cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
taaruf@unsiq.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
taaruf@unsiq.ac.id
Editorial Address
Jl. KH Hasyim Asy-Ari Km 03, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, 56351
Location
Kab. wonosobo,
Jawa tengah
INDONESIA
At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Sains Al-Qur'an
ISSN : -     EISSN : 29643112     DOI : https://doi.org/10.59579/ath
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam emphasizes the study of Islamic Family law in Islamic countries in general and specifically in Indonesia by emphasizing the theories of Islamic Family law and customary law and its practices in the Islamic worlds that developed in attendance through publications of articles and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 60 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS TINGKAT KETAHANAN KELUARGA PASANGAN SUAMI ISTERI BERPENDIDIKAN RENDAH DI DESA SURABAYA KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR Laily Hidayati; Hurnawijaya Hurnawijaya
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v3i1.7091

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pola ketahanan keluarga pasangan suami isteri berpendidikan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola ketahanan keluarga bagi pasangan pendidikan rendah dan untuk mengetahui upaya keluarga pasangan pendidikan rendah dalam membina keutuhan keluarga di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif. Data penelitian di kumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan analisis data melalui tahapan reduksi data, display data atau penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Pengabsahan data dilakukan dengan triangulasi data, teknik perpanjangan waktu peneliti, dan kecukupan referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara landasan legalitas mereka cenderung kuat, ketahanan fisik mereka kuat, Ketahanan ekonomi mereka cenderung kuat, untuk ketahanan sosial psikologis mereka kuat, dan ketahanan sosial budaya pasangan pendidikan rendah cenderung kuat. Sehingga berdasarkan analisis kategori keluarga pasangan pendidikan rendah ditemukan empat pasangan yang pola ketahanannya stabil, Untuk pola ketahanan sedang ditemukan terdapat lima pasangan suami istri, Dan yang terakhir untuk pola ketahanan rentan atau lemah ditemukan hanya ada satu keluarga. Upaya untuk mempertahankan keutuhan keluarga di lakukan dengan cara saling pengertian, saling terbuka antara pasangan, kepercayaan pada pasangan, sikap saling mencintai, kasih sayang, menghormati antara pasangan, saling mengimbangi, serta sudah searah diantara pasangan dan juga sudah ada anak, menjalin komunikasi yang lancar dan jika ada masalah diselesaikan setelah kondisi emosional mulai membaik.
METODE TAFSIR AHKAM SAIF AL-DIN AL-AMIDI DALAM PENYELESAIAN KASUS ‘IDDAH DAN IḤDĀD PADA MASYARAKAT MODERN Habib Maulana Maslahul Adi
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v3i1.7110

Abstract

The discourse on 'iddah and 'iḥdād is still an interesting topic for discussion, both by academics, activists, and lay people. In fact, it is not uncommon for female influencers and activists who do not actually have a deep understanding of fiqh discourse to also comment on this matter. Therefore, it is appropriate for this discourse to return to refer to Ushul Fiqh experts, such as Saif al-Din al-Amidi. This research aims to reveal the resolution of 'iddah and iḥdād cases in modern society from the perspective of the kitab Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām by Al-Amidi, along with the methodology of its legal interpretation. The results of this research show that 'iddah is still mandatory for women who are separated from their husbands either due to divorce or death, even though there is technological sophistication that is able to ensure that the uterus is empty of the fetus. Regarding limitations (iḥdād) such as leaving the house and putting on make-up can be tolerated as long as these things are urgent to do and are directly related to the needs of life and those of their family.
TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI KEDAHAN DALAM PERKAWINAN DI DUSUN MAJATENGAH DESA BATUR KECAMATAN BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA miratun nurul nurul
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v3i1.7127

Abstract

This article discusses the tradition of Divorce in Majatengah Hemlet, Batur Village, Batur sub-distract, Banjarnegara District Islam views that divorce is something that can be done, but divorce is a lawfull act that is heted by Allah SWT divorce in a marriage is not something that is not normal anymore, because there are many factors that can cause divorce in a marriage. Indonesia cannot be separated from the variouscultures that exist, especially on the island of java which is still very thick with cultures passed down by our ancestors which usually accompany various important ceremonies in a person’s life, such as customs that accompany proposals, weddings and so forth. Not only the wedding procession, some married life is also still related by a tradition that influences the married life of the other, as happened in the Majatengah Hamlet, Batur Village, Batur Sub-district, Banjarnegara District. The kedahan tradition is a tradition that exists in the marriages of the people of majatengah Hamlet related to divorce. This custom must be carried out by a husband and wife whose weton births do not match in marriage they have to do the kedahan tradition (temporary separation) with their partner when the wife is 7 months pregnant, this traditions can also raise pros and cons in society. Artikel ini membahas tentang tradisi kedahan talak yang ada di Dusun Majatengah Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Islam memandang bahwa talak adalah sesuatu yang boleh dilakukan, akan tetapi perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Penceraian dalam sebuah pernikahan bukanlah menjadi hal yang tidak wajar lagi, karena banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabakan terjadinya penceraian dalam sebuah pernikahan. Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan beragam budaya yang ada, terutama di pulau jawa yang masih begitu kental dengan budaya-budaya yang diwariskan oleh nenek moyang yang biasanya mengiringi dalam berbagai upacara-upacara penting dalam sebuah kehidupan seseorang, seperti adat kebiasaan yang mengiringi acara lamaran, pernikahan dan lain sebagainya. Tidak hanya prosesi pernikahannya saja, beberapa kehidupan pernikahan juga masih terikat oleh suatu adat tradisi yang berpengaruh terhadap kehidupan pernikahan seseorang seperti yang terjadi di Dusun Majatengah Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Tradisi kedahan yaitu tradisi yang ada dalam perkawinan masyarakat Dusun Majatengah yang berkaitan dengan talak, adat kebiasaan ini harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang weton kelahirannya tidak cocok. Dalam pernikahan mereka harus melakukan tradisi kedahan (berpisah sementara) dengan pasangan mereka disaat sang istri sedang hamil usia kandungan 7 bulan, tradisi ini juga dapat menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. KataiKunci: ‘urf, tradisi, talak, pro dan kontra
ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO.2231/PDT.G/2021/PA.PLG TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif) Mohamad Safi'i
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v3i1.7186

Abstract

Pada dasarnya hukum Islam sudah mengatur perkara harta perkawinan yang menyatu hukumnya sejak terjadi ijab qabul akad nikah. Akan tetapi, konflik harta perkawinan mayoritas terjadi mengikuti perkara perceraian. Klasifikasi harta pada umumnya terbagi atas harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang didapat sebelum pernikahan dan atau harta yang awal mulanya berasal dari waris, hibah ataupun wasiat. Sedangkan Harta bersama merupakan sebuah harta benda yang dihasilkan oleh sepasang kekasih (suami istri) secara bersama-sama semasa perkawinan tengah berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach). Dimana penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam membagi harta bersama adalah dengan berlandasan dari rasa keadilan, sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang timbul pada masyarakat. Namun majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya tidak ada bagian Penggugat atas harta bersama tersebut karena tidak bisa membuktikan apa yang menjadi bagian Penggugat, sedang bagian Tergugat adalah hampir seluruh harta yang disebutkan oleh Penggugat yang dinyatakan sebagai harta bersama karena pada kenyataannya harta tersebut harta milik Tergugat yang diperoleh dari orang tua Tergugat dan diperjual belikan oleh Tergugat. Pembagian harta bersama dalam perspektif Hukum Islam, jika pembagian harta bersama jika terjadi pasangan suami istri yang telah bercerai itu mengedepankan cara perdamaian (musyawarah), baik itu melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak hukum Islam itu sendiri.
IMPLEMENTATION OF NAZHARIYYAH AL-MAQÂSHID IBNU 'ASYUR IN THE PROHIBITION OF WOMEN PNS BECOME WIFES OF POLYGAMIC HUSBANDS agus trimulyo
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v3i1.7304

Abstract

Studies on maqahid sharia continue to find relevance in addressing various socio-religious realities. The maqashid sharia developed by Ibn Asyur had a significant influence on the scientific independence of maqashid sharia from Ushul Fiqh. Ibn Asyur's Maqashid Syariah can be an offer to become a measuring tool for legal ijtihad in resolving socio-religious cases, as well as being a tool for evaluating various policies related to Muslims, including problems related to polygamy. The Indonesian government generally allows men and women to engage in polygamy with various terms and conditions. Via PP. NO 45 of 1990, the Government prohibits female civil servants from becoming wives of polygamous husbands. This regulation is still the subject of polemics and discussions. This research uses descriptive analysis by examining various literature related to the research object. This research discusses the profile of Ibn Asyur, maqashid sharia as a result of Ibn Asyur's study and discusses polygamy in relation to various government regulations. This qualitative research found that through the tarjih process, these regulations were in accordance with Ibn Asyur's maqashid sharia.
PERLINDUNGAN HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA fitri dalilatun; Nila Amania
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v3i2.8663

Abstract

Protection of children's rights is often associated in Islamic law with the ethical and spiritual obligations of parents and society. For example, parents have an obligation to ensure that their children receive a quality education and are raised in a safe and caring environment. In contrast, the protection of children's rights in Indonesian positive law focuses primarily on the legal and administrative components, emphasizing the need for clear law enforcement procedures and penalties for those who violate children's rights. A qualitative approach using descriptive-comparative analysis methodology is the research methodology used. The purpose of this study is to determine the positive laws and regulations of Indonesia with Islamic law regulations related to the protection of children's rights. Various teachings on child protection, including those related to the right to life, the right to education, the right to be safe from violence, and the right to welfare, can be found in Islamic law. On the other hand, laws and regulations such as Child Protection Law Number 35 of 2014 have been regulated by positive laws and regulations in Indonesia, providing different protection for children's rights.
KEMITRASEJAJARAN PRIA-WANITA DALAM ISLAM SEBAGAI KRITIK WACANA PATRIARKIS DAN TEOLOGI FEMINISME Hurnawijaya - Hurnawijaya
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v3i2.8664

