cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
PREMISE LAW JURNAL
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 812 Documents
 43   44   45   46   47 
PRIVATISASI BADAN USAHA MILIKNEGARA (BUMN) KEPEMILIKAN SAHAMSEBAGAI UPAYA MENINGKATKANKESEJAHTERAAN UMUM NEILMAN GINTING
PREMISE LAW JURNAL Vol 4 (2017): VOLUME IV TAHUN 2017
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.974 KB)

Abstract

One of the ways to improve BUMN that is applied in Indonesia is its privatization. By implementing privatization, the distribution of the society’s shares of BUMN becomes more open; it is showed as an effort to invite foreigners to take part in the corporation improvement to create efficiency. According to the research results, it can be concluded that it is necessary to do privatization of BUMN in order to improve efficiency and productivity of BUMN; namely, distributing the shares of BUMN to the society which is certainly aimed to improve the social welfare. It is suggested that privatization be able to change the image of BUMN by implementing GCG (Good Corporate Government) in all levels from the highest until the lowest position. Keywords: Privatization, BUMN (State-Owned Enterprise), Public Welfare
PEMBERIAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS YANG MENYIMPANG DARI HUKUM ISLAM ( Studi Kecamatan Kutamakmur Aceh Utara ) PUTRI SARTIKA
PREMISE LAW JURNAL Vol 4 (2017): VOLUME IV TAHUN 2017
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.508 KB)

Abstract

A will or testament is a person’s message for another person who is not his heir; it can be a charitable institution or other institution which does not get the inheritance or excluded from heirs. The result of the research shows that the practice in giving wills to Kuta Makmur Subdistrict is not in accordance with the Islamic law. In its implementation the wills are given when the heirs are absent and without 2 (two) witnesses are also absent when the testimony is uttered. In this case, the requirements for giving a will are not fulfilled and it is given without the consent of the other heirs. The reasons for giving the wills are as follows: 1) giving a will to an heir is considered fair although they equalize the portion between their sons and their daughters, 2) The will is give in order to avoid dispute among the heirs, 3) giving a will has become the custom in this area, and 4) the will is given to the heir who has taken care of his parents during their lives. The status and the amount of the property obtained from the will have to be approved by the other heirs. If the other heirs do not approve and the will is more than 1/3 of the inheritance, the will can be revoked. Keywords: Will, Testement, Heir, Custom
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPADA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN IVAN STEVANUS HAGABEAN
PREMISE LAW JURNAL Vol 8 (2016): VOLUME VIII TAHUN 2016
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1450.257 KB)

Abstract

Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) merupakan bagain penting dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, sebagai sebuah profesi yang kewenangannya diberikan berdasarkan delegasi kewenangan dari intitusi Badan Pertanahan Nasional, dikarenakan Profesi PPAT merupakan salah satu bagian dari sistem pendaftaran tanah yang merupakan delegasi kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional RI, maka profesi PPAT di dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibina dan diawasi oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota,  begitu juga dengan Kantor Pertanahan Kota Medan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang ada di Kota Medan, upaya pembinaan dan pengawasan tersebut, dilakukan dengan tujuan pencapaian maksimal pelaksanaan tugas Profesi PPAT, serta memantau PPAT untuk tidak melakukan pelanggaran hukum di dalam menjalankan tugasnya, serta terhindar dari sanksi administrasi Penelitian ini menggunakan jenis penilitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan didukung oleh wawancara. Sifat penelitian yang di gunakan yaitu penelitian deskriptif analitis penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara sistematis dan terperinci tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, adalah fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan. Analisis data yang di gunakan merupakan analisis data kualitatif yaitu data yang bersumber dari data berupa dokumen yang diperoleh secara lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan menarik kesimpulan secara deduktif yang dimulai dengan kewenangan yang terdapat pada badan pertanahan dalam membina dan mengawasi pejabat pembuat akta tanah adalah delegasi (wewenag) berdasarkan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Hasil penelitian ini adalah: 1) ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan di kota Medan belum secara maksimal terlaksana dengan baik, di karnakan faktor wilayah di Kota medan yang sangat luas dan mempunyai 81 orang PPAT tidak sebanding dengan pembinan dan pengawasan yang di lakukan personil Pegawai Kantor Pertanahan kota medan, 2) faktor lainya yang pengambat adalah aturan yang lemah, seperti adanya oknum PPAT yang tidak menyampaikan laporan pembuatan aktanya secara rutin. saran penelitian ini berupa penjadwalan pembinaan dan pengawasan yang sitematis oleh Kantor Pertanahan, dapat mengupayakan fasilitas penunjang pembinaan dan pengawasan, Pembinaan dan pengawasan Kantor Pertanahan Kota Medan terhadap PPAT di Kota Medan, bentuk pembinaan dilakukan dengan cara mengadakan seminar-seminar pembekalan tentang perkembangan peraturan baru pertanahan, sementara pengawasan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan laporan pembuatan akta secara tertulis, pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dalam penerapannya mengaju kepada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah selain aturan tersebut didukung pula oleh aturan Kode Etik Jabatan PPAT, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan terhadap PPAT di Kota Medan Kata Kunci: Pembinaan, Pengawasan, PPAT
AKIBAT PENGGOLONGAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS DI KALANGAN NOTARIS ALBERT ALBERT ALBERT
PREMISE LAW JURNAL Vol 7 (2017): Volume VII Tahun 2017
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As a country which has been under Dutch colonialism, Indonesia undergoes negative access of the diversity of pluralistic society.Classification or division was systematically and structurally done by the Dutch East Indies Government. One of the excesses of colonialism was different judicial division for each group of the people in Indonesia which was the European, the Foreign East, and the Natives; each of them had its own judicial classification in the Civil Code and customary law. The research used judicial normative and descriptive analytic methods by analyzing. That not all of the Indonesian people need notarial deeds in a certain legal act. It is intended only for the Foreign East Chinese who need inheritance right certificates and the other legal acts which need notarial deedsThe implementation of classification system of law for the Indonesian citizens in the practice of drawing up notarial deeds is guided by judicial classification for the Indonesian people made by the Dutch East Indies Government which is in effect although Law No. 12/2006 on the Citizenship of the Republic of Indonesia has been issued.   Keywords: Judicial Classification, Citizen, Inheritance Right Certificate
ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI BENDA JAMINAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN PADA DEBITUR PAILIT SALAWATI SUYITNO
PREMISE LAW JURNAL Vol 5 (2017): VOLUME V TAHUN 2017
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.903 KB)

Abstract

Banking credit contract is generally made with hypothecation as a guarantee for paying off a debtor’s debt when he is not able to pay off his credit is declared bankrupt by the court’s ruling which is final and conclusive, and the creditor as the holder of hypothecation certificate gets legal protection. The research used judicial normative and descriptive analytic method. The research result shows that the regulation on the execution of collateral when a debtor is declared bankrupt by the court’s ruling. Procedure of the implementation of executing the collateral is that creditor as the holder of hypothecation certificate has the right to execute the collateral as if there were no bankruptcy, but the creditor has a stay period of 90 (ninety) days to do the execution. After that, he he can do the execution on his own right as if there were no bankruptcy. Keywords: Execution, Collateral, Bankrupt Debtor
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAANPENANAMAN MODAL ASING YANG BERUBAH MENJADI BADANUSAHA MILIK NEGARA (PERSERO) (STUDIPADA PT. INDONESIA ASAHANALUMINIUM) M. RASYID RIDHA
PREMISE LAW JURNAL Vol 5 (2017): VOLUME V TAHUN 2017
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.422 KB)

Abstract

ABSTRACT The difference in the regulation on CSR between PMA companies and BUMN is stipulated in Article 74, paragraph 1 which states that a corporation which operates in natural resources has to carry out Corporate Social Responsibility. Law No. 25/2007 on Capital Investment and Article 88 of Law No. 19/2003 on BUMN state that a BUMN can set its part of profit aside for fostering small businesses/cooperatives and the people surrounding it, in conjunction with the Decree of the Minister of State for BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Environmental Development Program of BUMN. Article 88 can also be identified as CSR although its term is “fostering small businesses/cooperatives and the people surrounding BUMN.” This article further explains the Decree of the Minister of State for BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Environmental Development Program of BUMN in which Partnership Program and Environmental Development Program have to be carried out by Perum or Persero. Keywords: Corporate Social Responsibility of Foreign Investment Company,Change to BUMN
PERGESERAN PEMBAGIAN WARIS ADAT DALAM SUKU BATAK ANGKOLA (STUDI DI KECAMATAN PADANGBOLAK KABUPATEN PADANGLAWAS UTARA) RAMADHAN PUTERA BAKTI
PREMISE LAW JURNAL Vol 6 (2017): VOLUME VI TAHUN 2017
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.172 KB)

Abstract

One of the characteristics of adat law in Inheritance Law is dynamic which means that it can change any time, along with community development; it can also be different from one place to another according to each community development. Batak Angkola tribe is one of the Batak ethnic groups that have long dwelled in Padanglawas Utara Regency. The result of the research showed that there was the shift in the Angkola adat (customary) inheritance law at two villages: Sosopan village and Purbasinomba village, Padangbolak Subdistrict, Padanglawas Utara Regency. It is caused by religious, educational, and economic factors. These three factors reflect positive mindset to achieve justice in distributing inheritance of the adat community in Padangbolak Subdistrict, Padanglawas Utara Regency. The people at Sosopan village and Purbasinomba village, who are Moslems, should maintain the values of distributing inheritance according to the Islamic law so that justice will be achieved. Keywords: Shift, Inheritance Law, Angkola Tribe
AKIBAT HUKUM TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA ATAS KETERLAMBATAN PENDAFTARAN PADA KANTORPENDAFTARAN FIDUSIA HARI JULIO
PREMISE LAW JURNAL Vol 9 (2017): vol IX Tahun 2017
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.273 KB)

Abstract

Manual registration of fiduciary collateral at the Fiduciary Collateral Office through the process of administering and issuing fiduciary collateral certificate takes a long time and spends a lot of money. By the online system used in the administration of fiduciary collateral registration, registering it becomes easy. The online system was based on the Decree of the Minister of Law and human Rights No. 9/2013 on the Imposition of the Electronic Fiduciary Collateral Registration and the Presidential Decree No. 21/2015 on the Procedure of Electronic Fiduciary Collateral Registration in order to increase services to people who need legal service in fiduciary collateral. The research problems are as follows: how about the procedure of registering fiduciary collateral by online, how about the role of a Notary in registering the fiduciary collateral, and how about the settlement of the lateness in registering the fiduciary collateral by online. The research used juridical normative and descriptive analytic method by using primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were gathered by conducting interviews and library research while the conclusion is drawn deductively. Keywords: Legal Consequence, Registration by Online, Fiduciary Collateral
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEAGENAN DALAM PEMASARAN CRUDE PALM OIL (CPO) ANTARA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) DENGAN PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA STELLA STELLA STELLA
PREMISE LAW JURNAL Vol 9 (2017): vol IX Tahun 2017
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.355 KB)

Abstract

Abstract Agency is a representative made by the power transfer based on Article 1354 of the Civil Codes as a representative which is based on an agreement such as the power transfer. An agency agreement has 3 main parties; namely, the principle, agent and the third party. The state-owned enterprise producing natural resources, PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV), has made an agency agreement with PT KPBN (PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara) to market commodity such as CPO (Crude Palm Oil) and tea. The research result shows that the validity requirements of the agency agreement are based on Article 1320 of the Civil Codes. The agency agreement between PTPN IV and PT KPBN is formed fairly according to the law due to equal position in the bargaining or trading among the parties’ rights and liability. They are liable for all contracts and the contents which have been agreed before. In case of defaults among the parties, the disputes are settled by negotiations among all parties. If the settlement is not reached by the negotiation, it will be brought to BANI (Indonesia National Arbitrary Institution) and/or the local court. Keywords: Agency Agreement, Marketing, Crude Palm Oil
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS ATAS KETERLAMBATAN PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MIFTAHUL RAHMAH
PREMISE LAW JURNAL Vol 9 (2017): vol IX Tahun 2017
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.205 KB)

Abstract

ABSTRACT The role and liability of the Notary are to ensure whether the call for the RUPS (General Meeting of the Shareholders) is made which is in line with Article 82 of the Law on Limited Company, includes the agenda of the RUPS, ensures that the stakeholders attending the meeting matches the most recent list of the shareholders, makes minutes of the meeting and is responsible for the application of the addendum of the article of association to the Minister. The obstructions are caused by some factors such as the limited company incomplete data, management, application cost, unregistered addendum of the article of association, unsuitable data, Notary’s negligence and weakness in the laws. Moreover, the legal consequences to the Limited Company for its late application of the addendum of the articles of association to the Minister or that the addendum has not been recorded in the Limited Company List run by the Ministry of Law and Human Rights is that the Ministry can refuse all applications for then addendum. Consequently, it will cause difficulty for the limited company when it needs some credit from the bank because the bank will require a memorandum of association or its last addendum of articles of association. Keywords: Limited Company, Notary, Application of Addendum of Articles of Association to the Minister.

Page 45 of 82 | Total Record : 812

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 (2019): VOLUME 18 TAHUN 2019 Vol 17 (2019): VOLUME 17 TAHUN 2019 Vol 16 (2019): VOLUME 16 TAHUN 2019 Vol 15 (2019): VOLUME 15 TAHUN 2019 Vol 14 (2019): VOLUME 14 TAHUN 2019 Vol 13 (2019): VOLUME 13 TAHUN 2019 Vol 12 (2019): VOLUME 12 TAHUN 2019 Vol 11 (2019): VOLUME 11 TAHUN 2019 Vol 10 (2019): VOLUME 10 TAHUN 2019 Vol 9 (2019): VOLUME 9 TAHUN 2019 Vol 8 (2019): VOLUME 8 TAHUN 2019 Vol 7 (2019): VOLUME 7 TAHUN 2019 Vol 6 (2019): VOLUME 6 TAHUN 2019 Vol 5 (2019): VOLUME 5 TAHUN 2019 Vol 4 (2019): VOLUME 4 TAHUN 2019 Vol 3 (2019): VOLUME 3 TAHUN 2019 Vol 2 (2019): VOLUME 2 TAHUN 2019 Vol 1 (2019): VOLUME 1 TAHUN 2019 Vol 17 (2018): VOLUME 17 TAHUN 2018 Vol 16 (2018): VOLUME 16 TAHUN 2018 Vol 15 (2018): VOLUME 15 TAHUN 2018 Vol 14 (2018): VOLUME 14 TAHUN 2018 Vol 13 (2018): VOLUME 13 TAHUN 2018 Vol 12 (2018): VOLUME 12 TAHUN 2018 Vol 11 (2018): VOLUME 11 TAHUN 2018 Vol 10 (2018): VOLUME 10 TAHUN 2018 Vol 9 (2018): VOLUME 9 TAHUN 2018 Vol 8 (2018): VOLUME 8 TAHUN 2018 Vol 7 (2018): VOLUME 7 TAHUN 2018 Vol 6 (2018): VOLUME 6 TAHUN 2018 Vol 5 (2018): VOLUME 5 TAHUN 2018 Vol 4 (2018): VOLUME 4 TAHUN 2018 Vol 3 (2018): VOLUME 3 TAHUN 2018 Vol 2 (2018): VOLUME 2 TAHUN 2018 Vol 1 (2018): VOLUME 1 TAHUN 2018 Vol 24 (2017): VOLUME 24 TAHUN 2017 Vol 23 (2017): VOLUME 23 TAHUN 2017 Vol 22 (2017): VOLUME 22 TAHUN 2017 Vol 21 (2017): VOLUME 21 TAHUN 2017 Vol 20 (2017): VOLUME 20 TAHUN 2017 Vol 19 (2017): VOLUME 19 TAHUN 2017 Vol 18 (2017): VOLUME 18 TAHUN 2017 Vol 17 (2017): VOLUME 17 TAHUN 2017 Vol 16 (2017): VOLUME 16 TAHUN 2017 Vol 15 (2017): VOLUME 15 TAHUN 2017 Vol 14 (2017): VOLUME XIV TAHUN 2017 Vol 13 (2017): Volume XIII Tahun 2017 Vol 12 (2017): VOLUME XII TAHUN 2017 Vol 11 (2017): Volume XI Tahun 2017 Vol 10 (2017): VOLUME X TAHUN 2017 Vol 9 (2017): vol IX Tahun 2017 Vol 8 (2017): Volume VIII Tahun 2017 Vol 7 (2017): Volume VII Tahun 2017 Vol 6 (2017): VOLUME VI TAHUN 2017 Vol 5 (2017): VOLUME V TAHUN 2017 Vol 4 (2017): VOLUME IV TAHUN 2017 Vol 3 (2017): VOLUME III TAHUN 2017 Vol 2 (2017): VOLUME II TAHUN 2017 Vol 1 (2017): VOLUME I TAHUN 2017 Vol 21 (2016): VOLUME XXI TAHUN 2016 Vol 20 (2016): VOLUME XX TAHUN 2016 Vol 19 (2016): VOLUME XIX TAHUN 2016 Vol 18 (2016): VOLUME XVIII TAHUN 2016 Vol 17 (2016): VOLUME XVII TAHUN 2016 Vol 16 (2016): VOLUME XVI TAHUN 2016 Vol 15 (2016): VOLUME XV TAHUN 2016 Vol 14 (2016): VOLUME XIV TAHUN 2016 Vol 13 (2016): VOLUME XIII TAHUN 2016 Vol 12 (2016): VOLUME XII TAHUN 2016 Vol 11 (2016): VOLUME XI TAHUN 2016 Vol 10 (2016): VOLUME X TAHUN 2016 Vol 9 (2016): VOLUME IX TAHUN 2016 Vol 8 (2016): VOLUME VIII TAHUN 2016 Vol 7 (2016): VOLUME VII TAHUN 2016 Vol 6 (2016): VOLUME VI TAHUN 2016 Vol 5 (2016): Volume V Tahun 2016 Vol 4 (2016): Volume IV Tahun 2016 Vol 3 (2016): Volume III Tahun 2016 Vol 2 (2016): Volume II Tahun 2016 Vol 1 (2016): Volume I Tahun 2016 Vol 14 (2015): Volume XIV Tahun 2015 Vol 13 (2015): Volume XIII Tahun 2015 Vol 12 (2015): Volume XII Tahun 2015 Vol 11 (2015): Volume XI Tahun 2015 Vol 9 (2015): Volume IX Tahun 2015 Vol 8 (2015): Volume VIII Tahun 2015 Vol 7 (2015): Volume VII Tahun 2015 Vol 6 (2015): Volume VI Tahun 2015 Vol 5 (2015): Volume V Tahun 2015 Vol 4 (2015): Volume IV Tahun 2015 Vol 3 (2015): Volume III Tahun 2015 Vol 2 (2015): Volume II Tahun 2015 Vol 1 (2015): Volume I Tahun 2015 Vol 10 (2015) Vol 4: Volume 4 (2014) : Volume IV Tahun 2014 Vol 3 (2014): Volume III Tahun 2014 Vol 2 (2014) Vol 1: Volume I Tahun 2014 Vol 1, No 2 (2013): Volume II Tahun 2013 Vol 3: Volume III tahun 2013 Vol 1 (2013) More Issue