cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
Contact Email
lustitia@umsj.ac.id
Phone
+62331-335728
Journal Mail Official
lustitia@umsj.ac.id
Editorial Address
Jl. Sriwijaya No.32, Kali Oktak, Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Lex Et Lustitia
Published by Universitas Moch. Sroedji
ISSN : -     EISSN : 30645484     DOI : https://doi.org/10.70079/lel
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal publishes manuscripts of research results in Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Customary Law, Tax Law, State Financial Law, Environmental Law, Legal Politics and other sections related to contemporary issues in the field of legal science.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 16 Documents
 1   2 
TANGGUNG JAWAB HUKUM KELUARGA TERHADAP PEMULIHAN KORBAN NARKOTIKA: TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIAL Frandy Risona Tarigan; Cora Elly Noviaty; Guruh Wahyudi; Aal Muhamad Ulil Albab Chusen
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i1.35

Abstract

Permasalahan narkotika saat ini sudah merambah ke seluruh elemen bangsa, mulai dari anggota keluarga hingga orang dewasa, dari kalangan bawah hingga pejabat, bahkan politisi dan penegak hukum juga tidak luput dari penyalahgunaan narkotika. Melihat permasalahan tersebut, maka upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika perlu ditempuh alternatif lain. Negara hendaknya memberikan efek jera bagi seseorang yang menjadi pengedar atau pelaku yang menyalahgunakan narkotika. Adanya rehabilitasi ini dinilai membuat seseorang nekat untuk mencoba narkotika. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika perlu ditempuh alternatif lain, yaitu dengan membebankan tanggung jawab pengawasan dan biaya rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika kepada pihak keluarga.
FUNGSI HUKUM DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BISNIS YANG STABIL DAN BERKEADILAN BERDASARKAN OMNIBUS LAW Encik Lukmanul Hakim; Bintang Mandala Karyudi; Gustian Alamsyah; Reiza Wira Pratama
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i1.36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi hukum dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan berdasarkan omnibus law. Omnibus law merupakan undang-undang yang mengintegrasikan berbagai peraturan terkait dengan sektor ekonomi guna menyederhanakan regulasi dan mengurangi birokrasi. Dalam konteks ini, peran hukum menjadi sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku bisnis, mendorong investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode analisis dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa omnibus law memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil melalui penyederhanaan regulasi dan pengurangan birokrasi. Regulasi yang terintegrasi dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku bisnis. Selain itu, omnibus law juga diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam lingkungan bisnis dengan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak. Peraturan-peraturan dalam omnibus law, seperti perizinan usaha yang disederhanakan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan regulasi ketenagakerjaan yang adil, berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan. Namun, perlu dilakukan evaluasi yang cermat terhadap implementasi dan efektivitas omnibus law untuk memastikan bahwa peraturan- peraturan tersebut benar-benar diterapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan juga harus menjadi perhatian utama dalam konteks menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan. Omnibus law harus memastikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak pekerja dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Diperlukan pemantauan dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan omnibus law dan memastikan bahwa tidak ada keuntungan yang tidak seimbang bagi sektor bisnis tertentu. Pandangan para ahli hukum dan pelaku bisnis juga menjadi faktor penting dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan terkait dengan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan. Dalam rangka mencapai lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan, penting bagi pemerintah untuk terus memperhatikan implementasi dan efektivitas omnibus law, serta memastikan perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan yang memadai.
PERNIKAHAN DINI DAN RISIKO KEMATIAN IBU DAN ANAK: EVALUASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 28 TAHUN 2024 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBEBASAN SIPIL Ana Laela Fatikhatul Choiriyah; Gatot Irianto; Gabriela Tesalonika Siwana Tarigan
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i1.37

