cover
Contact Name
Firdaus Annas
Contact Email
info@makwafoundation.org
Phone
+6285278566869
Journal Mail Official
info@makwafoundation.org
Editorial Address
Jl. Dusun Pandam Jorong Aro Kandikir Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Journal of Visionary Sharia Economy (JOVISHE)
ISSN : -     EISSN : 29647908     DOI : https://doi.org/10.57255/jovishe
The Journal of Visionary Sharia Economy (JOVISHE) is a platform dedicated to advancing scientific understanding of Islamic economics and finance, with a focus on global issues and long-term problem-solving in the field. This journal is an appropriate venue for scholarly discussions on various aspects of Islamic economics and finance. JOVISHE publishes research articles covering regulations, implementation, and the long-term economic impact of Islamic finance on societal welfare. The journal is published by Yayasan Lembaga Studi Makwa (Makwa Foundation).
Articles 116 Documents
Efektivitas Program Modal Usaha dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Hasrat Tiana Putri; Iiz Izmuddin
JOVISHE : Journal of Visionary Sharia Economy Vol. 5 No. 01 (2026): Edition June 2026
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/jovishe.v5i01.1712

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya analisis efektivitas program modal usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya. Program ini merupakan bentuk pemberdayaan zakat produktif yang diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberian bantuan modal usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 21 orang, yang terdiri atas 1 orang pihak BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dan 20 orang mustahik penerima bantuan program modal usaha. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, implementasi program modal usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik berpedoman pada Q.S. At-Taubah ayat 60 dan sejalan dengan tujuan zakat produktif, yaitu meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Kedua, efektivitas program modal usaha terhadap peningkatan pendapatan mustahik dinilai efektif dengan capaian sebesar 82,5%. Angka tersebut diperoleh dari empat indikator efektivitas, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Meskipun demikian, aspek sosialisasi dan pemantauan masih perlu ditingkatkan agar keberlanjutan usaha mustahik dapat berjalan lebih optimal. Secara keseluruhan, program modal usaha BAZNAS Kabupaten Dharmasraya memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik.
Integrasi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Regulasi Ekonomi Biru dan Hijau: Kajian Literatur Kekosongan Normatif Abdul Hafiz Sahroni
JOVISHE : Journal of Visionary Sharia Economy Vol. 5 No. 01 (2026): Edition June 2026
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/jovishe.v5i01.1713

Abstract

Perkembangan ekonomi biru dan hijau di Indonesia bergerak begitu cepat hingga kerap meninggalkan kebutuhan akan pijakan etik yang lebih solid, terutama dari tradisi hukum Islam yang semestinya memberi arah moral bagi kebijakan ekologis. Ketidaksiapan perangkat normatif syariah untuk membaca isu keberlanjutan memunculkan kegelisahan akademik, sebab ruang etik yang longgar itu dapat mengaburkan tujuan perlindungan lingkungan. Tujuan penelitian ini mengkaji sejauh mana integrasi Masqashid Syariah  dalam regulasi ekonomi biru dan hijau. Kajian ini menggunakan studi literatur kritis dengan pendekatan hermeneutik untuk menautkan kembali teks Maqāṣid, regulasi ekonomi biru–hijau, dan wacana tata kelola lingkungan sebagai arena dialog nilai. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif, terutama yang memperlihatkan gesekan antara prinsip syariah dan realitas kebijakan, sementara koherensinya diuji melalui triangulasi argumentatif. Hasil pembacaan menunjukkan bahwa arah kebijakan sering melaju lebih cepat daripada kerangka etiknya, sehingga lima ḍarūriyyāt yang beririsan dengan isu kelautan, biodiversitas, polusi, dan ketahanan pangan pesisir belum terserap dalam desain regulasi. Beberapa ranah penting seperti tata kelola karbon, jasa ekosistem, dan perlindungan komunitas adat pesisir masih berada di luar jangkauan operasional Maqāṣid. Kondisi ini membuka peluang untuk memindahkan Maqāṣid dari tataran prinsip menuju alat kerja yang lebih terukur, misalnya melalui indikator kemaslahatan ekologis dalam evaluasi dampak lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa Maqāṣid dapat berperan sebagai kompas etik bagi kebijakan biru–hijau, asalkan integrasinya ditopang mekanisme regulatif yang lebih konkret demi tercapainya keberlanjutan yang bernilai dan tahan lama.
Potensi Kearifan Lokal dalam Mendorong Perekonomian Berkelanjutan di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Susan Kurniati Susan; Novera Martilova
JOVISHE : Journal of Visionary Sharia Economy Vol. 5 No. 01 (2026): Edition June 2026
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/jovishe.v5i01.1714

Abstract

Kearifan lokal sering dibicarakan sebagai modal sosial budaya, tetapi belum banyak dianalisis sebagai mekanisme ekonomi lokal yang menghubungkan nilai tambah, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi kearifan lokal dalam penguatan perekonomian berkelanjutan di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dengan fokus pada pengolahan pala dan kerajinan tenun/motif lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan penelusuran data sekunder. Informan dipilih secara purposif dari pelaku usaha olahan pala, pelaku kerajinan, pendamping UMKM/kerajinan, dan pemangku kepentingan lokal. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai modal produktif yang mendorong diversifikasi produk, memperluas peluang kerja keluarga, memperkuat identitas ekonomi daerah, dan membuka ruang transisi menuju UMKM hijau. Namun, kontribusi tersebut masih dibatasi oleh akses pasar yang sempit, kapasitas teknologi yang belum merata, standardisasi mutu yang lemah, dan belum optimalnya kelembagaan kolektif. Penelitian ini menawarkan model penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal melalui integrasi rantai nilai, sertifikasi, digitalisasi pemasaran, penguatan koperasi/kelompok usaha, dan kebijakan daerah yang sensitif terhadap budaya serta lingkungan.
Analisis Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pertambangan Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung) Fikri Oktri Yandra; Faisal Hidayat
JOVISHE : Journal of Visionary Sharia Economy Vol. 4 No. 1 (2025): Edition June 2025
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan di Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung, menyebabkan pergeseran signifikan dalam aspek sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat pasca alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan kemudian menganalisisnya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik. Data yang diperoleh yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat yang terdampak langsung dari alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengalami peningkatan pendapatan secara sementara, namun menurun drastis pasca alih fungsi lahan selesai. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keberlanjutan dari hasil alih fungsi lahan yang terjadi. Selain itu, terjadi perubahan gaya hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif, serta adanya pergeseran mata pencaharian masyarakat yang awalnya petani bergeser menjadi penambang.Ekonomi Islam menekankan pentingnya kemaslahatan dan keberlanjutan lingkungan. Alih fungsi lahan diperbolehkan sejauh tidak menimbulkan kerusakan (fasad) sebagaimana dijelaskan dalam QS.Ar-Rum:41. Kesimpulannya diperlukan pendekatan pembangunan yang sejalan dengan prinsip Green Economy Islam, yaitu dengan membatasi eksploitasi, merehabilitasi lahan, dan mengembangkan alternatif ekonomi berkelanjutan seperti pertanian ramah lingkungan atau usaha mikro berbasis syariah.
Analisis Sinargi Wakaf dan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Publik Di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung Suci Kurnia; Faisal Hidayat
JOVISHE : Journal of Visionary Sharia Economy Vol. 5 No. 01 (2026): Edition June 2026
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/jovishe.v5i01.1835

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan serta menganalisis transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD di Jorong Parit Panjang Kecamatan Lubuk Basung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang dikumpulkan secara langsung dari dua belas informan dari institusi pemerintah dan masyarakat, serta sumber data sekunder berasal dari dokumen- dokuumen resmi dan berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk membangun infrastruktur jalan. Masyarakat berpartisipasi melalui penyampaian usulan, musyawarah, gotong royong, dan pemberian tanah secara sukarela, sementara pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan anggaran dan melaksanakan pembangunan. Pemberian tanah tersebut memiliki nilai sosial dan keagamaan yang mendekati konsep wakaf, namun secara hukum belum dapat dikategorikan sebagai wakaf karena belum memenuhi seluruh rukun, syarat, dan unsur wakaf. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD telah diterapkan melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. Penerapan kedua aspek tersebut turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Abstract This study aims to analyze the synergy between the community and the government regarding road infrastructure development, as well as to examine the transparency and accountability in the use of regional budget (APBD) funds in Jorong Parit Panjang, Lubuk Basung District. A qualitative research method with a descriptive approach was employed. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data sources included primary data gathered directly from twelve informants representing both government institutions and the community, alongside secondary data derived from official documents and various references relevant to the research topic. The findings indicate that the community and the government collaborate on road infrastructure development. Community participation manifests through the submission of proposals, consultative meetings, *gotong royong* (mutual cooperation), and the voluntary provision of land, while the government is responsible for providing the budget and executing the construction. The voluntary provision of land holds social and religious significance akin to the concept of *waqf* (religious endowment); however, legally, it cannot yet be classified as *waqf* because it does not fulfill all the requisite pillars, conditions, and elements of the practice. Furthermore, transparency and accountability regarding the use of APBD funds have been upheld through information disclosure and public reporting throughout the construction process. The implementation of these aspects has helped bolster public trust in the government regarding road infrastructure development.
Analisis Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Dalam Melestarikan Budaya Di Desa Wisata Pariangan Endang Lastri; Faisal Hidayat
JOVISHE : Journal of Visionary Sharia Economy Vol. 5 No. 01 (2026): Edition June 2026
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kerangka pembangunan desa wisata yang berbasis partisipasi warga, upaya pelestarian budaya dipandang sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan. Peran strategis sebagai penggerak masyarakat guna menopang keberlanjutan budaya lokal diemban oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Meski demikian, sejumlah kendala masih dijumpai dalam pelaksanaan peran tersebut, di antaranya minimnya keterlibatan warga, promosi budaya yang belum berjalan secara maksimal, serta terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia. Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam upaya pelestarian budaya di Desa Wisata Pariangan dianalisis melalui penelitian ini, sekaligus diidentifikasi pula faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Observasi, wawancara, dan penelusuran dokumentasi dilakukan terhadap Ketua dan anggota Pokdarwis, pihak Dinas Pariwisata, warga setempat, serta wisatawan untuk memperoleh data. Reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan menjadi tahapan yang ditempuh dalam menganalisis data tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa tiga aspek utama telah dijalankan Pokdarwis dalam melestarikan budaya, yakni perlindungan budaya melalui pemeliharaan keaslian tradisi dan kesenian setempat, pengembangan budaya lewat penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti Festival Pesona Pariangan, dan pemanfaatan budaya sebagai daya tarik wisata yang mendatangkan manfaat sosial, budaya, maupun ekonomi bagi warga. Kekayaan budaya lokal, dukungan dari pemerintah, dan antusiasme sebagian warga tercatat sebagai faktor pendukung. Sementara itu, partisipasi warga yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, dan promosi budaya yang belum optimal menjadi faktor penghambat yang teridentifikasi. Kolaborasi yang lebih erat antara Pokdarwis, pemerintah, dan masyarakat karenanya perlu diupayakan agar keberlanjutan pelestarian budaya dapat terjaga sekaligus menunjang pengembangan Desa Wisata Pariangan.

Page 12 of 12 | Total Record : 116