Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGADAAN MINIBUS ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS DENGAN PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS) MUHAMMAD RIZKI SYAHPUTRA LUBIS
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.698 KB)

Kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan kontrak yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana rancangan pembuatan perjanjian antara pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan PT. Astra Internasional, Tbk ditinjau dari KUH Perdata, bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan minibus anatara pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan PT. Astra Internasional, Tbk dan bagaimana perlindungan hukum bila terjadi wanprestasi dan overmacht dalam perjanjian pengadaan minibus antara pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan PT. Astra Internasional, Tbk. Dalam menyusun skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan bersifat deskriptif maksudnya penelitian bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode normatif empiris yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dengan melakukan survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori deskriptif tersebut. Adapun kesimpulan dari skripsi ini yaitu perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengadaan mini bus antara Sekretariat Kabupaten Padang Lawas dengan PT. Astra Internasional, Tbk-TSO Cabang Medan telah sesuai dengan ketentuan berlaku. Proses perjanjian dari awal hingga selesai tidak mengalami kendala yang berarti, hal ini disebabkan para pihak mengetahui hak-hak dan kewajibannya masing-masing, tidak ada yang melangar isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa ada masalah. Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan, Pemkab Palas

DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BINJAI PADA TAHUN 2018) NADYA APRILIA KALO
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.655 KB)

Dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita yang belum mencapai 16 tahun. Dispensasi nikah diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama Binjai dalam bentuk permohonan, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata dan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Pengadilan Agama Binjai dengan kewenangan absolutnya untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi perkawinan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pengaturan tentang dispensasi nikah menurut Undang-Undang Perkawinan, mekanisme dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Binjai, dan pertimbangan hukum hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Binjai. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Analisa dalam penelitian ini dilakukan secara normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan dispensasi nikah menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 7 (2) dan Permenag pasal 1 (2) sub g, Pasal 13 (1)-(3). Mekanisme dalam mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Binjai sudah berdasarkan putusan MA yang baru No 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/20018 tentang PTSP, dalam mekanisme ini layanan Pengadilan Agama Binjai menjadi transparan. Pertimbangan hukum hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Binjai melihat dari segi sosiologis karena keadaan yang mendesak juga hakim mengedepankan konsep Al-Mashalah Al Mursalah. Pada UU Perkawinan sudah tidak relevan lagi dikalangan masyarakat, pada mekanisme yg berdasarkan putusan MA yang baru perlu adanya sosialisasi pada masyarakat. Pertimbangan yang diberikan hakim memiliki dampak positif dan negatif. Kata Kunci : Dispensasi Pekawinan, Bawah Umur, Pengadilan Agama Binjai

STATUS HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM NAMRIA AYASHA PUTRI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1058.086 KB)

Perkawinan yang dicatat di Indonesia adalah perkawinan yang sah, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI, tetapi pada kenyataan di beberapa wilayah di Indonesia masih ada perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan. Salah satu jenis perkawinan itu adalah perkawinan sirri. Seperti banyak yang terjadi di beberapa wilayah di daerah pulau jawa. Dari perkawinan sirri tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang lain yakni waris apabila perkawinan itu di karuniai anak, lalu bagaimanakah hak waris si anak tersebut, maka dari itu penulis membuat penelitian tentang Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sirri Di Tinjau Dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI. Adapun permasalahan yang di angkat adalah pertama kedudukan perkawinan sirri menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974dan KHI, yang kedua kedudukan anak dari perkawina sirri menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI dan yang terakhir status hak waris anak dari perkawinan sirri ditinjau dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan KHI Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skrispsi ini adalah yuridis normaif. Pengertian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang undangan, penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian bersifat deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri adalah perkawinan tidak tercatat, perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan menurut hukum Islam tapi dikerenakan tidak adanya legalitas berupa buku nikah sebagai bukti diakuinya perkawinan oleh negara. Anak yang lahir dari perkawinan sirri dalam hal ini termasuk anak luar kawin karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Status waris anak dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang Perkawinan hanya didapat dari ibu dan keluarga ibunya saja, tetapi setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin bisa mendapat hak waris dari ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan sah dan jelas secara hukum bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya tersebut. Sedang, hak waris perkawinan sirri menurut Kompilasi Hukum Islam tetap sesuai dengan kedudukannya yang menyatakan ia hanya mempunyai hubungan nasab dan hubungan waris mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya saja tetapi tidak dengan ayahnya.

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN OLEH PIHAK WANITA (ANALISIS PUTUSAN NO.0012/PDT.G/2016/PA.SKY) PARANGE MELIANA SITORUS
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.987 KB)

Melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun dalam perkawinan. Syarat dan rukun dalam perkawinan sering sekali diabaikan, sehingga tidak menutup kemungkinan perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dibatalkan. Permasalahan dalam skripsi berjudul Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No.0012/Pdt.G/2016/PA.Sky) adalah bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap alasan pemohon untuk membatalkan perkawinan dalam putusan ini dan apakah akibat hukum yang timbul dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan dalam perkawinan disebabkan oleh adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri. Sebelum melangsungkan pernikahan, Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa dirinya masih perawan. Namun kenyataannya Termohon sudah berulang kali melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon. Menurut bukti-bukti ditemukan fakta bahwa ketika perkawinan mereka dilangsungkan ternyata Termohon sudah dalam keadaan hamil 1 bulan, sedangkan Termohon baru mengakuinya atau memberitahu kepada Pemohon 8 bulan kemudian setelah bayi yang ada dalam kandungannya telah dilahirkan, sehingga Pemohon merasa ditipu, dengan demikian pembatalan perkawinan tersebut sudah sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai juga dengan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa putusan ini mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan suami, dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut tidak pernah ada. Akibat hukum pembatalan perkawinan mempunyai dampak hukum terhadap suami isteri yaitu keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, serta dampak hukum bagi anak yaitu Pemohon tidak memiliki hubungan apapun terhadap si anak. Kata Kunci : Perkawinan,Pembatalan Perkawinan, Penipuan

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA PADA CV. BINTANG TAILOR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UMKM MIRZA AKBAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.564 KB)

Salah satu yang menjadi tulang punggung bagi perekonomian Negara Indonesia adalah UMKM. UMKM harus dikembangkan dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dilatarbelakangi kesadaran akan pentingnya pengembangan sektor ekonomi nasional yang harus memperhatikan mengutamakan aspek pertumbuhan UMKM, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah ini dijadikan dasar dalam bagaimanakah pelaksanaan pengembangan UMKM yang berkesusaian dengan peraturan yang ada terutama bagi UMKM terkhususnya di kota Medan, oleh karena itu maka permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah Pertama, bagaimana aspek historis dan yuridis CV. Bintang Tailor di kota Medan, Kedua, bagaimana pelaksanaan pengembangan usaha berdasarkan PP No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 2008 tentang UMKM pada CV. Bintang Tailor? dan ketiga, bagaimana strategi pengembangan usaha yang dilakukan oleh CV. Bintang Tailor setelah adanya PP No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM? Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden, bukan dari bahan kepustakaan serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini melakukan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Bintang Tailor merupakan Usaha penjahit pakaian yang tergolong kedalam usaha kecil, kemudian dalam pengembangan usaha CV. Bintang Tailor melakukan peningkatkan kualitas produk dan kualitas jasa, Memanfaatkan teknologi, Memperluas akses pemasaran, Mengembangkan inovasi dan peluang pasar, Melakukan usaha secara efisien, dan. Mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan. Strategi pengembangan usaha yang dilakukan CV. Bintang Tailor adalah Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, Mengajukan proposal penawaran, Menjalin hubungan baik dan harmonis kepada para pihak yang pernah menjalin kerja sama, menjaga Kualitas mutunya dari produk yang diproduksi. Kata Kunci: Pengembangan Usaha, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Akibat Hukum Terhadap Kreditor Separatis Yang Mengeksekusi Jaminan Sebelum Masa Penangguhan (Studi Putusan No. 306 K/Pdt.Sus/2010) DANIEL NIKOLAS
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.127 KB)

Kegiatan bisnis sebuah perusahaan, melakukan peminjaman sejumlah modal usaha dalam rangka untuk kelangsungan usaha merupakan hal yang lumrah, yang mana tujuannya untuk meningkatkan kapasitas usaha yang tujuannya juga untuk meningkatkan perekonomian negara dan pembangunan nasional.Untuk peminjaman modal usaha ini ada yang tidak memerlukan jaminan, dan ada juga yang memerlukan jaminan.Apabila sebuah perusahaan tersebut pada akhirnya tidak bisa membayar sejumlah utang kepada minimal 2 kreditor, maka perusahaan tersebut dapat dipailitkan.Peminjam modal usaha yang memegang jaminan disebut juga kreditor separatis. Dalam kepailitan, kreditor separatis merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa yaitu dimana hak tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan.Itu artinya kreditor ini dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.Namun dalam undang-undang lain juga ditentukan bahwa hak untuk eksekusi jaminan kebendaan ditangguhkan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pernyataan pailit. Seperti halnya dalam kasus ini Bank Mega sewaktu eksekusi harta jaminan pada saat PT. Tripanca pailit sebelum masa penangguhan atau masa stay berakhir. Dalam kasus ini, posisi Bank Mega adalah sebagai kreditor separatis dengan jaminan benda bergerak berupa kopi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum menggunakan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal atau karya ilmiah, serta internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan mengenai pengaturan tentang eksekusi jaminan harta pailit yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik norma. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang memasukan objek jaminan fidusia ke dalam boedel pailit.Karena dalam kasus ini Bank Mega telah melanggar peraturan mengenai masa penangguhan dengan mengeksekusi harta jaminannya sebelum masa penangguhan berakhir. Meskipun Bank Mega merupakan kreditor separatis dengan hak untuk didahulukan menurut UU Jaminan Fidusia, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan UU Kepailitan sebagai ketentuan khusus (lex specialis) yang mengatur tentang masa penangguhan sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Kata Kunci: Kreditor Separatis, Jaminan, Eksekusi

PERLINDNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA LAUNDRY TERHADAP HAK KONSUMEN (STUDI PADA LAUNDRY 5STAR DRY CLEAN MEDAN PETISAH) ESNAWATI LIMBONG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.664 KB)

Melihat persaingan usaha yang sangat ketat dikalangan jasa laundry, maka beragam tarif dan tawaran yang diberikan oleh pihak jasa laundry untuk menarik minat masyarakat. Dalam hal mendirikan suatu usaha salah satunya seperti jasa laundry ini tidak terlepas dari masalah, termasuk masalah yang berhubungan dengan pelayanan kepada konsumen. Penulisan skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa laundry terhadap hak konsumen serta pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry kepada konsumen. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undang tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti hubungan hukum antara masyarakat dengan masalah yang diteliti. Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat membangun dan mengembangkan dan menukar teori-teori sosial. Analisa data bermaksud untuk mengorganisasikan data, data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan sebagainya. Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa pelaku usaha (konsumen) dan produsen mempunyai hak dak kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen ini sangat bermanfaat agar produsen bertanggungjawab atas kesalahan atau kerugian yang diderita konsumen akibat praktek usahanya. Selain mengenai hak dan kewajiban, penelitian ini juga membahas mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha kepada konsumen. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada konsumen berpa ganti rugi sesuai dengan apa yang dirugikan pelaku usaha kepada konsumen akibat praktek usahanya. Namun dalam hal ini pelaku usaha laundry memeberikan waktu kepada konsumen apabila mau menuntut kepada pihak laundry, waktu yang diberikan paling lambat 24 jam setelah pakaian diterima konsumen. Kata Kunci : Laundry 5star Dry Clean,Pelaku Usaha Dan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA SENI LUKIS BERUPA LOGO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MEREK ATAS PENGGANDAAN YANG TERDAPAT DI DAFTAR UMUM CIPTAAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jk SYAHRAZAT MUFTY
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.601 KB)

Tujuan dari adanya penggolongan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk mempertahankan kreativitas dan identitas yang sudah dibangun oleh sebuah perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pada dasarnya pemilik merek ingin meraih loyalitas konsumen yaitu perilaku puncak konsumen terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi mempertahankan merek pilihannya. Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama (biasanya perusahaan dan sebagainya), dipahami juga sebagai suatu gambar atau sekedar sketsa dengan ahli tertentu, dan mewakili suatu arti, serta memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Sedangkan simbol adalah lambang, sesuatu sebagai tanda (lukisan, lencana, dan sebagainya). Adapun permasalahan dalam skripsi ini antara lain Bagaimanakah pengaturan tentang hak cipta logo yang digunakan sebagai merek, Bagaimanakah status hak kebendaan hak cipta atas logo yang didaftarkan sebagai merek dan Apakah akibat hukum yang ditimbulkan atas Putusan Mahkamah Agung No. 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dikaitkan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.Hak cipta logo sebagai merek yang berfungsi sebagai pembeda tidak lagi dapat didaftarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 65 yang menyebutkan bahwa Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Maka sebagai langkah antisipasi adanya pelanggaran hak pencipta logo, maka logo dapat didaftarkan sebagai merek. Hak kebendaan dapat juga melekat pada hak cipta atas logo yang digunakan sebagai merek. Hal ini dapat dilihat bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat absolut dan hak kebendaan atas benda yang dipublikasikan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1333 misalnya yang menyebutkan “suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut telah memenuhi asas- asas yang terdapat dalam Undang-undang. Putusan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta dan juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Logo, Hak Kekayaan Intelektual

ANALISIS HUBUNGAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi pada Koperasi Kredit Harapan Kita Kota Medan) JUNI ELFINORA RAJAGUK-GUK
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.913 KB)

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi. Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) merupakan suatu badan usaha yang sangat penting keberadaannya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi para anggotanya. Hal ini dikarenakan koperasi yang lebih mengutamakan peranan manusia dalam menumpuk modal secara bersama-sama unutk mencapai kesejahteraan bersama dalam mandiri. Hubungan antar manusia dalam lembaga hukum. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana aspek hukum perjanjian pada kegiatan koperasi simpan pinjam pada koperasi kredit harapan kita kota Medan, dan Bagaimana kajian tentang kedudukan koperasi kredit harapan kita kota Medan dalam terjadinya wanprestasi.Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti skunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Normatif empiris juga merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Pengkajian tersebut bertujuan unutk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang. Sehingga penelitian ini membutuhan data sekunder dan data primer.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Koperasi Kredit Harapan Kita Kota Medan sudah berbadan hukum, perjanjian simpan pinjam dilakukan dengan mengajukan permohonan dan akan dinilai kelayakannya oleh Koperasi Kredit Harapan Kita Kota Medan apabila dirasa telah layak maka penandatannganan perjanjian kredit akan segera dilakukan. Masalah yang dihadapi Koperasi Kredit Harapan Kita Kota Medan adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh anggotanya, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Koperasi adalah dengan cara memberikan peringatan dan dengan kata lain penyelesaian berdasarkan kekeluargaan yang secara kesepakatan antara kedua belah pihak.Kata Kunci: Koperasi Kredit, Perjanjian Simpan Pinjam, Perikatan

TINJAUAN YURIDIS DIKABULKANNYA GUGATAN PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.257/PDT.G/2018/PN.MDN) LAORA HAPPY NIA SILITONGA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.567 KB)

Perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil dianggap tidak pernah diakui oleh negara karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini seharusnya berakibat tidak dapatnya diajukan suatu perbuatan hukum setelah perkawinan berlangsung, salah satunya sebagai dasar dalam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan negeri. Gugatan perceraian yang dikabulkan dalam studi putusan Pengadilan Negeri Medan No.257/Pdt.G/2018/Pn.Mdn merupakan putusan pengadilan negeri yang mengabulkan gugatan perceraian atas perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil sehingga menunjukan adanya kesenjangan hukum antara das sollen dan das sein. Berdasarkan uraian tersebut, perlu diteliti lebih lanjut permasalahan terkait prosedur perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia, mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Medan No.257/Pdt.G/2018/Pn.Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian berupa yuridis normatif dan sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitis. Selain itu, terkait sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan terkait analisis data mempergunakan teknik analisis metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang diteliti, prosedur perceraian di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni diawali dengan pengajuan gugatan, pemeriksaan alat bukti, dan diakhiri dengan pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Hasil lainnya mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No.257/Pdt.G/2018/Pn.Mdn menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776K/PDT/2007 untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum. Selanjutnya, dengan dikabulkannya putusan Pengadilan Negeri Medan No.257/Pdt.G/2018/Pn.Mdn memberi akibat hukum kepada hubungan hukum suami isteri yaitu putusnya hubungan hukum antara suami dan isteri serta akibat hukum kepada anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Kata kunci: Perkawinan tidak didaftarkan, Perceraian

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA