cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
taaruf@unsiq.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
taaruf@unsiq.ac.id
Editorial Address
Jl. KH Hasyim Asy-Ari Km 03, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, 56351
Location
Kab. wonosobo,
Jawa tengah
INDONESIA
At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Sains Al-Qur'an
ISSN : -     EISSN : 29643112     DOI : https://doi.org/10.59579/ath
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam emphasizes the study of Islamic Family law in Islamic countries in general and specifically in Indonesia by emphasizing the theories of Islamic Family law and customary law and its practices in the Islamic worlds that developed in attendance through publications of articles and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
 2   3   4   5   6 
Childfree in Islam: An Analysis of the Viewpoints of the Four Madhhabs and its Application in Modern Life Soim, Moh
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2025): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v4i1.9443

Abstract

This study aims to explore the phenomenon of childfreeness in Islam through a qualitative approach, focusing on analyzing the viewpoints of the four main madhhabs: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. Qualitative methods were used to detail and analyze each madhhab's views on the decision not to have children by examining religious texts, hadiths, and scholarly thought. Contemporary case studies were also engaged in analyzing the application of childfree views in daily life and to understand their impact on Muslim individuals or communities. Through thematic analysis and data triangulation, this study is expected to provide a comprehensive understanding of the complexity of the childfree view of Islam and its contribution to the context of contemporary life. The results of this study reveal that there are several conditions for a person to use the concept of child free: the deliberate choice of not having children without any reason legalized by sharia is punished as haram according to the four madhhabs and is considered to damage or deviate from the purpose of sharia itself. This research is expected to open space for further discussion and reflection on the role of religion in understanding and responding to the dynamics of changing values related to life and reproductive decisions.
P PEMBAGIAN WARIS ISLAM Fareha, Faathin
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2025): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v4i1.9456

Abstract

Inheritance distribution presents a critical issue in both legal and social aspects, particularly when examined through the lens of gender equality. This research invetigates the application of the double movement theory within the inheritance distribution process, highlighting the dynamic interaction between formal legal norms and social realities. Specifically, this study explores how sociological aspects influence judisial decisions concerning gender equality in inheritance. The findings underscore the imperative for legal reforms that are more responcive to prevailing social realities. This necessitates a profound understanding of the interplay between legal norms and sociological contexts. This article recommends that policymakers formulate policies that are more aligned with the principles of social justice. Such reforms aim to foster a comprehensive understanding of inheritance distribution in Islamic law, considering both sociological aspects and the double movement theory. This is achieved through a normative-empirical approach, integrating literature review with in-depth analysis of judicial decisions. Keywords: inheritance distribution, judicial decisions, double movement theory.
FALSIFIKASIONISME KARL POPPER DAN RELEVANSINYA DENGAN DISKURSUS ILMU KEISLAMAN Mufidah, Afifah Ikram; Muqtada, Muhammad Rikza; Umam, Muhammad Burhanul; Adi, Habib Maulana Maslahul
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2025): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v4i1.9466

Abstract

This article aims to explain Karl Popper's epistemology of falsificationism and its relevance to Islamic scholarly discourse, particularly regarding the dialectics of inheritance distribution in Islam. The study is a library research employing a qualitative approach, using Karl Popper's works and related literature as primary data sources. The analysis is conducted inductively and comparatively to examine the relevance of falsificationism within the discourse on Islamic inheritance laws. The falsificatory approach encourages openness to criticism and reinterpretation in understanding inheritance provisions in Islam. Although the Qur'anic texts are explicit, social changes demand a more contextual and just reading. Thinkers such as Muhammad Syahrur, Amina Wadud, and Asma Barlas offer progressive reinterpretations. While their perspectives differ significantly from classical scholars, they emphasize that their interpretations remain grounded in the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah). This approach helps prevent intellectual stagnation without disregarding the authority of sacred texts.
GAGASAN MUHAMMAD ISNA WAHYUDI DALAM BUKU “FIQH IDDAH KLASIK DAN KONTEMPORER” TENTANG IDDAH SUAMI PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH hermanto, sugeng
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2025): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v4i1.9732

