an examination of relevant court rulings. This approach is applied to assess the consistency of judicial application of the law and its conformity with the principle of child protection within the national legal system. The findings indicate that, normatively, a prenuptial agreement cannot nullify or reduce the rights of children, as these rights are protected under statutory provisions such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law No. 16 of 2019, and Law No. 23 of 2002 on Child Protection. However, in practice, the contents of a prenuptial agreement are often taken into consideration by judges, particularly in the distribution of marital property, which in turn affects the fulfillment of child support and education. Keywords: Prenuptial Agreement, Children’s Rights, Divorce, Tilamuta Religious Court
PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI JALAN UMUM KOTA GORONTALO BERDASARKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Fitrawati Gobel; Karmila Damariani Radjak
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 2, December 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Fenomena pemungutan liar (pungli) oleh juru parkir di jalan umum Kota Gorontalo menjadi salah satu permasalahan hukum yang merugikan masyarakat sekaligus daerah. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara tegas mengatur mekanisme pemungutan retribusi parkir. Ketidaktertiban ini mengakibatkan potensi kebocoran penerimaan daerah, lemahnya kepastian hukum, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan yang relevan, serta wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, aparat penegak hukum, dan masyarakat pengguna jasa parkir. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan penegakan hukum dalam praktik serta kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pungutan liar parkir di Kota Gorontalo masih belum optimal. Meskipun telah ada landasan hukum melalui Perda No. 1 Tahun 2024, dalam praktiknya masih banyak juru parkir yang tidak memiliki izin resmi namun tetap melakukan pungutan kepada masyarakat. Kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya pengawasan dari aparat terkait, minimnya kesadaran hukum juru parkir, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan sosialisasi, serta penguatan sistem pengawasan terpadu untuk memastikan retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan daerah dan memberi manfaat optimal bagi pendapatan asli daerah. .Kata kunci: Penegakan Hukum, Pemungutan Liar, Juru Parkir, Kota Gorontalo. ABSTRACT The phenomenon of illegal levies (pungli) by parking attendants on public roads in Gorontalo City has become a legal issue that harms both society and the local government. This practice not only creates social unrest but also contradicts the provisions of Regional Regulation of Gorontalo City Number 1 of 2024 concerning Local Taxes and Regional Levies, which clearly regulates the mechanism of parking retribution collection. Such irregularities cause potential revenue leakage, weaken legal certainty, and reduce public trust in the local government. This study employs an empirical juridical research method with a statutory approach and a sociological approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, as well as interviews with the Gorontalo City Transportation Office, law enforcement officials, and the community as users of parking services. The data were analyzed qualitatively to describe the enforcement of the law in practice and the obstacles faced in the field. The results of this study indicate that law enforcement against illegal parking levies in Gorontalo City has not been optimal. Although a legal basis already exists through Regional Regulation No. 1 of 2024, in practice many parking attendants without official permits still collect fees from the public. The main obstacles include weak supervision by relevant authorities, low legal awareness among parking attendants, and poor coordination between institutions. Therefore, stricter law enforcement strategies, increased legal socialization, and strengthened integrated supervision systems are needed to ensure that parking retribution is collected in accordance with regional regulations and contributes effectively to local revenue. Keywords: Law Enforcement, Illegal Levy, Parking Attendant, Gorontalo City.
