cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irwan
Contact Email
jurnaljgpiyb@gmail.com
Phone
+6282198409098
Journal Mail Official
jurnaljgpiyb@gmail.com
Editorial Address
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik INSTITUT ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ( IISIP ) YAPIS BIAK Jln. S. Condronegoro (Samofa); Telepon: 0981-2911681 Biak Papua
Location
Kab. biak numfor,
P a p u a
INDONESIA
Journal Governance and Politics (JGP)
Published by Politik IISIP Yapis Biak
ISSN : -     EISSN : 27763471     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal Governance and Politics (JGP) (e-ISSN 2776-3471) adalah jurnal ilmiah yang menerbitkan artikel tentang kajian tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, politik dan kajian sosial dalam perspektif multidisiplin ilmu. Jurnal ini merupakan wadah untuk para akademisi, praktisi, dan masyarakat untuk mengeksplorasi isu-isu dan praktik yang berkaitan dengan penelitian, implementasi teknologi, dan kebijakan tentang tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, politik dan kajian sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 98 Documents
 6   7   8   9   10 
The Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Sofyan Faiz Syidada
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 5 No 2 (2025): Journal Governance and Politics (JGP)
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 merupakan kebijakan daerah yang bertujuan mengatur pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan membangun kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan tersebut dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat serta menilai relevansi kebijakan dalam konteks pelaksanaan HBKB saat ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan HBKB belum berjalan sesuai dengan peraturan, mengingat peraturan tersebut ditetapkan pada tahun 2018, perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan agar lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan dan relevan dengan tujuan utama kebijakan, yaitu pengurangan gas rumah kaca. Kata kunci: Peraturan Bupati, Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Kesadaran Lingkungan, Gas Rumah Kaca. Abstract The Regent Regulation of Grobogan Number 70 of 2018 is a regional policy aimed at regulating the implementation of Car-Free Day (CFD) as a form of local government intervention to improve environmental quality and raise public awareness of environmental issues. This study aims to analyze the effectiveness of the policy implementation in enhancing community environmental awareness and to assess the relevance of the regulation in the current context of CFD implementation.This research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, participatory observation, and document study. The results indicate that the implementation of CFD has not fully aligned with the provisions of the regulation. Considering the regulation was issued in 2018, it is necessary to evaluate and update the policy to be more adaptive to environmental dynamics and remain relevant to its main objective, namely the reduction of greenhouse gas emissions. Keywords: Regent Regulation, Car-Free Day, Environmental Awareness, Greenhouse Gas.
Pergeseran Legitimasi Sosio-Kultural dalam Politik Identitas Lokal: Studi Politik Genealogis Dan Elektoral Di Pilkades Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Engelbert Talok, Yonas; Basa Alim Tualeka; Frederick Fernandez
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 5 No 2 (2025): Journal Governance and Politics (JGP)
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This thesis explores the dynamics of identity politics and the shifting socio-cultural legitimacy in the 2019 village head election (Pilkades) of Tohe Leten, located in Raihat Subdistrict, Belu Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia. The study focuses on how traditional genealogical-based leadership selection patterns have gradually shifted towards more functional and inclusive political preferences, driven by social proximity, economic programs, and performance-based legitimacy. Using a qualitative descriptive method, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The theoretical framework draws on identity politics and Gramscian cultural hegemony to analyze the articulation of power, identity, and legitimacy in the rural electoral context.The findings reveal that while genealogical identity (uma or clan affiliation) still holds symbolic weight in village campaigns, it is no longer the sole determinant of electoral success. The victory of Wilhelmus Bau, a candidate from the minority Bunak ethnic group with non-dominant genealogical ties, signifies a major shift toward representational-functional legitimacy.This shift is further influenced by everyday socioeconomic challenges, mobile communication technology, and the evolving expectations of village constituents. Identity politics in Tohe Leten has thus transitioned from being rigidly primordial to becoming more strategic, adaptive, and performance-oriented, reflecting a deepening of democratic engagement at the village level.
Implementasi Merit System dalam Tata Kelola Birokrasi Djamil Hasim; Asmadianto; Edyanto
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 5 No 2 (2025): Journal Governance and Politics (JGP)
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merit system merupakan salah satu pilar utama dalam reformasi birokrasi modern yang menekankan profesionalisme, objektivitas, dan integritas dalam pengelolaan aparatur negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, dinamika, dan tantangan implementasi merit system dalam birokrasi, khususnya dalam konteks Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (literature review) melalui analisis berbagai sumber akademik, termasuk jurnal internasional terindeks, buku administrasi publik, laporan kelembagaan, dan regulasi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa merit system berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas birokrasi, memperkuat integritas aparatur, serta menekan praktik-praktik non-merit seperti nepotisme, patronase, dan intervensi politik. Negara-negara yang menerapkan merit system secara konsisten cenderung memiliki kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan tingkat korupsi yang lebih rendah. Namun, implementasi merit system di Indonesia masih menghadapi kendala berupa lemahnya kepatuhan instansi pemerintah, budaya birokrasi yang belum sepenuhnya profesional, serta intervensi politik dalam manajemen kepegawaian. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan merit system membutuhkan komitmen politik yang kuat, reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta digitalisasi sistem kepegawaian. Dengan penguatan tersebut, merit system dapat menjadi fondasi strategis dalam mewujudkan birokrasi Indonesia yang profesional, akuntabel, dan melayani.
Revitalisasi Budaya Toraja Melalui Kebijakan Pemerintahan Desa di Era Modern (Studi di Kecamatan Sangalla', Kabupaten Tana Toraja) Syaharuddin; Palloan, Agustinus
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 5 No 2 (2025): Journal Governance and Politics (JGP)
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Budaya Toraja merupakan warisan budaya yang kaya dan unik, namun di era modernisasi dan globalisasi, pelestariannya menghadapi berbagai tantangan, khususnya di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintahan desa di Kecamatan Sangalla', Kabupaten Tana Toraja berperan dalam revitalisasi budaya Toraja. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya melalui program-program yang melibatkan masyarakat secara aktif. Kebijakan tersebut meliputi pengembangan pariwisata budaya, pelestarian adat istiadat, dan edukasi budaya kepada generasi muda. Namun, terdapat tantangan berupa pergeseran minat budaya masyarakat, terutama generasi muda yang cenderung mengikuti budaya modern. Oleh karena itu, revitalisasi budaya Toraja memerlukan kebijakan yang adaptif dan inovatif agar budaya lokal tetap hidup dan relevan dalam kehidupan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintahan desa merupakan kunci dalam menjaga keberlanjutan budaya Toraja serta mendukung pembangunan sosial-ekonomi berbasis kearifan lokal. Kata kunci: Revitalisasi Budaya, Tana Toraja, Pemerintahan, Kearifan Lokal
Menjembatani Keberagaman: Peran Demokrasi dalam Mewujudkan Multikulturalisme di Indonesia Deva Kristiyanto; Happri Novriza Setya Dhewantoro
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 5 No 2 (2025): Journal Governance and Politics (JGP)
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas peran demokrasi sebagai jembatan dalam merawat dan menguatkan multikulturalisme di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keberagaman etnis, budaya, agama, dan bahasa, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kohesi sosial di tengah potensi konflik horizontal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, di mana data diperoleh melalui kajian literatur dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa demokrasi, dengan prinsip-prinsip seperti kesetaraan, kebebasan berpendapat, partisipasi aktif, dan penghargaan atas perbedaan, dapat menjadi mekanisme efektif dalam menjembatani keberagaman. Demokrasi tidak hanya berperan sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya hidup bersama secara harmonis. Penanaman nilai-nilai multikultural melalui pendidikan menjadi strategi penting dalam memperkuat peran demokrasi. Dengan penerapan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan, keberagaman di Indonesia dapat menjadi kekuatan nasional, bukan sumber perpecahan. Kata kunci: Demokrasi, Multikulturalisme, Keberagaman, Pendidikan Multikultural Abstract This article discusses the role of democracy as a bridge in maintaining and strengthening multiculturalism in Indonesia. As a country with ethnic, cultural, religious, and linguistic diversity, Indonesia faces great challenges in maintaining social cohesion amid the potential for horizontal conflict. This research uses a qualitative approach with a literature study method, where data is obtained through literature review from various books, scientific journals, and previous research. The analysis shows that democracy, with principles such as equality, freedom of speech, active participation, and respect for differences, can be an effective mechanism in bridging diversity. Democracy not only acts as a political system, but also as a social space capable of fostering collective awareness of the importance of living together in harmony. The cultivation of multicultural values through education is an important strategy in strengthening the role of democracy. With the implementation of inclusive and equitable democracy, diversity in Indonesia can become a national strength, not a source of division. Keywords: Democracy, Multiculturalism, Diversity, Multicultural Education
Perancangan Prosedur Sistem Audit Internal di Puskesmas Korem Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor Rayar, Elda Yulsan; Dadang, A.M.; Nurlin, Nurlin; Irwan, Irwan
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 5 No 2 (2025): Journal Governance and Politics (JGP)
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil beban kerja dan sistem distribusi tugas tenaga kesehatan di Puskesmas Korem Biak Utara, serta merancang solusi low-cost berbasis bukti yang feasible diimplementasikan dalam keterbatasan infrastruktur digital dan akses pelatihan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas dilakukan secara fleksibel melalui pengarahan lisan dan rapat staf mingguan, tanpa adanya panduan tertulis atau sistem rotasi yang terstruktur. Hal ini menyebabkan tumpang tindih fungsi, beban kerja ganda, dan ketimpangan antarunit pelayanan. Evaluasi beban kerja belum dilakukan secara berkala dan formal. Sebagai luaran, penelitian ini menghasilkan rancangan solusi berupa formulir pembagian tugas harian dan SOP evaluasi beban kerja triwulanan, serta model pelatihan mikro internal antartenaga kesehatan. Solusi ini dirancang agar dapat dilaksanakan secara manual dan mandiri oleh pihak Puskesmas, tanpa ketergantungan pada sistem digital. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem kerja yang lebih adil, efisien, dan akuntabel dalam konteks pelayanan kesehatan primer di wilayah terpencil.
Tata Kelola Pemilihan Sangadi Serentak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tabo, Sarfan
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 5 No 2 (2025): Journal Governance and Politics (JGP)
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemilihan Sangadi serentak tahun 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pemilihan Sangadi serentak merupakan bagian penting dalam penguatan demokrasi desa, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 20 informan yang terdiri atas pemerintah daerah, panitia pemilihan, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan calon Sangadi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Aspek komunikasi masih lemah akibat perbedaan pemahaman dan keterlambatan informasi. Aspek sumber daya menunjukkan keterbatasan kapasitas panitia pemilihan di tingkat desa meskipun dukungan anggaran tersedia. Dari sisi disposisi, ditemukan indikasi intervensi politik yang memengaruhi netralitas penyelenggara. Sementara itu, struktur birokrasi mengalami hambatan koordinasi dan tumpang tindih kewenangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia, intervensi politik, dan kurangnya koordinasi birokrasi menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pemilihan Sangadi serentak
Implikasi Kebijakan Sentralisasi terhadap Prinsip Otonomi Daerah Mulyadi Golap
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 5 No 2 (2025): Journal Governance and Politics (JGP)
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia kembali menguat dalam beberapa tahun terakhir dan menimbulkan perdebatan mengenai konsistensinya dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan sentralisasi terhadap prinsip otonomi daerah dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sentralisasi yang diterapkan secara berlebihan berpotensi mengurangi kewenangan daerah, melemahkan demokrasi lokal, serta menciptakan ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari perspektif konstitusional, sentralisasi seharusnya ditempatkan secara proporsional dan selektif dengan berlandaskan asas subsidiaritas agar tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penataan kebijakan hubungan pusat dan daerah yang konstitusional guna menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Page 10 of 10 | Total Record : 98

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2025): Journal Governance and Politics (JGP) Vol 5 No 1 (2025): Journal Governance and Politics (JGP) Vol 4 No 2 (2024): Journal Governance and Politics (JGP) Vol 4 No 1 (2024): Journal Governance and Politics (JGP) Vol 3 No 1 (2023): Volume 3 No 1 Tahun 2023 Vol 3 No 2 (2023): Journal Governance and Politics (JGP) Vol 2 No 2 (2022): Volume 2 No 2 Tahun 2022 Vol 2 No 1 (2022): Journal Governance and Politics (JGP) Vol 1 No 2 (2021): Journal Governance and Politics (JGP) Vol 1 No 1 (2021): Journal Governance and Politics (JGP)