Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Yuridis Kewenangan Densus 88 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi Kristin Manurung; Edi Warman; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSIKristin Jones Manurung*1Ediwarman**Mahmud Mulyadi***Tindak pidanaTerorisme merupakan tindak pidana luar biasa (extra ordinarycrime) sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa pula (extra ordinarymeasures). Di Indonesiapemberantasan Tindak Pidana Terorisme dilakukan olehDensus 88 yang merupakan satuan khusus dari Kepolisian Republik Indonesia.Dalam beberapa kasus penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88seringkali terduga teroris meninggal dunia ditangan Densus 88 tanpa melewati prosesperadilan pidana terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan polemik dikalanganmasyarakat karena dianggap merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis yang kemudian diangkatmenjadi rumusan permasalahan, yaitu bagaimanakahpengaturan hukum mengenaikewenangan Densus 88 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,Apakahfaktorpenyebabterjadinya tindak pidana terorismedanbagaimanakahkebijakanhukumpidana terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Densus 88 dalampemberantasan tindak pidana terorisme.Untuk menjawab masalah tersebut maka metode yang penulis gunakanadalahmenggunakan metodepenelitian hukum normatifyaitu dengan melakukan penelitiankepustakaanyaknipenelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahankepustakaan, khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitandengan kewenangan Densus 88 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Pengaturan mengenai kewenangan Densus 88 dalam Pemberantasan TindakPidana Terorisme dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003tentang tindak Pidana Terorisme, dalam beberapa hal yang tidak diatur dalamUndang-Undang Terorisme juga digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Densus 88 juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentangkepolisian Negara Republik Indonesia.Adapunfaktor-faktor yang menyebabkanterjadinya tindak pidana terorisme merupakan akumulasi dari beberapa faktor sepertifaktor psikologis, ekonomi, politik,agama, sosiologis, ideologi dan pahamradikalisme.Kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang yangdilakukan Densus 88 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dilakukanmelalui sarana non penal dan penal.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ( Studi Putusan No. 64/ Pid.Sus. K/ 2013/ PN.Mdn) Iwan Simbolon; Syafruddin Kalo; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.248 KB)

ABSTRAKIwan Jani Simbolon*H. Syafruddin Kalo**Nurmalawaty***Tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanyamerugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga merupakanpelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,sehingga digolongkan sebagaiextraordinary crime. Selain itu, dampak tindakpidana korupsi selama ini juga telah menghambat kelangsungan pembangunannasional. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu lahan yangkorupsi yang paling subur dan sistemik yang merupakan sumber utamakebocorananggaran yang memberi sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayananbarang dan jasa bagi rakyat Indonesia.Permasalahan dalam skripsi ini adalahbagaimanakah pengaturan hukumtentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindakpidana korupsidanbagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidanakorupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dalam kasus korupsi pengadaan di DinasKesehatan Kabupaten Toba Samosir (Putusan PN Medan No. 64/ Pid. Sus. K/2013/ PN. Mdn).Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukumnormatif, yaitudengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum denganmengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judulskripsi ini.Pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini diatur dalam PerpresNomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPerpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 172Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo.Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah.Dalam tindak pidanakorupsi pengadaan barang dan jasa yang dapat diminta pertanggungjawabanpidananya adalah orang-perorangan dan atau korporasi. Berbicara mengenaipertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaanbarang dan jasa maka akan terkait dengan pertanggungjawaban jabatan danpertanggungjawaban pribadi oleh karena pertanggungjawaban pribadi akanmelahirkan pertanggungjawaban pidana.

AJIAN HUKUM MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) ) Jeremia Sipahutar; Edi Warman; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.294 KB)

ABSTRAKJeremia Sipahutar*Ediwarman**Mahmud Mulyadi***Kegiatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan Negara karenadapatmempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional serta keuangan Negaradanjuga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarRepublik Indonesia1945. Penulisanskripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidanapencucian uang, peran Kepolisian di wilayah hukum kota medan terhadap tindak pidanapencucian uang dan faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tindakpidana pencucian uang.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif danmenggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan(Library Research),yang berasal dari buku-buku, makalah-makalah,situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini. Peneliti juga melakukan Studi lapangan(Field Research) dengan melakukan Wawancara Terarah (Direct Interview) dan observasiyang dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu).Peran kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegakan hukum terdapathambatan-hambatan yaitu baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Peranankepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uangmeliputi upaya pre-entif,upaya prefentif dan upaya represif. Peraturan yang terkait tindak pidana pencucian uang iniberdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang di Indonesia.Upaya Penal(represif) dan upaya non-penal(preventif) yang dapat dilakukan Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pencucianuangdalamrangka menjalankan tugasnya sebagai aparat Negara yang memelihara keamanandan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, sertamelindungi, mengayomi dan melayanimasyarakat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegaraRepublikIndonesia

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENUNTUT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) FREDRIGK ROGATE; Syafruddin Kalo; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.945 KB)

ABSTRAKSIFrederigk Rogate HutajuluSyafruddin KaloMahmud MulyadiPermasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah kewenangan KomisiPemberantasan Korupsi menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode yangdigunakan dalampembahasan rumusan masalah adalah metode penelitian yuridisnormatid dan yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis data sekunderberupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) tidak hanya menjatuhkanpidana bagi pelaku tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara yangdisebabkan oleh Tindak Pidana Korupsi.Korupsi sebagaipredicate crimesangatberkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang sebagaiproceeds of crime.Kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dan penuntutandalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalahkorupsi sangat diperlukan untuk pemberantasan Tindak pidana Korupsi.Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang memiliki tujuanuntuk memperolehharta kekayaan secara ilegal umumnya melakukan pencucian uang untukmenyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut. Makadengan adanya Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukanpenyidikan dan penuntutanterhadap Tindak Pidana Pencucian Uang maka KPKdapat melacak harta kekayaan pelaku dengan melakukan paradigmafollow themoney.Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dapat dilaksanakan melaluiPelaksanaan Undang-Undang TPPU dengan menguatkan kewenangan KomisiPemberantasan Korupsi dalam melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidanapencucian uang. Sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi dalammengembalikan kerugian negara dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

ERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (OLI BEKAS) ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN . Smg ) Tommy Tarigan; Alvi Syahrin; Umaro Tarigan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.961 KB)

JURNALDisusun dan Diajukan untuk MelengkapiTugas-tugas dan Memenuhi Syaratuntuk Memperoleh Gelar Sarjana HukumMUHAMMAD TOMMY UMARO TARIGAN130200389DEPARTEMEN HUKUM PIDANADISETUJUI OLEH:PENANGGUNG JAWABDr. M.Hamdan, S.H., M.H.NIP. 195703261986011001EDITORProf. Dr. Alvi Syahrin S.H,M.S.NIP :196209071988112001

I N J A U A N K R I M I N O L O G I T E R H A D A P T I N D A K PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN KEKERASAN (BEGAL) YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (STUDI KASUS POLSEK DELITUA) HENDRIAWAN HENDRIAWAN; Nurmala Waty; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.126 KB)

ABSTRAKHendriawan*Nurmalawaty S.H., M.Hum**Alwan S.H., M.H***Fenomena pencurian kenderaan bermotor roda dua dengan kekerasan atau dikenaldengan istilah “begal” adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangatmeresahkanmasyarakat. Namun sangat disayangkan ternyata masalah pembegalan ini telahmelibatkan pelajar sebagaimana kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Delitua.Darikasus ini maka rumusan masalah dalam penelitian apakah faktor-faktor yang menyebabremaja melakukan tindak pidana pencurian kenderaan roda dan bagaimana upayapenanggulangan yang dilakukan oleh jajaran Polsek Delitua. Penelitian ini dilakukan diwilayah hukum Polsek Delitua, adapun yang menjadi objek penelitian adalah para pelakubegal motor dalamhal pelajar. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengannarasumber-narasumber secara mendalam dan tajam. Pendekatan yang kedua adalah denganmemaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara lalu melakukan tinjauankriminologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang kriminilogi tampabahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah ketidakmampuan dalam berpikir sehat dalammengahadapi berbagai macam masalah hidup, kebimbangan dalam memilih jalan hidup yangberakhir keputusanyang menyimpang, perasaan bersalah, efek dari narkoba dan rendahnyapemahaman dan ketaatan terhadap nilai-nilai agama. Hasil temuan kedua dari sudut pandang,menunjukkan bahwa faktor keluarga, pendidikan, dan sosial/pertemanan memainkan perananpenting dalam mempengaruhi kepribadian para pelaku untuk membentuk watakkriminal.Kemudian hasil penelitian terhadap upaya-upaya para aparat penegak hukummemperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Delitua yangmengarah kepada upaya-upayapre-emtif, preventif dan represif seperti melakukan sosialisasikepada pelajar, patroli,sweepingdan penyidikan dalam mengungkap jaringan para pelakubegal.

KEKUATAN HUKUM SAKSI A DE CHARGE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIPENGADILAN NEGERI KISARAN EKA ASTUTI; Edi Yunara; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.318 KB)

EKA PUJI ASTUTI SITORUSNIM 120200002ABSTRAKSaksiA DeCharge, merupakan saksi yang dipilih atau diajukan oleh Terdakwa atauPenasehat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa. Bentuk perlindungan hak asasi,tersangka atau terdakwa adalah melakukan pembelaan terhadap dirinya yang salah satu caranyadengan mengajukan saksi yang sekiranya dapat memperingan pidana yang diberikan kepadanyaatauSaksi A De Charge.Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (4) KUHAP, yaitu :Dalam hal tersangka menyatakan bahwa ia akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagidirinya, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.Penelitian ini mengkaji bagaimana kekuatan hukum saksiA De Chargedalam pebuktiantindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Kisaran, dan bagaimana penerapan saksiA DeChargedalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran.

ERANAN H AKIM DALAM P ROSES P ERADILAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN P EMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH A NAK ( STUDI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN ) FAUZAN AKMAL AKMAL; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (765.94 KB)

PERANANHAKIMDALAMPROSESPERADILANTINDAK PIDANAPENCURIAN DANPEMBUNUHANYANGDILAKUKANOLEH ANAK(STUDIPADA PENGADILAN NEGERI MEDAN)SKRIPSIDisusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh GelarSarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera UtaraOleh :MUHAMMAD FAUZAN AKMAL ZALDHY110200388DEPARTEMEN HUKUMPIDANADisetujui Oleh :Ketua DepartemenHukum PidanaDR. M.Hamdan, SH, MH.NIP.195703261986011001Dosen Pembimbing IDosen Pembimbing IILiza Erwina, S.H., M.Hum.Dr. Marlina, S.H.,M.HumNIP.196110241989032002NIP197503072002122002FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARAMEDAN2015

ANALISIS HUKUM MENGENAI PENY ALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN N o. 311 K/PID.SUS/2014) ROBBY IRSAN; Edi Warman; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.014 KB)

ABSTRAKSIMasalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasionalmaupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan.Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaannarkoba.Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosimaupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkobabahkan telah mengancam masa depan anak.Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui bagaimana pengaturanhukummengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak,mengetahui faktor penyebabterjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak,mengetahui kebijakan hukumpidana dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak.Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalahPenelitianhukum normatifyaitumenggunakan berbagai data sekunder seperti peraturanperundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, buku-buku hukum,jurnal-jurnal hukum, karya tulis yang dimuat di media massa yang berkaitandengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan berupa pendapat para sarjanadengan melakukan penelitian berdasarkan asas-asas hukum serta menganalisaputusanNomor311 K/PID.SUS/2014 mengenai kasus yang dilakukan oleh pelakuyang masih dibawah umur..Kesimpulan pokok yang dapat diambil dari penulisanskripsiini adalahbahwafaktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yaitu: Faktor yang berasal dari diri remaja itu sendiri.Upaya penanggulanganpenyalahgunaan narkotika padaremaja yang dilakukan dengan sarana penal dannon penal.Perlu peningkatan aktivitas pengawasan oleh orangtua, para guru danlembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak, remajadan dewasa.

PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK KASASI DALAM KASUS NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2338/K.Pid.Sus/2013 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA) MILYADRI GAGAH; Syafruddin Kalo; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.279 KB)

Milyadri Gagah Diningrad(*Prof. Dr. H. Syafrudddin Kalo, SH., M. Hum(**Alwan, SH., M.H (***Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkinketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai denganadanya kecakapan teknik membuatnya.Permasalahan dalam penelitian ini adalahpengaturan tindak pidananarkotika di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam penolakan kasasi dalamputusan Nomor 2338 K/Pid.Sus/2013. Akibat hukum terhadap penolakan kasasioleh Mahkamah Agung Nomor 2338 K/Pid.Sus/2013.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini,menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitisPertimbangan HakimMenolak Kasasi Dalam Kasus Narkotika. Pendekatan penelitian ini adalahpenelitian hukumnormatif.Pengaturan tindak pidana narkotika di IndonesiayaituUndang-UndangNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor:143), tanggal 12 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-Undang No. 22Tahun 2007 tentang Narkotika (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67), karenasebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-UndangNo. 35 Tahun 2009huruf e dikemukakan:bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasionalyang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologicanggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas,dan sudah banyakmenimbulkan korban.Pertimbangan hakim dalam menolakKasasi Dalam KasusNarkotika,Berdasarkan uraian dan ulasan permasalahan pertama, pada dasarnyaPutusan Mahkamah AgungNo. 2338/K.Pid.Sus/2013bahwa Hakim tingkat kasasimenolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Judex Faxtie(Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Akibat hukum terhadap penolakankasasi oleh Mahkamah Agung No. 2338 K/Pid.Sus/2013maka permohonan Kasasiyang diajukan oleh Terdakwa Pemohon Kasasi yaituIrmanto pgl. Ir bin Bakri Dt.Penghulu Nan Panjangmengakibatkan Terdakwa harusdibebani untuk membayarbiaya perkara pada tingkat kasasi ini

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA