cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ikhsan
Contact Email
jurnal@utu.ac.id
Phone
+6285362161970
Journal Mail Official
jurnal@utu.ac.id
Editorial Address
Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
Jurist Argumentum Pemikiran Intelektual Hukum
Published by Universitas Teuku Umar
ISSN : -     EISSN : 29883687     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Jurist Argumentum (JJA) adalah jurnal mahasiswa ilmu hukum yang berada di naungan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. JJA merupakan jurnal ilmiah yang mewadahi dan memfasilitasi seluruh mahasiswa, akademisi, paktisi hukum dan pengamat hukum yang ingin berkontribusi terhadap ide, gagasan maupun pemikirannya dalam jurnal ilmiah ini untuk dapat dipublikasikan sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2024)" : 5 Documents clear
TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI JALUR PELAYARAN KAPAL DAN STANDAR BERLABUH TONGKANG SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 (Studi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Meulaboh) azhari, putri rauzatul; Aristora, Irsadi
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v2i1.9859

Abstract

Tugas dan fungsi seorang Syahbandar diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 207 ayat 1 tentang Pelayaran. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur peran Syahbandar dalam pengawasan, namun masih terdapat kejadian dimana peran Syahbandar belum terlaksana secara efektif. Tidak jarang dijumpai beberapa kecelakaan laut yang disebabkan oleh kelalaian Syahbandar dalam menjalankan tugasnya. Masih banyak terjadi kecelakaan laut akibat tabrakan kapal pada malam hari antara kapal dengan kapal laut atau perahu nelayan dengan tongkang pelampung lidah. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Syahbandar dalam melakukan sosialisasi mengenai rute pelayaran dan standar berlabuh tongkang kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan studi lapangan dan pendekatan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data lapangan dan data kepustakaan, setelah itu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan tanggung jawabnya, Syahbandar bertugas menyampaikan informasi mengenai jalur pelayaran dan standar berlabuh tongkang kepada masyarakat. 
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. KALLISTA ALAM TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN DI RAWA TRIPA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2012/PN/MBO) Fadila, Reyhan; Sani, Adam
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v2i1.9930

Abstract

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat asas pertanggung jawaban mutlak ( strict liability ), yakni segal yang suatu yang dituntut karena pencemaran lingkungan korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata atau ganti rugi. namun masih banyak perusahaan korporasi melakukan pembakaran lahan secara ilegal untuk tujuan perluasan lahan Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi pada pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Pt kallista Alam,jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normative dengan pendekatan konsep,dan pendekatan perundang undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor 12/pdt.g/2012/pn.mbo yaitu telah memenuhi unsur keadilan,dalam kepastian hukum di Indonesia aturan-aturan yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus di taati,namun pelaksaan pada putusan nomor 12/pdt.g/2012/pn.mbo belum berjalan dengan semestinya.
TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA AYAM TERNAK TERHADAP PEMUKIMAN SETEMPAT BERDASARKAN PERSPEKTIF KUH PERDATA nurbaiti, nurbaiti nur; Sari, Putri Kemala
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v2i1.9892

Abstract

Chicken farming is a business that many people pursue. The existence of livestock chicken businesses located aroud residential areas definitely has a lot of impacts on the environment, both positive and negative impacts, such as the livestock chicken business in Geulima Jaya village which has an impact on the local community. Article 1368 of the civil code states that a person is not only responsible for losses caused by the actions of people, goods and animals that are his or her responsibility. The writing of this thesis aims to find out about the impact of the responsibilities of livestock chiken bisiness owners on local settlements based on the perspective of the civil code (research  in Geulima Jaya village) as well asefforts to resolve disputes that occur between the community and livestock chiken businees owners in Geulima Jaya village. This research use empirical juridical research methods and types and types of research in descriptive analysis, namely by conducting research using a qualitative approach with data collection techniques through field research and literature. The results of this research show that the impact of the responsibility of livestock business owners on local settlements based on the perspective of the Civil Code can be said that the owner of the livestock chicken business has taken several steps to reduce the impact of the business such as odors and flies, but the community still feels objections because it is considered that they are still not optimal in in terms of reducing waste odors and preventing existing flies. the resolving efforts are made by giving warnings/directions to business owners to maintain the cleanliness of the environment and as well as holding deliberations involving Geulima Jaya village officials, chicken business owners and the Geulima Jaya village community. However, these efforts have not completely resolved the existing disputes.
EFEKTIVITAS ATURAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE DI GAMPONG SUAK RAYA KABUPATEN ACEH BARAT Afrianda, Afrianda; Basri, Basri
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v2i1.9908

Abstract

Kepemilikan tanah secara Absentee merupakan suatu hak atas kepemilikan tanah yang dilarang dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Namun dalam kehidupan masyarakat, penerapan dari Undang-Undang Pokok Agraria terhadap aturan tanah yang dimiliki secara Absentee sampai saat ini masih terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemilikan tanah secara Absentee dan pertanggungjawaban kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat dalam mengatasi terjadinya kepemilikan tanah secara Absentee. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan penerapan aturan larangan kepemilikan tanah secara Absentee pada kenyataannya sepenuhnya efektif, dikarenakan beberapa faktor penyebab yang menjadi alasan banyaknya terjadi pemilikan tanah Absentee, sehingga pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut. Penyebab pemilikan tanah Absentee di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, faktor budaya pewarisan tanah, dan faktor ekonomi. Diharapkan kepada masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat agar lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Para aparatur Desa dan Kecamatan untuk bekerjasama dengan baik untuk membantu pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat dalam mengatasi terjadinya pemilikan tanah Absentee.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS REFUND TIDAK TEREALISASI PADA SHOPEE DI KABUPATEN ACEH BARAT wahyuni, sri; Adabi, Muhammad Ikhwan; Jhowanda, Rahmat
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v2i1.9907

Abstract

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, perdagangan elektronik atau e-commerce telah menjadi fenomena yang meluas dan berpengaruh signifikan dalam kehidupan sehari-hari namun trend belanja online sudah menjadi kebiasaan orang banyak dalam berbelanja, terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi yaitu ketidaksesuaian barang yang dijual dengan barang yang dikirimkan, akibatnya konsumen yang merasa tertipu melakukan refund atau pengembalian uang, namun tidak semua penjual akan merealisasikan permintaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas refund tidak terealisasi di E- Commerce ditinjau berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode kualitatif, data diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan refund selama ini yang di lakukan konsumen ada yang sesuai persyaratan seperti membuat video unboxing barang yang direfund akan tetapi refund tetap tidak disetujui. Hal ini membuat hak konsumen tidak terpenuhi. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selama ini belum efektif karena banyaknya kejadian refund yang di tolak oleh pihak toko membuat konsumen kecewa dan tidak terpenuhi haknya sebagai konsumen sebagaimana hukum yang berlaku. Dampak Pihak toko pernah menolak refund konsumen karena tidak memenuhi syarat refund, hal ini membuat konsumen kecewa dan membuat konsumen tidak membeli lagi produk di toko. Hal ini berarti pihak toko mengalami penurunan reting dan penurunan konsumen. Untuk proaktif mengatasi potensi rating rendah dari pelanggan yang tidak mendapatkan refund, pihak toko menawarkan cashback kepada konsumen yang berbelanja, sebagai insentif positif bagi mereka yang tetap setia dan melakukan transaksi tanpa mengajukan refund. Bagi pelaku usaha, penting untuk menyajikan kebijakan refund, garansi, dan pengiriman secara transparan. Respon cepat dan profesional terhadap keluhan konsumen juga krusial untuk membangun reputasi bisnis dan hubungan baik dengan pelanggan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2025) Vol 2, No 2 (2024) Vol 2, No 1 (2024) Vol 1, No 2 (2023) Vol 1, No 1 (2023)