cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ikhsan
Contact Email
jurnal@utu.ac.id
Phone
+6285362161970
Journal Mail Official
jurnal@utu.ac.id
Editorial Address
Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
Jurist Argumentum Pemikiran Intelektual Hukum
Published by Universitas Teuku Umar
ISSN : -     EISSN : 29883687     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Jurist Argumentum (JJA) adalah jurnal mahasiswa ilmu hukum yang berada di naungan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. JJA merupakan jurnal ilmiah yang mewadahi dan memfasilitasi seluruh mahasiswa, akademisi, paktisi hukum dan pengamat hukum yang ingin berkontribusi terhadap ide, gagasan maupun pemikirannya dalam jurnal ilmiah ini untuk dapat dipublikasikan sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
PERAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MENJAMIN HAK KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG BERKUALITAS Urvash, Echa Yuana
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 3, No 1 (2025)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v3i1.11690

Abstract

Indikasi geografis (IG) merupakan tanda yang menujukkan asal suatu produk dari wilayah tertentu yang memiliki kualitas, reputasi, dan karakteristik khas karena faktor geografis. Di era globalisasi dan pasar bebas yang pesa, perlindungan IG ini tidak hanya melindungi produsen dari penyalahgunaan atau pemalsuan, tetapi juga menjamin hak konsumen untuk memperoleh produk yang berkualitas dan mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap produk indikasi geografis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan peran indikasi geografis dalam menjamin hak konsumen terhadap produk yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan konseptual, yang mengacu pada pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menujukan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap produk IG telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksananya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. IG berperan penting dalam melindungi hak konsumen dengan memastikan kualitas, reputasi, dan karakteristik serta metode produksi yang terjamin, yang kemudian dapat mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan.Kata Kunci: Indikasi Geografis, Perlindungan Konsumen, Produk Berkualitas
ANALISIS YURIDIS SENGKETA TANAH ANTARA PEMERINTAH KOTA BENGKULU DENGAN AHLI WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 42/PDT.G/2022/PN BGL) Pratama, Septa
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 3, No 1 (2025)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v3i1.12069

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 42/Pdt.G/2022/PN.Bgl terkait sengketa tanah antara Pemerintah Kota Bengkulu dan ahli waris menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hakim. Hakim dinilai kurang mempertimbangkan ketentuan perundangan terkait penguasaan fisik tanah selama 20 tahun berturut-turut sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta PP No. 24 Tahun 1997 jo PP No. 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan alasan hakim memutus tanah sengketa sebagai hak milik ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim utamanya didasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 990/IV atas nama Atiyah binti Gaus (orang tua ahli waris), sementara peraturan lain seperti PP No. 18 Tahun 2021 dan hukum waris Islam terkait status anak angkat (jika relevan dengan hubungan Atiyah dan pemilik awal, Saringah) kurang menjadi landasan. Alasan utama hakim memenangkan ahli waris adalah hubungan keperdataan antara Atiyah dan anak-anaknya (penggugat) serta kepemilikan SHM atas nama Atiyah. Hubungan antara Atiyah dan Saringah (pemilik awal) serta aturan waris Islam mengenai golongan ahli waris (hubungan darah/perkawinan) terabaikan.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI RUMAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PID.B/2022/PN.IDI) Andika, Fery
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 3, No 1 (2025)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v3i1.12116

Abstract

Perjanjian lahir ketika tercapainya suatu kesepakatan antara kedua pihak dan perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi keduanya. Wanprestasi lahir akibat tidak terpenuhinya prestasi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Idi, merupakan perkara wanprestasi akibat tidak terlaksanakannya prestasi oleh salah satu pihak, dimana perkara tersebut diselesaikan melalui pendekatan hukum pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkara Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Idi masuk ranah hukum perdata atau pidana dan untuk mengetahui penyelesaian perkara Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Idi menurut hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan Pedekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkara Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Idi masuk ranah hukum perdata, dimana perjanjian jual beli rumah yang dilakukan oleh Bakhtiar Bin Ibrahim dengan Sayed Azhar sejak awal dikualifikasi sebagai perbuatan perdata, karena telah terpenuhinya syarat sah perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penyelesaian Perkara Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Idi menurut hukum, pihak penjual umumnya memberikan surat perintah atau peringatan (somasi) yang menerangkan bahwa pembeli telah melalaikan kewajibannya. Apabila somasi yang telah diberikan pihak pembeli tidak juga melakukan apa yang dituntut, pihak penjual dapat menuntut atau menggugat wanprestasi yang telah dilakukan. Adapun bentuk gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yakni parate executie, arbitrase atau perwasitan dan reele executie.
PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH SEBAGIAN AHLI WARIS DI DESA ALUE BARO KECAMATAN MEUKEK ACEH SELATAN MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Fauzi, Fakhrul; Moulia, Nouvan
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 3, No 1 (2025)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v3i1.12274

Abstract

In Alue Baro village, Meukek subdistrict, South Aceh Regency, a case of inheritance issues was found, where some heirs unilaterally controlled the inheritance left by their parents and did not give shares to other heirs. In this case, the position is occupied by a substitute heir, who is the son of the heir who should have received the inheritance from the testator. His father's position to receive the inheritance was transferred to the testator's grandson because the original heir had passed away before the testator. This substitute heir is often referred to as "Anak patah titi" (broken bridge child). In this case, the distribution of inheritance was carried out according to customary law, so the substitute heir was not given their rights because they were considered to have severed ties with the testator ("Patah titi"). This research uses an empirical juridical research method. Primary data was collected through direct interviews in the field, while secondary data was obtained through literature review. This research aims to identify and explain two key aspects: first, the reasons behind the unilateral control of inheritance by some heirs while denying the substitute heir's rights. Second, it examines the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) on this practice. The research findings indicate that the actions of the heirs who unilaterally control the inheritance and do not give it to the testator's grandchild as a substitute heir in Alue Baro village, Meukek subdistrict, South Aceh, are based on the assumption that the grandchild is not entitled to the inheritance from the testator because their father, as the primary heir, had passed away earlier. This practice refers to local customary law that recognizes the "Patah titi" law in inheritance matters. According to the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI), which applies to muslim communities in Indonesia, the act of unilaterally controlling inheritance by heirs as occurred in Alue Baro Village is contrary to Article 185 of the KHI. The KHI grants substitute heirs the right to receive inheritance from the testator as long as they meet the requirements. Furthermore, the inheritance share received by the substitute heir is equal to the right that should have been received by the person they replaced.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) BERDASARKAN QANUN ACEH BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Nahdiyyah, Nahdiyyah; Trisna, Nila
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 3, No 1 (2025)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v3i1.12506

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pasca pemberlakuan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, menggantikan regulasi sebelumnya. Peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke PBG melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 membawa perubahan signifikan dalam perizinan bangunan di Indonesia, termasuk di Aceh Barat. Fokus utama PBG adalah pemenuhan standar teknis bangunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji implementasi Qanun baru di Kecamatan Johan Pahlawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PBG di Kecamatan Johan Pahlawan belum efektif. Sebagian besar masyarakat (diestimasi 75% atau 48.732 dari 64.975 penduduk) belum mendaftarkan PBG. Kendala utama meliputi rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap sistem PBG berbasis web (SIMBG), pelaksanaan sosialisasi yang belum optimal (hanya dua kali setahun), serta keterbatasan kapasitas staf dalam penguasaan teknologi informasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah, penguatan kapasitas aparatur pelaksana, serta evaluasi berkala terhadap sistem SIMBG untuk meningkatkan efektivitas implementasi PBG dan kesadaran hukum masyarakat.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2025) Vol 2, No 2 (2024) Vol 2, No 1 (2024) Vol 1, No 2 (2023) Vol 1, No 1 (2023)