cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinny Wirawan Pratiwie
Contact Email
yuriska@uwgm.ac.id
Phone
+6282271400197
Journal Mail Official
yuriska@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 20857616     EISSN : 25410962     DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v17i1.3124
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum which is published periodically to publish the results of research, development, study of thought or theoretical studies related to the field of law. With pISSN 2085-7616 and eISSN 2541-0962 publish twice a year in February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 201 Documents
 7   8   9   10   11 
Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Kezia Sakudu, Eureika; Safitri, Wahyuni
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2017): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v9i2.222

Abstract

Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode Normatif empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris; 2) Peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pelaksanaan tugas Jabatan Notaris melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.  
“TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA SAMARINDA DALAM PENCATATAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN” Adiyatma, Iqbal; wirawan pratiwi, Dinny
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2017): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v9i2.223

Abstract

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi penduduk merupakan sebuah pelayanan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk melalui peran aktif Pemerintah dan Pemrintah Daerah. Salah satu diantaranya merupakan pencatatan anak di luar perkawinan, di Kota Samarinda wewenang pencatatan tersebut diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda berupa pengakuan dan pengesahan. Pencatatan anak di luar perkawinan dihrapkan dapat memberikan pemenuhan hak kenegaraan oleh negara dan memberikan perlindungan status secara hukum bagi anak yang lahir tidak secara perkawinan baik agama ataupun secara hukum negara.
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN) Fitriana, Gita; Mukmin Rehas, Abdul Mukmin Rehas
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2017): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v9i2.224

Abstract

Tanah merupakan sumber daya yang menopang kehidupan manusia tidak jarang dengan kedudukan tanah yang sangat penting menyebabkan sengketa tanah antar manusia, oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda berperan dalam membantu penyelesaian sengketa secara damai untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa. Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Mekanisme penyelesaian sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional harus mengedepankan mediasi yang bertujuan untuk mencapai keputusan mufakat dan tidak merugikan para pihak. Namun dalam menjalankan tugasnya dalam menangani sengketa pertanahan di Kota Samarinda, tidak jarang terjadi kendala-kendala yang harus dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda.
MEWUJUDKAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM Kurniawan Pasaribu, Benhard Kurniawan Pasaribu
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2017): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v9i2.225

Abstract

       Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Hak Tanggungan, terdapat 3 (tiga) pihak yang memiliki kepentingan didalamnya, yaitu pihak kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan yang berkepentingan untuk segera memperoleh pelunasan utang debitor, pihak debitor yang berkepentingan agar dihormati hak kebendaannya yang masih melekat atas objek jaminan Hak Tanggungan, serta pihak calon pembeli jaminan Hak Tanggungan yang berkepentingan untuk dapat menguasai objek kebendaan yang dimilikinya beserta surat-surat bukti milik yang diperlukan untuk itu segera setelah jual beli terlaksana melalui pelelangan umum. Kepentingan para pihak sebagaimana diuraikan diatas menarik penulis untuk mengadakan penelitian serta penulisan untuk itu ketika persoalan perimbangan kepentingan diantara pihak berkepentingan terhadap pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan ini sendiri menurut penulis tidak terakomodir didalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Tanggungan yang berlaku sekarang ini. Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan pentingnya badan peradilan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum diantara para pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, serta diperlukannya penghapusan kewenangan kreditor untuk menjual dengan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum atas objek Hak Tanggungan yang masih melekat atasnya hak kebendaan daripada debitor sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.  
“MEKANISME PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT OLEH WALIKOTA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA” S.H, Hardiansyah; Mukti, Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2017): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v9i2.227

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat pada pelaksanaannya dilapangan tidak pernah di implementasikan oleh pemerintah daerah dan terhadap konsultasi Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pelaksanaannya tidak pernah dilakukan karena terkendala oleh beberapa faktor. Sehingga disarankan pemerintah daerah bisa mengimplementasikan mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat secara baik sejak dikeluarkannya peraturan daerah tersebut dan pemerintah provinsi sebaiknya mempertimbangkan untuk bisa memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) maupun menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di kota samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Oleh Walikota Samarinda di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Wilayah Kota Samarinda dan Bentuk Konsultasi Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ditinjau dari Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kota Samarinda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bersumber dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer
ASPEK YURIDIS PERJANJIAN BUSINESS FRANCHISE DI INDONESIA Triana, Lily
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2018): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v10i1.263

