cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Mudi Priyatno
Contact Email
arifmudi11@gmail.com
Phone
+6282390449323
Journal Mail Official
arifmudi11@gmail.com
Editorial Address
Jl. HR Soebrantas KM 16.5, Kab. Kampar, Provinsi Riau, 28293
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Published by Institute Of Advanced Knowledge and Science
ISSN : -     EISSN : 30250994     DOI : https://doi.org/10.69693/ijim
Core Subject : Economy, Science, Engineering,
Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research adalah jurnal yang menerbitkan artikel penelitian yang mencangkup multidisiplin, yang meliputi : Humaniora dan ilmu sosial, ilmu politik kontemporer, ilmu pendidikan, ilmu agama dan filsafat, ilmu teknik, bisnis dan ekonomi, Koperasi, teknologi, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, pengembangan SDM, ilmu seni desain dan media. jurnal ini diterbitkan oleh Institute of Advanced Knowledge and Science, yang diterbitkan dalam 4 kali dalam setahun yaitu Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,464 Documents
 65   66   67   68   69 
Pergeseran Budaya Hukum dari Uang Kartal ke Transaksi Digital: Analisis Teori Law as a Tool of Social Engineering Pada Implementasi QRIS Alia Shifa; Dicky Ega Brahmanto
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1165

Abstract

Transformasi sistem pembayaran di Indonesia dari transaksi berbasis uang kartal menuju transaksi digital telah mengubah pola perilaku dan budaya hukum masyarakat. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar nasional pembayaran digital tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang secara aktif mengarahkan pergeseran budaya hukum. Dalam pergeseran transaksi digital tersebut, Bank Indonesia melakukan unifikasi standar kode QR melalui QRIS guna mengatasi fragmentasi sistem pembayaran digital. Penelitian normatif ini bertujuan menganalisis pergeseran budaya hukum masyarakat melalui implementasi QRIS dengan pisau analisis Teori Law as a Tool of Social Engineering dari Roscoe Pound. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unifikasi kebijakan melalui PADG No. 21/18/2019 berhasil menjadi instrumen aktif yang mengubah perilaku ekonomi masyarakat secara masif. Hal ini divalidasi oleh pertumbuhan volume transaksi sebesar 169,15% year-on-year hingga awal tahun 2025. Kendati demikian, rekayasa sosial ini memicu dampak negatif seperti perilaku konsumtif, risiko kejahatan siber (quishing), dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk terus adaptif dalam memberikan perlindungan data pribadi dan mitigasi kejahatan siber.
Studi Kasus : Penerapan Terapi Slimber Ice terhadap Penurunan Rasa Haus Intradialisis pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Syafira Adilah Syah; Rahma Dwi Syukrini; Ita Yuanita
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1167

Abstract

Gagal ginjal kronik merupakan kondisi penurunan fungsi ginjal yang bersifat progresif dan menyebabkan pasien memerlukan terapi pengganti ginjal, salah satunya hemodialisis. Pasien yang menjalani hemodialisis diharuskan melakukan pembatasan cairan untuk mencegah kelebihan volume cairan, namun kondisi tersebut sering menimbulkan rasa haus dan mulut kering yang dapat mengganggu kenyamanan serta kepatuhan terhadap pembatasan cairan. Salah satu intervensi nonfarmakologis yang dapat digunakan untuk membantu mengurangi rasa haus adalah terapi slimber ice. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus (case study) dengan pendekatan pre dan post intervention melalui penerapan asuhan keperawatan berbasis Evidence Based Nursing Practice (EBNP) pada dua pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di Ruang Hemodialisis RSUD Pasar Minggu. Tingkat rasa haus diukur menggunakan instrumen Thirst Distress Scale (TDS). Intervensi berupa terapi slimber ice sebanyak 30 cc yang dikulum selama 10 menit pada jam pertama hemodialisis dan dilakukan sebanyak dua kali pertemuan. Hasil penerapan menunjukkan adanya penurunan skor TDS pada kedua pasien. Pada pasien pertama, skor TDS menurun dari 27 menjadi 24 pada pertemuan pertama dan dari 23 menjadi 20 pada pertemuan kedua. Pada pasien kedua, skor TDS menurun dari 24 menjadi 23 pada pertemuan pertama dan dari 20 menjadi 18 pada pertemuan kedua. Selain itu, pasien melaporkan mulut terasa lebih lembap, tenggorokan lebih nyaman, dan keinginan untuk minum berkurang setelah intervensi diberikan. Terapi slimber ice dapat membantu menurunkan tingkat rasa haus dan meningkatkan kenyamanan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis sehingga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu intervensi nonfarmakologis dalam manajemen rasa haus selama hemodialisis.  
Penyusunan Rencana Strategis Fundraising Dan Usaha Pesantren Ahmad Yani; Evi Susanti; Minda Sari Nur Jamilah; Refani Nuril Husna; Ade Sofyan Mulazid
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1182

Abstract

Kemandirian finansial merupakan tantangan krusial bagi pondok pesantren dalam menjaga keberlanjutan eksistensi dan mutu pendidikan Islam di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan rencana strategis (renstra) fundraising dan pengembangan unit usaha ekonomi dalam mewujudkan otonomi finansial lembaga. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, penelitian ini mengambil lokus di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. Data primer dikumpulkan selama periode Januari hingga Mei 2026 melalui observasi lapangan serta wawancara mendalam dengan 3 informan kunci yang merepresentasikan unsur pimpinan yayasan, kepala bidang keuangan, dan pengelola unit usaha. Analisis data dilakukan secara interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dipertajam dengan analisis SWOT. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta berhasil memformulasi renstra melalui diversifikasi fundraising digital berbasis segmentasi donatur (klaster mikro, makro, dan korporat) dengan dukungan teknologi CRM dan standardisasi QRIS. Pada sektor riil, pesantren menerapkan model pengembangan usaha berbasis piramida pasar melalui revitalisasi Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) non-tunai guna menguasai captive market internal sebelum melakukan ekspansi pasar eksternal. Kemandirian keuangan institusi dicapai melalui pembentukan struktur Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) yang memisahkan secara tegas otoritas manajemen bisnis komersial dari struktur kepengasuhan akademik. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penerapan renstra tata kelola keuangan yang akuntabel mampu mentransformasi pesantren menjadi lembaga hibrida yang mandiri secara finansial tanpa mengabaikan identitas substansialnya sebagai pesantren khalafiyah (modern).
Tantangan Dalam Penerjemahan Al-Quran: Ḥarfiyyah Vs. Tafsiriyyah Khaerul Khafidin; Munawir Munawir
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1306

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerjemahan Al-Qur’an dengan metode ḥarfiyyah (literal) dan tafsiriyyah (interpretatif). Latar belakang penelitian ini adalah perdebatan tentang kesulitan mempertahankan kedalaman dan keakuratan makna Al-Qur’an dalam terjemahan, mengingat karakteristik unik bahasa Arab dan nuansa spiritual yang terkandung dalam teks. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui pendekatan studi pustaka, dengan menggunakan data primer dari karya-karya klasik mengenai penerjemahan Al-Qur’an dan data sekunder dari literatur relevan lainnya. Penelitian ini mengacu pada teori penerjemahan dari Muhammad Husein al-Dzahabi, Manna al-Qaththan, dan beberapa ulama klasik, yang membedakan antara pendekatan literal dan interpretatif berdasarkan tingkat ketergantungan pada struktur teks asli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerjemahan ḥarfiyyah dapat mempertahankan keakuratan linguistik namun sering mengorbankan kedalaman makna, sementara penerjemahan tafsiriyyah lebih efektif dalam menyampaikan makna spiritual tetapi berisiko mengurangi keaslian tekstual. Kesimpulannya, kedua metode memiliki tantangan tersendiri, dan kesuksesan penerjemahan sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap bahasa sumber dan target, serta pengetahuan agama yang memadai untuk menjaga integritas pesan asli Al-Qur’an.
Reformasi Hukum Pidana di Arab Saudi dan Yaman dalam Penanganan Kekerasan Seksual dan Cyber Crime Hiddayatul Hayani; Rika Putri Rinjani; Alfiani Safitri; Dahyul Daipon; Pendi Hasibuan
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.726