Abstract

Penelitian ini membahas tentang gagasan Muhammad Isna Wahyudi tentang iddah suami. Gagasan beliau tertuang di dalam buku beliau yang berjudul “Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor yang melatarbelakangi munculnya gagasan Muhammad Isna Wahyudi tentang iddah suami. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin pesat, serta tuntutan masyarakat yang banyak menyuarakan tentang kesetaraan gender, mampu mempengaruhi pemikiran dan pemahaman seseorang terhadap penafsiran suatu ayat di dalam Al-Qur’an maupun hadis Nabi. Begitu juga beliau Muhammad Isna Wahyudi khususnya dalam permasalahan iddah. Beliau sebagai orang yang berpendidikan dengan melihat kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi mendorong beliau untuk melakukannpembacaan ulang terhadap ayat Al-Qur’an maupun teks hadis agar sesuai dengan konteks masa sekarang. Terutama dalam bidang kedokteran, iddah yang selama ini kita pahami mempunyai tujuan untuk mendeteksi kebersihan rahim, dengan hadirnya alat yang canggih dalam bidang keddokteran mampu mendeteksi rahim dalam jangka waktu yang sebentar serta hasil yang akurat. Sehingga,tujuan iddah yang selama ini kita pahami dianggap sudah tidak relevan pada masa sekarang. Muhammad Isna Wahyudi sebagai seorang hakim, sering dihadapkan dengan tuntutan masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam pelaksanaan hukum yang masih bias gender. Hal ini mendorong beliau untuk menggali gagasan baru yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, beliau memunculkan gagasan baru dalam permasalahan iddah, dimana iddah dapat berlaku baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan metode analisis tekstual dan kontekstual melalui teori Hans George Gadamer tentang hermeneutika keterpengaruhan, dapat disimpulkan ada dua hal latar belakang munculnya gagasan Muhammad Isna Wahyudi, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kemudian gagasan Muhammad Isna Wahyudi jika dibaca melalui kacamata teori Mubadalah memiliki relevansi yang sejalan, yakni keduanya memiliki konsep yang sama di dalam kesetaraan dan kesederajatan martabat manusia sebagai manusia seutuhnya, khususnya dalam hubungan antara pria dan wanita.
Dinamika Hukum Keluarga Islam di Mesir : Antara Pembaharuan Hukum Dan Konsistensi Bermadzhab saidah, didah sai
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2025): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v4i1.9816

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika perkembangan hukum keluarga Islam di Mesir dengan fokus pada ketegangan antara pembaruan hukum dan konsistensi bermadzhab. Latar belakang masalah penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Mesir merupakan negara dengan tradisi keilmuan Islam yang kuat, namun juga menghadapi tuntutan modernisasi hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesetaraan gender. Pembaruan hukum keluarga, terutama sejak awal abad ke-20, menunjukkan adanya upaya negara untuk merespons perubahan sosial melalui legislasi formal. Di sisi lain, konsistensi terhadap mazhab, khususnya mazhab Hanafi, tetap dipertahankan sebagai basis normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap regulasi hukum, pandangan mazhab fikih, serta dinamika sosial-politik yang memengaruhi hukum keluarga di Mesir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir telah menghasilkan berbagai pembaruan penting, seperti pengakuan terhadap hak cerai perempuan melalui khuluʿ, pembatasan poligami, dan peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Namun, efektivitas legislasi ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama karena resistensi konservatif, lemahnya penegakan hukum, dan kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial. Di sisi lain, praktik hukum keluarga di Mesir juga menunjukkan fleksibilitas dalam konsistensi bermadzhab, dengan terbukanya ruang ijtihad dan pemanfaatan pendapat mazhab lain demi kemaslahatan umat.
PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN WONOSOBO TERHADAP CHILDFREE (Studi di Lembaga PCNU Kabupaten Wonosobo) makmun, Muhammad Kharis
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v1i1.5075

Abstract

Maraknya kampanye tentang childfree merupakan fenomena yang cukup mengejutkan khususnya di Indonesia yang notabenya beragama Islam karena ada sebuah anjuran untuk meningkatkan kuantitas muslim itu sendiri. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisa persoalan ini dalam perspektif hukum Islam lebih konkritnyamenurut pandangan tokoh NU di Wonosobo. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung metode wawancara dengan tokoh Nahdlatul Ulama Wonosobo.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jika Childfree yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi ulama Nahdlatul Ulama di Wonosobo tidak menganjurkan budaya childfree ini, jika tidak terpaksa. Dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari budaya tersebut Nahdlatul Ulama di Wonosobo melakukan tindakan prefentif meliputi: pertama, dengan menggaungkan supaya masyarakat memiliki keturunan dengan baik yang selalu disampaikan baik di acara non formal dari program Nahdlatul Ulama seperti saat mauidho hasanah pada Walimatul Ursy atau acara resmi pemerintahan. Kedua, menginginkan adanya kerjasama antara tokoh-tokoh masyarakat seperti halnya stakeholder mulai dari lingkup desa maupun keatas-atasnya, untuk bersama-sama merangkul masyarakat agara mem-filter paham-paham yang masuk ke tengah-tengah masyarakat dan menghimbau agar menjalani kehidupan yang sewajarnya saja, selain itu juga Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo mencoba menggerakan program keluarga sakinah melalui LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama).
ANALISIS PENYELESAIAN NUSYUZ ISTRI PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI DAN KEADILAN GENDER Najihah, Nilna Wardah
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kitab Uqudulujjain karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani hanya menjelaskan nusyuz dan penyelesaian seorang istri, di mana seorang suami tidak di bahas oleh beliau di dalam kitabnya. Seakan-akan perempuan selalu disalahkan ketika tidak taat kepada suami. Sedangkan dalam konteks saat ini terdapat konsepsi tentang gender yang menggagas ide kesetaraan dalam arti memetakan fungsi yang sebenarnya dari setiap individu baik laki- laki maupun perempuan. Dengan adanya dua gagasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang konsepsi penyelesaian nusyuz menurut Imam Nawawi Al-Bantani dan perspektif gender. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan kepustakaan (kualitatif). Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, pertama penyelesaian nusyuz istri menurut Syekh Muhammad Nawawi Al- Bantani dalam kitabnya Uqudulujjain adalah yaitu menasehati, memisahkan tempat tidur dari perempuan, laki-laki harus lemah lembut dalam menasehati dan melarangnya untuk diam, apalagi memukulnya. Suami boleh memukul pada bagian badan di luar wajah istri. Pemahaan ini dilatar belakangi oleh pandangan beliau yang hanya menjelaskan tentang konsepsi nusyuz istri saja. Sedangkan penyelesaian nusyuz istri perspektif keadilan gender. Berangkat dari konsepsi dasarnya bahwa istri setara dan sederajat dengan suaminya maka siapapun yang melakukan nusyuz di selesaikan dengan melakukan tindakan-tindakan seperti berikut: Memperlakukan istri/suami dengan ma’ruf, tidak segan buat saling memberi maaf, selalu mengajak istri/suami melakukan hal-hal yang positif bersama, pulang mengajarkan pendidikan moral serta agama.Dalam kitab Uqudulujjain karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani hanya menjelaskan nusyuz dan penyelesaian seorang istri, di mana seorang suami tidak di bahas oleh beliau di dalam kitabnya. Seakan-akan perempuan selalu disalahkan ketika tidak taat kepada suami. Sedangkan dalam konteks saat ini terdapat konsepsi tentang gender yang menggagas ide kesetaraan dalam arti memetakan fungsi yang sebenarnya dari setiap individu baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya dua gagasan tersebut penulis tertarik untukmeneliti tentang konsepsi penyelesaian nusyuz menurut Imam Nawawi Al-Bantani dan perspektif gender. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan menggunakanpendekatan kepustakaan (kualitatif). Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, pertama penyelesaian nusyuz istri menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Uqudulujjain adalah yaitu menasehati, memisahkan tempat tidur dari perempuan, laki-laki harus lemah lembut dalam menasehati dan melarangnya untuk diam, apalagi memukulnya. Suami boleh memukul pada bagian badan di luar wajah istri. Pemahaan ini dilatar belakangi oleh pandangan beliau yang hanya menjelaskan tentangkonsepsi nusyuz istri saja. Sedangkan penyelesaian nusyuz istri perspektif keadilan gender.Berangkat dari konsepsi dasarnya bahwa istri setara dan sederajat dengan suaminya maka siapapun yang melakukan nusyuz di selesaikan dengan melakukan tindakan-tindakan seperti berikut: Memperlakukan istri/suami dengan ma’ruf, tidak segan buat saling memberi maaf, selalu mengajak istri/suami melakukan hal-hal yang positif bersama, pulang mengajarkan pendidikan moral serta agama.
KONSIDERASI MASLAHAH DALAM ATURAN PERNIKAHAN SUAMI SELAMA BERLANGSUNGNYA MASA IDDAH ISTRI (Studi di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO.P.005/DJ.III/HK.00.7/10/21 ) Maknun, Nurluluil; Auladi, Akrom
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v1i1.5091

Abstract

Pada surat edaran terbaru Dirjen Bimas Islam menetapkan bahwa suami yangmenceraikan istrinya maka diberlakukan masa menunggu baginya yaitu sampai masa iddah (menunggu) istrinya selesai. Surat edaran ini telah di diberlakukan di KUA Watumalang sejak diterbitkannya surat edaran tersebut. Dalam konteks Islam itu sendiri tidak ada aturan yang jelas terkait dengan larangan menikah bagi seorang suami yang telah bercerai, dalam perspektif ini ada semacam kesenjangan aturan antara fiqih dan surat edaran tersebut sehingga penulis tertarik untuk menganalisa persoalan ini dari perspektif maslahat Metode penelitian yang digunakan penulis yaitupenelitian kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan sebagai langkah dalam menganalisa permasalahan yang ada, dan juga didukung dengan wawancara sebagai tindakan yang akan memperkuat data penelitan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa walaupun secara fiqh, tidak ada yang mengatur tentang larangan bagi serang mantan suami, akan tetapi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang berkaitan dengan aturan poligami di Indonesia dan juga pencatatan perkawinan dapat terealisasi serta tercegahnya siasat hukum yang notabenya merupakan tndakan yang dikritik oleh tokoh maqasid yaitu Ibnul Qoyyim,maka penulis berpendapat bahwa KUA kecamatan Watumalang telah melakukan tindakan yang tepat. Bagi suami yang benar-benar mempunyai niatan untuk menjaga agama dengan melakukan pernikahan yang baru dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan hakim kemudian yang memutuskan apakah kemaslahatan tersebut dapat mengalahkan kemadhartan dari pernkahan dalam masa iddah istri.
STUDI KOMPARASI RELASI HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KHI (Studi Kasus di Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah, Wonosobo) Anisah, Nabila; Muntaqo, Lutfan
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v1i1.5159

Abstract

Penyandang disabilitas memiliki caranya sendiri untuk memperkuat keharmonisan keluarga. Sebagai bentuk tanggung jawab suami istri, penyandang disabilitas pada prinsipnya tetap mempunyai kewajiban dan haknya masing-masing. Akan tetapi dengan keterbatasan fisiknya, dalam menjalankan kewajibannya tidak seperti pasangan pada umumnya, tidak terkecuali keluarga penyandang disabilitas di Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah, Wonosobo. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dengan mengacu pada ketentuan yang ada di hukum Islam dan KHI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitis dan didukung juga dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah berdasar dari KHI yang mengatur relasi suami istri,dijelaskan bahwa kewajiban suami adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kewajiban istri untuk mengatur keperluan rumah tangganya. Pada prinsipnya seorang yang menyandang disabilitas khususnya di Kalibeber Mojotengah Wonosobo sudah berusaha untuk memenuhi kewajibannya walaupun masih ada kekurangannya. Tindakan ini pada prinsipnya sudah sesuai dengan KHI dan kendala dalam pemenuhan hak dan kewajibannya bisa diatasi dari pihak lain yang bisa membantu untuk menutupi kekurangan tersebut sebagaimana diatur dalam hukum Islam.Oleh karena itu, dalam situasi di mana penyandang cacat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka,pihak yang bertanggung jawab untuk merawatnya adalah kerabat mereka dan kemudian negara (bait al-māl). Jika tidak tersedia, Muslim kaya (Mayasir al-Muslimin) membayarnya.
Pelimpahan Utang Terhadap Ahli Waris Prerspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Ammah, Isnainy Nurul; SH.,MH., Ika Setyorini
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v1i1.5162

Abstract

balanced with the differences in the responsibilities of each heir to his family. Even so, the responsibility of the heir to the inheritance of the inheritance does not always leave the inheritance alone, but sometimes the heir has to pay the debt of the inheritance, both the debt to Allah SWT and the debt to fellow human beings. The theme of this research is Delegation of Debt to Heirs from the Perspective of Islamic Law and Civil Law. Therefore, this research reveals the formulation of the problem which is then written in the formulation of the research problem, including: (1) How is the settlement of the “Pelimpahan Utang Terhadap Ahli Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Dukuh Nganggrek Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati) (2) How is Delegation of Debt to Heirs in the Perspective of Islamic Law? (3) How is the Delegation of Heir Debt in the Perspective of the Civil Code? To answer these problems, the authors conducted research using literature studies or types of library research (library research). Library research (library research) to answer the first and second problem formulations, then using field research (field research), to answer the third problem formulation. With data collection techniques using interviews and interviews as well as data analysis techniques using analytical descriptive methods. The results of the study can be concluded that the position of the heir has been clearly defined in the Qur'an, but this is not the case with the discovery of inheritance according to Islamic law, because even among the scholars there are still differences of opinion regarding what is included in the inheritance. legacy.According to Islamic law, the responsibility of the heir to the heir's debt is limited to the amount of his inheritance, and cannot cause harm to the heir himself. Meanwhile, according to civil law, if the heir refuses to be given an inheritance, the heir is not burdened with the responsibility of the heir after the death of the heir. However, Islamic law and civil law suggest resolving the problem by resolving it in a non-litigation way (deliberation) or alternative dispute resolution in the form of out-of-court dispute resolution in other words resolved in an amicable way.

Page 4 of 6 | Total Record : 55

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2022): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2022): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam