Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan PN Medan No.1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn) KIKI NOVELITA SIMANUNGKALIT
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.637 KB)

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan PN Medan No.1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn) ABSTRAK Kiki Novelita Simanungkalit, Syafruddin Kalo, Syafruddin Sulung Teknologi informatika dan komunikasi telah berkembang demikian pesat. Cyber (komputer) telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa. Revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa di sebut sebagai media sosial. Melalui internet manusia melakukan banyak kegiatan lewat internet yang pada akhirnya menimbulkan kejahatan yang disebut dengan cyber crime atau kejahatan melalui jaringan internet. Dampak yang ditimbulkan adalah dimana seseorang bernama Wilsen Chandra Als.A.SEN melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Rita. Karena itu perlu dibahas untuk mengetahui lebih jauh tentang tindak pidana pencemaran nama baik ini. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia, bagaimana perbandingan ketentuan pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE, dan bagaimana penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan PN Medan No.1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu inventarisasi peraturan mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasan permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di samping itu diatur juga dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perbandingan ketentuan pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE adalah didalam KUHP pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam Pasal 310 dan 311 sedangkan didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan khusus dari KUHP diatur mengenai pencemaran nama baik didalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN.MDN pelaku mengalami masa percobaan penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik ANALYSIS OF CRIMINAL FALLING OF CRIMINAL FOLLOWING ACTIVITIES OF GOOD THROUGH SOCIAL MEDIA (Medan District Court Decision No.1010 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdn) ABSTRACT Kiki NovelitaSimanungkalit, SyafruddinKalo, SyafruddinSulung Information and communication technology has developed so rapidly. Cyber (computer) has given birth to the internet which brings new phenomena in the field of mass media. The mass media revolution has given birth to new media which can be called social media. Through the internet, humans carry out many activities through the internet which in turn lead to a crime called cyber crime or crime through the internet network. The impact is that someone named Wilsen Chandra Als.A.SEN commits defamation of Rita. Because it needs to be discussed to find out more about this crime of defamation. The problem in this thesis is how the legal regulation of defamation in Indonesia, how to compare the provisions of criminal defamation according to the Criminal Code and ITE Law, and how the application of criminal defamation law through social media in the Medan District Court No.1010 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdn. The research method used in this thesis is normative juridical which is based on primary, secondary, and tertiary legal materials, namely the inventory of regulations referring to the norms contained in legislation. In discussing these problems, it can be concluded that the legal regulation of criminal defamation is regulated in Act Number 19 of 2016 concerning amendment to Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, in addition to that it is also regulated in the Criminal Code and Laws Number 40 of 1999 concerning the Press. Comparison of criminal defamation provisions according to the Criminal Code and ITE Law is that in the Criminal Code of defamation or contempt is regulated in Articles 310 and 311 while in the Information and Electronic Transaction Act which is a special regulation of the Criminal Code governs defamation in Article 27 paragraph (paragraph 3) ITE Law. The application of the law against the perpetrators of defamation in Medan District Court No.1010 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn has not been implemented properly. The sanctions provided are not commensurate with the suffering suffered by the victim so they have not provided a sense of justice. Keywords: Criminal Enforcement, Criminal Actors, Defamation

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS KEHORMATAN KHUSUS MELALUI MEDIA DIGITAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN) MUHAMMAD HUSNUL FADILLA
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.053 KB)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS KEHORMATAN KHUSUS MELALUI MEDIA DIGITAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN) ABSTRAK Muhammad Husnul Fadilla, Liza Erwina, Syafruddin Sulung[*] Teknologi informasi melalui komputer dan internet telah banyak memberikan kemudahan bagi semua orang, namun kemudahan itu terkadang membuat orang salah dalam mempergunakannya. Salah satu penyalahgunaan teknologi informasi komputer dan internet adalah pencemaran nama baik melalui akun media digital. Pencemaran nama baik melalui media digital ini ditujukan kepada orang atau lembaga yang memiliki kehormatan khusus yaitu Presiden dan Instansi Negara Kepolisian Republik Indonesia. Kasus pencemaran nama baik atas kehormatan khusus melalui media digital inilah yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi yang bertema “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Atas Kehormatan Khusus Melalui Media Digital (Studi Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.)”.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan berdasarkan putusan pengadilan secara analisis terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaturan pencemaran nama baik atas kehormatan khusus menurut KUHP dan UU ITE No. 11 Tahun 2008, (2) untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media digital dan (3) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Digital sudah sesuai, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media digital sehingga terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Digital, Kehormatan Khusus JURIDICAL REVIEW ON DISGRACING GOOD NAME CRIMINAL ACT ON SPECIAL HONOR THROUGH DIGITAL MEDIA (A STUDY ON THE VERDICT NO. 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN) ABSTRACT Muhammad Husnul Fadilla, Liza Erwina, Syafruddin Sulung[2] Information technology through computer and internet has facilitated all people although some people have misused it such as disgracing other people’s good names. It is done through digital media toward some people with special honor such as the President and the other government agencies such as the Police. Therefore,the theme of this research was “Juridical Review on Disgracing Good Name Criminal Act on Special Honor through Digital Media (A Study on the Verdict No. 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn).” The research used juridical normative method which was referred to legal norms and principles found in the legal provisions and the courts’ verdicts. Its nature was descriptive analytic by describing the implementation based on the courts’ verdicts toward norms and principles in the legal provisions. Theobjective of the research was to find out 1) the regulations on disgracing good names on special honor through digital media according to KUHP (Criminal Code) and UU ITE (Law on Information Technology and Electronics) No. 11/2008, 2) its liability, and 3) the judge’s consideration in the Verdict No. 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. The result of the research showed that the implementation of Material Criminal Law on disgracing good names criminal act through digital media was correct. The perpetrator’s act was legally proven so that he had to be responsible for his act. Keywords: Disgracing Good Name, Digital Media, Special Honor [*]Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia. [2]Department Of Criminal Law, Faculty Of Law University Of North Sumatera, Medan, Indonesia.

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA TANJUNGBALAI (Studi Kasus di Polres Tanjungbalai) BAITURRAHMI GRAHA KARTIKA
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.37 KB)

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA TANJUNGBALAI (Studi Kasus di Polres Tanjungbalai) ABSTRAK Baiturrahmi Graha Kartika, Liza Erwina, Mohammad Ekaputra[*] Tulisan ini berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Tanjungbalai” (Studi Kasus di Polres Tanjungbalai). Salah satu permasalahan besar di Indonesia adalah tindak pidana narkotika. Begitu maraknya permasalahan ini sampai ke kota kecil sekalipun. Banyak masyarakat tanjung balai yang belum memahami apa itu narkotika dan apa bahayanya narkotika. Seperti yang kita ketahui awalnya narkotika masih digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti. Namun perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkotika menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar perangkat medis, kini narkotika mulai tenar di gunakan sebagai dewa dunia penghilang rasa sakit. Penyalahgunaan narkotika diangggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember 2009. Maka disini pihak kepolisian harus memberikan penyuluhan, pendidikan tambahan mengenai narkotika.Tidak hanya pihak kepolisan tetapi lembaga-lembaga atau instansi-instansi besar yang bisa berkerjasama melakukan razia disetiap wilayah rawan tindak pidana narkotika. Kata Kunci: Kepolisian,Narkotika,Tindak Pidana Narkotika. HANDLING NARCOTICS CRIMINAL ACT ST TANJUNGBALAI (A Study At The Polres Tanjungbalai) ABSTRACT Baiturrahmi Graha Kartika,Liza Erwina,Mohammad Ekaputra* This thesis is titled "Narcotics Crime Countermeasures in Tanjungbalai City" (Case Study in Tanjungbalai Regional Police). One of the big problems in Indonesia is narcotics crime. Once this problem is rife even in small cities. Many people in Tanjung Balai do not understand what narcotics are and what are the dangers of narcotics. As we know, initially narcotics are still used occasionally in small doses and of course the effect is not very significant. But the changing times and the mobility of life make narcotics a part of lifestyle, from what was just a medical device, narcotics are now becoming famous as the god of the world of pain relief. Narcotics abuse is considered urgent enough to encourage the birth of Law Number 9 of 1976, which was later refined with Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics which was then revised again with the adoption of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics on December 14, 2009. So here the police must provide counseling, additional education regarding narcotics. Not only the police but large institutions or agencies that can work together to conduct raids in every area prone to narcotics crime. Keywords: Police, Narcotics, Narcotics Crimes. *Criminal Law Department Faculty of law university Sumatera Utara, Medan Indonesia [*]Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera, Medan Indonesia