Abstract

Dalam satu dekade terakhir, reformasi hukum pidana di Timur Tengah memperlihatkan dinamika yang berbeda, terutama dalam penanganan kekerasan seksual dan kejahatan siber. Penelitian ini membandingkan arah dan efektivitas reformasi hukum pidana di Arab Saudi dan Yaman serta menelaah pergeseran paradigma dari orientasi moralitas menuju perlindungan korban. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan yuridis-komparatif, mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan laporan institusi terkait. Hasil menunjukkan Arab Saudi mengalami kemajuan signifikan melalui kodifikasi hukum, digitalisasi peradilan, dan pembentukan regulasi spesifik terhadap kekerasan seksual serta cybercrime yang meningkatkan mekanisme pelaporan dan sanksi hukum. Sebaliknya, Yaman masih terganggu oleh konflik berkepanjangan yang melemahkan institusi hukum sehingga pembaruan regulasi dan perlindungan korban berjalan lamban dan fragmentaris. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa stabilitas politik, kapasitas lembaga, dan komitmen negara menjadi determinan utama keberhasilan reformasi pidana modern yang berpihak pada korban. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya penguatan kapasitas institusi, kodifikasi lex specialis, dan integrasi pendekatan maqashid al‑syariah untuk menjamin perlindungan korban dalam konteks hukum Islam kontemporer.
Akibat Hukum Kesesuaian Praktik Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Yang Dilakukan Sebelum Kelengkapan Dokumen Terpenuhi Imas Syahni Aisyah; Ahmad Fajar Herlani
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.741

Abstract

Praktik pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sebelum seluruh kelengkapan dokumen terpenuhi masih kerap ditemukan dalam praktik kenotariatan dan pertanahan di Indonesia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum karena berkaitan langsung dengan keabsahan akta, kepastian hukum para pihak, serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik pembuatan AJB sebelum terpenuhinya dokumen dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji akibat hukum terhadap keabsahan AJB, serta menelaah bentuk pertanggungjawaban notaris atas tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan AJB tanpa kelengkapan dokumen tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip kehati-hatian dalam jabatan notaris. Praktik tersebut dapat memengaruhi keabsahan AJB sehingga akta berpotensi dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Selain itu, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi notaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan serta menjadi bahan pertimbangan bagi notaris agar lebih cermat, teliti, dan mematuhi prosedur hukum dalam proses pembuatan AJB. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak dan kepastian hukum dalam transaksi pertanahan dapat terjamin secara optimal dan berkelanjutan nasional  
Prinsip Freedom Of Navigation Dalam Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia Misael Kelpitna; Popi Tuhulele; Dyah. R. A. Daties
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.779

Abstract

Penelitian ini membahas Penerapan prinsip freedom of navigation dalam konteks penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berkewajiban menjamin hak lintas damai bagi kapal asing melalui wilayah perairannya, sejalan dengan pengakuan atas status negara kepulauan, Rumusan masalah yang di pakain yaitu, 1. Bagaimanakah hubungan antara prinsip freedom of navigation dengan prinsip kedaulatan negara? 2. Bagaimana implementasi freedom of navigation dalam penetapan alur laut kepulauan Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Pengaturan kapal asing menurut Hukum Internasional yang Melintasi Antar Negara. Bahan hukum yang digunakan yaitu a)United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, b)Peraturan  Pemerintah  No.  36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan c) PP Nomor 37 tahun 2008 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan metode inventarisasi peraturan perundang- undangan dan atau pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa Prinsip freedom of navigation dan kedaulatan negara saling melengkapi namun berpotensi menimbulkan ketegangan. Freedom of navigation memberi hak kapal asing melintasi perairan internasional dan wilayah tertentu negara pantai secara damai, sementara kedaulatan memberi hak eksklusif bagi negara untuk mengatur wilayahnya. Negara seperti Indonesia harus menyeimbangkan hak kedaulatannya dengan kewajiban menjamin kebebasan navigasi sesuai UNCLOS 1982 dan Implementasi freedom of navigation di Indonesia tercermin dalam penetapan ALKI berdasarkan PP No. 37 Tahun 2002 dan Pasal 53 UNCLOS 1982. ALKI merupakan jalur resmi untuk pelayaran dan penerbangan internasional melalui wilayah kepulauan Indonesia. Jalur ini menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, sambil tetap memenuhi kewajiban menjamin lalu lintas damai kapal asing.  
Analisis Manajemen Konflik dalam Proses Pembebasan Lahan Proyek Infrastruktur di Jalan MERR Kota Surabaya Muhamad Ferdy; Pandu Gusti Muktisani; Maia Sabti Syaro; Revalina Azmi Zaskiah
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.787

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen konflik dalam proses pembebasan lahan pada proyek pembangunan infrastruktur Jalan Middle East Ring Road (MERR) di Kota Surabaya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sering kali menghadapi permasalahan sosial, terutama ketika berkaitan dengan pembebasan lahan milik masyarakat. Konflik dalam proses tersebut muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berorientasi pada percepatan pembangunan dengan masyarakat yang mempertahankan hak atas tanah serta kepentingan sosial dan ekonominya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) melalui pengumpulan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah serta manajemen konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pembebasan lahan Jalan MERR dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan persepsi mengenai nilai ganti rugi, kurangnya komunikasi dan transparansi, ketidakseimbangan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, serta adanya keterikatan sosial dan emosional masyarakat terhadap lahan yang dimiliki. Dalam penyelesaian konflik, pemerintah menerapkan strategi berupa musyawarah, negosiasi, sosialisasi, pelibatan stakeholder, serta penggunaan mekanisme hukum sebagai langkah penyelesaian terakhir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen konflik yang efektif membutuhkan pendekatan yang komunikatif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat terdampak.  
Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Febry Brilyandi; Sri Rahayu; Rifda Fitrianty
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.842

Abstract

Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam organisasi yang berperan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan institusi. Kinerja pegawai yang optimal menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 80 pegawai sebagai responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Sebelum dilakukan analisis, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan valid dengan nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,220), serta reliabel dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,869. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai signifikansi sebesar 0,009. Disiplin kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai signifikansi sebesar 0,032. Sementara itu, lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 serta menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi kinerja pegawai. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,709 menunjukkan bahwa 70,9% variasi kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 29,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, peningkatan motivasi kerja, penerapan disiplin kerja yang konsisten, serta penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak.
The Role of Blockchain Technology Transformation in Preventing and Detecting Financial Fraud as an Anti-Fraud System Revolution in Indonesia Muhammad Syukeri; Faridah Faridah; M. Yulian Ma’mun; Faqih El Wafa
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.901

Abstract

The high incidence of financial fraud in Indonesia, which exploits vulnerabilities in centralized record-keeping systems, has become a critical issue threatening economic stability. This study aims to analyze the role of blockchain technology transformation in preventing and detecting financial fraud as a revolution in the national anti-fraud system. This research employs a qualitative approach using a Systematic Literature Review (SLR), guided by the PRISMA protocol. Research data were extracted from 19 reputable international journal articles (Q1-Q3) indexed in Scopus, published between 2020 and 2024. The study concludes that blockchain is highly effective at eliminating manipulation loopholes through decentralization, absolute transparency, and data immutability, all of which are validated by algorithmic consensus and smart contracts. Although the research concludes that blockchain is superior as a future security system, it emphasizes that its implementation still faces challenges related to regulatory readiness, operational infrastructure adaptation, and network scalability limitations.

Page 67 of 147 | Total Record : 1464

 65   66   67   68   69 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni Vol. 4 No. 1 (2026): Januari - Maret Vol. 3 No. 4 (2025): Oktober - Desember Vol. 3 No. 2 (2025): April - Juni Vol. 3 No. 1 (2025): Januari - Maret Vol. 2 No. 4 (2024): Oktober - Desember Vol. 2 No. 3 (2024): Juli - September Vol. 2 No. 2 (2024): April - Juni Vol. 2 No. 1 (2024): Januari - Maret Vol. 1 No. 4 (2023): Oktober - Desember Vol. 1 No. 3 (2023): Juli - September Vol. 1 No. 2 (2023): April - Juni Vol. 1 No. 1 (2023): Januari - Maret More Issue