cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhyatul Fikriya
Contact Email
fikriyamakhyatul@abidan.org
Phone
+6282172068636
Journal Mail Official
themis@abidan.org
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Yayasan Almahmudi bin Dahlan Perumahan Mutiara Cadika Blok A5 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Yayasan Almahmudi Bin Dahlan
ISSN : -     EISSN : 30325730     DOI : 10.70437/themis
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Themis: Jurnal Ilmu Hukum ISSN : 3032-5730 (media online) aims to develop legal science with a focus on providing original writings, legal reviews, and responses to articles published in the journal, both from established and emerging academics and practitioners. Themis: Jurnal Ilmu Hukum Studies is published twice a year in June and December. The journal publishes articles on the doctrine and scholarship of civil, criminal and constitutional law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2023)" : 5 Documents clear
Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman Fikriya, Makhyatul; Jaelani, Elan; Rosidin, Utang
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i1.139

Abstract

Dalam Teori Negara Hukum Rechtstaats yang di gagasnya, Julius Stahl menyatakan bahwa setidaknya ada 4 prinsip dasar yang harus terpenuhi sebagai negara yang salah satu di antaranya adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Maka Indonesia sebagai Negara hukum haruslah menjunjung tinggi hak Asasi. Namun pada faktanya terdapat problematika dalam implemantasinya. Yakni tidak ada hak warga negara asing untuk mendapatkan legal standing dalam pengujian UU. Untuk itu perlu adanya studi komparasi hukum di Indonesia dengan hukum negara lain dalam hal ini negara Jerman. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan data dan informasi perbedaan antara Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman.
Ketidaksesuaian Jarak Antar Pasar Modern dengan Pasar Tradisional Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) No. 21 Tahun 2011 Ahmad, Nurirvan Mulia Putra; Fikriya, Makhyatul
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i1.140

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini adalah karena pesatnya perkembangan pasar modern di Kabupaten Bandung Barat (KBB) namun terdapat permasalahan dalam penentuan lokasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui apakah Perda KBB No. 21 Tahun 2011 yang menjadi payung hukum pengaturan pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah memenuhi noma dan syarat peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk mengetahui seberapa efektifkah Perda KBB No. 21 Tahun 2011. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan keadaan atau situasi antara pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Metode atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Penelitian ini juga menggunakan teori ROCCIPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pasar modern yang didirikan berdekatan dengan pasar tradisional dan tidak memenuhi jarak minimal seperti yang diatur dalam Perda KBB No. 21 Tahun 2011. Meskipun Perda tersebut telah sesuai dengan norma dan persyaratan dalam pembentukannya, namun dalam implementasinya belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, dinas terkait dan pelaku usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pembentukan Perda KBB No. 21 Tahun 2011 telah memenuhi norma dan syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, implementasi Perda KBB No. 21 Tahun 2011 dirasa belum berjalan efektif, sehingga diperlukan sanksi yang tegas berupa pencabutan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) bagi pasar modern yang didirikan tidak sesuai dengan peraturan tersebut dan diperlukan koordinasi dari semua pihak agar pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif.
Peran Pendidikan Politik Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Pemilihan Presiden 2024 Firmanto, Fakhry; Abadi, Wilken Rezki
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i1.329

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan partisipasi politik generasi muda dalam mempersiapkan pemilihan umum tahun 2024. Partisipasi politik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari modernisasi, kelas sosial, intelektual, konflik elit, hingga keputusan politik. Faktor partisipasi politik menentukan kualitas elit politik yang akan memimpin negara di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan melalui kuesioner yang mempengaruhi pengaruh partisipasi politik bagi generasi muda terhadap pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran generasi muda memiliki peran partisipasi politik yang cukup tinggi, yaitu sebagai upaya utama untuk mengubah peran negara menjadi lebih baik. Namun, yang perlu dipersiapkan saat ini bukan hanya melakukan sosialisasi dan edukasi politik tentang penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum tahun 2024, tetapi yang lebih penting adalah pemahaman tentang orientasi dan proyeksi partai politik dan tokoh politik yang akan mengisi konstelasi negara yang lebih baik di masa depan.
Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Riyanti, Ratna; Luthfi, Amir; Rohana, Dian
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i1.330

Abstract

Peran generasi muda dalam mengembangkan dan meningkatkan partisipasi politik melalui pendidikan politik. Dalam era modern ini, partisipasi politik menjadi fondasi demokrasi yang kuat, dan generasi muda dianggap sebagai agen perubahan yang penting. Pendidikan politik berperan dalam membangun kesadaran politik di kalangan generasi muda. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar politik, termasuk struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, generasi milenial dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya partisipasi dalam proses politik. Peran pendidikan politik dalam membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem politik, hak-hak warga, dan tanggung jawab sebagai pemilih. Generasi muda memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan partisipasi politik, terutama melalui penerapan teknologi informasi dan media sosial. Artikel ini juga membahas dampak positif yang dapat dicapai melalui keterlibatan aktif generasi muda dalam diskusi politik, kampanye pemilihan, dan kegiatan partisipatif lainnya.
Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital Fikriya, Makhyatul; Novia, N Santi ,; Muslim, M. Gildan
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i1.333

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada Hak Asasi Manusia (HAM) dalam era digital, khususnya Hak Digital atau digital right, yang mencakup hak warga negara untuk menggunakan media digital, termasuk kebebasan berekspresi dan perlindungan dari kekerasan digital. Artikel menyoroti peningkatan kasus kekerasan siber berbasis gender, terutama pelecehan seksual di media sosial.Metode penelitian menggunakan literatur/kepustakaan, mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, internet, dan literatur terkait. Pembahasan mencakup pelaksanaan dan penjaminan HAM di era digital serta upaya preventif pelecehan seksual di media sosial. Dalam konteks regulasi, penelitian menyoroti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Artikel mengeksplorasi upaya preventif, terutama peran cybersecurity, untuk menjamin HAM di era digital.Upaya preventif menitikberatkan pada cybersecurity, melibatkan perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Literasi digital juga disoroti sebagai faktor penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital. Hasil penelitian menegaskan perlunya upaya preventif, termasuk keamanan siber dan peningkatan literasi digital, guna mengurangi kasus kekerasan seksual online di media sosial.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2023)