cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Zainul Arifin
Contact Email
rumahjurnal25@gmail.com
Phone
+6285378329037
Journal Mail Official
rumahjurnal25@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tanjung Barangan, Lorong Barangan 6 Bukit Baru Palembang Jalan Tanjung Barangan, Lorong Barangan 6 Bukit Baru Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Journal Of Law And Social Society
Published by CV. Cendekiawan Muda Sriwijaya
ISSN : 30630223     EISSN : 30630215     DOI : https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Critical analysis of the principles, theories, and philosophies of law (jurisprudence) Critical analysis of principles, theories, and philosophies of other fields towards law. A combination thereof, analyzed comparatively. Urban Studies Cultural Studies Anthropology Sociology Public Policy Political science Communication
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KOTA PRABUMULIH Surviana Putri
Journal Of Law And Social Society Vol. 3 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v3i1.274

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta dampaknya terhadap pemerataan pembangunan di Kota Prabumulih. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah dan analisis dokumen terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan ini telah meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan keterbatasan sumber daya manusia.Pemerintah Kota Prabumulih telah mengatasi sebagian tantangan ini melalui sosialisasi yang intensif, pelatihan aparatur, dan adopsi teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi dan pembayaran pajak. Implementasi teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulannya, pengelolaan pajak dan retribusi yang efektif berkontribusi pada pemerataan pembangunan di Kota Prabumulih. Rekomendasi mencakup peningkatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem teknologi informasi untuk mendukung administrasi yang lebih efisien dan transparan.
MASALAH PENAHANAN IJAZAH DALAM PERSPEKTIF ETIKA DUNIA KERJA Matang; Istiqomah Nurul Azizah
Journal Of Law And Social Society Vol. 3 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v3i1.389

Abstract

The practice of withholding diplomas by companies amidst the dynamics of the labor market still occurs in Indonesia. Diplomas as proof of career qualifications are kept and withheld under the guise of guaranteeing worker loyalty. This practice is inconsistent with human rights for workers because of freedom, self-development, and a decent living as as guaranteed by articles 27 and 34 of the 1945 Constitution. This study aims to examine the issue of withholding diplomas from the perspective of work ethics and basic workers' rights. Using a qualitative method of literature review approach, data were obtained from scientific journals, books, and other relevant publications regarding withholding diplomas. Descriptive data analysis techniques identify common patterns, ethical arguments, and social implications of the practice of withholding diplomas. The research findings show that withholding diplomas occurs because of agreements at the beginning of the contract that ethically violate human rights and pose a risk of loss to workers. The lack of clear regulation in Law No. 13 of 2003 on Manpower exacerbates the issue, creating loopholes that allow companies to place workers in vulnerable positions.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN KEPADA PEMAIN SEPAK BOLA MELALUI MEKANISME NATURALISASI Bagas Saputra; Nayla Syamrotul Azra; Zelda Savitri
Journal Of Law And Social Society Vol. 3 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v3i1.608

Abstract

Citizenship is a fundamental legal institution that establishes a reciprocal relationship between individuals and the state, thereby giving rise to mutual rights and obligations within a legal and political framework. In recent years, the practice of granting citizenship to foreign athletes in order to strengthen national sports teams has generated various debates concerning legality, national identity, and state sovereignty. This research aims to analyze the legal framework governing the naturalization of foreign football players and to examine the balance between the interests of improving sports performance and the principles of citizenship and state sovereignty. This study employs a normative legal research method that focuses on examining legal norms contained in statutory regulations, legal doctrines, and scholarly works. It applies statutory, conceptual, and international law approaches to assess the compatibility between national citizenship policies and global sports governance standards. The findings indicate that the naturalization of athletes, although legally permissible as a mechanism for acquiring citizenship, still requires strict legal procedures and careful policy considerations in order to maintain legitimacy and safeguard broader citizenship values. The novelty of this research lies in the integration of citizenship law studies, principles of sports law, and perspectives from international regulatory frameworks to provide a comprehensive legal analysis of athlete naturalization within national sports policy. This study emphasizes the importance of maintaining a balance between strategic interests in the development of sports achievements and the preservation of citizenship values, thereby contributing to the formulation of more coherent policies with a strong legal foundation in sports governance. Keywords: citizenship law; legal analysis; nationality policy; sports naturalization; state sovereign.
PERLINDUNGAN HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DIASPORA INDONESIA BERDASARKAN ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL DAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM Agnes Rosana Stepanie Pardede; Eva Maretha Salim; Jessica Meidea G. Napitupulu
Journal Of Law And Social Society Vol. 3 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v3i1.647

Abstract

Pergerakan global masyarakat Indonesia, khususnya yang terkait dengan pendidikan dan pekerjaan di luar negeri, menghadirkan isu hukum mengenai status kewarganegaraan anak dari warga negara Indonesia yang lahir atau dibesarkan di negara lain. Sistem kewarganegaraan di Indonesia yang menerapkan prinsip kewarganegaraan tunggal dengan pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hingga usia tertentu sering menciptakan ketidakpastian hukum jika kewajiban administratif, seperti pendaftaran dan pemilihan kewarganegaraan, tidak dilaksanakan pada waktu yang tepat. Situasi ini berpotensi mengakibatkan anak-anak diaspora kehilangan status kewarganegaraan Indonesia meski secara sosiologis mereka masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang menyangkut status kewarganegaraan bagi anak-anak diaspora Indonesia berdasarkan prinsip kewarganegaraan tunggal serta asas kepastian hukum, serta menilai efektivitas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap norma hukum dan literatur yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi kewarganegaraan yang ada masih mengalami tantangan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika mobilitas global diaspora, terutama berkaitan dengan batasan usia ketentuan pemilihan kewarganegaraan serta kompleksitas prosedur administratif yang bisa berujung pada hilangnya status kewarganegaraan tanpa sengaja. Penelitian ini menyumbangkan ide untuk rekonstruksi kebijakan kewarganegaraan yang lebih responsif dengan cara menyederhanakan prosedur administratif, memperkuat perlindungan hukum untuk anak-anak diaspora, dan mengembangkan kebijakan yang mampu mempertahankan hubungan diaspora dengan Indonesia sebagai salah satu aset sumber daya manusia nasional.
TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI OJEK PANGKALAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PELANGGARAN KESEPAKATAN TARIF Anastasya Rasita Perangin angin
Journal Of Law And Social Society Vol. 3 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v3i1.656

Abstract

Transportasi ojek pangkalan merupakan salah satu saranatransportasi informal yang masih banyak digunakan oleh masyarakat karena fleksibilitas dan kemudahan aksesnya. Dalam praktiknya, penggunaan jasa ojek pangkalanbiasanya didasarkan pada kesepakatan tarif antarapengemudi dan konsumen sebelum perjalanan dimulai. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadapkesepakatan tarif yang telah disepakati, seperti adanyapenambahan biaya secara sepihak oleh pengemudi. Kondisitersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumenserta menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggungjawab pengemudi sebagai penyedia jasa. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawabpengemudi ojek pangkalan terhadap kerugian konsumenakibat pelanggaran kesepakatan tarif serta upayaperlindungan hukum bagi konsumen. Metode penelitianyang digunakan adalah penelitian hukum normatif denganpendekatan perundang-undangan dan pendekatankonseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwakesepakatan tarif antara pengemudi dan konsumenmerupakan bentuk perjanjian yang mengikat para pihak. Apabila pengemudi melanggar kesepakatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pengemudidapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuanhukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan perlindungan konsumen. Dengandemikian, konsumen memiliki hak untuk memperolehperlindungan hukum serta menuntut ganti kerugian apabilaterjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tarif. Kata Kunci: Ojek Pangkalan, Kesepakatan Tarif, TanggungJawab Pengemudi, Kerugian Konsumen, PerlindunganKonsumen.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): June 2026 Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024