PENERAPAN HUKUM PASAL 354 KUHP TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI GORONTALO) Rahmat Hadjarati
The Factum Law Review Journal Volume 1 Issue 1, Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan hukum pasal 354 KUHP terhadap anak pelaku penganiayaan dan pertimbangan hakim terhadap anak pelaku penganiayaan di Pengadilan Negri Gorontalo. Pendekatan peneliti yang di gunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis empiris, kemudian di analisis menggunakan penelitian kulitatif yaitu di lakukan melalui redukasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan terhadap Penerapan Hukum Pasal 354 KUHP Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan. Hasil penelitian ini adalah penganiayaan yang meberikan rasa sakit pada orang lain, dan niatnya hanya memberikan rasa sakit, bukan untuk menghilangkan nyawa orang lain, tetapi korban meninggal dunia akibat rasa sakit yang korban terima itu masuk dalam pasal 354 KUHP. Pidana yang di berikan kepadana anak ½ dari maksimum orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakukan pidana seumur hidup. Anak pelaku tindak pidana di terapkan asas lex spesialis derogat legi generali yaitu hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Penggunaan Undang-Undang terhadap anak yang menjadi pelaku penganiayaan berat, khususnya Pemeriksa Publik, dan Hakim wajib memberikan pengamanan khusus kepada anak yang dianalisis. Kepastian luar biasa diwujudkan melalui beban persetujuan tanpa bobot. Dalam menangani kasus anak, spesialis, pemeriksa publik, hakim dan pendukung lain atau pemasok buku yang sah harus fokus pada kesejahteraan anak dan berusaha menjaga iklim keluarga. Yang perlu dipikirkan kembali adalah terkait dengan karakter anak muda. Harus dirahasiakan misterinya dalam pengungkapan di atas kertas atau media elektronik. Alasan pertimbangan otoritas yang ditunjuk dalam mengelola anak-anak muda yang menjadi pelaku penyalahgunaan adalah melalui pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.
PERAN POS LAYANAN HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A GORONTALO DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN Siti Rahmiyati Abas
The Factum Law Review Journal Volume 1 Issue 1, Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Posyankum yang bertanggung jawab dan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin yang tidak dapat membayar jasa advokat/atau penasehat hukum tersebut sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris. kemudian Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara analisis deskriptif analisis. Dari hasil penelitian Peran Pos layanan Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo dalam menjalankan peranya sebagai pemberi bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan masyarakat pada umunya dengan memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum atau nasehat hukum negosiasi dan mediasi perkara serta berperan memberikan keadilan dan persamaan dihadapan hukum. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dana, kurangnya sosialisasi, pembatasan pemberian layanan hukum dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait keberadaan dan fungsi Pos layanan hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo itu sendiri.
IMPLEMANTASI PASAL 1 AYAT 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO Rizky Tri Dunggio
The Factum Law Review Journal Volume 1 Issue 1, Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Menganalisis bagaimana Implemantasi Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan Pendekatan Perundang Undangan, Pendekatan Konseptual, serta Pendekatan Studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan Implemantasi Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango belum dilaksanakan oleh Sebagian besar BUM Desa yang ada di Kacamatan ini. Unit Usaha BUM Desa masih menggunakan legalitas pendirian Lembaga, bukan menggunakan badan usaha yang berbadan hukum seperti yang diamanahkan dalam peraturan pemerintah ini, dan belum melakukan penyesuaian dokumen pendirian BUM Desa dengan peraturan ini sehingga Unit Usaha BUM Desa belum memiliki izin dari instansi terkait. Adapun kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 oleh Badan Usaha Milik Desa yaitu kurangnya sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami terkait dengan pengelolaan BUM Desa.
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN BPJS SEBAGAI SYARAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus PPAT Mohamad Nizar Machmud, SH., M.Hum Kabupaten Gorontalo) Riyo Ismail
The Factum Law Review Journal Volume 1 Issue 1, Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi terhadap penggunaa kartu BPJS sebagai syarat peralihan hak atas tanah Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis empiris, kemudian di analisis menggunakan penelitian kulalitatif yaitu dilakukan melalui redukasi data, penyajian data, dan dan menarik kesimpulan terhadap Implementasi Penggunaan BPJS Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Notaris Mohamad Nizar Machmud SH,Mk.n Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Di Kabupaten Gorontalo, memberlakukan sejak pertanggal 1 Maret 2022 bahwa segala proses peralihan hak atas tanah baik itu karena : jual beli, hibah, wasiat dan sebagainya. Harus memenuhi persyaratan tambahan yaitu melampirkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) yang aktif dan tanpa memiliki status tunggakan. Persyaratan tambahan ini dikhususkan kepada satu pihak saja yaitu selaku Pihak Pembeli. Kenyataan di lapangan masih ada ditemukan masyarakat di Kabupaten Gorontalo pada umumnya yang melakukan proses peralihan hak atas tanah,namun masih minimnyayang paham atas aturan penetapan syarat baru ini yang mengharuskan penggunaan kartu BPJS kesehatan sebagai sebuah syarat pelayanan publik yang berlaku khusus di Badan Pertanahan Nasional untuk proses peralihan hak seperti : jual beli, hibah, tukar menukar, lelang, pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan dan pemindahan hak lainnya. Kata kunci: Implementasi penggunaan BPJS/Peralihan Hak Atas Tanah/BPJS Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR MINUMAN KERAS SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN: Studi Di Kepolisian Resort Polres Bone Bolango Abd Rahman Mutoo
The Factum Law Review Journal Volume 1 Issue 1, Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minuman keras merupakan minuman keras yang terbuat dari bermacam- macam bahan yang mengandung alkohol dan dicampur menjadi satu, serta mempunyaikadar alkohol yang bervariasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui modus dari pelaku tindak pidana dan mengedarkan minuman keras, untuk mengetahui penegakan hukum terhadaptindak pidana mengedarkan minuman keras, Untuk mengetahui kendala dan upaya aparat kepolisian dalam mengatasi tindak mengedarkan minuman keras. Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan Kepala Kasat ResnarkobaBone Bolango dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus pelaku tindak mengedarkan minumankerasialah dengan mencampur bahan sejenis metanol kedalam sebuah minuman yang diproduksi berupa minuman jenis kamput, anggur merah, dan mansion house. Hakekatnya minuman ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan bisa mengakibat rusak organ ginjal, hati dan dapat merenggut nyawa peminumnya. Berdasarkan hal ini kendaladan upaya aparat Kepolisian Resort bone bolango melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap pengedaranminuman keras. Dalam hal ini pelaku tindak pidana mengedarkan minuman keras dikenakan Pasal 204 KUHP pelaku dijerat hukuman 15 tahun penjara
EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BONE BOLANGO Paris Djali; Gito Alan Ali; Fadel Ilato
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara urusan DPRD dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan DRPD sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya. Berbagai data dan fakta yang telah diungkapkan tersebut membuktikan DPRD Kabupaten Bone Bolango, dari hasil pengamatan awal penulis fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh para anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dirasa belum maksimal. Penelitin ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango serta faktor-faktor apa yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Peyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan dua cara, yakni formal dan informal. Dalam suatu pengawasan tentunya terdapat suatu pengawasan internal kemudian pengawasan DPRD terhadap Perda Pelayanan Publik belum dapat dikatakan efektif dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. .Kata kunci: Efektivitas, Fungsi Pengawasan, DPRD, Peraturan Daerah, Pelayanan Publik ABSTRACT In the state administration system, the Regional People's Representative Council is designated as one of the elements of government administration, as stated in Article 1 Paragraph (2) of Law Number 32 of 2004, which is the organizer of DPRD affairs in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as intended in the Law. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The position of the DRPD as mandated by Law Number 32 of 2004, the implication is that the regional head and the DPRD truly have equality and equality and there is no domination of either one. The various data and facts that have been disclosed prove that the DPRD of Bone Bolango Regency, from the author's initial observations, feels that the supervisory function that should be carried out by members of the DPRD of Bone Bolango Regency is not optimal. This research aims to analyze how the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council is implemented in the Implementation of Regional Regulations on the Delivery of Public Services in Bone Bolango Regency and what factors hinder the Implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council in the Implementation of Regional Regulations on the Delivery of Public Services in Bone Regency. Bolango. Based on the results of the research, the researcher concluded that the implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council on the Implementation of Regional Regulations concerning the Implementation of Public Services in Bone Bolango Regency is carried out in two ways, namely formal and informal. In supervision, of course there is internal supervision, then the DPRD's supervision of the Public Service Regional Regulation cannot be said to be effective due to several factors, including legal structure, legal substance and legal culture. Keywords: Effectiveness, Supervisory Function, DPRD, Regional Regulations, Public Services