cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakri La Suhu
Contact Email
bakrilasuhu@yahoo.co.id
Phone
+6282228216222
Journal Mail Official
bakrilasuhu@yahoo.co.id
Editorial Address
Kampus II Jl. KHA. Dahlan No. 100 B, Gedung B, Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan, Ternate. 97724 Maluku Utara
Location
Kota ternate,
Maluku utara
INDONESIA
Jurnal Government of Archipelago
Published by Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
ISSN : 27752925     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO, merupakan publikasi ilmiah yang terdiri dari beberapa kumpulan tulisan para dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamamdiyah Maluku Utara (UMMU), diterbitkan secara berkala yaitu 2 kali dalam setahun. Dalam setiap kali penerbitannya JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO mencakup tiga fokus kajian yakni masalah sosial, politik dan pemerintahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI KANTOR POLRES PULAU MOROTAI Suhu, Bakri La; Ikram, Muhammad
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 8 No 1 (2025): JGOA Volume 8 Nomor 1 Maret 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi di Kantor Polres Pulau Morotai. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil temuan penelitian dan analisis data yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan Peraturan Kapolri (PERKAP) No.5/2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM di Kantor POLRES Pulau Morotai sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan; Pertama, Aspek sumber daya manusia/jumlah personil yang ditugaskan sudah cukup memadai yakni 7 orang personil, sisi keuangan juga sudah cukup memadai karena biaya pengelolaan SIM berjumlah Rp. 37.440.000/tiap tahun, yang sumbernya berasal dari PNBP. Kedua, Aspek komunikasi antara personil Polres Pulau Morotai dan Masyarakat/pemohon juga sudah baik. Ketiga, Aspek disposisi/pembagian tugas sudah sesuai dengan Keputusan Kapolres Pulau Morotai No:KEP/25/XII/2020. Keempat, Aspek struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Kapolri dan SOP tentang Pelayanan SIM di Polres Pulau Morotai sudah diatur kedalam Keputusan Kapolres Pulau Morotai No:KEP/25/XII/2020 tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan SIM. Namun yang perlu diperhatikan yakni waktu pelayanan SIM yang dinilai terlalu lama, yakni pelayanan SIM Bagian Service Delivery dan pelayanan SIM Hilang yang waktunya 95 menit dan SIM Hilang hanya 15 menit.
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DIPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2018 DI TENGAH KONFIK KEPENTINGAN PEREBUTAN 6 DESA DI WILAYAH KABUPTEN HALMAHERA BARAT DAN HALMAHERA UTARA Husen, Mahmud
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 8 No 1 (2025): JGOA Volume 8 Nomor 1 Maret 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial yang terjadi Pilkada pada daerah sengketa batas wilayah yang dialami oleh masyarakat 6 (enam) Desa antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara. Dari hasil lapangan yang didapatkan bahwa Pemetaan Ulang dan Penetapan Batas Wilayah yang Jelas: Pemetaan ulang yang komprehensif dan akurat harus dilakukan untuk menentukan batas wilayah yang sah dan disepakati oleh semua pihak terkait. Pemerintah pusat, bersama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terlibat, perlu melakukan survei geografis dan administrasi untuk memperjelas batas wilayah. Penetapan batas yang jelas akan mengurangi potensi konflik dan memperbaiki pengelolaan administrasi publik serta kepemilikan tanah di desa-desa perbatasan. Dialog dan Mediasi Antar Pihak Terkait: Mengadakan forum dialog dan mediasi antara pemerintah kabupaten, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas dan menyelesaikan sengketa batas wilayah. Proses ini harus transparan dan inklusif, memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan pandangan dan mencari solusi bersama. Dukungan dari lembaga independen atau mediator yang profesional dapat membantu dalam mencapai kesepakatan yang adil. Peningkatan Koordinasi Administrasi Kependudukan dan Pemilihan: Memperbaiki koordinasi antara pemerintah kabupaten, KPU, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa administrasi kependudukan dan pendaftaran pemilih dilakukan dengan akurat. Sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan batas wilayah dan dampaknya terhadap administrasi kependudukan harus dilakukan secara menyeluruh untuk menghindari kebingungan dan kesalahan dalam data pemilih.
RUANG HIDUP KOMUNITAS O’HONGANA MANYAWA: Prodi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Madjid, Syaiful
JOURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO Vol. 8 No. 1 (2025): JGOA Volume 8 Nomor 1 Maret 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutan merupakan fenomena penting dalam kehidupan komunitas O’Hongona Manyawa (Orang Tugutil). Hutan bukan hanya sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat mendapatkan bahan makanan, tetapi lebih jauh lagi dianggap sebagai sumber kehidupan (Manga Wowango) dan sekaligus muara bagi eksistensi dalam perkembangan kehidupan komunitas O’Hongona Manyawa (Orang Tugutil) di dalam hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Ruang hidup O’Hongana Manyawa di Hutan Halmahera, Methode yang dipakai dalam penelitian ini yakni Field Research dengan mengunakan analisis isi yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Think Description. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kesatuan hutan merupakan fenomena penting dalam kehidupan komunitas O’Hongona Manyawa (penyebutan orang luar: Orang Tugutil). Hutan bukan hanya sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat mendapatkan bahan makanan, tetapi lebih jauh lagi dianggap sebagai sumber dan sekaligus muara bagi eksistensi dalam perkembangan kehidupan komunitas O’Hongona Manyawa, Konsep ruang hidup bagi Komunitas O’Hongana Manyawa dalam hutan tidak hanya merupakan bangunan konseptual yang abstrak dan hanya hidup dalam alam pikiran komunitas yang bersangkutan, melainkan di nyatakan dalam bentuk sikap dari individu yang berada di alam hutan tersebut. Nampak dengan jelas ketergantungan hidup pada hutan sebagai sumber kehidupan (Manga Wowango)yang menghasilkan fungsi-fungsi yang dapat dirasa dan dilihat. Misalkan salah satu fungsi hutan menurut pengetahuan lokal O’Hongana Manyawa, Kebaikan Hutan (o’poiha fongana) menyimpan Sumber Air untuk kehidupan mahluk-mahluk yang berada di wilayah hutan tersebut, menjaga hutan sama halnya menjaga sumber air bagi kehidupan anak cucu mereka. Pengetahuan lokal O’Hongana Manyawa tentang Hutan sebagai Sumber Kehidupan (manga wowango) sudah menjadi pedoman hidup dimana setiap sikap dan tingkah laku dalam menjaga hutan sudah sejak lama telah berakar dalam alam jiwa individu O’Hongana Manyawa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2009, TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan): Prodi Ilmu Pemerintahan Suhu, Bakri La; Damiu, Hasman La
JOURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO Vol. 8 No. 1 (2025): JGOA Volume 8 Nomor 1 Maret 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu peneliti menguraikan dan menggambarkan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer yang terdiri dari hasil wawancara peneliti dengan informan dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan desa khususnya di desa Mano dinilai belum efektif, karena secara konseptual dengan adanya Peraturan Bupati tersebut merupakan wujud dari aturan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Namun implementasi dari pemberlakuan peraturan tersebut tidak didasarkan pada hal-hal yang dianggap prinsip, dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan sosialisasi. Karena secara realitas, latar belakang pendidikan para aparatur pemerintah desa sangat relatif rendah sehingga proses pelatihan dan pembekalan akan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien oleh pemerintah kebupaten sangat dibutuhkan dalam merangsang kreatifitas dan etos kerja para aparatur desa, agar dapat mengarah pada proses pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Mano masih mengharapkan Alokasi Dana Desa (ADD) per tahunnya tanpa mengelola sumber-sumber keuangan dan pendapatan desa lainnya.

Page 6 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2025): JGOA Volume 8 Nomor 1 Maret 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): JGOA Volume 8 Nomor 1 Maret 2025 Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024 Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024 Vol 5 No 2 (2023): JGOA Volume 5 Nomor 2 September 2023 Vol 4 No 1 (2023): JGOA Volume 4 Nomor 1 Maret 2023 Vol 3 No 2 (2022): JGOA Volume 3 Nomor 2 September 2022 Vol 3 No 1 (2022): JGOA Volume III Nomor 1 Maret 2022 Vol 2 No 2 (2021): JGOA Volume II Nomor 2 September 2021 Vol 2 No 1 (2021): JGOA Volume II Nomor 1 Maret 2021 Vol 1 No 2 (2020): JGOA Volume I Nomor 2 September 2020 Vol 1 No 1 (2020): JGOA Volume I Nomor 1 Maret 2020 More Issue