cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+6285328677090
Journal Mail Official
ulr@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Uniku Law Review
Published by Universitas Kuningan
ISSN : -     EISSN : 30217350     DOI : https://doi.org/10.25134/ulr.v2i02.275
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNIKU LAW REVIEW adalah Jurnal Kajian Ilmu Hukum merupakan sarana desiminasi ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kuningan. E-ISSN jurnal yaitu 3021-7350. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empiris. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara maupun hukum adat. UNIKU LAW REVIEW ini diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2023): UNIKU LAW REVIEW" : 5 Documents clear
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional Budiman, Haris; Dhenia Sukmadianti; Bias Lintang Dialog
Uniku Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v1i1.6

Abstract

The increasing number of migrant workers from year to year to work abroad is an indicator of globalization or international integrity. Sending Indonesian workers to other countries, has not been accompanied by a strong and comprehensive placement and protection system that can answer the problems of prospective Indonesian workers abroad. Both during pre-placement, placement, and after placement. The weak system of protecting Indonesian workers abroad, the large amount of violence that occurs against migrant workers, especially violence that occurs against female migrant workers. The legal protection given to migrant workers according to international law is contained in the International on the Protection of Human Rights of All Migrant Workers And Members of Their Family. This convention contains a series of standards to deal with the treatment of the welfare and rights of all migrant workers and members of their families, as well as contains obligations and responsibilities of countries regarding countries of origin, transit and places of work that benefit from international labor migration. In this case the state has a very important role to uphold the protection of migrant workers, especially women migrant workers. The method used in this study is a normative juridical approach using primary data and secondary data as data collection tools. The conclusion of this writing is that even though Indonesia already has regulations at the national and international levels, violence that occurs against migrant workers, especially women, still occurs a lot. Suggestions for the government are to make laws and regulations at the regional level and open up more employment opportunities, especially for women.   Meningkatnya jumlah pekerja migran dari tahun ke tahun, untuk bekerja di luar negeri merupakan salah satu indikator dari globalisasi atau integritas internasional. Pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, yang dapat menjawab persoalan calon pekerja Indonesia di luar negeri. Baik selama pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Lemah nya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, banyak nya kekerasan yang terjadi kepada pekerja migran, khususnya kekerasan yang terjadi pada pekerja migran wanita. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap buruh migran menurut Hukum Internasional tertuang dalam International on The Protection of Human Rights of All Migran Workers And Member of Their Family. Konvensi ini berisi serangkaian standar untuk menangani perlakuan terhadap kesejahteraan dan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, serta berisi kewajiban dan tanggungjawab negara terkait negara asal, transit dan tempat mereka bekerja yang memperoleh keuntungan dari adanya migrasi pekerja Internasional. Dalam hal ini negara sangat berperan penting untuk menegakkan perlindungan terhadap pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai alat pengumpul data. Simpulan dari penulisan ini meskipun indonesia sudah memiliki peraturan di tingkat Nasional maupun Internasional tetapi, kekerasan yang terjadi kepada pekerja migran khusus nya wanita masih banyak terjadi. Saran untuk pemerintah yaitu dengan membuav peraturan perundang undangan ditingkat daerah dan lebih banyak membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk wanita.  
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern (Studi Kasus di Kramatmulya) Yulianti, Yulianti; Yuhandra, Erga; Rifa’i, Iman Jalaludin
Uniku Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v1i1.11

Abstract

The regulaion of traditional markets and modern stores stated in Regional Regulation Number 11 in 2011 section 19 points 1, explains that the mini market is at least 1 km from the traditional market. This research aims to find out and to analyze: 1) Polecy Regulation about establishment of traditional markets and Modern Stores; 2) the implementation of Policy about the establishment of traditional markets and Modern Stores in Kramatmulya District. The writer makes thi study using descriptive analytical research i.e. describing a case based on the rules and regulation relating to positive law that has close relation with the problem of this research. In this study the method used are empirical juridical method, i.e., the method using data from books or literature or regulations regarding with the problem observed as the results of the interview or observation to a place of research. To collect data in this study uses observation and interview. The research location is in Kramatmulya District. The results showed: 1) Responses regarding establishment permit BPPT modern stores beginning with the meeting of the study after getting pleas from the community. 2) response of the Government and businessmen regarding the rules of modern stores Setup significantly influential to the existence of traditional market in district Kramatmulya. Regulations concerning modern store setup is currently regulated in the regulations of Kuningan Regency number 11 in 2011. The society gave a positive response towards the regulation of modern stores setup in Kramatmulya District . Keywords: Modern Store Setup, the presence of traditional markets   Abstrak Ketentuan mengenai pasar tradisional dan toko modern di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 menurut Pasal 19 Angka 1, dijelaskan bahwa minimarket berjarak minimal 1 km dari pasar tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa : 1) Regulasi Kebijakan Pendirian Toko Modern dan Pasar Tradisional, dan 2) Implementasi Kebijakan Pendirian Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kecamatan Kramatmulya. Penulis melakukan penelitian, menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan sesuatu hal upaya yang jelas dan melalui peraturan-peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan hukum positif yang ada kaitannya dengan masalah ini. Adapun metodenya adalah yuridis empiris yaitu metode yang bersifat mendapatkan data dari buku-buku atau literatur ataupun peraturan perundang-undangan mengenai apa yang diteliti hasil wawancara maupun observasi ke tempat penelitian. Lokasi penelitian di Kecamatan Kramatmulya. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Tanggapan BPPT mengenai ijin pendirian toko modern diawali dengan rapat kajian setelah mendapatkan permohonan dari masyarakat. 2) Tanggapan pemerintahan desa dan pelaku usaha mengenai peraturan tentang penataan toko modern berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan pasar tradisional di Kecamatan Kramatmulya. Peraturan tentang penataan toko modern saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2011. Masyarakat memberikan tanggapan yang positif terhadap peraturan tentang penataan toko modern di Kecamatan Kramatmulya.  
Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau Gumelar Firmansyah; Mina Rabiatul Asiyah; Putri Nadila; Putry Delsa Hasanah
Uniku Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v1i1.13

Abstract

The traditional Minangkabau wedding procession has high social, cultural and religious values. However, in its implementation, Minangkabau traditional marriage processions often face several obstacles, both from a social, cultural and legal perspective. This study aims to find out how the implementation of customary law in the Minangkabau traditional marriage procession, as well as what are the steps of the Minangkabau traditional wedding procession. The results of the study show that the Minangkabau traditional marriage procession is still carried out consistently and follows the applicable customary law. However, there are also obstacles in the application of customary law in Minangkabau traditional marriage processions, such as differences in the interpretation of customary law among the community, lack of support and recognition from the government in carrying out marriage processions, and a lack of understanding of women's rights in marriage processions. which is still limited to the role as an object. This research has been implied to be important in maintaining the continuity of Minangkabau customs and culture in Indonesia, especially in the context of traditional marriages. Therefore, efforts are needed to increase public understanding and awareness regarding customary law and Minangkabau traditional marriage processions, as well as support from the government in carrying out traditional marriage processions in accordance with applicable customary law and recognizing women's rights in traditional marriage processions.   Prosesi perkawinan Adat Minangkabau memiliki nilai sosial, budaya, dan agama yang tinggi. Namun dalam pelaksanaannya, prosesi perkawinan adat Minangkabau sering kali menghadapi beberapa kendala, baik dari segi sosial, budaya, maupun hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum adat dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, serta apa saja langkah-langkah prosesi perkawinan adat Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi perkawinan adat Minangkabau masih dijalankan secara konsisten dan mengikuti hukum adat yang berlaku. Namun, terdapat juga kendala dalam penerapan hukum adat dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, seperti adanya perbedaan interpretasi hukum adat di antara masyarakat, kurangnya dukungan dan pengakuan dari pihak pemerintah dalam menjalankan prosesi perkawinan, serta kurangnya pemahaman terhadap hak-hak perempuan dalam prosesi perkawinan. yang masih terbatas pada peran sebagai objek. Penelitian ini telah tersirat penting dalam menjaga keberlangsungan adat dan budaya Minangkabau di Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan adat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan hukum adat dan prosesi perkawinan adat Minangkabau, serta dukungan dari pemerintah dalam menjalankan prosesi perkawinan adat yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan mengakui hak-hak perempuan dalam prosesi perkawinan adat.
Implementasi Hak dan Kewajiban Hukum dalam Upaya Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus Rumah Sakit Umum El-Syifa Kuningan) Eptara, Nopan; Erga Yuhandra; Iman Jalaludin Rifa’i
Uniku Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v1i1.15

Abstract

Hospitals are held based on values ​​of humanity, ethics and professionalism, the benefits of justice, equality of rights and anti-discrimination, equity, protection and patient safety, and social functions. The author conducted this study with background that is to know how the implementation of the law number 44 of 2009 on hospital services, especially in EL-Syifa General Hospital District Kuningan. This study aims to determine the regulation and implementation of legal rights and obligations of health service implementation based on Law No. 44 of 2009 in Kuningan Regency. This research uses qualitative method with juridical-empirical approach. The result of the study describes the regulation of rights and legal obligations in the provision of health care facilities based on laws and regulations covering laws on human rights, health law, hospital law, Minister of Health Regulation on the regulation of rights and obligations of hospitals and patient obligation and Regional Regulation of Kuningan Regency about the permission of Health Manpower and Health Service Facilities. The implementation of legal rights and obligations of Health Service Facilities Facility in case study in EL-Syifa General Hospital on 5 themes related to the provision of health services, namely: Hospital Licensing, Hospital Accreditation , Licensing owned by health personnel (STR / SIP), Facilities and maintenance of health services, Quality and Safety of Patients. The conclusion of the writing of this thesis is the regulation and implementation of legal rights and obligations of health service administration ( EL-Syifa General Hospital) is enough to be supported by hospital permit, KARS hospital accreditation, Human Resources with STR / SIP and standard application quality and patient safety.   Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan pada nilai - nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang  yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan undang undang nomor 44 tahun 2009 tentang pelayanan rumah sakit khususnya di RSU EL-Syifa Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan hak dan kewajiban hukum penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 di Kabupaten Kuningan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris . Hasil Penelitian menjelaskan tentang pengaturan hak dan kewajiban hukum dalam penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang undangan meliputi undang tentang tentang hak asasi manusia, undang undang tentang kesehatan, undang undang tentang rumah sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang  pengaturan hak dan kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien dan Peraturan  Daerah Kabupaten Kuningan tentang izin  Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.Penerapan hak dan kewajiban hukum penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan studi kasus di RSU EL-Syifa terhadap 5 tema yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yaitu: Perizinan rumah sakit, Akreditasi Rumah Sakit, Perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan (STR/SIP), Fasilitas dan pemeliharaan pelayanan kesehatan, Mutu dan Keselamatan Pasien. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pengaturan dan penerapan hak dan kewajiban hukum  penyelenggaraan pelayanan kesehatan (RSU EL-Syifa ) sudah cukup memadahi yaitu didukung oleh adanya perizinan rumah sakit, akreditasi rumah sakit versi KARS, Sumber Daya Manusia yang memiliki STR/SIP dan penerapan standar mutu dan keselamatan pasien  
Tinjauan Yuridis Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Hidayat, Taupik; Suwari Akhmaddian; Diding Rahmat; Sarip Hidayat
Uniku Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v1i1.16

Abstract

Judicial Review of Arresting Terrorist Based on Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, by Taupik Hidayat, 2014142039, Department of Law Science, Faculty of Law, University of Kuningan.  This research is based on how organizing Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 chapter 28. The purposes of the research are to find and analyze how Constitution of Regulation Organized, and to find out the role of Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28 to counter and resolves Terrorism Activity in Indonesia. This research method is using qualitative method with Judicial Normative approach by exploring another research inherent and secondary data. The result showed that protection of Terrorist’s suspect on Regulation of Counter Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, has no regulating of terrorist’s suspect rights yet. It means that the terrorists are arrested  by the Investigator Officer that has maximum limits by 7x24 Hour, it could cause torturing and many more will come that probably violating of the suspect rights and human rights at the same time. So that Chapter 28 is more subject to causing discrimination to terrorist’s suspect. Conclusion of this research is 7 days Arresting has no Reason, the arresting can only be done based on special condition stated on KUHAP, so that 7 days arresting terrorism’s suspect has no basic regulation because Pre-Arresting conditions is not fulfilled.   Tinjauan Yuridis Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Oleh Taupik Hidayat, 2014142039, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, 2017. Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam mencegah dan menanggulangi aktifitas terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Bahwa perlindungan pelaku tindak pidana terorisme dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur hak-hak pelaku secara manusiawi, yaitu perihal penangkapan oleh penyidik yang dilakukan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, membuka peluang terjadinya tindakan yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka dan hak asasi manusia.  maka pasal 28 rentan akan tindakan diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa waktu 7 (tujuh) hari dalam penangkapan tidak beralasan, penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus KUHAP karena itu penangkapan selama 7 (tujuh) hari jadi tidak berdasar karena syarat-syarat pra penangkapan tidak terpenuhi.  

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 02 (2024): UNIKU LAW REVIEW Vol. 2 No. 01 (2024): UNIKU LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2023): UNIKU LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2023): UNIKU LAW REVIEW