cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakri La Suhu
Contact Email
bakrilasuhu@yahoo.co.id
Phone
+6282228216222
Journal Mail Official
bakrilasuhu@yahoo.co.id
Editorial Address
Kampus II Jl. KHA. Dahlan No. 100 B, Gedung B, Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan, Ternate. 97724 Maluku Utara
Location
Kota ternate,
Maluku utara
INDONESIA
Jurnal Government of Archipelago
Published by Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
ISSN : 27752925     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO, merupakan publikasi ilmiah yang terdiri dari beberapa kumpulan tulisan para dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamamdiyah Maluku Utara (UMMU), diterbitkan secara berkala yaitu 2 kali dalam setahun. Dalam setiap kali penerbitannya JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO mencakup tiga fokus kajian yakni masalah sosial, politik dan pemerintahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DALAM PELAYANAN PENYALURAN AIR BERSIH (Studi di Kelurahan Moya RT 05-RT 08 Kecamatan Ternate Tengah) Madjid, Syaiful; Lapandewa, Jainudin; Kaunar, Abdullah; Djae, Raoda M.
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami dan mengetahui secara mendalam tentang kinerja PDAM Kota Ternate dalam penyaluran air bersih di Kelurahan Moya RT 05-RT 08 Kecamatan Kota Ternate Tengah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data yaitu berjumlah 9 Orang terdiri dari Kepala Sub. Seksi Distribusi atau penyaluran air bersih PDAM Kota Ternate, Lurah Kelurahan Moya, Ketua RT 05 dan Ketua RT 08 Kelurahan Moya, serta masyarakat 5 Orang, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumentasi dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa Penyediaan air bersih di Kelurahan Moya RT 05 - RT 08 Kecamatan Kota Ternate Tengah sejauh ini belum dianggap efektif, karena Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate dikatakan berhasil atau efektif apabila masyarakat telah benar-benar memperoleh distribusi air secara merata. Hal ini Karena, upaya penyediaan air bersih masih berada dalam tataran penyambungan pipa yang diorientasikan pada tiap-tiap RT di Kelurahan Moya, sedangkan yang di inginkan oleh masyarakat Kelurahan Moya yaitu instalasi penyaluran air harus di salurkan pada setiap rumah di Kelurahan Moya terutama pada RT 05-08. Namun di yakini benar bahwa saat ini,, pihak PDAM Kota Ternate senantiasa berupaya keras dengan menyalurkan air bersih dengan menggunakan metode dourp air melalui mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air bagi masyarakat Kelurahan Moya terutama pada RT 05-RT 08 meskipun masi juga belum efektif sesuai dengan harapan masyarakat.
PERAN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN (Studi Pada Kantor Pusat PT. Nusa Halmahera Minerals) Taher, Azwar Anas Do.; Suhu, Bakri La; Pora, Rasid
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan yakni pertama, untuk mengetahui peran pimpinan/ Presiden Direktur dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan di Kantor Pusat PT. Nusa Halmahera Minerals, dan kedua, mengetahui bentuk tindakan sanksi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap karyawan yang tidak disiplin. Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (lapangan) yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai sifat, keadaan, peristiwa atau aktifitas dalam sebuah lembaga, kemudian menjabarkan dengan permasalahan yang di teliti melalui sejumlah indikator yang berkenaan. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer melalui observasi dan wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh melalui arsip-arsip dan dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Pimpinan/presiden Direktur PT. NHM dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan selama ini sudah dilakukan dengan baik. Peran Pimpinan/presiden Direktur yakni dengan menekankan arti pentingnya disiplin kerja, pimpinan senantiasa memberikan contoh kedisplinan, tidak mentoleransi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh karyawan dan memberikan reword terhadap staf yang disiplin. Selain itu juga, peran Pimpinan/ presiden Direktur PT. NHM yakni pertama, selalu memacu, menuntun dan membimbing, membangun dan memberi atau membangun motivasi-motivasi kerja; kedua, selalu memberikan supervisi/pengawasan yang efisien dan membawa para karyawannya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuanwaktu dan rencana; dan ketiga, selalu membuka huubungan dengan pihak-pihak luar untuk memajukan perusahaan. Sedangkan untuk bentuk tindakan sanksi/hukuman bagi karyawan PT. NHM yang tidak disiplin yakni dengan memberikan beberapa peringatan, mulai dari Surat Peringatan Tertulis 1 (SP-1), Surat Peringatan Tertulis 2 (SP-2) dan hingga pada tahapan Surat Peringatan Tertulis 3 (SP-3).
EFEKTIFITAS PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DALAM MELAYANI PASIEN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS DESA MADAPOLO KECAMATAN OBI UTARA Suhu, Bakri La; Muhammad, Agun
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelayanan kesehatan gratis dalam melayani pasien rawat jalan di puskesmas desa Madapolo Kecamatan Obi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan kesehatan gratis dalam melayani pasien rawat jalan di Puskesmas Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan masih dinilai belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator efektifitas yang belum terpenuhi, terutama kepastian pelaksanaan pelayanan untuk pasien rawat jalan yang waktu kontrol terhadap pasien rawat jalan sama sekali belum sesuai harapan para pasien, karena pihak puskesmas/dokter jarang mengunjungi pasien untuk melakukan pelayanan dan bahkan harus pihak keluarga yang datang langsung ke puskesmas untuk memberitahu kapan pasien dikontrol lagi, belum memadainya sumber daya manusia (SDM) tentang tingkat profesional tenaga medis (khususnya tenaga dokter, bidan dan perawat), serta minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas Madapolo. Sedangkan dari aspek keterbukaan informasi kesehatan masih belum berjalan dengan efektif karena faktor rentang kendali antar desa dengan pusat puskesmas yang ada di kecamatan dan faktor kondisi iklim/cuaca yang sering pengalami pancaroba, serta prosedur pelayanan kesehatan dinilai cukup baik namun perlu untuk diatur sesederhana mungkin sehingga alur pelayanan tidak berbelit-belit dan membingunkan para pasien yang datang berkunjung di puskesmas Madapolo.
PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI KECAMATAN PULAU MANGOLI TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Kemhay, Hardi; Suhu, Bakri La; Lating, Ali; Sangadji, Norita
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 2 No 2 (2021): JGOA Volume II Nomor 2 September 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami persepsi masyarakat terhadap Pemerintah Kecamatan Mangoli Tengah dalam memberikan pelayanan publik pasca pemekaran kecamatan. Penelitain ini menggunaan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis Deskriptif (Descriptif Reseearce) yakni mendeskripsikan fakta-fakta sosial Pollitik yang bersentuhan dengan objek yang diteliti. Sebagaimana yang disarankan dalam teknik Penelitian Deskriptif pada umumnya dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, Pertama : Pelayanan publik di bidang pendidikan pasca pemekaran Kecamatan Mangoli Tengah, telah berjalan dengan baik. Walaupun demikian bentuk pelayanan publik pada sisi pendidikan mesti terus ditingkatkan dengan perlu dibangunnya lembaga pendidikan formal diberbagai desa yang belum ada lembaga tersebut sebaga basis transformasi ilmu pengetahuan. Keciuali itu pula, masih terdapat kekurangan guru. Kedua : Pelayanan publik bidang kesehatan belum berjalan secara maksimal, oleh karena tenaga kesehatan yang ada tidak representative dengan jumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kecamatan Mangoli Tengah
PERAN PEMERINTAH KOTA TERNATE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN RUA (Studi Kasus Dinas Perikanan Dan Kelautan Kota Ternate) Iksan, Lifadri; Suhu, Bakri La; Suaib, Rahmat
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah kota ternate dalam pemberdayaan masyrakat nelayan di kelurahan Rua, dan kendala yang di hadapi pemerintah kota dalam melihat problem yang di alami oleh masyarakat nelayan sehingga menjadi bahan evaluasi guna memberikan kesejahteraan dan upaya pemerintah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Peran Pemerintah Kota Ternate Dalam Pemberdayaan Masyarakat nelayan Di Kelurahan Rua berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku umum. Kota Ternate telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberdayakan nelayan, dengan menyelenggarakan program-program pemberdayaan nelayan seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan kelembagaan nelayan, namun dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya optimal. Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan nelayan meliputi faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung yakni kuantitas sumber daya manusia, bantuan modal usaha dan alat tangkap, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas penunjang dan belum optimalnya kebijakan yang di buat Pemerintah Kota Ternate.
STABILITAS POLITIK PEMERINTAH LOKAL DALAM IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DI INDONESIA (RELASI VERTIKAL DAN HORISONTAL) Kemhay, Hardi
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stabilitas politik pemerintahan local dalam implementasi desentralisasi di Indonesia (relasi vertical dan horizontal). Untuk mengetahui bagaimana “stabilitas politik pemerintahan local dalam implementasi desentralisasi di Indonesia (dilihat dari relasi vertical dan horizontal) “. Dengan sub pembahasan, yaitu; perkembangan ekonomi dari asas money follows function, perkembangan pelembagaan baik struktur maupun proses politik dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, partisipasi politik atas keterlibatan warga negara terhadap penyerahan wewenang desentralisasi, serta hubungan relasi vertical dan relasi horizotal. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif studi Pustaka (library research) untuk mengkaji tentang stabilitas politik pemerintahan local dalam implementasi desentralisasi di Indonesia (relasi vertical dan horizontal). Perkembangan Ekonomi adalah proses perkembangan barang untuk menunjang perkembangan ekonomi dalam waktu jangka Panjang sesuai kebutuhan. Kemudian money follows function (uang mengikuti fungsi) merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebutuhan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki untuk kemanfaatan masyarakat. sedangkan money follows program penganggaran berbasis pada fungsi dan program prioritas yang memberikan manfaat nasional lebih besar. Kemudian perimbangan keuangan terbagi menjadi keuangan negara dan keuangan daerah. Urusan pemerintahan konkuren, merupakan urusan Bersama yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahn wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berwenang mengurus 6 (enam) urusan, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berwenang mengurus 18 ( delapan belas) urusan. Sedangkan urusan pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan diserahkan sebahgian kewenangan kepada pemerintah provinsi. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk daerah mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Desentralisasi terdiri dari ; Desentralisasi politik atau desentralisasi ketatanegaraan (territorial dan fungsional), desentralisasi fiscal, desentralisasi ekonomi atau pasar dan desentralisasi administrasi (Dekonsentrasi, delegasi dan devolusi). Relasi vertikal mencakup hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melibatkan transfer kekuasaan, sumber daya, dan tanggung jawab antara kedua tingkatan pemerintahan. Relasi horizontal berkaitan dengan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PASTABULU KECAMATAN MANGOLI UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SULA Buamona, Sulemang; Madjid, Syaiful; Pora, Rasid; Kaunar, Abdullah
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Rangkaian penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni berusaha mengeksplorasikan dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kejadian sosial dengan upaya mendeskripsikan sejumlah variable yang berkaitan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: Pertama, Strategi yang digunakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan atau kelompon nelayan yakni: 1) Pembentukan Kelompok, 2) Pengadaan sarana penangkapan, 3) Peningkatan pengetahuan dan kreativitas masyarakat atau kelompok nelayan melalui sosialisasi, dan 4) Pengadaan bibit ikan garopa putih untuk kelompok nelayan agar dikembangkan melalui teknik pemeliharaan menggunakan keramba. Kedua Adapun kendala dalam proses pemberdayaan masyarakat atau kelompok nelayan yakni: 1) Teknik pengetahuan masyarakat atau kelompok nelayan terkait pengelolaan potensi desa di sector perikanan yang masih minim, 2) Pengadaan sarana penangkapan yang tidak mengalami perkembangan, dan 3) BUM Desa tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH DI KELURAHAN MALIARO KECAMATAN TERNATE TENGAH (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate) Ishak, Sitti Nurul Kholizah; Ibrahim, Abd Halil Hi.; Pora, Rasid; Suhu, Bakri La; Djae, Raoda M.
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate dalam penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Maliaro. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi dari objek yang menjadi pusat peneliti baik itu dengan cara memperoleh sumber dari wawancara, dan dokumen. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) peran BPN dalam proses penyelesaian sengketah tanah melalui dua acara yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Pada non litigasi di lakukan musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan jalur akhir melalui litigasi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketah hak atas tanah secara litigasi akan membuat biaya dan besar waktu yang cukup Panjang, peran atau kehadiran BPN adalah sudah mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat setempat (warga Maliaro) sehingga terrealisasi dalam system penerapan penyelesaian sengketa tanah di berbagai daerah termasuk di Kelurahan Maliaro. (2) faktor-faktor penyebab sengketah tanah di Kelurahan Maliaro yakni, a. persoalan sertifikat tanah yang kurang jelas, b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, c.legalitas tanah yang kurang jelas.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DESA (Studi Di Desa Balbar Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan) Artha, Sarni; Hamid, Zulkifli
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Desa Balbar dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Desa Balbar pada tahun 2016 belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat masih rendah karena hanya sebagian mayarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kantor desa. Bentuk partisipasi masyarakat sebatas partisipasi berupa tenaga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap ringan, misalnya membersihkan lokasi kantor desa, dan menyiapkan konsumsi untuk pekerjan. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dikarenakan (1) pembangunan gedung kantor desa adalah kegiatan proyek dan bukan swadaya, proyek yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan tahun 2015 yang berjumlah Rp. 172.750.000,-. (2) faktor pola pikir masyarakat yang sebagian tidak berpartisipasi, dengan anggapan bahwa pembangunan kantor desa anggarannya besar jadi tidak perlu masyarakat berpartisipasi secara langsung dan sebagian masyarakat tidak perduli atas pelaksanaan pembangunan kantor desa.
KOLABORASI TRIPEL HELIX DALAM PEMBANGUNAN UMKM DI WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA Kemhay, Hardi
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 8 No 1 (2025): JGOA Volume 8 Nomor 1 Maret 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kolaborasi Tripel Helix dalam Pembangunan UMKM Di wilayah propinsi Maluku Utara. Penulisan ini bertujuan memperdalam pengetahuan tentang Kolaborasi tripel helix dalam pembangunan umkm Di wilayah Propinsi Maluku Utara dengan sub tema; Pembangunan usaha UMKM Mikro dan Pembangunan usaha UMKM Makro. Penelitian ini penulis menggunakan Penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya. Dengan berbagai sumber informasi berupa catatan dan teks yang diteliti. Kesimpulan: Kolaborasi dan kerjasama pengembangan usaha UMKM Mikro dapat memberikan nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi, bila menggunakan actor helix sebagai stakeholder dalam menyiapkan regulasi, memetakan peluang usaha berdasarkan krakteristik wilayah, menyiapkan investasi modal usaha serta merumuskan rencana strategis untuk mewujudkan tujuan kesuksesan usaha UMKM. Sedangkan Pembangunan usaha makro yang sukses; memerlukan rencana yang baik, waktu yang tepat, manajemen yang efektif, keberpihakan pemerintah yang pasti dan ketersediaan modal yang cukup serta jaminan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Saran : untuk meningkatkan pertumbuhan usaha UMKM, dibutuhkan keberpihakan tiga stakeholder yaitu; Pemerintah, universitas dan industry/bisnis. Kerja sama ini bertujuan untuk mengisi dan menyiapkan sarana prasarana seperti konsep, regulasi, dan sumberdaya yang menjadi kebutuhan usaha UMKM.

Page 5 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): JGOA Volume 8 Nomor 1 Maret 2025 Vol 8 No 1 (2025): JGOA Volume 8 Nomor 1 Maret 2025 Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024 Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024 Vol 5 No 2 (2023): JGOA Volume 5 Nomor 2 September 2023 Vol 4 No 1 (2023): JGOA Volume 4 Nomor 1 Maret 2023 Vol 3 No 2 (2022): JGOA Volume 3 Nomor 2 September 2022 Vol 3 No 1 (2022): JGOA Volume III Nomor 1 Maret 2022 Vol 2 No 2 (2021): JGOA Volume II Nomor 2 September 2021 Vol 2 No 1 (2021): JGOA Volume II Nomor 1 Maret 2021 Vol 1 No 2 (2020): JGOA Volume I Nomor 2 September 2020 Vol 1 No 1 (2020): JGOA Volume I Nomor 1 Maret 2020 More Issue