Abstract

Abstract Patriarchy is a system that places adult men in the central or most important position, while others such as wives and children are positioned according to the interests of the patriarch (adult men). In a patriarchal system, women are positioned as wives who are tasked with accompanying, complementing, entertaining and serving their husbands (the patriarch), while children are positioned as the next generation and entertainers of their fathers. This system influences the interpretation and understanding of religion, in this case Islamic teachings. Interpreting religion with a patriarchal lens can give birth to a patriarchal culture that positions women as always and always under men and men must always and always be above women, namely in a position to lead, regulate and control, regardless of whether the man is capable. and fulfill the requirements or not. This understanding then received deconstruction from the feminist movement which challenged interpretations and understandings that tended to be patriarchal, such as the theological construction carried out by several Muslim figures such as Riffat Hassan, Ameena Wadud and so on to realize gender equality, unfortunately the theological construction of gender equality built by Riffat Hassan for example, simply adopting the concept of feminist theology that developed in the West. Even though it is different from women in the West, which has a dark history because women are seen as despised and treated discriminatorily, in Islam women are actually glorified. The arrival of Islam has eliminated jahiliyah customs that were detrimental to women and raised their dignity. If the subordination of women in the West gets legitimacy from the Bible, in the Koran women are actually glorified. Therefore, a new understanding of religion is needed using a gender justice perspective that relations in Islam are not like the understanding in patriarchal culture or gender equality as advocated by western feminism but rather gender harmony in the form of equal partnerships between men and women. Keywords: Interpretation, Gender, Patriarchy, Feminism, Equal Partnerships
Reformasi Hukum Perwalian Anak dalam Kasus Perceraian: Antara Kepentingan Anak dan Hak Orang Tua muh ihsanudin
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v3i2.8675

Abstract

Child custody arrangements in divorce cases remain a critical issue in family law, often sparking disputes between parents while potentially neglecting the best interests of the child. This study examines the reform of child custody laws in Indonesia by balancing the child’s best interests with parental rights, using a normative qualitative approach grounded in Islamic law and Indonesia's national legal framework. It explores the principles underlying custody decisions, particularly the alignment of existing laws with Islamic jurisprudence and international conventions such as the Convention on the Rights of the Child (CRC). The findings indicate that while Indonesian legal provisions prioritize the child’s welfare, implementation challenges persist, particularly in balancing parental rights and addressing gender biases in custody decisions. The study highlights the need for legal reforms to enhance clarity, consistency, and fairness in custody arrangements, emphasizing the integration of Islamic legal principles and global best practices to safeguard children’s rights. This article concludes by offering recommendations for a comprehensive reform of custody laws that not only uphold the best interests of the child but also ensure equitable consideration of parental roles. These reforms aim to bridge the gap between religious principles, national legal mandates, and international human rights standards in addressing custody disputes post-divorce.
STATUS PERKAWINAN SUAMI MUALAF YANG MURTAD DALAM HUKUM ISLAM (Studi Pendapat K.H Yahya Zainul Ma’arif Pada Channel Youtube Al-Bahjah TV) nurfadilah nurfadilah; Rohatun Nihayah
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v3i2.8676

Abstract

Dari analisis pendapat K.H. Yahya Zainul Ma’arif mengenai status pernikahan suami mualaf yang murtad menunjukkan bahwa pernikahan tersebut otomatis dianggap fasakh ketika suami memilih untuk kembali ke agama lamanya, tanpa perlu melontarkan talak, sesuai dengan pandangan madzhab Syafi’iyah. Jika kemurtadan terjadi sebelum bersenggama, pernikahan batal seketika; jika setelahnya, harus menunggu masa iddah istri. K.H. Yahya menekankan pentingnya memilih pasangan yang kuat imannya untuk menghindari konflik dalam pernikahan dan memberikan nasihat agar istri membujuk suami untuk kembali ke Islam. Dalam konteks hukum, meskipun pernikahan dianggap batal secara agama, proses perceraian harus melalui pengadilan agar diakui secara hukum, terutama jika ada anak. Pendapat beliau memiliki implikasi sosial dan keagamaan yang signifikan, mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan dan memahami kompleksitas isu kemurtadan dalam konteks pernikahan.
HAK-HAK ANAK TERKAIT DENGAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL: STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANBALI nur latifatun; Robiah Adawiyah
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v3i2.8703

Abstract

Penelitian ini membahas hak-hak anak yang terlahir dari sebuah pernikahan yang wanita hamil di luar nikah, berdasarkan dari pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Hanbali. Penelitian ini memakai metode kualitatif dan menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara kedua imam mengenai keabsahan pernikahan wanita hamil dan implikasinya terhadap nasab, nafkah, dan perwalian anak. Imam Syafi’i memperbolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah baik dengan seorang laki-laki yang sudah menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Sementara itu, Imam Hanbali mensyaratkan wanita tersebut melahirkan terlebih dahulu sebelum menikah. Perbedaan ini mempengaruhi hak-hak anak dan status hukumnya dalam masyarakat.

Page 3 of 6 | Total Record : 60

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2025): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2022): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2022): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam