LamLaj
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Notary Law, Civil Law, Inheritance law, Tax Law, Guarentee Legal, Banking law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Criminal Law, Human Right Law, Islamic Law, Environmental Law, Agrarian Law, Intellectual Property Rights, Law on Marriage and Family, Insurance law ,Cyber Law and another section related contemporary issues in law
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 1 (2020): March"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[PERSPEKTIF KODE ETIK JABATAN NOTARIS TERHADAP PUBLIKASI DAN PROMOSI JABATAN NOTARIS MELALUI APLIKASI ANDROID ]]>
<![CDATA[Imanda, Nadia]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v5i1.93
<![CDATA[Era teknologi membawa manusia pada perkembangan komputer dan smartphone canggih yang di dalamnya terdapat fasilitas aplikasi berbagai macam jenis dan tujuan. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mengurusi sebagian urusan negara dan masyarakat dalam lingkup hukum perdata, memiliki ketentuan hukum terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam hal ini, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa notaris dilarang melak ukan publikasi dan promosi diri terhadap jabatannya melalui media tulis mau pun media elektronik, namun kategori batasan terhadap publikasi dan promosi diri dinilai kurang memberikan kejelasan hukum bahwasanya ditemukan aplikasi android yang berindikasi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penggunaan aplikasi android oleh notaris yang berindikasi melakukan pelanggaran harus dilakukan pengkajian dan pengawasan dari Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris agar maksud dan tujuan UUJN serta Kode Etik Notaris dapat terwujud dan tidak mencederai jabatan notaris sebagai profesi yang mulia]]>
<![CDATA[THE ANALYSIS OF NON-REFOULEMENT PRINCIPLE TOWARDS ROHINGYA REFUGEES IN BANGLADESH ]]>
<![CDATA[Gunawan, Yordan]]>;
<![CDATA[Rettob, Abdullah Teguh Thamrin]]>;
<![CDATA[Kalagita, Kevin]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v5i1.94
<![CDATA[Crime against humanity is still happening in some parts of the world for several reasons, includes the conflict of interest, politics as well as religion. It makes the victims like the Rohingya ethnic have to flee for finding peace and a secure place to survive. Non-Refoulement Principle which stated in 1951 Refugee Convention is being an important principle as the tools to protect the refugee and stateless person. In the Rohingya case, Bangladesh has argued about the ‘security problem’ of Rohingya’s pose, and Bangladesh also stated it became an important reason in sending the Rohingya back. From March 1, 2019, Bangladesh Authority no longer accepts refugees from Rohingya. The research aims to know further on the implementation of Non-Refoulement principle. In addition, the research was made by using library research analysis as the method of research; whole data and information that contained on the research were collected through literature review by referring to books, journals, articles and websites. The research found that Bangladesh does not apply the Non-Refoulement principle and violates the Humanitarian Assistance principle. Even though ‘security issues’ have been raised as land to repatriate refugees by Bangladesh to Myanmar, it cannot be applied and impose Non-Refoulement obligations to Bangladesh as a matter of customary international law.]]>
<![CDATA[JANJI KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Barkatullah, Abdul Halim]]>;
<![CDATA[Tavinayati, Tavinayati]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v5i1.95
<![CDATA[Janji kawin yang diingkari menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi seorang wanita, sehingga ia menggugat si laki-laki untuk memberikan kompensasi dan pemulihan nama baik atas penderitaan bathin yang dideritanya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar gugatan dari janji kawin serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara yang menyangkut janji kawin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian kekaburan hukum dengan pendekatan perundang-undangan Selain itu digunakan juga pendekatan konsep. Konsep tentang janji kawin, pembatalan perkawinan dan perjanjian perkawinan. Pendekatan kasus digunakan juga dalam penelitian ini karena akan mengkritisi putusan-putusan pengadilan terkait janji kawin. Sifat penelitian adalah preskriptif . Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan mengingkari janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dasar gugatannya harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam kasus janji kawin merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUKSI PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KEAMANAN DAN MUTU PANGAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ]]>
<![CDATA[Apriani, Rani]]>;
<![CDATA[Zubaedah, Rahmi]]>;
<![CDATA[Astar, Abdul]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v5i1.96
<![CDATA[Persaingan usaha yang cukup ketat diantara para pelaku usaha membuat para pelaku usaha berbuat perbuatan yang tidak wajar dalam memproduksi pan gan yaitu banyak beredar pangan yang tidak layak konsumsi serta tidak memiliki izin edar yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsninya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan kepada konsumen bedasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Metode yang digunakan yaitu secara yuridis normatif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yang memroduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan harus memberikan ganti rugi dari konsekuensi atas perbuatannya, bedasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Pangan]]>
<![CDATA[MENGGESER PARADIGMA KONTRA TERHADAP KRIMINALISASI PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Siburian, Riskyanti Juniver]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v5i1.97
<![CDATA[Marital Rape adalah pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, di mana antara pelaku dan korban terdapat ikatan perkawinan. Isu marital rape dianggap tabu sehingga muncul pro-kontra mengenai intervensi negara dalam mengkriminalisasi perbuatan sebagaimana dimaksud. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan unsur perkawinan sebagai bagian tindak pidana pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) berdasarkan hukum pidana materiil di Indonesia serta untuk mengetahui dasar teoritis dan yuridis penerimaan kriminalisasi marital rape. Metode penelitian adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pada awalnya hukum pidana Indonesia tidak memaknai pemaksaan hubungan seksual pada korban dan pelaku yang memiliki ikatan perkawinan sebagai perkosaan (Pasal 284 KUHP). Muatan mengenai pemaksaan hubungan seksual dalam ranah perkawinan mulai diatur sebagai tindak pidana dalamPasal 46 jo. Pasal 8 huruf a UU-PKDRT dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. (2) Penerimaan kriminalisasi marital rape diawali munculnya pemikiran feminist yang menggeser perspektif lama mengenai anggapan perempuan harus memenuhi “right to sex” suami akibat adanya contract of marriage, pandangan istri adalah “hak milik” (property) suami, serta perspektif critical feminism criminology yang menyebutkan wanita dalam ikatan perkawinan cenderung menjadi korban kejahatan. Negara perlu memberikan perlindungan melalui sanksi pidana karena pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apapun menyalahi hak asasi sebagaimana dimaksud Pasal 28G UUD RI 1945.]]>
<![CDATA[DEVELOPMENT OF INDONESIAN SHARIA BANKS WITH MALAYSIA COMPARATION METHOD (STUDY OF HISTORY, PRODUCTS AND LEGAL ASSETS) ]]>
<![CDATA[Mukti, Hagi Hutomo]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v5i1.98
<![CDATA[Sharia banking is developed in response to economic and cultural groups that are used to accommodate those who want the services to be carried out with Islamic sharia principles and morals. The development of Sharia banks in Indonesia and Malaysia needs to be studied more deeply because Malaysia first established Sharia banks in 1983 through Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) while the first sharia bank in Indonesia, which named Bank Muamalat, was burned in 1991, which determines the direction of the progress of sharia banks in Indonesia with the provisions of Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Determine the amount of assets from banks that have a ratio of 1: 10 with Malaysia considering the assets of sharia banks in Indonesia amounted to US $ 35.62 billion while Malaysia reached US $ 423.2 billion. This study focuses on the factors and effects of legal products from the two countries in order to get more comprehensive study and know the relation between the legal products with sharia banking development in Indonesia and Malaysia.]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA MAHASISWA KAJIAN TENTANG INKONSISTENSI REGULASI DAN IMPLEMENTASI ]]>
<![CDATA[Sudjito, Sudjito]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v5i1.99
<![CDATA[Program Rusunawa Mahasiswa merupakan upaya pemerintah mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Diharapkan dengan adanya Rusunawa Mahasiswa, biaya sewanya lebih murah dibanding harga sewa kos-kosan. Diharapkan pula, pihak kampus sebagai pengelola Rusunawa Mahasiswa bisa memprioritaskan mahasiswa kurang mampu dari luar kota yang memiliki prestasi akademik b a g u s , sehingga mereka terbantu dari aspek ekonomi. Sampai saat ini masih ada kesenjangan antara target dan realisasinya pembangunan Rusunawa Mahasiswa. Kesenjangan dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain berupa inkonsistensi regulasi maupun inkon sistensi implementasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan perundang-undangan yang relevan dan terkait dengan substansi penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1. Ada inkonsistensi regulasi berupa kekurangan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri; 2. Ada inkonsistensi implementasi disebabkan lemahnya pengawasan, kurang profesionalitas pelaksanaan dan penegakan regulasi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DATA AGUNAN DEBITUR DALAM PERSPEKTIF KERAHASIAAN PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Amin, Muhammad Erham]]>;
<![CDATA[Hafidah, Noor]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v5i1.100
<![CDATA[Pendaftaran Jaminan Fidusia sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA menjadi sebuah kewajiban dan keharusan sebagai syarat perjanjian fidusia dan sebagai wujud implementasi asas publisitas. Dalam prosedur pendaftaran Fidusia secara online terdapat tahapan searching data (atau istilah dalam praktek adalah “beli data”) yang dibebani biaya sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp 50.000,00). Apabila user memilih pilihan searching data tersebut, maka sejumlah data terkait agunan debitur akan muncul, seperti bentuk agunan, siapa yang menjadi kreditur, dan data nilai penjaminan. Menjadi sebuah pertanyaan ketika data agunan debitur dikaitkan dengan pihak bank selaku kreditur. Apakah data agunan yang dapat di akses oleh user yang terdiri dari Notaris, Korporat (terdiri dari bank dan non bank) dan Retail (terdiri dari perorangan dan badan usaha) merupakan bagian dari keterangan rahasia bank? Data debitur dalam ketentuan rahasia bank yang terdapat dalam UU Perbankan hanya dapat dibuka kepada pihak pihak tertentu dengan sebab yang tertentu pula. Oleh karena itu perlu kajian terhadap data agunan debitur dalam kaitanya dengan ketentuan rahasia perbankan dan perlindungan terhadap bank, karena hal ini bersinggungan dengan perbankan selaku kreditur.]]>
