cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 3 (2017)" : 10 Documents clear
FUNGSI INFORMED CONSENT DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA PASIEN DENGAN PIHAK KLINIK (STUDI PADA KLINIK JEMADI MEDAN) SAFINATUNNISA BOANG MANALU
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.037 KB)

Abstract

Tindakan medis merupakan salah satu upaya pengembangan usaha kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Seperti dalam pelaksanaan pengobatan TB (Tuberkulosis) terhadap pasien, seorang dokter atau tenaga medis lainnya harus melakukan segala upaya semaksimal mungkin untuk menangani pasiennya. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara pihak Klinik Jemadi Medan dengan Pasien, bagaimana penerapan informed consent dalam perjanjian terapeutik antara pasien dengan pihak Klinik Jemadi Medan, dan bagaimana fungsi informed consent dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pasien dengan Klinik Jemadi Medan, serta apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana penyelesaian yang diberikan didalam proses informed consent pelaksanaan perjanjian di Klinik Jemadi Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif karena bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta melalui studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulkan bahan-bahan teori dari kepustakaan seperti bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan teknik mewawancarai dokter yang menangani spesialis paru – paru penyakit TB (Tuberkulosis) di Klinik Jemadi. Informed consent yang artinya adalah sebuah persetujuan yang diberikan oleh pasien ataupun keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medik apa yang akan dilakukan terhadap pasien agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa medik, dan jika informed consent dibuat secara tertulis tidak dengan sendirinya berarti dokter terbebas dari kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap tindakan dan/atau akibat tindakan medis yang akan dilakukan. Kata Kunci : Informed Consent, Terapeutik, Hukum Perjanjian
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT DENIED BOARDING PASSENGER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN T. FAIRUZ JASMIN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.322 KB)

Abstract

Seiring perkembangan zaman, industri penerbangan saat ini dilihat berkembang dengan sangat pesat di Indonesia, khususnya untuk penerbangan kormesial yang menjadi semakin marak. Semakin banyaknya perusahaan maskapai penerbangan tersebut memicu persaingan yang ketat diantara perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperoleh pengguna jasa transportasi udara atau konsumen, salah satunya dengan cara memberikan penawaran harga tiket yang murah untuk menarik penumpang (konsumen) sebanyak-banyaknya. Namun disisi lain, penerbangan dengan tarif yang murah ini sering sekali mengabaikan kualitas pelayanan, dimana hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan atau kekecewaan penumpang Kedudukan antara pengangkut dengan penumpang sebagai konsumen juga kerap kali tidak seimbang. Dalam mendapatkan hak penggantian kerugian mereka, prosesnya cenderung lama dan berbelit-belit. Misalnya, sering sekali terjadi keterlambatan penerbangan (Flight Delayed), bahkan terkadang ada penumpang yang tidak terangkut dengan alasan kapasitas pesawat udara (Denied Boarding Passenger).
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN ANTARA PEMILIK TANAH DAN PEMILIK MODAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 704/Pdt.G/2015/PN/Mdn ) TEUKU DJAFAR SIDIK MARSYA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.954 KB)

Abstract

Perjanjian antara pemilik tanah dan pemilik modal atau biasa yang disebut bangun bagi merupakan perjanjian yang lahir dari kebiasaan masyarakat dalam bekerja sama dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang ditempuh dengan mengadakan perjanjian bangun bagi, dimana pihak yang memiliki tanah dengan mengikatkan diri dengan pemilik modal membangun perumahan atau pertokoan. Namun dalam prakteknya dalam masyarakat masih sering terjadi sengketa seperti pada Putusan Perkara Perdata Nomor 704/Pdt.G/2015/PN/Mdn, sehingga perlu untuk diketahui kronologis, kedudukan para pihak dan kekuatan hukum bangun bagi dalam mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat luas. Atas hal-hal tersebut maka penulis melakukan jenis penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan empiris yaitu mengemukakan kasus yaitu Putusan Perkara Perdata Nomor 704/Pdt.G/2015/PN/ Mdn yang berhubungan dengan permasalah dalam skripsi ini. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan penelitian hukum yang telah dilakukan atas Putusan Perkara Perdata Nomor 704/Pdt.G/2015/PN/Mdn, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan akta dimulai dengan adanya kehendak dari pihak-pihak yang datang menghadap notaris untuk dicatatkan/dibuatkan kesepakatan pihak-pihak agar mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Akte perjanjian yang dibuat dengan system bangun bagi jelas mempunyai kekuatan hukum karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris.Kasus Perkara Perdata Nomor704/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat dan turut tergugat tentang pengembalian uang yang diterima dan pembatalan akte perjanjian kerja sama dan bagi hasil nomor 37 tanggal 11 April 2008 adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perjanjian kerja sama dan bagi hasil yang diatur dalam KUHPerdata adalah perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi untuk menyerahkan pemakaian tanah setelah diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut sehingga pelaksanaan pembatalan akte perjanjian kerja sama dan bagi hasil adalah wewenang ketua pengadilan, maka tuntutan pembatalan ditolah dan menurut hukum penggugat adalah pihak yang dikalahkan karena tergugat dan turut tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat.   Kata Kunci : Peranan notaris, akta perjanjian, bangun bagi
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN USAHA KECIL MENENGAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Medan) ROCKY PRIAMBUDI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.821 KB)

Abstract

Upaya pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak, baik pemerintah, perbankan, swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga internasional. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab PT. Bank Mandiri Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bagaimana hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Mandiri Syariah  dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan PT. Bank Mandiri Syariah  dalam meningkatkan pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui data primer dan data skunder. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Tanggung jawab PT. Bank Mandiri Syariah terhadap pengembangan Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan dan pengembangan pelaku usaha kecil dan menengah walaupun secara kuantitas masih harus ditingkatkan. Hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Mandiri Syariah  dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah adalah kesulitan memenuhi persyaratan yang cukup rumit untuk mendapatkan kredit dari bank, misalnya tidak mempunyai agunan (yang berkaitan dengan kondisi keuangan dari pemilik usaha/pengusaha). Upaya-upaya yang dilakukan PT. Bank Mandiri Syariah  dalam meningkatkan pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah adalah dengan memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam  mendapatkan pembiayaan. Kata Kunci : Tanggungjawab, Perbankan Syariah, Usaha Kecil Menengah.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi pada PT Lafarge Cement Indonesia Cabang Medan) INDIRA DINA SHABRINA SIAHAAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (660.504 KB)

Abstract

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perilaku dari pelaku-pelaku bisnis di Indonesia, yaitu para konglomerat yang memperoleh perlakuan istimewa, ternyata tidak mau berbuat positif untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional yang sangat parah saat itu. Undang-Undang yang mengatur mengenai kejadian tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sedangkan upaya penegakan hak konsumen yang dilakukan oleh pemerintah yaitu adalah dengan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan bentuk perlindungan konsumen  PT Lafarge Cement Indonesia (PT LCI) sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1999 dan UU Nomor 5 tahun 1999. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan cara pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan. Metode analisa bahan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah dalam menjalankan bisnisnya PT Lafarge Cement Indonesia tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hal ini dibuktikan dari PT LCI selalu mengadakan training rutin terhadap seluruh distributornya dan PT LCI selalu memberikan data yang transparan terkait penjualan dan haga jual setiap KPPU meminta datanya. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Larangan Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat
ASPEK HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA (Studi Pada PT. Bank Sumut, Medan) DERY HARDIYAN NASUTION
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.709 KB)

Abstract

Krisis Moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan baik perusahaan nasional maupun perusahaan swasta mengalami kebangkrutan, sebagai imbas dari pada krisis moneter yang terjadi. Terjadinya krisis moneter tersebut oleh banyak pengamat diakibatkan karena perusahaan tersebut tidak menerapkan prinsip Good Corporate Governance dengan baik, yang dimana hal ini dapat terlihat dari sistem regulator yang payah, standard akutansi yang tidak konsisten serta banyaknya terjadi praktik KKN. Adapun permasalahan yang akan ditulis adalah mengenai penerapan prinsip GCG pada PT Bank Sumut, manfaat yang dirasakan dalam penerapan prinsip GCG pada PT Bank Sumut, hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip GCG pada PT Bank Sumut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan seperti mencari buku-buku serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan prinsip GCG, serta juga melakukan penelitian lapangan seperti mewawancarai Indra Fadillah SH., sebagai pegawai PT. Bank Sumut Divisi Kepatuhan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Bank Sumut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip GCG pada PT Bank Sumut dilandasi dengan 5 prinsip dasar yaitu prinsip akuntabilitas, kewajaran, kemandirian, tanggung jawab serta transparansi. Selanjutnya adapun yang menjadi manfaat dalam penerapan prinsip GCG adalah meningkatnya nilai perusahaan, meningkatnya kinerja karyawan, meningkatnya kepercayaan nasabah, serta meningkatnya nilai etika perusahaan. Selain itu adapun yang menjadi hambatan  dalam penerapan prinsip GCG adalah kurangnya keseriusan karyawan dalam menerapkan prinsip GCG, lemahnya perangkat hukum yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip GCG, serta lemahnya penerapan manajemen resiko pada suatu perusahaan. Kata Kunci: Prinsip Good Coporate Governance, Perusahaan, Perbankan
TANGGUNG JAWAB BPJS KESEHATAN KETIKA PIHAK RUMAH SAKIT MENOLAK PESERTA BPJS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL ABDI CRYSTIAN TARIGAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.345 KB)

Abstract

BPJS masih dikelola secara tidak profesional, ini terlihat masih banyak Rumah Sakit yang menolak dengan berbagai alasan. Padahal BPJS bukan gratis dari negara, BPJS adalah uang rakyat yang disetor dalam konsep asuransi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan dan hubungan hukum BPJS Kesehatan dengan rumah sakit, tanggung jawab BPJS Kesehatan ketika pihak rumah sakit menolak Peserta BPJS  dan upaya hukum yang dapat dilakukan Peserta BPJS Kesehatan ketika pihak rumah sakit menolak Peserta BPJS. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Pengaturan dan hubungan hukum BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Perjanjian antara BPJS dan Rumah Sakit, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kontrak BPJS dengan Peserta BPJS kesehatan di sini dimaksudkan kontrak yang dilakukan dengan pihak BPJS dengan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi). BPJS tidak melakukan kontrak dengan masyarakat tetapi dengan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat peserta BPJS menjadi juga tanggung jawab pihak rumah sakit yang membangun kontrak dengan BPJS.Tanggung jawab BPJS Kesehatan ketika pihak rumah sakit menolak peserta BPJS, BPJS Kesehatan melakukan pendanaan pembiayaan kegawatdaruratan kepada peserta BPJS, Setelah keadaan darurat teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan, fasilitas kesehatan tersebut harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan. Upaya hukum yang dapat dilakukan peserta BPJS Kesehatan ketika pihak rumah sakit yang menolak Peserta BPJS, yaitu melakukan pengaduan  pada Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta BPJS dengan dasar Pasal 48  ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, Peserta BPJS
AKIBAT HUKUM TERJADINYA TUNGGAKAN PREMI ASURANSI OLEH NASABAH ( Studi Pada AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR WILAYAH MEDAN) HARRY LAURENSIUS PRATAMA NAINGGOLAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.421 KB)

Abstract

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah diketahui, bahwa dalam mangarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Permasalahan dalam penelitian hak dan kewajiban pemegang polis dalam AJB Bumiputra Kantor Wilayah Medan. Akibat hukum atas pemegang polis yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran premi pada AJB Bumiputra Kantor Wilayah Medan dan perlindungan yang diberikan kepada Nasabah Asuransi AJB Bumiputra Kantor Wilayah Medan jika terjadi tunggakan.Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).Hak dan kewajiban pihak tertanggung yang diberikan oleh perusahaan ini, yaitu pihak tertanggung akan mendapatkan hak untuk keamanan dan kenyamanan, hak untuk informasi yang benar, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur, hak untuk mendapatkan perlindungan manfaat asuransi yang diambil. Pihak tertanggung juga mempunyai kewajiban harus membayar premi dan harus mengutamakan/memberi informasi yang sebenarnya. Akibat hukum atas pemegang polis yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran premi pada asuransi AJB Bumiputra Kantor Wilayah Medan apabila pembayaran premi asuransi lebih dari masa leluasa (grace periode) pembayaran premi selama 45 hari, maka polis akan dianggap lapse dan berakibat hilangnya hak klaim dari tertanggung bila risiko terjadi atas manfaat asuransi yang dibeli, akan tetapi tertanggung menerima pembayaran dari penanggung sebesar nilai tunai setelah dihitung secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam polis. Terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut, yaitu apabila polis sudah berumur 2 tahun maka diberi tambahan masa leluasa pembayaran (grace periode) selama 6 bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Bentuk perlindungan hukum terhadap klien sebagai pemegang polis yang diwajibkan oleh pihak perushaan asuransi AJB Bumiputera Kantor Wilayah Medan ini apabila pihak nasabah mengalami tunggakan premi, harus beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Memberikan informasi yang benarJelas,dan jujur dalam menjalan kegiatan usahanya. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan baik.Kata Kunci : Akibat Hukum, Tunggakan Premi, Asuransi1
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN ANDRIANO PURBA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.341 KB)

Abstract

Keanekaragaman hayati (biological diversity) merupakan tumpuan hidup manusia, karena setiap orang membutuhkannya untuk menopang kehidupan, sebagai sumber pangan, pakan, bahan baku industri, farmasi maupun obat-obatan. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia maka potensi keanekaragaman sumber daya genetik pun berlimpah, dimana persebarannya meliputi berbagai daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki beberapa sumber daya genetik yang khas, yang sering berbeda dengan yang ada di daerah lain. Perlindungan atas sumber daya genetik menjadi urgent, demikian juga untuk Indonesia. Karena kekayaan sumber daya hayati termasuk juga genetik rentan pencurian atau pembajakan (biopiracy) ataupun juga pemanfaatan yang terus menerus, tidak tepat dan tidak sah (illegal utilization). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana perlindungan sumber daya genetik berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016, Bagaimana faktor penghambat Dalam Perlindungan Sumber Daya Genetik Yang Akan Dipatenkan dan Bagaimana Penyelesaian Faktor Penghambat Untuk Mematenkan Sumber Daya Genetik. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, serta berbagai majalah, literatur, artikel, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Hasil penelitian ataupun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Paten sebagai bentuk perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) erat kaitannya dengan pemanfaat Sumber Daya Genetik (SDG). Paten diberikan untuk setiap invensi, baik produk maupun proses dalam semua bidang teknologi sepanjang invensi tersebut baru dan mempunyai langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Kata Kunci : Sumber Daya Genetik, Hak Paten
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PROSES PRODUKSI PADA PT.INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (INALUM) WINA WIRDANI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.406 KB)

Abstract

PT.Indonesia Asahan Aluminium merupakan perusahaan yang bergerak dibidang peleburan aluminium. Praktek peleburuan aluminium sendiri telah mendapat perhatian dari kalangan praktisi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, tidak lain karena sumber bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Bahaya akibat kesehatan pada proses peleburan aluminium disebabkan karena dalam proses peroduksinya, menggunakan bahan-bahan yang mengandung zat kimia, serta lingkungan kerja yang tidak sehat kebisingan, polusi, debu, dan benda panas selama bekerja mempunyai efek samping dapat menimbulkan penyakit akibat kerja seperti gangguan pernafasan, mata iritasi, luka bakar, serta kecelakaan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja di PT.Indonesia Asahan Aluminium dalam perpekstif yuridis serta hambatan dalam memberikan perlindugan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Indonesia Asahan Aluminium. penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder, sedangkan bersifat deskriptif artinya penelitian ini dilakukan dengan melakukan tinjauan kelapangan guna mendapatkan data-data tambahan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Indonesia Asahan Aluminium perusahaan melakukan upaya-upaya yaitu penyediaan alat-alat pelindung diri Pelindung Kepala (Helmet safety), Pelindung mata, Pelindung pendengaran, Pelindung pernafasan, Pelindung wajah, Pelindung lengan, Body Protector, Sarung tangan pengaman, Pakaian pekerja , Foot Cover, Sepatu Safety. Namun pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya bisa diterapkan pada karyawan PT.Indonesia Asahan Aluminium karena terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya perhatian dan keasadaran dalam mematuhi prosedur kerja yang ditetapkan dan adanya pekerja yang tidak mahir dalam melakukan pekerjaannya (unskilled worker) pada tenaga kerja. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue