Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI GORONTALO BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN admin, admin; Puloo, Karmila
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Mayoritas Masyarakat dengan mudahnya membeli berbagai macam jenis skincare meskipun memiliki harga yang tidak wajar. Hal tersebut membuat Masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum. Lembaga negara Non departemen membentuk badan pengawas obat dan makanan (BPOM) guna membantu melaksanakan isi dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. kosmetik masuk dalam jenis sediaan farmasi, dan skincare merupakan satu golongan kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk : Untuk mengetahui peran BPOM dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di Gorontalo serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaraan produk kosmetik ilegal di Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Data diperoleh dari observasi dan hasil wawancara dengan narasumber yang telah dipilih oleh penulis, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan pengumpulan data, penyajian data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Balai POM Gorontalo dalam mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal telah melaksanakan perannya dalam hal melindungi setiap hak konsumen dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan Masyarakat dengan melakukan tugas pemerintah di bidang pengawasan. BPOM sudah melakukan tugasnya untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal dikota Gorontalo tetapi masih ada saja penjual yang curang yang menyembunyikan kosmetik ilegal apabila dilakukan pemeriksaan. Kemudian faktor-faktor hambatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dikota Gorontalo berupa hambatan internal dan eksternal serta Solusi hambatannya. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Ilegal ABSTRACT Many people easily purchase various skincare products despite unreasonable prices, indicating a need for legal protection. A non-departmental government agency, the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), was established to support the enforcement of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Cosmetics are included in the type of pharmaceutical preparation, and skincare is a class of cosmetics. This research aims to understand BPOM's role in legal protection for consumers regarding the circulation of illegal cosmetic products in Gorontalo and identify the factors that hinder consumer legal protection against illegal cosmetic products. This empirical study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques included interviews, literature study, observation, and documentation. Data were obtained through observations and interviews with selected informants and analyzed through data collection and presentation. The research findings indicated that the Gorontalo BPOM played a role in addressing the circulation of illegal cosmetic products, fulfilling its duty to protect consumer rights and promote societal welfare through regulatory oversight. Although BPOM worked to minimize illegal cosmetic circulation in Gorontalo, some sellers continued to hide illegal cosmetics during inspections. Factors hindering consumer legal protection in Gorontalo included internal and external obstacles and solutions to overcome these challenges. Keywords: Legal Protection, Consumer, Illegal Cosmetics

ANALISIS PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API PUTUSAN NO.42/PID.SUS/2023 PENGADILAN NEGERI GORONTALO Ibrahim, Maryam
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Salah satu kasus bentuk tindak pidana kepemilikan senjata api yang tidak sengaja menembak salahsatu warga di kota Gorontalo yang di lakukan oleh oknum kepolisian Insiden itu terjadi di Kelurahan Wumialo, yang menjadi masalah penelitian yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut dan bagaimana penerpan sanksi terhadap anggota polri yang melakukan penyalah gunaan senjata api. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan juga penerapan sanksi terhadap anggota polri yang menyalah gunakan senjata api.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif dan Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan Teknik analisis yuridis, putusan hakim, ataupun aturan.Hasil penelitian ini menujukan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023 yang dimana putusan tersebut telah memperhatikan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Dalam pasal tersebut mengandung makna alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum Penerapan sanksi terhadap anggota polri yang melakukan penyalah gunaan senjata api dalam pemberian sanksi tentunya tidak lepas dari berbagai pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kata Kunci : Tindak pidana, Kepemiikan senjata api,etika profesi ABSTRACT One of the criminal cases involving firearm possession occurred when a police officer unintentionally shot a civilian in Gorontalo City. The incident occurred in Wumialo Village, and the issue raised by this case is how the judge considered the case and applied sanctions against the police officer who misused the firearm. This research aims to examine the judge's consideration and the application of sanctions against the police officer for the misuse of the firearm.This study used a normative research method, where the researcher analyzed the "Verdict on Firearm Possession Crimes, Case Number 42/Pid.Sus/2023 at the Gorontalo District Court." The data collection technique involved legal analysis, verdict review, and relevant legal provisions.The study results indicated the judge's consideration in verdict Number 42/Pid.Sus/2023 considered Article 1, Paragraph (1) of the Emergency Law No. 12 of 1951. This article contained alternative elements, so if one or more were fulfilled, they could be considered valid and proven according to the law. The application of sanctions against the police officer who misused the firearm is based on various considerations, including factors that could aggravate or mitigate the defendant's punishment. Keywords: Criminal Offense, Firearm Possession, Professional Ethics

TINDAKAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG TERDAPAT KETERANGAN PALSU (Studi Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN Lbo) admin, admin; Bagu, Noval
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk:(1) untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN Lbo (2) untuk mengetahui akibat hukum yang terdapat dalam perjanjian jual beli tanah yang terdapat keterangan palsu. Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini..Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan untuk kasus perjanjian jual beli tanah yang terdapat keterangan palsu Bahwa dalam perkara tersebut majelis hakim menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, cacat hukum dan batal demi hukum. (2) akibat tindakan atau perbuatan para Tergugat dan Ismail Melu yang merupakan Turut Tergugat yaitu telah menguasai dan menikmati lahan atas bidang tanah tersebut secara tidak patut dan melawan hukum. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) Pertimbangan Hakim dalam kasus tindakan melawan hukum pada jual beli tanah dengan keterangan palsu harus lebih komprehensif, kritis, dan multidimensi. (2) akibat hukum dari perjanjian jual beli tanah yang mengandung keterangan palsu sangat serius dan dapat merugikan salah satu pihak, menciptakan ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Kata Kunci:, Tindakan melawan Hukum, Perjanjian jual beli tanah, Keterangan Palsu . ABSTRACT This study aims to: (1) to find out how the Judge considers in Decision Number: 17/Pdt.G/2020/PN Lbo (2) to find out the legal consequences contained in the land sale and purchase agreement that contains false information.This research is a normative research, which is a type of legal research conducted by researching literature materials or secondary data such as books, journals, papers, articles and other literature materials related to this problem.The results of this study show that (1) Judge's consideration in making a decision for a case of land sale and purchase agreement that contains false information that in the case the panel of judges considered, that the subject matter of the Plaintiff's lawsuit is a lawsuit for unlawful, legally defective and null and void acts. (2) as a result of the actions or deeds of the Defendants and Ismail Melu who are Co-Defendants, namely having controlled and enjoyed the land on the land plot improperly and unlawfully. Based on the results of the study, it was concluded that; (1) The judge's consideration in the case of unlawful actions on the sale and purchase of land with false information must be more comprehensive, critical, and multidimensional. (2) the legal consequences of land sale and purchase agreements that contain false information are very serious and can be detrimental to one of the parties. Keywords:, Unlawful Acts, Land Sale and Purchase Agreement, False Information

PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN KEADILAN admin, admin; Abdullah, Nerpin
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui proses penyelesaian pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam perjanjian kredit berdasarkan keadilan. (2) untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan debitur dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan keadilan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Tehnik pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen berupa mempelajari, menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini. Selain itu ada hasil wawancara dari pihak KPKNL Gorontalo sebagai pendukung data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyelesaian pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam perjanjian kredit berdasarkan keadilan yang di laksanakan oleh pihak KPKNL di Gorontalo telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terciptanya keadilan bagi para debitur maupun kreditur dalam permasalahannya secara keadilan menurut hukum yang berlaku dan sesuai dengan Pancasila Sila Pertama. (2) akibat hukum yang hukum yang ditimbulkan debitur dalam pelaksanaan eksekusi yaitu ganti rugi dan pengosongan tempat tinggal dari jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, KPKNL memiliki peran penting dalam menjalankan eksekusi hak tanggungan, terutama diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya pihak KPKNL hendaknya terlebih dahulu melakukan mediasi atau persetujuan kedua belah pihak agar tidak terjadi kerugian bagi para pihak. (2) dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pihak kreditur wajib melakukan eksekusi atau pelelangan hak tanggungan apabila debitur lalai terhadap kreditur. Oleh karena itu sebagai debitur wajib dan bertanggung jawab dalam perjanjian yang telah di sepakati bersama. Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Pelaksanaan Eksekusi, Hak Tanggungan. ABSTRACT Abortion and problems related to abortion have become a prominent topic in national politics in various countries, often the general term abortion is defined as abortion, namely the expulsion of a fetus prematurely, whether intentionally or not. Usually done when the fetus is still young before the fourth month of pregnancy. For those who agree to the act of abortion, the reason for doing so is an effort to prevent a mother from having a pregnancy that is estimated by a doctor to be dangerous or detrimental to the health or life of the mother. Meanwhile, for those who disagree, abortion is considered an act of murder or a crime against life and is against the law. Factors that cause the crime of abortion that are commonly committed by someone include economic factors, social factors, educational factors, technological development factors, pregnancy out of wedlock, not being ready to start a family and have children, factors of betrayal or coercion from the man who impregnates, as well as factors consideration of the man who got her pregnant. The justification for abortion for rape victims is based on Article 60 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. Moreover, if the rape results in pregnancy for the victim. The existence of the above provisions has provided legal protection for victims of criminal acts of rape to abort unwanted pregnancies. Keywords: Juridical Review, Abortion, Legal Sanctions, Health Law

ANALISIS PUTUSAN 238/PID,B/2023/PN,GTO TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN Ibrahim, Nurmila; Radjak, Karmila Damariani; Tahir, Muhammad Rahmat
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Criminal acts are offences related to cases processed in the Gorontalo District Court, specifically Decision Number 238/Pid.B/2023/PN.Gto, in which the court found the defendant guilty of embezzlement in office, as stipulated in Article 374 of the Criminal Code, and sentenced to two years of imprisonment. This research aims to examine and analyze the judge's considerations regarding the crime of embezzlement in office based on Decision Number 238/Pid.B/2023/PN.Gto and the concept of embezzlement in office as outlined in Article 374. This study utilized legal analysis or legal sources collected to address issues within the research. A qualitative descriptive analysis was employed, involving a description of the research findings using a statutory approach. The research findings indicated that the judge considered the defendant's actions, which violated Article 374 of the Criminal Code concerning embezzlement in office. Sociological considerations included aggravating and mitigating factors, with the judge noting that the defendant had returned the embezzled funds. The sentencing aimed not only to deter the defendant, as the act caused losses to PT Agape Indah Logistik Gorontalo but also to ensure accountability. The defendant was held accountable with a prison sentence of two (2) years based on Article 374 of the Criminal Code. Keywords: Decision Analysis, Embezzlement Crime.

PENGAWASAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DITINJAU DARI UU DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA: : STUDI KASUS DI DESA DULANGEA KECAMATAN BOTUMOITO Ibrahim, Tamrin; Mato, Alvian; Tahir, Muhammad Rahmat
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 1, June 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja pemerintah desa, khususnya dalam memastikan keterbukaan pengelolaan anggaran, perencanaan program, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan BPD Desa Dulangea, Kecamatan Botumoito, dapat mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi terhadap regulasi dan laporan kegiatan desa. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan realitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara kewenangan BPD dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Desa Dulangea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengawasan BPD di Desa Dulangea masih belum berjalan optimal. Faktor penyebab utamanya antara lain rendahnya pemahaman hukum anggota BPD, minimnya pelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerah, serta kurangnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa. Meskipun ada inisiatif pengawasan, namun belum didukung oleh sistem dan mekanisme yang terstruktur. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas kelembagaan BPD agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Transparansi, Pemerintahan Desa. ABSTRACT Transparency and accountability are fundamental principles in the implementation of democratic village governance, as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Village Consultative Body (BPD) holds a strategic role as a supervisory institution overseeing the performance of village governments, particularly in ensuring openness in budget management, program planning, and community participation.This study aims to examine the extent to which the BPD in Dulangea Village, Botumoito District, exercises its oversight role in realizing transparent and accountable village governance. This research employs a juridical-empirical approach with qualitative methods. Data were collected through interviews with BPD members, village officials, and community leaders, as well as documentation of relevant regulations and village activity reports. The data analysis was conducted descriptively, focusing on legal interpretation and the actual practice of oversight in the field. The study emphasizes the relationship between BPD’s authority and the level of transparency and accountability in the governance of Dulangea Village. The findings reveal that the supervisory role of the BPD in Dulangea Village has not been fully optimized. Contributing factors include the limited legal understanding of BPD members, lack of training and guidance from the regional government, and weak coordination between the BPD and the village administration. Although there have been supervisory initiatives, they are not yet supported by a structured system or mechanism. Therefore, institutional capacity-building for the BPD is necessary to enable effective oversight in accordance with statutory mandates. Keywords: Supervision, Village Consultative Body, Transparency, Accountability, Village Governance.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR SWASTA: : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Rahman, Noman; Tahir, Muhammad Rahmat
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 1, June 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik, tetapi juga marak di sektor swasta, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi di sektor swasta menjadi isu penting karena sering kali melibatkan kolaborasi antara pelaku dari unsur korporasi dan pihak lain di luar pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku tindak pidana korupsi di sektor swasta agar tercipta iklim bisnis yang sehat dan berintegritas. Studi ini secara khusus menelaah pertanggungjawaban pidana melalui analisis terhadap Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, yang menjadi salah satu contoh konkret kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor swasta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hakim memaknai dan menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam konteks korupsi sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut menilai adanya unsur kesengajaan dan penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hakim mempertimbangkan peran aktif terdakwa, kerugian negara yang ditimbulkan, serta tidak adanya itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Putusan ini menunjukkan bahwa sektor swasta tidak kebal dari jerat hukum pidana korupsi, dan bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana tetap dapat diterapkan secara tegas terhadap pelaku korupsi di luar lingkup aparatur negara. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi, sektor swasta, pengadaan barang dan jasa ABSTRACT Corruption crimes do not only occur in the public sector but are also prevalent in the private sector, particularly in the procurement of goods and services. In this context, criminal liability for perpetrators of corruption in the private sector becomes a crucial issue, as it often involves collaboration between corporate actors and parties outside the government. This study is motivated by the need for effective law enforcement against corruption perpetrators in the private sector to foster a healthy and integrity-driven business climate. This research specifically examines criminal liability through an analysis of Court Decision Number 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, which serves as a concrete example of corruption in private sector procurement. This study employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. Data were obtained through literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, and analysis of court decisions. The aim of this study is to examine how judges interpret and apply the principle of criminal liability in the context of private sector corruption. The results show that the panel of judges in the decision found elements of intent and abuse of authority by the defendant during the procurement process. The court considered the defendant’s active role, the financial losses to the state, and the absence of good faith in the execution of the contract. This decision affirms that the private sector is not immune to criminal prosecution for corruption and that the principle of criminal liability can be firmly applied to perpetrators of corruption outside the scope of state officials. Keywords: Criminal liability, corruption, private sector, procurement of goods and services

IMPLEMENTASI PASAL 30 AYAT (1) UNDANG-UNDANG TAHUN 2022 TENTANG PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Radjak, Karmila Damariani; Sahabat, Andi Inar; Tahir, Muhammad Rahmat; Ali, Gito Alan
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 1, June 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual dan apa kendala dalam Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian gabungan yakni hukum normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Teknik mengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertama, Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual di Kota Gorontalo dilihat dari seluruh indikator sudah baik dan mendapat pengaruh positif di lingkungan masyarakat. Kedua, kendala dalam Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual Kota Gorontalo yakni didasarkan kepada kesadaran dan komitmen Penegakan Hukum Serta belum adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur teknis pelayanan bagi korban kekerasaan seksual dan pemenuhan hak restitusi bagi korban perlu pendampinag yang serius dari penegak hukum sehingga hak korban benar benar terpenuhi secara hukum. Kata kunci: Implementasi, Restitusi, Korban, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual ABSTRACT This research focuses on the implementation of Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence. The research problem is how Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence and what obstacles are encountered in implementing Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence. This research is a combination of normative and empirical legal approaches, utilizing both a legislative and case-based approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that, first, the implementation of Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence in Gorontalo City is good across all indicators and has had a positive impact on the community. Second, the obstacles in the implementation of Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of Restitution Rights for victims of sexual violence crimes in Gorontalo City are based on the awareness and commitment of Law Enforcement. As well as the absence of a legal umbrella that specifically regulates the technical services for victims of sexual violence and the fulfillment of restitution rights for victims requires serious assistance from law enforcement so that the victims' rights are truly fulfilled legally. Keywords: Implementation, Restitution, Victims, Crime, Sexual Violence

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019: (Studi Penelitian Di Desa Dulangea) Latief, Agus; Sahabat, Andi Inar; Ali, Gito Alan
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 1, June 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus-kasus perkawinan di bawah umur, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Dulangea. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menaikkan batas minimum usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Dulangea serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan data lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung dengan aparat desa, tokoh agama, dan keluarga yang melakukan perkawinan anak, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Dulangea masih belum berjalan secara optimal. Perkawinan di bawah umur masih terjadi karena adanya faktor budaya, ekonomi, pendidikan yang rendah, serta lemahnya pengawasan dan sosialisasi hukum dari pemerintah setempat. Selain itu, masih terdapat pemahaman yang keliru di masyarakat terkait dispensasi kawin, yang seharusnya bersifat pengecualian namun justru menjadi praktik yang lazim. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran pemerintah desa dan lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi hukum serta pendampingan kepada masyarakat guna menekan angka perkawinan anak. Kata kunci: Perkawinan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah, Desa Dulangea ABSTRACT Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and everlasting family based on the belief in Almighty God. However, in practice, cases of underage marriage are still found, particularly in rural areas such as Dulangea Village. This is despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which amended the provisions of Law Number 1 of 1974 by explicitly raising the minimum age for marriage to 19 years for both men and women. This study aims to examine the implementation of underage marriage in Dulangea Village and the influencing factors, as well as whether it aligns with the prevailing legal norms. This research employs an empirical juridical approach, combining the analysis of existing legal regulations with field data. Data collection techniques include observation, direct interviews with village officials, religious leaders, and families involved in child marriage, as well as document analysis. The results show that the implementation of Law Number 16 of 2019 in Dulangea Village has not been fully effective. Underage marriages continue to occur due to cultural traditions, economic pressure, low levels of education, and weak legal enforcement and outreach by local authorities. Furthermore, there is a widespread misunderstanding in the community regarding marriage dispensation, which is intended as an exception but has become a common practice. This study recommends strengthening the role of village government and religious institutions in providing legal education and community assistance to reduce the incidence of child marriage. Keywords: Child Marriage, Law Number 16 of 2019, Marriage Dispensation, Dulangea Village

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Gito Alan Ali

Contact Email
gitoalanali@unugo.ac.id

Phone
+628123229600

Journal Mail Official
unugohukum@gmail.com

Editorial Address
Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Jalan. By Pass, Pauwo, Kec. Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96135

Location
Kab. bone bolango,

Gorontalo

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Gito Alan Ali

Contact Email gitoalanali@unugo.ac.id

Phone +628123229600

Journal Mail Official unugohukum@gmail.com

Editorial Address Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Jalan. By Pass, Pauwo, Kec. Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96135

Location Kab. bone bolango, Gorontalo INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Gito Alan Ali

Contact Email
gitoalanali@unugo.ac.id

Phone
+628123229600

Journal Mail Official
unugohukum@gmail.com

Editorial Address
Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Jalan. By Pass, Pauwo, Kec. Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96135

Location
Kab. bone bolango,

Gorontalo

INDONESIA