cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 200 Documents
 16   17   18   19   20 
Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE: Antara Perlindungan Reputasi dan Kebebasan Berekspresi di Era Digital Wilma Silalahi; Adelia Nelma Mutiara
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.242

Abstract

The rapid growth of information and communication technology has shifted the public sphere into a digital domain, thereby broadening opportunities for people to express their views. In Indonesia, however, this expansion of expressive space has been accompanied by the increasing use of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), particularly its defamation provisions, which has sparked intense debate regarding the boundary between reputation protection and freedom of expression. The issue has become more pressing because the norm is often perceived as ambiguous, susceptible to overcriminalization, and capable of producing a chilling effect within digital democracy. This study is intended to critically examine the Constitutional Court’s judicial review of the defamation provisions under the UU ITE and to explore how the relationship between reputation protection and freedom of expression is constructed in the Court’s reasoning. The research adopts a normative juridical method through statutory, case, and conceptual approaches. Data were gathered through library research and documentation of legislation, Constitutional Court decisions, and relevant scholarly works, and subsequently analyzed using a qualitative descriptive-analytical method. The findings indicate that the normative construction of defamation under the UU ITE still raises problems of legal certainty and proportionality in restricting rights, even though Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 has narrowed the scope of protected subjects. This study concludes that reformulating the UU ITE provisions, strengthening non-penal approaches such as restorative justice, and fostering a more progressive role of the Constitutional Court are essential steps toward building a fair, proportionate, and democracy-compatible legal system in Indonesia’s digital era.
Analisis Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Sistem Pemilu Serentak dalam Undang-Undang Pemilu (Studi atas Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024) Wilma Silalahi; Gladwin Wijaya
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.243

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator serta implikasi konstitusional Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap prinsip pemilu lima tahunan dan sistem demokrasi di Indonesia. Secara normatif, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan fungsi pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Namun, dalam putusan a quo, Mahkamah tidak hanya membatalkan norma pemilu serentak, tetapi juga menetapkan desain baru berupa pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jeda waktu tertentu. Hal ini memunculkan perdebatan karena dinilai melampaui fungsi sebagai negative legislator dan memasuki ranah positive legislator yang menjadi kewenangan legislatif. Selain itu, putusan tersebut berdampak pada prinsip pemilu lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, karena berpotensi mengubah siklus pemilu menjadi lebih panjang dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Implikasi lainnya mencakup potensi kekosongan hukum, ketidaksinkronan masa jabatan pejabat publik, serta meningkatnya kompleksitas teknis penyelenggaraan pemilu.
Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi di Indonesia Wilma Silalahi; Joe Aprella Indra
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.244

Abstract

Tingginya konflik pertanahan di Indonesia akibat ketimpangan kebutuhan dan ketersediaan tanah serta lemahnya administrasi agraria menimbulkan problem efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan efektivitas kedua jalur tersebut serta bentuk sinkronisasi hukum yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil pembahasan pertama menunjukkan bahwa litigasi unggul dalam kepastian hukum melalui putusan yang bersifat mengikat, namun tidak efisien dari segi waktu dan biaya, sedangkan non-litigasi (mediasi) lebih cepat, murah, dan menghasilkan solusi win-win, tetapi lemah dalam daya paksa hukum. Pembahasan kedua menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengintegrasikan kedua mekanisme melalui instrumen seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 dan regulasi ATR/BPN, yang memungkinkan hasil mediasi diperkuat menjadi akta perdamaian yang berkekuatan eksekutorial. Kesimpulannya, efektivitas optimal hanya dapat dicapai melalui sinkronisasi kedua jalur tersebut. Disarankan penguatan kelembagaan, pembentukan pengadilan agraria khusus, serta integrasi digital untuk memastikan setiap kesepakatan damai memiliki kekuatan hukum yang pasti.
Reformulasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Wilma Silalahi; Anthony Sutedja
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.245

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat dalam menyampaikanpendapat di ruang publik. Media sosial menjadi sarana utama yang memungkinkan setiap individu mengekspresikan gagasan secara cepat dan luas. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan persoalan hukum, terutama terkait batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu. Pengaturan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seringkali menimbulkan perdebatan karena rumusan norma yang belum sepenuhnya memberikan kejelasan batasan. Permasalahan tersebut mendorong dilakukannya pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia guna menilai kesesuaiannya dengan jaminan hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menelaah dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang, serta menilai keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan hukum lainnya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketentuan yang membuka ruang penafsiran luas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi telah berupaya memberikan batasan, namun implementasinya masih memerlukan penguatan agar tercapai keseimbangan yang proporsional.
Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siti Zuraidah; Mutia Malmar; Nadila
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.246

Abstract

Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan upaya strategis untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan karakter peserta didik secara kontekstual. Kearifan lokal mengandung nilai moral, sosial, dan budaya yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran PKn serta peran pendidik dalam mengimplementasikannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur dan analisis deskriptif terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep kewarganegaraan, memperkuat identitas budaya, serta membentuk karakter warga negara yang beretika dan berkepribadian Indonesia. Selain itu, pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna, partisipatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi pendidikan karakter dan pelestarian budaya bangsa di tengah tantangan globalisasi.
Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia Wilma Silalahi; Agusman
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.247

