cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Zainul Arifin
Contact Email
rumahjurnal25@gmail.com
Phone
+6285378329037
Journal Mail Official
rumahjurnal25@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tanjung Barangan, Lorong Barangan 6 Bukit Baru Palembang Jalan Tanjung Barangan, Lorong Barangan 6 Bukit Baru Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Journal Of Law And Social Society
Published by CV. Cendekiawan Muda Sriwijaya
ISSN : 30630223     EISSN : 30630215     DOI : https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Critical analysis of the principles, theories, and philosophies of law (jurisprudence) Critical analysis of principles, theories, and philosophies of other fields towards law. A combination thereof, analyzed comparatively. Urban Studies Cultural Studies Anthropology Sociology Public Policy Political science Communication
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
PERAN MAKAN SIANG GRATIS DALAM JANJI KAMPANYE PRABOWO GIBRAN DAN REALISASINYA Maharani, Putri Ardelia; Namira, Alliya Riyani; Chairunnisa, Tsalsabillah Viony
Journal Of Law And Social Society Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v1i1.79

Abstract

The ‘Free Lunch Program’ that was promised by Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka in their Indonesia’s 2024 presidential election campaign has sparked many controversies and uncertainties amongst the general crowd. In this context, this article will explore several controversial aspects of the program, including large financial challenge, its potential impact on the natural resources, fairness in its distribution, and the worry that this will be nothing more than a mere bluff. The large financial challenge comes from the allocation of the budget for this program, which causes questions on its long term longetivity. Other than that, the impact this program will have on the natural resources, especially in terms of the increasing food demand and its pressure towards our soil and water sources, also causes concerns about the sustainability of nature. The matter of whether it will be distributed evenly is also a matter of concern, with the fear that it won’t reach those who are actually in need. Additionally, the concern of this program being nothing more than a political bluff without any intentions of actually implementing it will also hinder its success. In facing those controversies and uncertainities, it’s important for the government to present a clear and effective plan to implement it, as wll as showing the much needed commitment in running the program properly. With that, this Free Lunch Program kan become an important instrument in increasing the people of Indonesia’s well-being, especially for those who are in need.
DEMOKRASI INDONESIA DALAM KAPASITAS PEMILU YANG LUBER JURDIL Kirana, Devina Khozila; Setiawan, M.Osama Ergi; Priza , Shello
Journal Of Law And Social Society Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v1i1.80

Abstract

Pemilihan umum yang adil dan transparan merupakan pilar utama bagi negara-negara yang menganut prinsip demokrasi. Indonesia, sebagai salah satu negara demokratis, juga menegaskan komitmennya terhadap penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan asas "Luber Jurdil". Dalam upaya memahami dinamika pemilihan umum di Indonesia, penelitian ini menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi integritas pemilu serta peran media dalam mendukung proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya seperti laporan pemilu, literatur akademis, dan berita media. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren-tren yang berkaitan dengan integritas pemilu serta peran media dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat, ketidaksetaraan akses terhadap informasi, intimidasi dan kekerasan politik, serta konflik politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas pemilihan umum di Indonesia. Selain itu, peran media dalam menyajikan informasi objektif, mengawasi proses pemilu, dan memfasilitasi dialog publik juga diakui sebagai faktor penting dalam mendukung proses pemilihan umum yang demokratis. Dalam kesimpulan, penelitian ini menegaskan pentingnya upaya bersama dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pemilihan, masyarakat sipil, dan media massa, dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia.
Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Kebinekaan Indonesia Manalu, Yohana; Simatupang, Rosta HR.; Silaen, Christine Febriyani BR.
Journal Of Law And Social Society Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v1i1.81

Abstract

Kesetaraan gender tetap menjadi tantangan yang signifikan dan isu mendesak dalam tatanan sosial Indonesia yang beragam. Isu ini dibentuk oleh keragaman budaya dan norma-norma sosial. Studi ini mengeksplorasi interseksionalitas gender dalam konteks yang lebih luas dari keragaman Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kesetaraan gender dipahami, dipraktikkan, dan ditantang dalam kerangka keragaman budaya, etnis, dan agama Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif, termasuk menggali data dari berbagi jurnal ilmiah, kelompok fokus, dan analisis konten, penelitian ini menyelidiki interseksionalitas gender dalam konteks budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menyoroti kemajuan dan tantangan yang masih berlanjut dalam mencapai kesetaraan gender dalam bingkai kebinekaan di Indonesia. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan memberdayakan gender-gender yang terpinggirkan, norma budaya, struktur patriarki, dan interpretasi agama terus menghambat kemajuan menuju kesetaraan gender yang sepenuhnya. Studi ini menekankan pentingnya mengadopsi pendekatan yang sensitif secara budaya dan intervensi yang disesuaikan untuk mengatasi kebutuhan dan hambatan yang beragam yang dihadapi oleh individu dengan identitas dan ekspresi gender yang beragam. Dengan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam bingkai kebinekaan di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih inklusif dan adil yang menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan gender.
PEMBANGUNAN KARAKTER MAHASISWA HUBUNGAN INTERNASIONAL UNSRI TERHADAP PANCASILA SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER Desta, Firstian Alief Adrina; Fath, M. Bilal Al-; Nail, M. Naufal Ghaniyyah
Journal Of Law And Social Society Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v1i1.82

Abstract

Pancasila, sebagai dasar filsafat negara Indonesia, memainkan peran sentral dalam membimbing individu menuju kesadaran moral dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dalam konteks mahasiswa HI di Unsri, pengintegrasian nilai-nilai Pancasila menjadi krusial dalam membangun karakter yang kuat dan berkelanjutan. Melalui analisis wawancara dengan mahasiswa dan dosen, penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, serta ketuhanan yang maha esa, memberikan landasan yang kokoh bagi mahasiswa HI dalam menjalankan perannya di masa depan. Dalam konteks hubungan internasional, karakter mahasiswa HI yang dibentuk oleh nilai-nilai Pancasila memiliki implikasi yang signifikan. Mereka tidak hanya dilengkapi dengan pengetahuan akademis tentang diplomasi dan konflik internasional, tetapi juga dilatih untuk bertindak secara moral dan etis dalam berinteraksi dengan masyarakat global. Hal ini tercermin dalam komitmen mahasiswa HI di Unsri untuk berperan sebagai mediator, pembela perdamaian, dan penggerak perubahan positif dalam konteks global yang kompleks. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pembangunan karakter mahasiswa HI berbasis Pancasila. Salah satunya adalah tantangan dalam menghadapi arus globalisasi yang seringkali menghadirkan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Pancasila. Namun demikian, mahasiswa HI di Unsri menunjukkan keteguhan dan kesungguhan dalam mempertahankan integritas moral mereka, serta kemampuan untuk mengadaptasi nilai-nilai universal dengan prinsip-prinsip Pancasila yang telah mereka anut.
POTENSI VIRTUAL REALITY DALAM MENANGGULANGI MENINGKATNYA POTENSI PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP WANITA DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA ANGKATAN 2023 Toruan, Yesica Angelina Lumban; Aksa, Dwi Nurila; Rahayu, Ratih
Journal Of Law And Social Society Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v1i1.83

Abstract

Pelecehan seksual terhadap wanita di Indonesia adalah isu yang serius dan kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, sosial, dan teknologi. Dalam konteks penggunaan Virtual Reality (VR), potensi pelecehan seksual terhadap wanita menjadi perhatian yang mendalam. Pelecehan seksual merupakan masalah serius yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merugikan korbannya secara fisik maupun psikologis. Pelecehan seksual terhadap wanita di Indonesia merupakan isu yang membutuhkan perhatian serius, karena dapat memiliki dampak yang merusak bagi individu, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan. Artikel ini membahas potensi risiko pelecehan seksual terhadap wanita dalam penggunaan VR di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi risiko tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur, tinjauan pustaka, dan kajian teori, artikel ini mengidentifikasi faktor-faktor seperti anonimitas pengguna, kurangnya pengawasan dan moderasi konten, serta kurangnya kesadaran tentang etika berinternet yang berkontribusi terhadap risiko pelecehan seksual dalam lingkungan VR. Selain itu, artikel ini juga membahas strategi pencegahan dan perlindungan yang dapat diimplementasikan, termasuk pendidikan dan kesadaran, pengawasan konten yang ketat, mekanisme pelaporan yang efektif, pengembangan kebijakan dan pedoman yang jelas, serta kolaborasi dengan pihak eksternal. Dengan memahami tantangan ini secara lebih mendalam, diharapkan kita dapat menciptakan solusi yang efektif untuk mengatasi potensi pelecehan seksual dalam konteks penggunaan VR di Indonesia.
Peranan Advokasi LSM Dalam Mendorong Penegakan Hukum dan HAM di Era Reformasi Anastasya Rasita Br PA; Drep Salna Saskia Br Sitepu; Elixabhet, Gisella; Relita Siburian; Zahwa Redho Adianingsih
Journal Of Law And Social Society Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v1i2.128

Abstract

Non-Governmental Organizations (NGOs) are entities operating independently of the government, focusing on community empowerment and the protection of human rights. During the reform era, advocacy NGOs emerged as key actors in promoting the rule of law and human rights, striving to foster societal participation as a step toward democracy. Despite their vital role, there remains a lack of understanding regarding regulations and the challenges of law and human rights enforcement. This article examines the regulatory framework underpinning the establishment of NGOs in the context of human rights, analyzes the driving and inhibiting factors, and evaluates the advocacy role of NGOs in upholding law and human rights alongside civil society in the reform era. Regulations related to the establishment of NGOs have evolved in line with societal needs. However, the dynamics of NGOs have not kept pace with the rapid demands of society. This study employs a normative-empirical legal research method, analyzing positive law and societal realities. Although advocacy NGOs hold significant potential in championing human rights and the legal foundations for their establishment exist, substantial challenges persist. Thus, regulatory improvements are necessary to provide stronger support and foster collaboration among the government, society, and advocacy NGOs in the enforcement of law and human rights.
Money Politik dan Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Budaya Hukum Basarah, Budiman; Hasanah, Ulfia
Journal Of Law And Social Society Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v1i2.156

Abstract

This article discusses the phenomenon of money politics in general elections (Pemilu) in Indonesia using a legal culture perspective. Political money has become one of the biggest challenges in Indonesia's democratic system, considering its impact on the integrity and quality of healthy elections. This research aims to analyze how money politics is viewed from the perspective of Indonesian legal culture, as well as to explore the factors that influence it, including social norms, political habits, and the role of law in preventing and overcoming this practice. The method used is a qualitative approach using literature study, document analysis, and interviews with legal experts and politicians in Indonesia. This research found that although there are clear legal regulations to overcome money politics, their implementation is still hampered by various legal cultures that have been internalized in society, such as the culture of patronage and clientelism. In addition, weak supervision and a lack of consistent law enforcement exacerbate this situation. This article suggests the need for more progressive legal culture reform to support clean, fair and democratic elections. This includes strengthening the role of the community in election supervision, increasing legal education for the community, as well as reforming the justice system which is more responsive to the practice of money politics. Thus, this research contributes to understanding the relationship between legal culture and the practice of money politics in the context of elections in Indonesia
Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif Arifin, Muhammad Zainul; Nugraha, Muslim; Yunithia Putri, Taufani; Ramadhan, Muhammad Syahri
Journal Of Law And Social Society Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v1i2.158

Abstract

Prosperity and welfare have been ideals pursued by the founders of this nation and the current Indonesian government. These ideals are manifested in the preamble of the 1945 Constitution, which states: "The government shall protect the entire nation and all the blood spilled, promote general welfare, and educate the life of the nation." However, in reality, the issue of social inequality in Indonesia has become increasingly acute. According to data released by the Central Statistics Agency (BPS) in March 2024, the poverty line is defined as an income of Rp. 536,122 per person per month, with 25.22 million people recorded as living below this threshold. Meanwhile, the World Bank's poverty standard is defined as a minimum daily income of $2.15 or approximately Rp. 970,000 per month. There is a significant discrepancy between the standard set by the Indonesian government and that of the World Bank, which presents a serious issue that must be addressed. In 2014, Law No. 6 of 2014 concerning Villages provided a legal foundation and strategic framework for the development and empowerment of village communities. Through authority in village governance, development implementation, community guidance, and empowerment, it is hoped that villages will develop awareness and initiative. Subsequently, the central government initial village fund transfers through the state budget (APBN), allocating 10% of the total funds outside of regional transfers (on top), implemented gradually. The increase in budget allocation disbursed to villages aims to support village development to enhance community welfare and improve the quality of life while addressing poverty. This is achieved by fulfilling basic needs, constructing village infrastructure, developing local economic potential, and sustainably utilizing natural and environmental resources. Thus, the author formulates the following research problems: How can the concept of a welfare state be reformulated as a strategy for poverty alleviation through the utilization of village funds in Indonesia? What concrete measures can be taken to ensure effective and targeted use of village funds for poverty alleviation in Indonesia? This research employs a normative legal study approach supported by empirical data. The theoretical framework includes the theory of the welfare state, the theory of legal development, and Jeremy Bentham's theory of economic analysis of law
Model Tindakan Iklim Untuk Negara Berkembang (Indonesia) Melalui Metode Adaptasi Dan Mitigasi Yang Terintegrasi Dewi Nurvianti; -, Srifridayanti; Fathurrahman
Journal Of Law And Social Society Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v1i2.162

Abstract

Climate action is the 13th Sustaianble development Goals (SDG’s) target, where countries around the world have agreed to fulfil it through concrete steps. Surely, these efforts will not be uniform among countries, including Indonesia as developing country. Well known the high costs of supporting climate actions is the biggest problem. However the challenge is even greater because Indonesia is the state with the highest gas emissions in Southeast Asia, even 3 to 4 times greater than other ASEAN member states. Therefore, it is urgent to provide recommendations for Indonesia regarding climate action models. This study used the socio-legal method. The results are: firstly, climate change has adverse effects in Indonesia, such as high levels of extreme poverty, vulnerability to food sources on which Indonesian people heavily depend, an increase in natural disasters, adverse impacts on coastal communities, and high deforestation rates. Secondly, for the effectiveness and efficiency of achieving climate action targets in Indonesia, one of the appropriate model or concept which suitable for Indonesia is a form of climate action model through synergy across aspects and sectoral, which are based on the Adaptation and Mitigation of Climate Change. This model can serve as a reference for developing countries worldwide.
Aspek Hukum Dalam Proses Kliring Untuk Pengaturan Uang Giral Di Indonesia Amini, Fitri
Journal Of Law And Social Society Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v1i2.175

Abstract

The clearing system plays a strategic role in ensuring the smooth flow of giro payment transactions as a vital part of the national payment system. Clearing serves to settle interbank obligations efficiently and securely, aiming to establish stability and certainty in financial transactions. This study examines the legal aspects underlying the implementation of clearing in Indonesia, including regulations enforced by Bank Indonesia as the supervisory authority. Additionally, it identifies legal challenges, such as potential disputes between banks, customer protection issues, and compliance with prevailing regulations. By employing a juridical approach, this study aims to provide recommendations to enhance the effectiveness and legal certainty of the clearing system, thereby supporting the development of a more transparent, accountable, and efficient payment system in Indonesia.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024