cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakri La Suhu
Contact Email
bakrilasuhu@yahoo.co.id
Phone
+6282228216222
Journal Mail Official
bakrilasuhu@yahoo.co.id
Editorial Address
Kampus II Jl. KHA. Dahlan No. 100 B, Gedung B, Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan, Ternate. 97724 Maluku Utara
Location
Kota ternate,
Maluku utara
INDONESIA
Jurnal Government of Archipelago
Published by Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
ISSN : 27752925     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO, merupakan publikasi ilmiah yang terdiri dari beberapa kumpulan tulisan para dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamamdiyah Maluku Utara (UMMU), diterbitkan secara berkala yaitu 2 kali dalam setahun. Dalam setiap kali penerbitannya JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO mencakup tiga fokus kajian yakni masalah sosial, politik dan pemerintahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBERLANJUTAN PENANGANAN ECENG GONDOK DI DANAU DUMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Ibrahim, Abdulhalil Hi; Madjid, Syaiful
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 1 (2022): JGOA Volume III Nomor 1 Maret 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Peran pemerintah Dalam Penanganan Eceng Gondok Di Danau Duma. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, sementara dalam pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri ats tiga tahap, yaitu reduksi data, enyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa, Pertama; dalam penanganan eceng gondok di Danau Duma secara umum belum efektif. Hal ini dikarenakan, penanganan yang dilakukan kurang keseriusan dalam pelaksanaan, walaupun sudah melibatkan beberapa Instansi dan Tokoh masyarakat. Tetapi hal ini belum juga dapat diatasi. Kedua; penanganan eceng gondok di danau duma terkesaan masih ada masalah. Masalah yang ditemui antara lain yaitu kendala-kendala dalam proses penanganan eceng gondok. Dalam hal ini sehingga penanganan eceng gondok menjadi terhambat.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TALAGAMORI KECAMATAN OBA KOTA TIDORE KEPULAUAN Suaib, Rahmat; La Suhu, Bakri; Sangaji, Sutriana
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 1 (2022): JGOA Volume III Nomor 1 Maret 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Talagamori, penelitian ini menggunakan Deskriptif kualitatif yakni berusaha mengeksplorasi dan mengklasifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial-dengan berupaya mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti.Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat di simpulkan bahwa pengelolaan Bumdes di Desa Talagamori bahwa belum efektif, karena masih ada beberapa hal yang bisa di bilang belum memenuhi syarat yaitu ada beberapa unit usaha yang masih direncanakan dan belum di laksanakan pembuatannya yaitu, pertama tempat pembuangan sampah terpadu, kedua, pembangunan pasar desa, dan kurangnya perhatian dari kepala desa dan Direktur Bumdes dalam pengelolaannya sehingga beberapa unit usaha yang belum bisa di bangun karena kendala-kendala yang di hadapi oleh Bumdes itu sendiri, sehingga Badan Usaha Milik Desa di Desa Talagamori belum bisa di katakan efektif. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Bumdes antara lain; pertama minimnya sarana dan prasarana dan kedua, minimnya komunikasi yang baik sehingga muncul berbagai kesalahpahaman diantara pengelola Bumdes dan masyarakat.
PERAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN PENGHUBUNG ANTAR KELURAHAN (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan) Pora, Rasid; Ibrahim, Abdulhalil Hi; Tubuli, Mohd. Ridzal S.
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 1 (2022): JGOA Volume III Nomor 1 Maret 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yang hendak dicapaidalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam percepatan pembangunan jalan penghubung antar kelurahan. Untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menganalisis“ Peran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dalam Percepatan Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kelurahan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk percepatan pembangunan jalan penghubung antar kelurahan sudah dilakukan dengan cepat di beberapa kelurahan, hanya saja untuk jalan penghubung antar kelurahan Kalaodi menuju Fobaharu masih dalam proses tapi ditargetkan awal tahun 2020 haru sudah selesai. Kedua: Dalam hal pembangunan, baik itu pembangunan jalan ataupun pembangunan infrasturuktur yang lainnya di Kota Tidore Kepulauan Dinas PU sudah sangat berperan dengan baik terhadap seluruh pembangunan infrasturuktur yang ada di Kota Tidore Kepulauan, dan dalam hal pembangunan jalan penghubung antar kelurahan, dinas PU juga sudah sangat berperan, hal ini dapat dilihat dengan hampir 90% jalan di Kota Tidore Kepulauan sudah diperbaiki, namun untuk jalan penghubung antar kelurahan Kalaode Cabodeo dan Fobaharu itu masih dalam sirkus belum dibutas, tapi insa allah di awal tahun 2020 akan diselesaikan. Ketiga: Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Kota Tidore Kepulauan terkait dengan pembangunan jalan sudah sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari pemakaian anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2019, sebagain besar diarahkan untuk pembangun jalan, namun untuk jalan penghubung antar kelurahan yang ada di Kalaode dan Fobaharu masi dalam tahapan penyelesaian, akan tetapi sudah kami targetkan untuh harus diselesaikan di tahun 2020.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI WILAYAH PULAU OBI (Studi Kasus Di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara) Noviyanti, Vivi; Edjo, Mifral
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 2 (2022): JGOA Volume 3 Nomor 2 September 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa Madapolo Kecamatan Obi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer yang terdiri dari hasil wawancara peneliti dengan informan dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan bantuan data sekunder. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah desa Madapolo dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) yakni terdiri dari : (a) Peningkatan fasilitas sarana & prasarana desa berupa; perbaikan pasar desa dan perbaikan/perluasan pelabuhan, dan (b)Peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa Madapolo yang berupa keterlibatan dan atau keikutsertaan aparatur dalam mengikuti kegiatan pelatihan/kursus mengenai penyusunan anggaran dan penerimaan keuangan desa serta peningkatan pendapatan asli desa. Selain dari strategi peningkatan PADes yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Madapolo, desa Madapolo juga memiliki sumber-sumber PADes yang cukup memadai dalam mendorong dan meningkatkan PADes Madapolo yaitu (a) Retribusi pedagang, (b) Retribusi pelabuhan, (c) Retribusi pasar desa, dan (d) Hasil dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Desa)
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019 DI DESA DAMA KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN Suhu, Bakri La; Hi. Ibrahim, Abdul Halil; Kaunar, Abdullah; Umar, Bustamin
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 2 (2022): JGOA Volume 3 Nomor 2 September 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 di Desa Dama dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam pengawasan dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 di Desa Dama. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni peneliti berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai masalah yang di teliti. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis menunjukan bahwa pertama, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan desa tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik sesuai harapan BPD dan masyarakat itu sendiri. BPD Desa Dama selalu terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pengawasan pembangunan dengan cara memeriksa dokumen APBDes tahun 2019 dan kemudian meninjau langsung ke lapangan untuk melihat pembangunan fisik yang telah dilaksanakan. Kedua, Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan pemerintah Desa Dama seperti (a) Pembangunan Draenase/Selokan pada RT.02/RW.01, (b) Pembangunan Draenase/Selokan pada RT.05/RW.03 dan (c) Pembangunan jalan Setapak telah selesai dilaksanakan dan sumber anggarannya berasal dari Dana Desa (DD) dengan total anggaran pembangunan desa sebesar Rp.163.849.000.
PTT DALAM TUNGGAKAN GAJI (Studi Implementasi Pembayaran Gaji PTT Di Kantor Kecamatan Obi Utara) Hi. Ibrahim, Abdul Halil; Suaib, Rahmat; Abdullah, Arifin
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 2 (2022): JGOA Volume 3 Nomor 2 September 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pembayaran Gaji PTT di Kantor Kecamatan Obi Utara, dengan menggunakan tipe dan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kantor Kecamatan Obi Utara belum sesuai dengan harapan dari para pegawai PTT dan belum sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 04 Tahun 2010 tentang pengangkatan PTT di Kabupaten Halmahera Selatan. Dikatakan belum sesuai harapan, dikarenakan pelaksanaan pembayaraan gaji PTT sering terjadi keterlambatan antara 4 sampai 5 bulan. Padahal dalam ketentuan SK Bupati pembayaran gaji PTT itu per triwulan (3 bulan), dan penyalurannya langsung dimasing-masing instansi/lembaga dimana para PTT itu bekerja. Keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran gaji PTT dikarenakan terdapat berbagai kendala-kendala yang dihadapi antara lain (1) Minimnya anggaran pendapatan daerah, (2) Belum terdata secara akurat keberadaan PTT dimasing-masing instansi/lembaga, dan (3) Sistem atau cara pembayaran gaji PTT yang tidak tepat dan tidak adanya kontrak dari pimpinan.
KONFLIK ANTAR WARGA DI KECAMATAN PULAU TERNATE (Studi Tentang Negosiasi Tapal Batas Antara Kelurahan Sulamadaha Dan Kelurahan Takome) Noviyanti, Vivi; Shawwir, Muhammad
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 2 (2022): JGOA Volume 3 Nomor 2 September 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab konflik tapal batas antara kelurahan Sulamadaha dan kelurahan Takome dan bagaimana proses negosiasi yang di bangun oleh kelurahan Sulamadaha dan kelurahan Takome dalam mengatasi konflik tapal batas tersebut. Untuk menelusuri dan memahami masalah yang yang dijadikan fokus penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskripsi guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai karakteristik maslah yang diteliti. Teknik pengambilan data yang pakai dalam penelitian ini adalah teknik obsevasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Sedangkan sumber data yang diperoleh melalui informen sebanyak 8 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penyebab konflik tapal batas yang terjadi antara kelurahan Sulamadaha dan kelurahan Takome adalah melalui pembuatan jalan masuk untuk pembangunan jembatan pelabuhan laut Pulau Hiri, yang sekarang menjadi salah satu tempat wisata permandian di Kota Ternate, yang di kenal dengan sebutan pantai jikomalamo. Proses negosiasi yang di bangun dari pihak kesultanan Ternate yang mempertemukan antara kedua belah pihak dari kelurahan Sulamadaha dan kelurahan Takome dengan cara menawarkan tiga opsi yang terkait dengan tapal batas yang disengketakan. Tidak mendapatkan titik temu yang pasti dalam menentukan batas wilayah antara kedua kelurahan, dikarenakan kedua kelurahan yang saling mengklaim dan mempertahankan batas wilayah masing-masing, sehingga pihak Kesultanan Ternate menyerahkan masalah konflik tapal batas antara kedua kelurahan ini ke pemerintah Kota Ternate.
PENGARUH KOMPETENSI KARYAWAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN Sam, Sofjan Alizar; Usman, Rukiaty; Syawal, Sumitro Sy
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 3 No 1 (2022): JGOA Volume III Nomor 1 Maret 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Budaya organisasi yang kuat akan mendukung perkembangan kinerja karyawan serta memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Pada akhirnya akan membentuk perilaku karyawan (sikap karyawan) ke arah tertentu sesuai yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. Kompetensi kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti meningkatnya kompetensi kerja akan mempengaruhi tingkat kinerja karyawan pada perusahaan tersebut. Budaya organisasi suatu perusahaan mencerminkan nilai dan norma yang menjadi visi dan misi perusahaan dalam mencapai tujuan. Penerapan budaya organisasi yang cocok akan berdampak positif pada motivasi kerja sehingga meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. Tujuan Penelitian ini mendiskripsikan hubungan dan pengaruh komponen karyawan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi Pustaka, metode pengumpulan data dengan cara penelusuran studi berbagai dokumen, literatur, hasil-hasil penelitian melalui membaca, mencatat dan menganalisanya. Hasil penelitian menunjukan budaya organisasi diyakini merupakan faktor penentu utama terhadap kesuksesan kinerja organisasi. Keberhasilan suatu organisasi untuk mengimplementasikan aspek-aspek atau nilai-nilai (values) budaya organisasinya dapat mendorong organisasi tersebut tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional, dan kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PENANGANAN ILLEGAL FISHING (Studi Pada Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara) La Suhu, Bakri; Pora, Rasid; Ibrahim, Adegair
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 4 No 1 (2023): JGOA Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penanganan illegal Fishing pada Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambar. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Berdasarkan temuan penelitian penulis, maka dapat menunjukan bahwa : pertama, implementasi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang penanganan illegal fishing di Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara sudah dilaksanakan dengan baik. Kedua, Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara dalam pelaksanaan penanganan illegal fishing selalu memprioritaskan pada target sasaran wilayah/daerah yang terjadinya tindakan illegal fishing seperti di Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah. Ketiga, tindakan yang dilakukan Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara dalam penanganan illegal fishing sudah sesuai dengan petunjuk dalam UU No.45/2009 yakni seperti pemeriksaan berbagai dokumen/ijin kapal, dokumen/ijin penangkapan ikan (SIPI) dan sebagainya. Tindakan yang dilakukan semata-mata untuk memastikan kelengkapan surat-surat dokumen bagi masyarakat/warga asing dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah Maluku Utara.
KINERJA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DALAM PENANGANAN ILLEGAL OIL DI PERAIRAN PROVINSI MALUKU UTARA (Studi Pada PANIT SIDIK 2 SUBDIT GAKKUM) Ibrahim, Abdul Halil Hi.; Kaunar, Abdullah; Bakay, Muhammad Irfan
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 4 No 1 (2023): JGOA Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai Kinerja Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Dit POLAIRUD) POLDA Maluku Utara dalam penanganan Illegal Oil di Perairan Provinsi Maluku Utara. Metode yang digunakan yakni penelitian deskriptif kualitatif (lapangan) yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai sifat, keadaan, peristiwa atau aktifitas dalam sebuah lembaga, kemudian menjabarkan dengan permasalahan yang di teliti melalui sejumlah indikator yang berkenaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Kinerja personil/ petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit POLAIRUD POLDA Maluku Utara dari aspek produktivitas pelayanan dalam penanganan illegal oil sesungguhnya sudah memadai, karena di dukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang, dan kompetensi SDM personil/petugas sudah sangat mendukung. Kedua, Aspek kualitas layanan dalam penanganan tindakan illegal oil sudah sangat baik, semua tindakan pada aspek ketepatan waktu diatur dan berpedoman dalam S.O.P, untuk sikap personil/petugas juga sudah sangat baik, sikapnya sopan santun, senyum dan bersikap ramah terhadap masyarakat. Ketiga, Responsivitas personil/petugas juga sudah sangat baik, setiap laporan masyarakat terkait dengan tindakan illegal oil, personil selalu meresponnya dengan baik dan langsung melakukan langkah-langkah strategi guna operasi dan penyisiran. Keempat, Akuntabilitas kinerja personil/petugas juga sudah baik, capaian kinerja memuaskan dan setiap hasil tindakan dalam penanganan illegal oil dilaporkan ke pimpinan sebagai bentuk pertanggung jawaban hasil kerja yang dilaksanakan.

Page 3 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): JGOA Volume 8 Nomor 1 Maret 2025 Vol 8 No 1 (2025): JGOA Volume 8 Nomor 1 Maret 2025 Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024 Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024 Vol 5 No 2 (2023): JGOA Volume 5 Nomor 2 September 2023 Vol 4 No 1 (2023): JGOA Volume 4 Nomor 1 Maret 2023 Vol 3 No 2 (2022): JGOA Volume 3 Nomor 2 September 2022 Vol 3 No 1 (2022): JGOA Volume III Nomor 1 Maret 2022 Vol 2 No 2 (2021): JGOA Volume II Nomor 2 September 2021 Vol 2 No 1 (2021): JGOA Volume II Nomor 1 Maret 2021 Vol 1 No 2 (2020): JGOA Volume I Nomor 2 September 2020 Vol 1 No 1 (2020): JGOA Volume I Nomor 1 Maret 2020 More Issue