cover
Contact Name
Yugni Maulana Aziz
Contact Email
yugnimaulana1@gmail.com
Phone
+6285888444240
Journal Mail Official
silatene.saf@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Persada Banten, Blok D3 No 1, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang-Banten - Email : silatene.saf@gmail.com
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Silatene : Jurnal Sosial Humaniora
ISSN : -     EISSN : 27765385     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Silatene : Jurnal Sosial Humaniora is an open-access, peer-reviewed academic journal managed by the Suwaib Amiruddin Foundation. Jurnal Silatene Sosial & Humaniora publishes diverse theoretical perspectives, empirical studies, and critical analyses on Sociology, Political Economy, Public Policy, Public Management, Law, Anthropology, Politics, Communication, Government, Community Development, Empowerment, and Social Welfare, as well as related interdisciplinary studies. All submitted manuscripts undergo a rigorous evaluation process by a panel of expert reviewers. The journal employs a double-blind peer-review system, ensuring the anonymity of both authors and reviewers throughout the assessment process. Carefully review and comprehend the journal submission guidelines before submitting your work. Manuscripts sent to Jurnal Silatene Sosial & Humaniora must strictly adhere to these guidelines. Submissions that fail to follow the required structure or formatting standards will be declined during initial screening without proceeding to peer review. Only papers conforming to all specified criteria will be considered for publication.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2025): September" : 5 Documents clear
Strategi Adaptasi dan Pola Komunikasi Perempuan dalam Remarriage ( Pernikahan Ulang) : Studi di Kecamatan Malingping Rindiyani, Nopi
Jurnal Silatene Sosial Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): September
Publisher : Suwaib Amiruddin Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53611/qxxn7k59

Abstract

Fenomena remarriage atau pernikahan ulang semakin marak di Indonesia, khususnya di kalangan perempuan yang sebelumnya pernah menikah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pola komunikasi dan strategi adaptasi dijalankan oleh perempuan pelaku remarriage di Kecamatan Malingping. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam keluarga remarriage bersifat dinamis dan beragam, mencakup keterbukaan, asertivitas, empati, hingga kompromi dengan pasangan, anak, maupun keluarga besar. Strategi adaptasi yang ditemukan meliputi aspek psikologis, sosial, dan budaya, di mana dukungan emosional, penerimaan lingkungan, serta kemampuan mengelola konflik menjadi kunci utama keberhasilan. Hambatan yang muncul di antaranya adalah stigma sosial, perbedaan latar belakang, serta tantangan integrasi anak bawaan. Studi ini juga menegaskan pentingnya konsep diri (self-concept) dalam proses penyesuaian, di mana perempuan membangun kembali identitasnya melalui pengalaman, penilaian diri, dan harapan baru. Kesimpulannya, remarriage bukan hanya sekadar status baru, melainkan proses transformasi personal dan sosial yang memberi ruang bagi perempuan untuk bangkit, membangun hubungan harmonis, serta menciptakan keluarga yang lebih adaptif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis bagi kajian komunikasi keluarga sekaligus referensi praktis bagi pendampingan sosial..
Implementasi Inlislite Dalam Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Saidjah Adinda Kabupaten Lebak Rusito; Nia Kurniasari
Jurnal Silatene Sosial Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): September
Publisher : Suwaib Amiruddin Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53611/v1g7sw10

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Inlislite dalam Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Saidjah Adinda Kabupaten Lebak. Metdepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengambilan informan menggunakan tehnik purposive sampling dan analisis data menggunakan tehnik reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori Edward III (1980) dalam Subarsono (2022:90) tentang Implementasi Kebijakan Inlislite dilihat dari empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Inlislite pada komunikasi antara pelaksana dan pemustaka sudah berjalan cukup baik namun masih bersifat satu arah. Sumberdaya implementasi inlislite masih ada keterbatasan seperti jaringan interner yang kurang stabil, perangkat komputer yang terbatas, dan keterampilan baik staf maupun pemustaka masih rendah. Disposisi atau sikap pelaksana terutama pada staf Perpustakaan Saidjah Adinda masih cenderung reaktif terhadap kendala teknis dan belum memiliki sistem pendampingan pengguna secara optimal. Struktur birokrasi dalam pengelolaan Perpustakaan Saidjah Adinda masih sederhana dan kurang mendukung optimalisasi inovasi digital. Secara keseluruhan Impleentasi Inlislite di Perpustakaan Saidjah Adinda telah memberikan dampak positif awal dalam sistem otomasi layanan tetapi belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada tantangan struktural, sumberdaya, dan budaya organisasi.
Revitalisasi Kelembagaan DPR Melalui Reformasi Tata Kelola Anggaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Terhadap Isu Tunjangan DPR Restu Gusti Monitasari
Jurnal Silatene Sosial Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): September
Publisher : Suwaib Amiruddin Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53611/z9yzmx48

Abstract

Penelitian ini mengkaji revitalisasi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui reformasi tata kelola anggaran dalam perspektif hukum tata negara dengan fokus pada isu tunjangan yang memicu kontroversi publik. Kebijakan tunjangan yang dianggap tidak proporsional terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat telah menimbulkan krisis legitimasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan. Tujuan penelitian ini adalah memetakan kerangka normatif pengelolaan anggaran DPR, menganalisis implikasi hukum dan politik pemberian tunjangan, serta merumuskan rekomendasi reformasi yang spesifik dan konstitusional. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif-deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Secara hukum, tunjangan memiliki dasar sah namun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan fungsi pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola melalui transparansi, audit independen, regulasi internal, peningkatan kapasitas, serta partisipasi publik guna memulihkan kepercayaan.  
Sistem Kepartaian di Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah Studi Komparasi Politik Imron Wasi
Jurnal Silatene Sosial Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): September
Publisher : Suwaib Amiruddin Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53611/xf5t1f90

Abstract

The party systems of the United States and Indonesia exhibit significant differences. However, both countries implement a presidential system of government and are also democratic. These differences in party systems can explicitly influence political systems, such as decision-making. In the Indonesian context, with its multi-party system, it is difficult for members and cadres of political parties in the legislature or parliament to secure political support for the government. This has implications for the formation of coalitions by the executive branch before competing in the electoral process. In contrast, in the United States, only two political parties represent the ideology of its people. This research method uses a qualitative descriptive approach with a preference-based approach, including sources such as scientific journals, books, research reports, and relevant research reports (Zed 2004). Furthermore, in analyzing the research object, the author uses the perspective presented by Heywood (2014) because it is relevant to the research object. Consequently, the multi-party system implemented in Indonesia, coupled with the presidential system, results in executive leaders building political alliances before the political arena begins. This is done to gain political support in parliament. There are only 580 seats available. In other words, it seems difficult for any candidate party running in the election to win the most votes. Deadlocked policies and programs are likely to occur if executive leaders lack parliamentary support, resulting in faltering political decisions. Meanwhile, the United States tends to be more stable, as there are only two political parties representing their respective ideologies. Nevertheless, political dynamics in the United States often give rise to their own dynamics.
Tata Kelola Zakat dan Kepercayaan Institusional:Studi Persepsi Muzakki (ASN) terhadap BAZNAS Provinsi Banten Heri Sapari Kahpi; Amiruddin, Suwaib
Jurnal Silatene Sosial Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): September
Publisher : Suwaib Amiruddin Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53611/3y1rv328

Abstract

The success of zakat institutions in modern Muslim society is strongly influenced by the quality of governance and the level of trust among Muzakki (zakat payers). This study aims to examine the relationship between zakat governance and institutional trust, focusing on public perceptions of BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) as the official zakat management body in Indonesia. Using a quantitative approach with 90 respondents from the State Civil Apparatus (ASN), the research applies Structural Equation Modeling (SEM) to analyze the effects of governance dimensions—transparency, accountability, participation, and efficiency—on institutional trust. The findings indicate that zakat governance has a positive and significant impact on public trust, with transparency and accountability emerging as dominant factors. These results contribute significantly to strengthening the legitimacy and effectiveness of formal zakat institutions in Indonesia. Theoretically, this study enriches the literature on zakat governance by offering an integrative model that links public perceptions with institutional trust

Page 1 of 1 | Total Record : 5