cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
taaruf@unsiq.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
taaruf@unsiq.ac.id
Editorial Address
Jl. KH Hasyim Asy-Ari Km 03, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, 56351
Location
Kab. wonosobo,
Jawa tengah
INDONESIA
At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Sains Al-Qur'an
ISSN : -     EISSN : 29643112     DOI : https://doi.org/10.59579/ath
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam emphasizes the study of Islamic Family law in Islamic countries in general and specifically in Indonesia by emphasizing the theories of Islamic Family law and customary law and its practices in the Islamic worlds that developed in attendance through publications of articles and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
Dampak Long Distance Marriage pada Anak Perspektif Psikologi Hukum Keluarga (Studi di Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo) Anggun Aanisa'; M. Ali Mustafa Kamal; Ika Setyorini
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2026): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/yvxj6v16

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Long Distance Marriage (LDM) terhadap kondisi psikologis anak serta pemenuhan hak-haknya dalam perspektif psikologi hukum keluarga. Studi kasus dilakukan di Kelurahan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, yang memiliki fenomena keluarga LDM akibat tuntutan profesi (TNI dan Pekerja Migran). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap empat keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ibu menanggung beban ganda (double burden) sebagai figur lekat utama dan pengganti peran ayah; (2) Secara psikologis, ketidakhadiran ayah berisiko memunculkan attachment disruption (gangguan kelekatan), namun dapat dimitigasi melalui teknologi komunikasi yang intensif; (3) Dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif, hak anak atas nafkah ekonomi (hifdzul mal) terpenuhi dengan baik, sementara pemenuhan nafkah batin dan hak asuh (hadhanah) dilakukan melalui adaptasi peran ibu dan dukungan keluarga besar, sehingga tidak dikategorikan sebagai penelantaran.
REKONSTRUKSI MAKNA ‘ADIL DALAM POLIGAMI: ANALISIS KRITIS ANTARA DOKTRIN  Q.S. AN-NISA’ AYAT 3 DAN PRAKTIS HISTORIS NABI Agus Wirman Agus
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2026): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/gpnfca36

Abstract

Konsep keadilan ('adl) dalam poligami merupakan salah satu tema yang terus menjadi perdebatan dalam kajian hukum Islam. Q.S. An-Nisa’ ayat 3 menjadi dasar normatif kebolehan poligami dengan syarat berlaku adil, namun makna keadilan sering dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan praktik historis Nabi Muhammad SAW. Artikel ini bertujuan merekonstruksi makna 'adl dalam poligami melalui analisis kritis silang antara doktrin Q.S. An-Nisa’ ayat 3 dan praktik historis Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-historis melalui studi kepustakaan terhadap tafsir, hadis, kitab fikih klasik, dan literatur hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 3 tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga mengandung dimensi etis dan kemaslahatan. Penelitian ini merumuskan konsep al-'adl al-maqdūr 'alaih, yaitu keadilan yang dapat diusahakan manusia dalam pemenuhan nafkah, tempat tinggal, pembagian giliran, perlakuan, dan tanggung jawab keluarga. Praktik historis Nabi Muhammad SAW. juga menunjukkan bahwa poligami dilaksanakan untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dakwah, dan penetapan hukum, bukan sekadar memenuhi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, makna 'adl dalam poligami perlu dipahami sebagai keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan hak-hak keluarga, dan terwujudnya tujuan maqāṣid al-syarī'ah.
ANALISIS ASET KEWARISAN PADA AKUN YOUTUBE MONETISASI PERSPEKTIF FIQH MAWARIS Muhamad Analul Fa'iz
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2026): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/wxfr5k09

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital, salah satunya adalah akun YouTube yang dimonetisasi. Akun ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan pasif (passive income) yang terus mengalir bahkan setelah pemiliknya meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akun YouTube monetisasi dalam perspektif fiqh mawārīṡ dan merumuskan mekanisme pembagian warisannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun YouTube monetisasi dikategorikan sebagai harta (māl) yang sah menjadi objek waris (tirkah) karena memenuhi kriteria: memiliki nilai ekonomi (mutaqawwim), dapat dikuasai, dan dibolehkan syara'. Mengingat sifat aset ini yang tidak dapat dibagi secara fisik (indivisible), mekanisme pembagiannya dilakukan melalui jalan Sulh (perdamaian) dengan tiga skema: Likuidasi (penjualan), Syirkah (pengelolaan bersama), atau Takhāruj (kompensasi).
PERBANDINGAN REGULASI UU BARU TENTANG PERKAWINAN SEBAGAI DASAR PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DI MAROKO DAN INDONESIA Hamam Nasirudin; Endang Susanti Endang Susanti
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2026): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/d893ee04

Abstract

Reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim merupakan upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif reformasi hukum perkawinan di Maroko dan Indonesia serta implikasinya terhadap pemenuhan hak perempuan berdasarkan perspektif gender equality dan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis komparatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan substansi regulasi kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maroko menerapkan reformasi yang lebih progresif melalui Mudawwanah al-Usrah Tahun 2004 dengan memperluas kapasitas hukum perempuan, sedangkan Indonesia melakukan reformasi secara bertahap melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menitikberatkan pada perlindungan perempuan melalui penyamaan batas usia minimum perkawinan. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua negara sama-sama berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan perwujudan kemaslahatan sebagaimana tujuan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan sistem hukum masing-masing negara.
Batas Kewajiban Pengungkapan Informasi Sebelum Akad Nikah dalam Hukum Keluarga Islam Husnatul Surbakti; Sukiati; Dhiauddin Tanjung
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2026): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/z6n6ah06

Abstract

Penyembunyian informasi sebelum akad nikah merupakan salah satu faktor yang berpotensi menimbulkan sengketa dalam kehidupan rumah tangga, namun Hukum Keluarga Islam belum secara eksplisit merumuskan batas informasi yang wajib diungkapkan kepada calon pasangan maupun konsekuensi hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewajiban pengungkapan informasi material sebelum akad nikah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan mazhab. Bahan hukum berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, literatur fikih klasik, buku, dan artikel ilmiah dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pengungkapan informasi material memiliki dimensi moral, fikih, dan yuridis yang berbeda. Dalam perspektif fikih, kewajiban tersebut tidak merupakan syarat sah perkawinan, tetapi berkaitan dengan larangan tadlīs, perlindungan terhadap riḍā calon pasangan, serta dapat melahirkan hak fasakh apabila menyangkut keadaan yang memengaruhi tujuan perkawinan. Melalui analisis komparatif terhadap mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, penelitian ini menemukan adanya kesamaan prinsip bahwa informasi yang secara objektif memengaruhi persetujuan calon pasangan, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, serta tujuan perkawinan merupakan informasi material yang wajib diungkapkan. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip tersebut tercermin melalui perlindungan terhadap persetujuan para pihak dan mekanisme pembatalan perkawinan karena penipuan atau salah sangka. Dengan demikian, batas kewajiban pengungkapan informasi ditentukan oleh dampaknya terhadap persetujuan, hak dan kewajiban para pihak, serta kemaslahatan perkawinan, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan hak pasangan dan penghormatan terhadap hak privasi individu.

Page 7 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2026): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2025): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2025): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2022): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2022): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam