cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Nur Taufiqurrahman
Contact Email
lppm@univbhaktiasih.ac.id
Phone
+6281215544470
Journal Mail Official
lppm@univbhaktiasih.ac.id
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bhakti Asih Tangerang Jl. Raden Fatah No.62, RT.003/RW.010 Sudimara Barat, Kecamatan. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15151
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Bleach: Bulletin of Law Research
Published by Universitas Bhakti Asih Tangerang
ISSN : -     EISSN : 30641691     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Beach: Bulletin of Law Research is a peer-reviewed journal that publishes original research articles, reviews, and case studies in the field of law. The journal provides a platform for legal scholars, practitioners, and policymakers to explore contemporary legal issues, regulatory frameworks, judicial developments, and international law. It encourages interdisciplinary research that intersects with fields such as politics, economics, and human rights. The journal is committed to fostering a deeper understanding of legal processes and contributing to scholarly debates that influence policy decisions. It also welcomes comparative studies that provide insights into different legal systems and their applications in various contexts.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol.2 No.2 (Des 2025)" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI PENGALOKASIAN DANA ALOKASI (DAU) TAMBAHAN PERBANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG APBD TANGERANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020(Studi kasus : Kecamatan Pondok Aren) Ramlin Ahmad
Bulletin of Law Research Vol.2 No.2 (Des 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v2i2.130

Abstract

Studi ini mendeskripsikan tentang proses implementasi Dana Alokasi Umu (DAU) Tambahan perbantuan pendanaan kelurahan dalam peraturan daerah Kota Tangerang selatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat penyaluran dana alokasi umum (DAU) tambahan perbantuan pendanaan kelurahan dalam peraturan daerah kota Tangerang selatan di kecamatan pondok Aren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan Kelurahan di alokasikan secara merata untuk seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Pondok Aren. Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan ditempatkan pada DPA Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan di Daerah sesuai dengan kategori Daerah sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Faktor-faktor yang menghambat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan di kecamatan Pondok Aren Tahun anggaran 2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, sehingga terjadi penundaan terhadap Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk beberapa Kelurahan khususnya kelurahan di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Kebijakan penundaan Anggaran Dana Alokasi Umum juga dikarenakan daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran pemberkasan dan adapun alasan lainnya ialah anggaran tersebut dipergunakan untuk penanganan Covid-19.
Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Korupsi Pengadaan  di Perusahaan BUMN dibidang Kontruksi Noor, Akbarudin
Bulletin of Law Research Vol.2 No.2 (Des 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v2i2.133

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) konstruksi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering kali menghadapi dilema antara pelanggaran administratif dan pemidanaan. Studi ini menganalisis putusan pengadilan dalam perkara No.34/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST untuk menyoroti ketidaksesuaian antara nilai kerugian negara dan pidana uang pengganti, serta penerapan asas ultimum remedium yang belum optimal. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis putusan, ditemukan bahwa kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif berpotensi mengaburkan prinsip keadilan substantif dan efektivitas pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menemukan bahwa kontrak kerja pengadaan barang dan jasa (PBJ) konstruksi pada perusahaan BUMN memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi, terutama ketika proses pengadaan tidak berjalan transparan dan akuntabel. Hasil penelitian juga menunjukkan ketidaksinkronan antara kerangka regulasi dan penerapannya di lapangan. Meskipun Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 telah memberi ruang penyelesaian melalui sanksi administratif dan perdata, penegakan hukum tetap didominasi pendekatan pidana sebagai primum remedium. Selain itu, ketidakjelasan dasar perhitungan pidana uang pengganti dalam putusan semakin menegaskan lemahnya koordinasi antara penegak hukum dan lembaga audit negara. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pada kasus korupsi PBJ konstruksi masih menghadapi tantangan serius. Ketidakkonsistenan penerapan regulasi dan kurangnya pertimbangan yuridis yang proporsional dalam putusan berpotensi mengurangi legitimasi hukum di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan, penguatan pemahaman aparat terhadap aspek administratif PBJ, serta penerapan sanksi yang lebih seimbang sesuai asas keadilan dan prinsip pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan penegakan hukum yang lebih proporsional, sinergi antar lembaga, serta penguatan kapasitas pejabat pengadaan di BUMN.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK DARI KELOMPOK MINORITAS DI MATA HUKUM TATA NEGARA Pasaribu, Nurhannah Rosa Delima; Pasaribu , Nurhannah Rosa Delima
Bulletin of Law Research Vol.2 No.2 (Des 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v2i2.138

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin pemenuhan hak atas kewarganegaraan bagi anak-anak dari kelompok minoritas di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Isu ini menjadi krusial mengingat prinsip negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi persamaan di hadapan hukum dan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Fokus permasalahan ada pada kelompok minoritas khususnya yang berkaitan dengan latar belakang etnis, agama dan status sosial tertentu sering kali menghadapi hambatan administratif dan diskriminasi struktural dalam proses pencatatan sipil dan pengakuan status kewarganegaraan. Hal ini dapat menyebabkan status tanpa kewarganegaraan (stateless) atau kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar lainnya yang melekat pada status warga negara. Pendekatan penulisan secara normatif yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tah 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 26, serta UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, secara tegas mewajibkan negara untuk melindungi dan menjamin hak setiap anak untuk memperoleh kewarganegaraan. Berdasarkan temuan dan analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab negara ini bersifat aktif dan imperatif. Negara tidak hanya wajib menyediakan kerangka hukum yang non diskriminatif tetapi juga harus melaksanakan kebijakan afirmatif dan tindakan proaktif untuk mengatasi hambatan yang dialami kelompok minoritas. Kegagalan negara dalam pemenuhan hak ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusional terhadap hak asasi anak dan prinsip negara kesatuan yang menjamin persatuan dan keadilan. Institusi negara seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri memegang peran sentral dalam memastikan mekanisme pendaftaran dan pengakuan kewarganegaraan berjalan secara adil, cepat, dan merata. Simpulan dari penulisan ini yaitu pemenuhan hak atas kewarganegaraan bagi anak minoritas adalah mandat konstitusi yang harus diimplementasikan secara komprehensif. Upaya ini memerlukan reformasi regulasi, penghapusan praktik diskriminatif dan penguatan peran lembaga negara untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang inklusif dan non-diskriminatif, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN FASILITAS LAYANAN PUBLIK PADA KUHP LAMA DAN KUHP BARU (Studi Kasus Pengrusakan Halte Transjakarta oleh Massa Aksi DPR RI) Aurelya Putri Alzahrah
Bulletin of Law Research Vol.2 No.2 (Des 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v2i2.148

Abstract

Tujuan dari riset ini adalah melakukan kajian hukum mengenai delik pidana perusakan prasarana publik sebagaimana diatur dalam KUHP yang lama dan KUHP yang baru, dengan studi kasus perusakan halte TransJakarta oleh massa aksi di depan Gedung DPR RI pada Agustus 2025. Penelaahan ini dilaksanakan berdasarkan metode normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan (sebagai statute approach) dan preseden kasus (sebagai case approach). Fokus penelitian diarahkan pada perbandingan substansi hukum, unsur delik, serta relevansi penerapan norma pidana dalam konteks perlindungan fasilitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan pembaruan penting dalam sistem hukum pidana nasional dengan memperluas cakupan objek delik, tidak hanya pada barang milik individu, tetapi juga terhadap fasilitas pelayanan publik yang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat luas. KUHP baru juga menegaskan prinsip proporsionalitas pidana serta memperkenalkan asas keadilan restoratif sebagai bentuk modernisasi hukum pidana yang lebih humanis. Sebaliknya, KUHP lama dinilai memiliki kelemahan karena belum secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap fasilitas publik dan masih berorientasi pada kepentingan individu. Melalui perbandingan kedua rezim hukum ini, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru lebih relevan, komprehensif, dan adaptif terhadap dinamika sosial modern, serta menjadi instrumen efektif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan fasilitas publik. Studi ini diproyeksikan memberikan sumbangsih teoretis dan keilmuan yang relevan bagi upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia.
Pendekatan Integral dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Dihubungkan Melalui Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Berbasis Relasi Sosial Tuahuns, Irsyad Zamhier
Bulletin of Law Research Vol.2 No.2 (Des 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v2i2.156

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan KUHP baru menandai transformasi penting dari pendekatan pemidanaan yang retributif dan individualistik menuju paradigma integral yang lebih kontekstual dan berbasis relasi sosial. Selama puluhan tahun, sistem hukum pidana Indonesia berlandaskan KUHP kolonial yang membatasi pertanggungjawaban pidana hanya pada pelaku langsung, tanpa mempertimbangkan pengaruh struktural, psikologis, maupun institusional yang turut mendorong terjadinya tindak pidana. Kekosongan ini tampak dalam berbagai kasus, seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi seksual, dan kejahatan korporasi, di mana pelaku seringkali merupakan bagian dari rantai hubungan sosial yang lebih luas. Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama: pertama, keterbatasan KUHP lama yang tidak mampu mengakomodasi pertanggungjawaban pidana berbasis relasi sosial; kedua, bagaimana KUHP baru merekonstruksi sistem pemidanaan melalui pendekatan integral. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan, doktrin hukum, dan prinsip pemidanaan dalam KUHP baru. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana melalui pengaturan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, serta pengakuan terhadap korporasi dan individu terkait sebagai subjek hukum. Pendekatan ini memberikan landasan normatif yang lebih adaptif untuk menjawab dinamika sosial, memperkuat keadilan restoratif, dan memastikan pemidanaan yang lebih proporsional serta berorientasi pada pemulihan sosial. Dengan demikian, KUHP baru mengisi kekosongan hukum sebelumnya dan menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih relevan bagi kebutuhan masyarakat modern.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol.2 No.2 (Des 2025) Vol. 2 No. 1: Bleach: Bulletin of Law Research (2025 June) Vol. 1 No. 2 (2024): Bleach: Bulletin of Law Research Vol. 1 No. 1 (2024): BLEACH (Bulletin of Law Research)