Abstract

In Indonesia there is no regulation about franchise. Same thing is also experienced of many state, for example English and Australian. No special regulation about franchising can be consedered to be good news or is bad news. The bad news is wth no special guidance, hence goodnesss of franchisor amd also of franchisee have to reckon on written agreement in cooperation contract. Irts meaning both parties have to neglectless and meticulous to the what agreed on. Protection of other decision which arrange an cooperation of Franchising represent the source of which whereas can be made by guidance do complied agreement have the basis for real correct and fair. Association of franhcising generally realese code of ethic of franchising.good news of inexistence regulation of area of franchising is goodness of franchisor and fracnhisee earn free compromise whateverly. As hold of legal fundament of agreement of franchise in Indonesia is freedom contract such as those which arranged in section 1338 KUH Perdata and by concidering conditions of section 1338 KUHP Perdata. Law contract in Indonesia embrace open system meaning that each and everyone is free to make all kinds of contract. In section 1338 KUH Perdata contained by the following rule all made contract lawfully will bind over them making it own. In the case conditions of 1320 section of KUH this Perdata is fulfilled by hence comand of section 1338 KUH Perdata. The making agreement act as code/law to all party. So franchise, and vitally hence to all party arrange agreement content detail.Solving of dispute represent problem which in many is important to licencer, specially In the case of giving of license. Right of intellectual properties  in the form of trade secret. Solving of dispute which is through jurisdiction forum, it is though enabled to be emphasized in conference closed (for the secret of trade) felt concerned abaout by licencer party will become an openly forum to receiver of license which do not good mine. To avoid the mentioned hence better each ; every dispute realted to agreement of giving license finished in framework of alternative of is solving of dispute, including in it arbitrase.Ordinary license agreement unlike giving of agreement of license of franchise. If at giving of agreement of license usually only covering giving of permission cover all sort of kinds of intellectual property that appliances bought or rented from him. Besides so-called above, agreement of franchise are; giving of license abaout name of trading, model brand, desain, ets. Rules that can be grouped in the field of contractual law and in the field of law about intellectual property.
ASPEK YURIDIS PASAR MODAL SEBAGAI SARANA PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN Suradiyanto, Suradiyanto
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2018): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v10i1.264

Abstract

Parties that require investment fund is not limited to the government alone, but also other productive sectors of the private sector. If the government usually acts as an initiative taker physical infrastructure development, the private sector (individuals and companies) to act as a driver of economic activity such as attempts commercial production of goods and services calculated based on pure business will be profitable. All this requires a good investment fund short-term nature, such as working capital for the cost of operational needs, as well as long-term funds such as for procurement of fixed assets required. In order to meet the needs of the company will fund as a means of financing and development can be done through various options of financing the company and one of the company's financing alternatives can be done by finding others to participate invest in the company. This can be done by selling the majority ownership of the company to the general public by way of public offering (go public) through the capital market. Initial public offerings made by the company through the capital market can make the company receives cash from the public which can then be used by the company for financing and development of the company
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS/BERIMBANG DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN Pribadi, Deny Slamet
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2018): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v10i1.265

Abstract

Suatu perjanjian dibuat dengan kesepakatan para pihak, tapi didalam dunia bisnis suatu bentuk dan norma hukum yang efisien diperlukan sebagai suatu acuan dasar dberkontrak.Pada dasarnya asas KEBERIMBANGAN merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian, apakah kadarnya ringan atau berat atau sebab dari hal – hal lain harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan win – win solution dari pada suatu Perjanjian yang ada.
KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT Gunawan, sinatra
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2018): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v10i1.266

Abstract

Health and Safety of Hospital Work (K3RS) is the application of UUD 1945 chapter 27 verse (2) and Chapter 28 H and Health Ministry’s Regulation number 66 2016. K3 has existed since long time ago and its application has been less satisfactory as this was proven by UU number 1 1970 about Work Safety and UU number 44 2009 about Hospital. The application of K3RS is one of the actions taken to ensure and protect the safety and health of the human resources of the hospital, patients, nurses, visitors, and its environment as well as its physical condition. Health Ministry’s Regulation Number 66 2016 specifically describes about K3RS but there is no clear and detail description on what the hospital’s responsibilities are along with their consequences.The problem studied is related to the administrative responsibilities of the hospital along with their consequences for not executing Health Ministry’s Regulation Number 66 2016 in terms of K3RS. Method used for this law research is Normative Jurisdictive with referential and field study as the data collection technique. The writer did the research by looking for and collecting secondary data, compiled, described, and then analyzed in order to form a systematic, factual, and accurate description of the facts, characteristics or multi-phenomenon relationship studied. Data were analyzed qualitatively and the conclusion was drawn from there which later became the answer of the problem of this research.From the findings of the research, it was proven that there wasn’t optimum administrative responsibilities of the hospital and there were neither consequences addressed in written nor in person form in regards of why the K3RS was not implemented. The conclusion was drawn from this research was the administrative responsibilities of the hospital related to K3RS were not continuously applied and the written consequences form of the Health Ministry’s Regulation was not strict.
MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA SAMARINDA Maryanto, Maryanto; Safitri, Wahyuni
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2018): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v10i1.267

Abstract

The relation between legal subjects such as person or legal entity in a case, frequently generates dispute. Along with the complexity of social life, then, the more parties are involved in the dispute, the wider scope of the dispute case. One of the concerned dispute in the society is Industrial Relations Disputes that become the competence of Industrial Relations Court. Since 2015, The Act No. 2/2004 about Industrial Relations Dispute Settlement has enforced effectively, it still has many weaknesses, wether from practical or regulation aspects. The legal problems of its Act cause the settlement of Industrial Relations Dispute become less effective and efficient, also hamper the principle of constante justitite (principle of rapid, fair and easy trial). The research concluded that the practical/operational level of the Judges Panel in examining and adjudicating the cases of Industrial Relations Dispute in Industrial Relations Court of Samarinda, which tend to apply the general civil procedure law, from the examination of legal standing of the parties, exception, interlocutory decision, replik, duplik, writen proof, the witnesses, experts/professional witnesses, conclusion and verdict. This procedures only prolong the examination and trial process to settle the case of Industrial Relations Dispute. Therefore, the SOP (Standard Operational Procedure) of the settlement of Industrial Relations Dispute cannot be well-implemented yet as the mandate of the law. 

Page 9 of 21 | Total Record : 201

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS Vol. 17 No. 1 (2025): Februari Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus Vol. 16 No. 1 (2024): Februari Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus Vol. 15 No. 1 (2023): Februari Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus Vol. 14 No. 1 (2022): February Vol. 13 No. 2 (2021): August Vol. 13 No. 1 (2021): February Vol. 12 No. 2 (2020): August Vol. 12 No. 1 (2020): February Vol. 11 No. 2 (2019): August Vol. 11 No. 1 (2019): February Vol. 10 No. 2 (2018): August Vol. 10 No. 1 (2018): February Vol. 9 No. 2 (2017): August Vol. 9 No. 1 (2017): February Vol. 8 No. 2 (2016): August Vol. 8 No. 1 (2016): February Vol. 7 No. 2 (2015): August Vol. 7 No. 1 (2015): February Vol. 6 No. 1 (2014): February Vol. 5 No. 1 (2013): February Vol. 4 No. 2 (2012): August Vol. 4 No. 1 (2012): February Vol. 3 No. 2 (2011): August Vol. 3 No. 1 (2011): February Vol. 2 No. 2 (2010): August Vol. 2 No. 1 (2010): February Vol. 1 No. 1 (2009): February More Issue