Abstract

Pernikahan dini dan risiko kematian ibu dan anak merupakan isu penting yang memerlukan perhatian khusus dalam perlindungan kesehatan reproduksi. Penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang kesehatan reproduksi untuk usia sekolah dan remaja di Indonesia, serta dampaknya terhadap kebebasan sipil. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip hukum perlindungan kesehatan reproduksi, teori feminisme, dan studi perbandingan dengan Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, pendekatan komprehensif melalui undang-undang seperti Children’s Act dan program pencegahan kehamilan remaja terbukti efektif dalam melindungi hak-hak kesehatan reproduksi. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan pengembangan konsep baru di Indonesia, termasuk edukasi seksual terpadu, pelatihan untuk pengasuh dan guru, serta layanan kesehatan berbasis komunitas. Implementasi konsep-konsep ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan memastikan perlindungan hak-hak individu secara menyeluruh. Evaluasi berkala diperlukan untuk menilai efektivitas dan penyesuaian program yang ada.
PENGARUH SUDUT PANDANG SOSIOLOGI HUKUM DIDALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK ASASI PEJALAN KAKI Jhon Pieter Situmeang; Pradana Budi Setiawan; Reza Wahyudi Rohmani; Sekar Wulan Sari Ferdiansyah
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i1.38

Abstract

UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan yang memengaruhi sistem hukum di indonesia. Meskipun terdapat prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum dan kesetaraan, akan tetapi pelanggaran hak asasi manusia di bidang lalu lintas, terutama hak pejalan kaki, masih marak terjadi. Trotoar, yang seharusnya menjadi fasilitas bagi pejalan kaki, sering kali dialih fungsikan untuk kepentingan bisnis. Hal ini mencerminkan budaya hukum yang dapat dikatakan lemah dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Serta apparat penegakan hukum yang tidak konsisten. Tanpa penegakan hukum yang tegas, pelanggaran hak pejalan kaki akan dapat terus meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana budaya dan kesadaran hukum untuk memengaruhi penegakan hak asasi ini, serta untuk mengembangkan rekomendasi guna meningkatkan kesadaran kesadaran hukum di lingkup masyarakat. Untuk mewujudkan negara hukum yang menghormati hak asasi manusia dibidang lalulintas, terutama hak pejalan kaki. Perlu menjadikan perhatian lebih pada hak pejalan kaki. Penegakan hukum yang efektif dan perubahan budaya hukum menjadi langkah konkret untuk memastikan hak-hak ini dapat terpenuhi.
IMPELEMNTASI PASAL 83 AYAT (3) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENINGKATAN EKONOMI PERDESAAN, DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI DESA SUMBER DANTI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER Aila Lailatul Jannah; Fauziyah Fauziyah
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i1.39

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pada Pasal 83 Ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan ekonomi pedesaan yang akan dilakukan di Desa Sumber Danti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Adapun beberapa permasalahan yang ada di daerah sekitar yaitu tentang kondisi infrastruktur yang harus diperbaiki, tingkat kemiskinan yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan menggunakan pendekatan empiris dengan pemfokusan terhadap implementasi aturan hukum. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder dan data primer, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokemtasi secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Pasal 83 Ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 sudah terlaksana dengan baik dengan melalui beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan ekonomi desa dan pembangunan infrastruktur meskipun dari program tersebut masih dalam proses pelaksanaan atau pembangunan. Aspek teknologi yang ada di desa tersebut masih belum terlaksana dengan baik, hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan tentang teknologi sehingga masih perlu adanya adaptasi secara perlahan agar dapat memaksimalkan teknologi di desa tersebut. Beberapa upaya dan program yang akan dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimulai harus dilakukan oleh Kepala Desa di daerah tersebut.
ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KONSEP MUDHARAT DAN MASLAHAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Muhammad Erfan Muktasim Billah; Pradana Budi Setiawan
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i2.68

Abstract

Di negara Indonesia hukum islam dan hukum nasional ini memiliki hubungan terkait interaksi sesama manusia yang telah diatur dalam Al-Qur’an maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara positif agar terhindar dari suatu masalah. Konsep didalam Maslahah sendiri berarti kebajikan sedangkan mudharat memiliki arti kerusakan. Pada penelitian ini membahas mengenai maslahah dan mudharat dari perspektif hukum islam dan hukum nasional. Pendekatan kualitatif ini diterapkan untuk memahami secara mendalam terkait konsep tersebut diterapkan dalam kedua sistem hukum dimana hukum nasional di Indonesia, maslahah berperan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang serta dalam hukum nasional dijabarkan menurut para ulama fikih, begitu juga dengan konsep mudharat dalam perspektif hukum nasional dan hukum islam.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DESK COLLECTOR FINTECH ILEGAL Ni Putu Ratnayutika; Nikmatul Keumala Nofa Yuwono; Ana Laela Fatikhatul Choiriyah; Tri Dharma Putra
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i2.69

