cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sandy Kurnia Christmas
Contact Email
ch.sandykurnia@oso.ac.id
Phone
+6282350044509
Journal Mail Official
noblesseoblige.lawjournal@oso.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, Universitas OSO Pontianak Jl. Untung Suropati No.99 – Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Noblesse Oblige Law Journal
Published by Universitas OSO
ISSN : 30640229     EISSN : 30633192     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Noblesse Oblige Law Journal (NOLAN) accepts and encourages all legal researchers to contribute by sending articles related to legal issues, specifically regarding: Criminal Law; Islamic Law; Human Rights Law; Administrative and Constitutional Law; Agrarian Law; International Law; Cyber Law; Environmental Law; Philosophy and Legal Theory; Sociology of Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024" : 5 Documents clear
Implikasi dan Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penghitungan Suara Ulang Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Sekadau Anugrah Hidayawan, Agung; Christmas, Sandy Kurnia; Vitranilla, Yudith Evametha
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan kontestasi demokrasi yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin daerah. Seringkali proses demokrasi ini menimbulkan perselisihan, sehingga memerlukan penyelesaian secara hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa hasil pemilu dan pilkada, salah satunya perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terjadi di Sekadau. Penelitian ini merupakan menggunakan metode penelitian normatif, dimana pengkajian didasarkan pada pendekatan perundang-undangan yang terfokus pada peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi.  Hasil peneltitian ini menunjukan bahwa Hakim Konstitusi dalam putusan yang memerintahkan untuk dilakukannya penghitungan suara ulang pada proses pemilihan tersebut mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan demokrasi. Putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten Sekadau. Pemberian kesempatan untuk penghitungan suara ulang memberikan harapan baru bagi pihak yang merasa dirugikan sekaligus menegaskan komitmen terhadap integritas pemilihan.
Implementasi Pertanggungjawaban Negara Terhadap Rekrutmen Dan Penggunaan Tentara Anak Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional Natalia, Natalia
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik bersenjata sering kali menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya adalah perekrutan tentara anak yang dilakukan Rusia dengan melibatkan anak-anak dari Ukraina. Anak-anak ini menerima pelatihan militer, didoktrin, dan dipaksa terlibat dalam konflik, dimana tindakan ini bertentangan dengan instrumen hukum internasional, baik tentang hukum perang maupun tentang perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan terhadap anak pada rekrutmen dan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina menurut hukum internasional dan bentuk pertanggungjawaban negara secara hukum internasional berdasarkan kasus tersebut.  Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif dan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan sesuai dengan kaidah hukum internasonal yang berlaku, serta pendekatan kasus pada konflik Rusia-Ukraina tersebut. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa hukum internasional secara tegas melarang perekrutan anak sebagai tentara, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, serta instrumen internasional lainnya seperti Konvensi Hak Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO No. 182, dan Statuta Roma 1998.  Perekrutan tentara anak dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan kejahatan perang. Negara memiliki tanggung jawab penuh sebagai subjek hukum internasional atas tindakan pelanggaran hukum atau pembiaran yang mengakibatkan pelanggaran terhadap norma internasional. Berdasarkan teori tanggung jawab negara, negara wajib mempertanggungjawabkan tindakan tersebut dengan memberikan pemulihan kepada korban melalui restitusi, kompensasi, dan pemuasan. Selain itu, pelaku individu tetap dapat dituntut tanggung jawab pidananya, meskipun bertindak sebagai organ negara, untuk mencegah impunitas.
Mekanisme Penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penggunaan White Phosphorus Bomb Dalam Konflik Israel-Palestina Wulandari, Dania Tri
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan bom fosfor putih di wilayah penduduk sipil Gaza pada tahun 2023 dianggap telah melanggar hukum humaniter internasional. Hal ini menimbulkan perdebatan karna Israel menganggap penggunaan senjata tersebut adalah legal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teori, kasus, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan bom fosfor putih dalam konflik bersenjata antara Israel-Palestina tidak melanggar Protokol Gas Jenewa 1925 maupun Konvensi Senjata Kimia 1993, namun dinyatakan melanggar Protokol III Konvensi Senjata Konvensional 1980 yang kemudian diperkuat dengan pendapat dari Palang Merah Internasional. Hal ini dianggap pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 1949 sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang kemudian didasarkan pada Statuta Roma 1998. Maka dari itu, mekanisme terhadap penyelidikan dapat dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional yang mempunyai kekuasaan untuk mengadili pelanggaran yang telah dilakukan oleh Israel berdasarkan kasus penggunaan bom fosfor putih.
Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Bullying Pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Kubu Raya Anisyaputri, Anisyaputri
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perundungan di kalangan anak adalah masalah sosial yang rumit yang membutuhkan strategi hukum yang bersifat rehabilitatif dan bukan hanya strategi hukum yang bersifat menghukum. Pelaksanaan diversi dianalisis dengan menggunakan metode penelitian sosio-hukum yang berpegang pada beberapa teori, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual pendekatan kasus, dan pendekatan yang berfokus langsung kepada pihak terkait untuk mengetahui efektivitas penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada mekanisme penanganan kasus perundungan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan diversi, dan dampak yang ditimbulkan terhadap pelaku. Hasil penelitian ini dilihat dalam sudut pandang efektivitas hukum dari struktur hukum, substansi hukum, fasilitas dan sarana, serta budaya hukum yang ditemukan masih terdapat kekurangan dalam proses dan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini diharapkan memajukan pemahaman konseptual tentang diversi dalam konteks perlindungan anak, dan dalam praktiknya, studi ini memberikan saran-saran nyata untuk meningkatkan sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Kubu Raya.
Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspeditur Terhadap  Pengangkutan Barang yang Menyebabkan Kecelakaan (Studi Kasus Tenggelamnya KM Kapuas Abadi) Angelique, Aurellia; Ariella, Vivian
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangkutan barang tidak terlepas dari adanya peran ekspeditur sebagai penyedia jasa angkutan. Pihak ekspeditur nyatanya selalu mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh pengguna jasa atas barang yang akan dikirimkan melalui jasa ekspeditur tersebut. Transaksi penyedia jasa dan pengguna jasa menjadi suatu tanda perjanjian antar para pihak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris karena akan melihat sisi hukum dan kenyataannya dilapangan dengan mewawancarai para pihak. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengangkutan oleh ekspeditur yang menyebabkan kecelakaaan selayaknya harus benar-benar ditetapkan terlebih dahulu apakah benar-benar keadaan memaksa atau sebuah kelalaian. Pertanggungjawaban harus dapat dilakukan ekspeditur, meskipun tidak dalam bentuk ganti rugi, namun dapat berbentuk informasi atau kejelasan ekspeditur kepada pihak pengguna jasa. Hal ini nyatanya harus tetap ada sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap konsumen.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024