cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 200 Documents
 16   17   18   19   20 
Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of the Constitution dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Puteri, Nadiva Awlia; Ramadhani, Rika; Sari, Laurensiana Claudia Novita
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.252

Abstract

Peran strategis Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip konstitusionalisme di Indonesia, khususnya melalui praktik judicial review terhadap undang-undang kontroversial periode 2019–2024, serta mengidentifikasi tantangan independensi dan efektivitas pelaksanaan putusannya, memiliki eksistensi dan peran yang strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang mengandalkan analisis dokumen putusan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum terkini. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berperan krusial sebagai pengawal supremasi konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan penjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga. Kendati demikian, lembaga ini menghadapi tantangan serius, meliputi politisasi rekrutmen hakim, degradasi kepercayaan publik akibat isu integritas, minimnya mekanisme eksekusi putusan yang mengikat, serta lonjakan beban perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan independen, transparansi seleksi hakim, serta kepatuhan menyeluruh dari lembaga pembentuk undang-undang untuk menjamin keberlangsungan otoritas dan legitimasi konstitusional Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.
Analisis Proporsionalitas Sanksi Pemecatan ASN Atas Pelanggaran Disiplin Moral Kasus Perselingkuhan di Kota Palembang Aprilia, Mersi; Radiandro, Buchari; Gudangga, Qyan Hari Simartla; Madinar
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proporsionalitas sanksi pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pelanggaran disiplin moral di lingkungan Pemerintah Kota Palembang tahun 2025. Pemecatan merupakan sanksi disiplin paling berat dalam sistem kepegawaian ASN yang hanya dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dalam penerapannya, sanksi tersebut harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, serta prosedur penegakan disiplin yang adil dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus Perselingkuhan terhadap kasus pemecatan ASN akibat pelanggaran disiplin moral di lingkungan Pemkot Palembang. Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian antara jenis pelanggaran, tingkat kesalahan, prosedur pemeriksaan, dan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan prinsip proporsionalitas serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus telah memenuhi prinsip proporsionalitas karena pelanggaran yang dilakukan tergolong berat dan berdampak pada integritas serta kepercayaan publik. Namun demikian, ditemukan pula indikasi ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi pada beberapa kasus tertentu. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi pedoman penjatuhan sanksi disiplin dan penguatan mekanisme pengawasan guna menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak ASN dalam proses penegakan disiplin.
Pengaruh Harga dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Agen BRILink Rana Adiyana di Kecamatan Cicalengka Kulon Kabupaten Bandung Maharani, Agis; Nuratri, Bangkit
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pada layanan BRILink dengan studi kasus di Agen Rana Adiyana, Kecamatan Cicalengka Kulon, Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survei kepada 133 responden. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga dan kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap loyalitas. Strategi harga yang kompetitif dan transparan, disertai kepuasan atas kualitas layanan, terbukti mampu memperkuat loyalitas pelanggan. Temuan ini memberikan kontribusi pada literatur pemasaran jasa keuangan serta rekomendasi praktis bagi agen BRILink untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan nasabah.
Analisis Manajemen Proyek Pelaksanaan Kekuasaan Eksekutif Pasca-Amandemen UUD 1945 di Indonesia Sasmita, Rosnawati; Calvinus, Yohanes; Jin, Oei Fuk
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.255

Abstract

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik adanya Batasan dan pengaturan kekuasaan negara agar tidak mencegah terpusat kekuasaan pada satu pihak. Adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan fudemental khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan kekuasaan eksekutif, untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen proyek dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif pasca-amandemen UUD 1945, dengan fokus pada perencanaan, implementasi, pengendalian, serta evaluasi kebijakan publik oleh pemerintah khususnya presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan konstitusi telah memperkuat sistem presidensial, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan program pemerintah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, seperti koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas birokrasi yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek yang lebih sistematis dan adaptif guna meningkatkan kinerja eksekutif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Legal Risk Management in Electrical Infrastructure Projects: Kajian Sistematis atas Pembangunan Pembangkit Listrik di Indonesia Yuliawan, Monica Ellya; Jin, Oei Fuk
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.256

Abstract

Pengembangan infrastruktur listrik di Indonesia beroperasi dalam lingkungan regulasi berlapis yang menimbulkan risiko hukum multidimensi di seluruh siklus hidup proyek. Terlepas dari kompleksitas ini, kerangka kerja manajemen risiko yang ada di sektor energi cenderung memprioritaskan dimensi teknis dan operasional, sehingga dimensi hukum secara sistematis kurang dieksplorasi. Studi ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis kategori risiko hukum yang tertanam dalam proyek pengembangan pembangkit listrik di Indonesia yang meliputi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), PLTM, PLTS, PLTA, dan panas bumi, serta untuk merumuskan kerangka kerja manajemen risiko hukum terintegrasi yang sesuai dengan lanskap regulasi sektor tersebut. Pendekatan penelitian hukum normatif diterapkan, yang menggabungkan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui penelitian pustaka sistematis dari sepuluh jurnal peer-reviewed yang terindeks di SINTA dan Scopus (2021–2025), serta sumber hukum primer termasuk undang-undang Indonesia tentang kelistrikan, perlindungan lingkungan, pengadaan lahan, dan kesehatan dan keselamatan kerja. Enam tipologi risiko hukum utama berhasil diidentifikasi: risiko perizinan dan lisensi, risiko kontraktual, pengadaan lahan dan risiko pengadaan lahan, risiko kepatuhan K3, risiko kepatuhan lingkungan dan AMDAL, serta risiko regulasi energi yang dinamis. Keenam tipologi ini saling terkait dan berpotensi memperburuk satu sama lain jika tidak dikelola secara terintegrasi. Metode analisis AHP, FMEA, dan FTA ditemukan memiliki keterbatasan struktural dalam menangkap dimensi hukum secara komprehensif. Implementasi manajemen risiko hukum yang sistematis dan terintegrasi melalui uji tuntas hukum, pemantauan berkelanjutan terhadap kepatuhan regulasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur merupakan prasyarat mendasar untuk keberhasilan pengembangan infrastruktur listrik yang berkelanjutan dan efisien di Indonesia.
Tinjauan Hukum Pengaturan PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu serta Dampaknya Terhadap Hak dan Kewajiban Pegawai Varik Farsyak; Muhammad Adrian Fitra Yamazaki; Aldo Kurniawan; Iskandar; Madinar
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.257

Abstract

This study aims to analyze the provisions of part-time and full-time Government Employees with Employment Agreements (PPPK) in the Indonesian civil service legal system and examine the legal implications of the differences in rights and obligations between the two. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results show that full-time PPPK have a clear regulatory basis in laws and regulations, specifically in Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus and Government Regulation Number 49 of 2018. Meanwhile, part-time PPPK do not have explicit normative regulations, resulting in legal uncertainty. This difference has implications for an imbalance in rights and obligations, particularly regarding salaries, benefits, job protection, and certainty of tenure. This condition has the potential to cause injustice and contradicts the principle of legal certainty and the merit system in ASN management. Therefore, regulatory harmonization is needed to ensure justice, legal certainty, and protection of the rights of all PPPK.
Analisis Persetujuan Berusaha PT Ratu Samban Mining Bengkulu Tinjauan dari Hukum Tata Ruang Muhammad Adrian Fitra Yamazaki; Aldo Kurniawan; Adib Kumara Reisman; Fadel Jovinka; Edra Satmaidi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.258

Abstract

This study aims to analyze the legal validity of the Business Approval of PT Ratu Samban Mining (RSM) from the perspective of Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that although PT RSM formally possesses a mining business permit, substantively there are indications of non-compliance with the Regional Spatial Plan (RTRW), particularly concerning alleged operations in protected areas and the low post-mining reclamation rate of only 28.57%. Such inconsistencies may render the business approval legally void as stipulated in Article 37 paragraph (7) of the Spatial Planning Law. The legal implications include administrative sanctions, criminal liability, and obligations to restore spatial functions. Furthermore, the study identifies structural weaknesses in spatial planning supervision, including inadequate field verification and lack of institutional coordination. Therefore, strengthening supervision mechanisms, conducting periodic spatial audits, and improving policy harmonization are essential to ensure sustainable spatial utilization.
Modernisasi Sekuler dan Krisis Identitas sebagai Akar Revolusi Iran 1979 Hs, Fatimah; Muhammad Yunus; Muhammad Jusman Rivay Rumra; Hasaruddin; Rahmawati
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.260

Abstract

The 1979 Iranian Revolution stands as a pivotal event in modern Islamic history, driven not only by political and economic factors but also by an identity crisis resulting from the Pahlavi Dynasty's secular modernization project. This study aims to analyze the relationship between secular modernization, the identity crisis within Iranian society, and the emergence of the revolution as a response to the state's cultural delegitimization. Utilizing a literature review method with a historical-analytical approach, data were gathered from relevant primary and secondary sources and analyzed qualitatively through historical interpretation to trace the causal links between modernization, the marginalization of religious institutions, and revolutionary mobilization. The findings indicate that the top-down, Western-oriented secular modernization initiated by the regime created social dislocation and a profound identity crisis. The secularization of public institutions, the marginalization of the ulama (clergy), and the penetration of Western culture weakened the cultural legitimacy of the Pahlavi regime. In this context, Islam was rearticulated by scholars and intellectuals as an ideology of resistance, capable of mobilizing diverse social groups into a revolutionary movement. In conclusion, the 1979 Iranian Revolution was not merely a consequence of political and economic failure, but also the result of a conflict between the state's secular modernization project and the religio-cultural identity of the people. These findings emphasize that modernization processes insensitive to a society's identity structures have the potential to trigger state delegitimization and the resurgence of political Islam.
Analisis Ratio Decidendi Hakim terhadap Standar Pembuktian Sederhana dalam Pembatalan Homologasi Rahimy, Aziz
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i2.267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dan penerapan standar pembuktian sederhana dalam perkara pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pembatalan homologasi tunduk pada standar pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Namun dalam praktik, hakim tidak menerapkan standar tersebut secara konsisten. Dalam putusan yang mengabulkan pembatalan homologasi, ratio decidendi hakim berfokus pada terbuktinya wanprestasi debitor terhadap isi perjanjian perdamaian, baik berupa tidak melaksanakan prestasi, keterlambatan, maupun pelanggaran terhadap klausul larangan. Sebaliknya, dalam putusan yang menolak pembatalan homologasi, hakim memperluas makna pembuktian sederhana dengan mempertimbangkan kompleksitas hubungan hukum, struktur para pihak, serta implikasi pemberesan harta pailit, sehingga pembuktian dianggap tidak sederhana. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mendegradasi efektivitas hukum kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma dalam UU Kepailitan dan PKPU untuk menegaskan bahwa standar pembuktian sederhana dalam pembatalan homologasi seharusnya berfokus pada terbuktinya wanprestasi debitor, tanpa memperluasnya pada aspek-aspek yang tidak relevan, guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan.
Analisis Normatif Pemotongan Upah dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Rahimy, Aziz
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.268

Abstract

Upah merupakan hak fundamental pekerja yang tidak hanya berfungsi sebagai imbalan atas pekerjaan, tetapi juga bertujuan untuk menjamin penghidupan yang layak. Namun praktik pemotongan upah dalam hubungan industrial di Indonesia masih sering menimbulkan permasalahan, terutama ketika dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemotongan upah dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, mengkaji prinsip-prinsip perlindungan upah berdasarkan hukum internasional, serta merumuskan rekonstruksi pengaturan yang lebih berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif di Indonesia telah mengatur pemotongan upah, namun pengaturannya masih bersifat umum dan formalitas sehingga membuka ruang interpretasi sepihak oleh pengusaha. Selain itu, ketiadaan mekanisme due process, lemahnya transparansi, serta pendekatan proporsionalitas yang hanya bersifat matematis menunjukkan adanya kesenjangan normatif dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya Konvensi ILO No. 95 dan No. 131 yang menekankan perlindungan substantif terhadap pekerja. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan pemotongan upah yang berorientasi pada penguatan aspek legalitas, penerapan mekanisme prosedural yang adil, penyesuaian batas pemotongan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL), serta penyediaan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Page 20 of 20 | Total Record : 200

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023