Abstract

Perkawinan antar umat beragama atau yang dikenal dengan istilah perkawinan beda agama terus menjadi topik perdebatan yang signifikan dalam ranah sistem hukum di Indonesia. Isu ini menjadi sangat penting terutama ketika dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kesesuaian dengan ketentuan konstitusional yang berlaku di negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana praktik serta regulasi yang mengatur tentang perkawinan beda agama dapat ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, sekaligus mengkaji sejauh mana pengaturan tersebut sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dimana penelitian ini mengkaji berbagai produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta segala perubahan yang telah dilakukan pada undang-undang tersebut, serta mempelajari berbagai putusan pengadilan yang relevan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena hukum ini. Hasil dari studi ini memperlihatkan adanya ketegangan yang signifikan antara prinsip kebebasan beragama dan hak individu untuk menikah sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, dengan ketentuan hukum positif yang diberlakukan yang mensyaratkan adanya kesesuaian agama antara kedua calon pengantin. Di satu sisi, konstitusi negara secara tegas menjamin kebebasan beragama dan hak warga negara untuk membentuk keluarga, namun di sisi lain regulasi nasional yang ada cenderung memberikan batasan-batasan terhadap praktik perkawinan beda agama. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta mendorong terjadinya praktik-praktik penyelundupan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi kendala regulasi yang ada. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa ada kebutuhan yang mendesak akan penafsiran konstitusional yang lebih progresif serta pembaruan hukum yang dapat mengakomodasi dan menghormati hak-hak individu secara lebih luas, tanpa mengesampingkan nilai-nilai sosial dan religius yang telah melekat dan hidup dalam masyarakat Indonesia secara umum.
Peran Negara dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Gunardi Lie; Silvia Evelyn
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta mengevaluasi efektivitasnya dalam penerapan. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, didukung oleh studi pustaka sebagai sumber data utama. Temuan studi menunjukkan bahwa negara telah berperan melalui penciptaan regulasi, bantuan pendaftaran HKI, penyuluhan, serta digitalisasi layanan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih belum maksimal karena adanya berbagai hambatan, seperti minimnya kesadaran hukum pelaku UMKM, kompleksitas prosedur, kurangnya akses informasi, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI. Selain itu, kemajuan teknologi digital juga menjadi tantangan baru dalam perlindungan HKI. Sehingga, diperlukan usaha yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dari pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HKI, agar dapat mendukung daya saing serta keberlanjutan UMKM di Indonesia
Polemik Pensiun DPR : Analisis Hukum Mekanisme Dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Wilma Silalahi; Yunita Estu Lestari
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.249

Abstract

Keputusan penting datang dari Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang mengguncang sistem hak keuangan pejabat negara. Isu pensiun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang hangat diperbincangkan karena Mahkamah Konstitusi (MK) pada Maret 2026 memutuskan bahwa aturan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi Negara harus diganti dengan undang-undang baru melalui putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Putusan ini menegaskan bahwa regulasi lama dianggap tidak lagi relevan dan inkonstitusional bersyarat. Tulisan ini membahas analisis hukum dan regulasi mengenai pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2026 menegaskan perlunya revisi aturan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder berupa putusan MK, peraturan perundang-undangan, dan pemberitaan media. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pensiun DPR perlu diatur ulang agar lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip konstitusi.
Analisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Peradilan Militer dalam Perspektif Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Prinsip Negara Hukum di Indonesia (Studi Kasus Perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025) Wilma Silalahi; Danielreynaldi Lumban Tobing
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.250

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer dalam perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025, khususnya terkait penerapan yurisdiksi subjektif terhadap prajurit TNI serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan yurisdiksi subjektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 berpotensi menimbulkan ketimpangan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Di sisi lain, keterlibatan Panglima TNI sebagai pihak terkait dalam proses judicial review menimbulkan implikasi terhadap persepsi independensi hakim konstitusi, meskipun secara formal diperbolehkan dalam hukum acara. Hal ini berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap netralitas peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menjaga integritas, independensi, dan objektivitas dalam setiap putusannya guna menegakkan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta memperkuat sistem negara hukum di Indonesia.
Mobilisasi Politik Caleg Terpilih PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kota Kupang Alexandro J. Ndapaduu Daepanie; Frans W. Muskanan; Rex Tiran; Ananias R.P Jacob
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.192

Abstract

Pemilihan Umum Legislatif merupakan sarana penting dalam demokrasi untuk menentukan wakil rakyat di lembaga legislatif. Keberhasilan calon legislatif dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh strategi mobilisasi politik yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mobilisasi politik calon legislatif terpilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan utama lima calon legislatif terpilih PDI Perjuangan serta masyarakat pemilih. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori mobilisasi politik Stevano Bartolini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan caleg PDI Perjuangan dipengaruhi oleh mobilisasi politik yang efektif melalui mobilisasi massa, pemanfaatan sumber daya ekonomi, dan mobilisasi simbolik. Strategi tersebut dilakukan baik secara langsung melalui sosialisasi dan kampanye tatap muka, maupun secara tidak langsung melalui media sosial dan jaringan politik lokal. Mobilisasi politik yang terstruktur dan berbasis jaringan sosial menjadi faktor utama dalam memenangkan dukungan pemilih.

Page 19 of 20 | Total Record : 200

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023