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya layanan pinjaman online sebagai alternatif keuangan bagi masyarakat Indonesia. Pinjaman online, terutama melalui fintech seperti peer-to-peer (P2P) lending dan payday loans, menawarkan kemudahan akses dan kecepatan pencairan dana. Namun, maraknya penyalahgunaan layanan pinjaman online ilegal menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk ancaman terhadap privasi data pribadi pengguna, pelanggaran hukum, dan praktik penagihan yang tidak etis. Studi ini menganalisis regulasi yang berlaku, seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018, yang bertujuan melindungi konsumen dan menegakkan transparansi dalam layanan fintech. Selain itu, ancaman penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal dan tindakan arogansi debt collector menjadi sorotan utama. Beberapa kasus menunjukkan penyalahgunaan data pribadi untuk intimidasi, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Regulasi terkait, termasuk UU ITE dan RUU Perlindungan Data Pribadi, masih dianggap belum memadai untuk menangani pelanggaran data secara rinci. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi perlindungan data pribadi, pengawasan lebih ketat oleh OJK, dan pengenalan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pelanggaran. Studi ini memberikan wawasan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen layanan fintech dan urgensi perbaikan regulasi di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN JEMBER Gatot Irianto; Rosy Dwi Kurniawan
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i2.70

Abstract

Pembangunan daerah menghadapi tantangan globalisasi yang memerlukan kesiapan dalam mengoptimalkan kewenangan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional. Salah satu isu yang menonjol adalah pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sering kali menjadi sumber ketidakteraturan di perkotaan. Penelitian ini membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah terkait PKL, khususnya di Kabupaten Jember. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji langkah-langkah yang diambil Satpol PP dalam penataan PKL, termasuk strategi persuasif dan represif. Temuan menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam pengaturan PKL mampu menciptakan sinergi antara penegakan ketertiban kota dan perlindungan pelaku usaha kecil, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan pembinaan PKL yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.
KAJIAN YURIDIS ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN Mustajib Mustajib; Cora Elly Noviati; Encik Lukmanul Hakim
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i2.71

Abstract

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea kedua menegaskan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Konsep ini selaras dengan pemikiran utilitarianisme yang bertujuan menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mewujudkan kedaulatan pangan melalui pembangunan sektor pertanian yang maju, efisien, dan berkelanjutan. Namun, laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan perumahan, yang berpotensi mengancam swasembada pangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian alih fungsi lahan melalui regulasi dan kebijakan yang efektif untuk menjaga keutuhan lahan pertanian sebagai upaya mencapai kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Bintang Mandala Karyudi; Nuril Firdausiah
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i2.72

Abstract

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat. Serta Peran masyarakat penting dalam mengawasi penegakan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum yang sesungguhnya, menciptakan stabilitas dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dampak positif supremasi hukum diharapkan meningkatkan stabilitas nasional dan mendorong demokrasi.permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah kondisi penegakan hukum telah menunjukkan supremasi hukum?, Kedua bagaimana peran masyarakat dalam menjaga supremasi hukum?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan Pendekatan sosio-hukum digunakan untuk mempertimbangkan hubungan hukum dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi. Ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian Supremasi hukum sebagai upaya penegakan hukum dan penempatan hukum pada posisi tertinggi dari segalanya, serta menjadikan hukum sebagai panglima ataupun komandan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi tingkat stabilitas dalam kehidupan suatu bangsa dan negara memberikan jaminan terciptanya keadilan bagi masyarakat. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Tantangan dalam penegakan hukum Indonesia meliputi korupsi, disparitas, intervensi politik, dan rendahnya budaya hukum masyarakat. Solusinya melibatkan perbaikan politik, paradigmatik, dan peningkatan kesadaran hukum. Penegakan hukum yang efektif mendukung demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Supremasi hukum memastikan perlindungan hak warga negara namun penegakan hukum belum mencerminkan supremasi hukum sepenuhnya. Diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kesadaran hukum guna mendukung supremasi hukum yang sesungguhnya.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): JUNI Vol. 1 No. 2 (2024): Desember Vol. 1 No. 1 (2024): Juni