cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
Contact Email
lustitia@umsj.ac.id
Phone
+62331-335728
Journal Mail Official
lustitia@umsj.ac.id
Editorial Address
Jl. Sriwijaya No.32, Kali Oktak, Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Lex Et Lustitia
Published by Universitas Moch. Sroedji
ISSN : -     EISSN : 30645484     DOI : https://doi.org/10.70079/lel
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal publishes manuscripts of research results in Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Customary Law, Tax Law, State Financial Law, Environmental Law, Legal Politics and other sections related to contemporary issues in the field of legal science.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2025): Desember" : 5 Documents clear
Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Ppatk Dalam Deteksi Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Mata Uang Kripto Prasetyo, Andie; Fahamsyah , Ermanto; Tanuwijaya , Fanny
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat mendorong transformasi sistem keuangan global, termasuk munculnya mata uang kripto sebagai instrumen transaksi modern yang bersifat anonim, desentralistik, dan sulit dilacak. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terutama karena celah regulasi dan keterbatasan kewenangan lembaga pengawas seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Meskipun aset kripto telah diakui sebagai komoditas di Indonesia, penyalahgunaannya dalam aktivitas ilegal seperti pendanaan terorisme, perdagangan narkoba, dan korupsi semakin marak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perluasan kewenangan PPATK dalam menghadapi kompleksitas pencucian uang berbasis teknologi, serta menganalisis kebutuhan regulasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko guna memperkuat sistem deteksi dini, pemantauan transaksi mencurigakan, dan koordinasi internasional. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat posisi hukum PPATK sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional dari ancaman kejahatan siber dan pencucian uang berbasis aset kripto.
Paradoks Legalitas Terhadap Pemblokiran Rekening Dan Batas Kekuasaan Negara Fajar Rezki, Moch. Gufron; Dwi Miarsa, Fajar Rachmad
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paradoks legalitas dalam praktik pemblokiran rekening oleh negara, suatu isu yang berada di persimpangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas legalitas, sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum modern, menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya, pemblokiran rekening kerap dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan awal tanpa putusan pengadilan, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan pribadi dan kebebasan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah norma hukum positif, teori kekuasaan negara, serta instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemblokiran rekening memiliki landasan hukum, tindakan tersebut sering kali rawan melampaui prinsip praduga tak bersalah dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Paradoks muncul ketika hukum yang seharusnya menjadi pembatas kekuasaan justru memberi peluang bagi ekspansi negara ke ranah privat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol yudisial yang efektif, batas waktu pemblokiran, serta prosedur yang transparan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam mencegah kejahatan keuangan dan perlindungan hak individu. Dengan menempatkan asas legalitas bukan hanya sebagai aturan formal, melainkan sebagai prinsip keadilan substantif, negara dapat menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara.
Efektivitas Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Nur, Muhammad Alief; Wulandari, Rahma Kuvita; Qoilun, Nur
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian penyelesaian bisnis di Indonesia dengan fokus pada dua unsur utama, yaitu peran lembaga arbitrase dalam memberikan proses penyelesaian yang cepat, efisien, dan rahasia, serta efektivitas pelaksanaan penyelesaian arbitrase dalam praktik. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis yang menimbulkan kebutuhan akan penyelesaian alternatif di pengadilan eksternal. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris, penelitian ini menganalisis keunggulan arbitrase dibandingkan proses litigasi, termasuk permulaan pemilihan arbiter, kerahasiaan sidang, dan karakter putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, efektivitas arbitrase ternyata masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama dalam proses eksekusi eksekusi dan mekanisme penghentian sebagaimana diatur dalam Pasal 70–73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pembatalan diperlukan sebagai kontrol negara terhadap potensi ketidakadilan, namun juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan keunggulan signifikan, penguatan regulasi, peningkatan kualitas arbiter, serta konsistensi pengadilan dalam eksekusi dan pembatalan putusan sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penyelesaian bisnis melalui arbitrase di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kasus Deforestasi Di Kawasan Sumatera Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Good Governance Roby Ananta, Ahmad Rizal; Tri Ahmadi, Rere Elsinta; Da Costa, Aprelia Veronica; Bachtiar, Riyan
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deforestasi yang terus meningkat di Sumatera menunjukkan belum optimalnyapenerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai pertanggungjawaban pemerintahsebagai penyelenggara administrasi negara. Penelitian ini penting dilakukan untukmenilai sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan ekologisyang muncul akibat lemahnya pengawasan, ketidaktepatan prosedur perizinan, sertaberbagai bentuk maladministrasi yang terjadi pada sektor kehutanan. Denganmenggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis normatifterhadap kerangka hukum kehutanan dan hukum administrasi negara dengan kajianempiris mengenai kondisi sosial-ekologis di Sumatera. Hasil kajian menunjukkanbahwa ketidakharmonisan regulasi, rendahnya transparansi, tidak efektifnyamekanisme pengawasan, serta minimnya partisipasi publik menjadi faktor yang memperburuk kerusakan hutan. Pemerintah juga dinilai belum secara penuhmelaksanakan kewajiban konstitusional dalam menjamin lingkungan hidup yang baikdan sehat bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan indikasi adanyapenyimpangan kewenangan dan kelalaian administratif yang berpotensidikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengendalian deforestasi membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secaramenyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas, peningkatanefektivitas pengawasan, serta perluasan partisipasi masyarakat. Upaya ini diperlukanagar kebijakan dan praktik administrasi publik selaras dengan prinsip-prinsip good governance serta mampu menjamin keberlanjutan lingkungan di Sumatera.
Implementasi Peran Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Afifah, Bayyinatun
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup di Tengah tengah masyarakat. Bahwa dalam kaitan dengan pembangunan substansi hukum, UUD 1945 secara tegas mengakui dan memberikan tempat dan dasar bagi keberlakuan norma hukum dan pranata hukum yang berasal dari hukum yang hidup dan berlaku dalam Masyarakat yaitu hukum adat dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional. Pasal 28 1 Ayat (3) yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD 1945 yaitu pada pasal 18B ayat (2). Serta penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): Desember Vol. 2 No. 1 (2025): JUNI Vol. 1 No. 2 (2024): Desember Vol. 1 No. 1 (2024): Juni