cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinny Wirawan Pratiwie
Contact Email
yuriska@uwgm.ac.id
Phone
+6282271400197
Journal Mail Official
yuriska@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 20857616     EISSN : 25410962     DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v17i1.3124
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum which is published periodically to publish the results of research, development, study of thought or theoretical studies related to the field of law. With pISSN 2085-7616 and eISSN 2541-0962 publish twice a year in February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 2 (2016): August" : 5 Documents clear
“TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SAMARINDA” Rehas, Abdul Mukmin; Pasaribu, Parlindungan
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2016): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i2.155

Abstract

ABSTRAK Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketidakdisiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan akibat timbunan sampah. Salah satu bentuk perilaku membuang sampah pada masyarakat adalah dengan membuang sampah di sungai. Kondisi ini menyebabkan lingkungan di sekitar tepi sungai terlihat sangat kotor akibat tumpukan sampah, lalat beterbangan, banyak tikus dan nyamuk, bahkan menyebarkan aroma yang tidak sedap. Kota Samarinda adalah salah satu kota yang sampai saat ini masih menghadapi masalah persampahan. Sehingga bagaimana peran pemerintah Kota Samarinda dalam menangani mengenai Permasalahan sampah di Kota Samarinda. Dengan menggunakan metode Yuridis Empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani sampah di Kota Samarinda dan apa kendala yang hadapi oleh pemerintah dalam penanganan sampah tersebut. Berdasarkan hasil tersebut bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menangani persampahan di Kota Samarinda sudah efektif namun kurang didukung oleh Lapisan Masyarakat. Sehingga perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk menjadi pelopor lingkungan yang bersih dan sehat karena manfaat lingkungan yang bersih akan dirasakan sendiri manfaatnya.
“KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM MELAKSANAKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI KOTA SAMARINDA” Linanda, Ayu; Mukti, Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2016): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i2.156

Abstract

Penegakkan hukum terhadap kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi pemerintah membuat ketentuan norma hukum yang mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung terhadap revitalisasi lingkungan, di sisi lain pemerintah juga melahirkan norma hukum yang tidak mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung untuk memperbaiki lingkungan. Akibatnya Pemerintah Daerah dituntut untuk inovatif dalam mengantisipasi tumpang tindih peraturan tersebut. Salah satunya, Pemerintah Kota Samarinda telah mengantisipasi pelanggaran perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan menerbitkan produk hukum sendiri yang mengikat para pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang melalui evaluasi dan pembinaan, namun tentu hal ini tidak akan mengubah kecenderungan perusahaan pertambangan untuk mampu bertanggung jawab dalam melaksanakaan reklamasi dan pasca tambang.
“PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN MALANG DALAM MEMBERIKAN LAYANAN ADVOKASI KORBAN KHUSUSNYA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL” Anggraini PK, Ratih Dwi
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2016): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i2.157

Abstract

Peneltian ini memberikan perhatian pada peran P2TP2A Kabupaten Malang sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan masa depan anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini mengambil rumusan masalah Peran P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban terhadap anak sebagai Korban Kekerasan Seksual, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban terhadap anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Penelitian ini merupakan peneltian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan empiris yang dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa keberadaan P2TP2A Kabupaten Malang bisa memberikan pengaruh penting guna meminimalisir kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Malang. Peran P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban terdiri dari 2 bentuk yakni secara litigasi dan nonlitigasi. Secara litigasi, berjalan baik tetapi belum maksimal dikarenakan belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai atau belum mempunyai keahlian di bidang litigasi. Sedangkan secara non litigasi, bentuk pelayanan yang diberikan terdiri dari dampingan psikologi spiritual, konseling dan mediasi. Sejauh ini layanan nonlitigasi sudah sangat baik dan mendapat dukungan dari masyarakat. Adapun bentuk – bentuk hambatan yang dihadapi ialah belum didukungnya sumber dana dan sumber daya manusia yang memadai dan faktor budaya masyarakat yang masih memandang bahwa permasalahan yang menimpa keluarga mereka merupakan masalah internal yang tidak perlu melibatkan orang luar. Upaya untuk mengatasi hambatan telah dilakukan dengan melakukan pendekatan dan koordinasi dengan instansi daerah terkait dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Melihat kenyataan ini, disarankan kepada pemerintah daerah untuk menjadikan isu perlindungan anak korban kekerasan seksual menjadi prioritas pembangunan yang termasuk didanai oleh APBD dan kepada lembaga P2TP2A Kabupaten Malang dapat lebih mengoptimalkan program – program yang menjadi prioritas kegiatannya.
“PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA SAMARINDA” Pratiwie, Dinny Wirawan; Safitri, Wahyuni
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2016): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i2.158

Abstract

Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan langsung kepada masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai inovasi manajemen pemerintahan dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Namun pada kenyataan yang dirasakan pada masa sekarang, masyarakat yang belum terlayani masih lebih besar dibandingkan masyarakat yang sudah terlayani. Kenyataan tersebut disebabkan selain karena faktor geografis juga oleh lemahnya pelayanan oleh petugas baik secara administratif maupun teknis. Begitu pula dengan harga pelayanan. Harga bisa berbeda-beda tergantung pada banyak faktor yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh para pengguna jasa. Baik harga ataupun waktu seringkali tidak bisa terjangkau oleh masyarakat sehingga banyak orang yang kemudian malas berurusan dengan birokrasi publik. Sehingga bagaimana upaya peningkatan pelayanan publik melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) di Kota Samarinda, dan faktor kendala apa saja yang dihadapi oleh BPPTSP Kota Samarinda. Dengan menggunakan penelitian metode Normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa apa upaya yang dilakukan oleh BPPTSP dan kendala apa saja yang dihadapi oleh BPPTSP tersebut. Karenanya perlu dalam sistem pelayanan perizinan terpadu kota samarinda dalam memberikan pelayanan prima telah meningkatkan sarana dan prasarana bagi masyarakat pengguna pelayanan.
“KERUGIAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH” S.H, Jaidun,; Sunggu, Tumbur Ompu
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2016): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i2.159

Abstract

Kejahatan korupsi di Indonesia sudah masuk pada level membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, merusak moral agama dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara, negeri ini bisa hancur berantakan, karena korupsi. Korupsi bukan saja kejahatan merugikan keuangan negara, melainkan dapat menghancurkan perekonomian dan keuangan negara. Dalam hal ini Badan pemeriksa Keuangan berperan sebagai lembaga negara yang berugas untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara sesuai dengan amanat UUD RI 1945. Namun apabila terjadi kerugian keuangan negara pada suatu Badan Usaha Milik Negara (Persero) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, maka apakah kerugian tersebut merupakan kerugian keuangan negara dan/atau bukan? atau melainkan kerugian perusahaan yang lazim juga disebut resiko bisnis sebagai badan hukum privat dan ataukah merupakan kerugian keuangan negara yang masuk dalam ranah hukum publik. Dengan menggunakan penelitian yuridis empiris penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pihak yang berwenang dalam menghitung kerugian negara pada Badan Usaha Milik Daerah (Persero) dan mengkaji hukum apa yang harus digunakan apabila terjadi kerugian negada dalam hal pengelolaan kerugian negara oleh BUMD. Oleh karenanya dalam hal ini (BPK-RI) merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (Persero) dan merupakan sebuah Badan yang paling bertanggunjawab untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS Vol. 17 No. 1 (2025): Februari Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus Vol. 16 No. 1 (2024): Februari Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus Vol. 15 No. 1 (2023): Februari Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus Vol. 14 No. 1 (2022): February Vol. 13 No. 2 (2021): August Vol. 13 No. 1 (2021): February Vol. 12 No. 2 (2020): August Vol. 12 No. 1 (2020): February Vol. 11 No. 2 (2019): August Vol. 11 No. 1 (2019): February Vol. 10 No. 2 (2018): August Vol. 10 No. 1 (2018): February Vol. 9 No. 2 (2017): August Vol. 9 No. 1 (2017): February Vol. 8 No. 2 (2016): August Vol. 8 No. 1 (2016): February Vol. 7 No. 2 (2015): August Vol. 7 No. 1 (2015): February Vol. 6 No. 1 (2014): February Vol. 5 No. 1 (2013): February Vol. 4 No. 2 (2012): August Vol. 4 No. 1 (2012): February Vol. 3 No. 2 (2011): August Vol. 3 No. 1 (2011): February Vol. 2 No. 2 (2010): August Vol. 2 No. 1 (2010): February Vol. 1 No. 1 (2009): February More Issue