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Putusan Negeri Medan No:922/Pid.B/Lh/2018/MDN) IRFAN IRFAN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.924 KB)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Putusan Negeri Medan No:922/Pid.B/Lh/2018/MDN) ABSTRAK Irfansyah Munthe,Liza Erwina, Wessy Trisna* Saat ini Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah sumber energi yang paling utama dan sumber energi yang paling banyak digunakan masyarakat di dunia.Pada tahun-tahun mendatang minyak dan gas bumi diperkirakan masih mendominasi permintaan energi dunia dalam dua dekade mendatang dikarenakan minyak dan gas bumi merupakan jenis energi yang relatif memiliki pasar dan infrastruktur yang sudah memadai dunia.Sehingga tak ayal banyak yang memandanag bahwa migas adalah produk strategis dan juga produk yang menyangkut hajat orang banyak.Bahkan tak jarang pula para pelaku usaha melakukan prektek usaha yang tidak sehat.Skripsi ini diangkat dari permasalahan kesesuaian atas penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak dan gas bumi, serta pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap kasus putusan Pengadilan Negeri Medan No.922/Pid.B/Lh/2018/MDN, Metode penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif yaitu pengkajian atau penelitian hukum dalam kepustakaan. Berarti berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.. Data hasil penelitian diolah dan di analisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran yang mengenai pola-pola yang berlaku.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban apabila telah melakukan kesalahan yang dilarang oleh aturan apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilakukan atas kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Faktor utama terjadinya tindak pidana tersebut adalah adanya disparitas (perbedaan jarak harga) dari LPG subsidi pemerintah dibanding LPG non subsidi yang mengakibatkan timbulnya kerawanan praktik pemalsuan serta ingin mendapatkan keuntungan lebih sehingga sangat diperlukannya pengawasan pendistribusian gas. Maka Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Hakim juga turut mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. *Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan Indonesia. JURIDICAL ANALYSIS OF FAKE OIL AND GAS FUEL OIL (Case Study of Medan District Court Decree No:922/ Pid.B /Lh/2018/MDN) ABSTRACT Irfansyah Munthe,Liza Erwina,Wessy Trisna* At present, Oil and Gas are the most important energy sources and the most widely used energy sources in the world. In the coming years oil and gas are estimated to still dominate world energy demand in the next two decades because oil and gas is a type of energy that has a relatively adequate market and infrastructure of the world. So, no doubt many people view that oil and gas is a strategic product and also a product that involves the interests of many people. In fact, it is not uncommon for businesses to carry out unhealthy business practices. This thesis is taken from the issue of conformity with the application of criminal law against falsification of fuel oil and natural gas, as well as judges' considerations in the application of sanctions in the case of Medan District Court No.922 / Pid.B / Lh / 2018 / MDN.The research method in this thesis is normative juridical that is legal study or research in the literature. Means relating to applicable laws and regulations .. Research data are processed and analyzed using qualitative analysis methods that focus on the general principles that underlie the manifestation of the unit of symptoms that exist in human life or patterns analyzed by symptoms socio-cultural symptoms by using the culture of the community concerned to obtain a picture of the prevailing patterns.From the results of the study, it was obtained that a person will be held accountable if he has made a mistake that is prohibited by the rules if he has fulfilled the elements of criminal liability, that is, someone has committed a prohibited act, the act is done of his own volition, and the perpetrator knows the consequences of his actions. The main factor in the occurrence of these criminal acts is the disparity (difference in price distance) of government subsidized LPG compared to non-subsidized LPG which results in the emergence of vulnerability in counterfeiting practices and wants to get more profit so that it is necessary to supervise gas distribution. Then the legal considerations by the judge in issuing decisions based on the indictment of the public prosecutor are based on evidence in the form of witnesses' statements, and the defendant's statement and complete facts before the trial are strengthened by the judge's own conviction. The judge also considered matters that could incriminate and alleviate the defendant. *Criminal Law Department Faculty of Law University of Sumatera Utara, Medan Indonesia.

PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN KAITANNYA DENGAN KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA) AKRAM AKRAM
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.278 KB)

ABSTRAK Prof. Dr Madiasa, SH, MS *) Nurmalawaty SH, M.Hum**) Akram Maulana ***) Penjatuhan pidana merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan merupakan cara untuk menghukum pelaku kejahatan, salah satunya Pidana mati terhadap Ridwan Alias Iwan Bin Arbi Sulaiman dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Disini Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Masalah yang dibahas: Bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum positif dan Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA) Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktiner, karena penelitian dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penelitian Hukum ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan literatur-literatur buku yang ada diperpustakaan. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberikan vonis pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 248/PID.B/2018/PN BNA. Dianggap sudah tepat hal tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dianggap biadab dan terdakwa tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan, lalu perbuatan terdakwa terhadap korban diluar batas kemanusiaan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban, perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat dan merupakan bentuk rasa keadilan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap korban dan keluarga korban. ABSTRACT Prof. Dr Madiasa, SH, MS *) Nurmalawaty SH, M.Hum**) Akram Maulana ***) Criminal imprisonment is the most important part of the criminal justice process. The application of capital punishment by the state through a court ruling is a way to punish the perpetrators of crimes, one of which is the death penalty against Ridwan Alias Iwan Bin Arbi Sulaiman in the criminal act of planned murder which has been decided by the Banda Aceh District Court Judge Council. Here the Panel of Judges handed down the verdict according to the demands of the Public Prosecutor. Issues discussed: How is the regulation of capital punishment against perpetrators of criminal offenses in positive law and What is the basis for the judge's judgment in imposing capital punishment against perpetrators of capital crime (Study of District Court Decision Number 248 / PID.B / 2018 / PN BNA) This research uses normative research methods. Normative legal research is called doctoral legal research, because research is carried out or is shown only in written regulations, namely the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP), this Legal Research is also referred to as library research or document study because this research is mostly done by book literature in the library. Consideration of the District Court Judge Council gave a death sentence against the perpetrators of murder in the District Court Decision Number: 248 / PID.B / 2018 / PN BNA. It is deemed appropriate in accordance with the actions of the Defendant which are considered barbaric and the defendant does not value life as a gift from God, then the defendant's actions towards victims outside humanity, the actions of the defendant have caused suffering for the victim's family, the actions of the defendant also disturb the community and are a form of sense of justice that was given by the Banda Aceh District Court Judge to the victim and the victim's family. * )Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** )Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** )Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * )Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** )Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** )Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr) ALAWIYAH ALAWIYAH HASIBUAN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.216 KB)

JURIDICAL REVIEW ON ENVIROMENTAL POLLUTION CRIMINAL ACT CAUSED BY ILLEGAL DUMPING OF TOFU LIQUID INDUSTRIAL WASTE (A STUDY ON THE RULLING NO: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr) ABSTRACT Siti Alawiyah Hasibuan, Liza Erwina, Syafruddin Sulung Hasibuan* The crime of environmental pollution is a crime that often occurs in Indonesia, one of which is the environmental pollution caused by dumping (disposal) of tofu industry waste is quite common in Indonesia. The tofu industry often dumps its waste carelessly on rivers which causes the river to be polluted. In fact, in every activity carried out by the company, especially in terms of disposing of industrial waste must have a Liquid Waste Disposal License (IPLC). The research method used is normative juridical research or library law research. The data source used is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained through library research. All data obtained and collected subsequently were analyzed qualitatively. Based on this research, it can be concluded that first, the statutory regulations have set in depth regarding waste dumping without permits, ranging from laws, government regulations, ministerial regulations, to regional regulations. Second, criminal liability for environmental pollution in the case of waste dumping without permission, the parties that can be held accountable are not only individuals, but also corporations. The system of criminal liability towards corporations is based on the principle of strict liability and the principle of vicarious liability. Third, the implementation of law enforcement from the existing laws and regulations against Decision Number 115 / Pid.Sus / 2014 / Pn.Kdr, the Defendant is proven to have violated Article 104 of Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management. Keywords: Environmental Pollution, Waste Dumping Without Permits, Environmental Criminal Liability. * Criminal Law Department, Faculty Of Law, University of Sumatera Utara. Medan, Indonesia. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr) ABSTRAK Siti Alawiyah Hasibuan, Liza Erwina, Syafruddin Sulung Hasibuan* Tindak pidana pencemaran lingkungan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, salah satunya adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh dumping (pembuangan) limbah industri tahu cukup sering terjadi di Indonesia. Industri tahu sering membuang limbahnya secara sembarangan pada sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, peraturan perundang-undangan telah mengatur secara mendalam mengenai dumping limbah tanpa izin, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga ke peraturan daerah. Kedua pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam hal dumping limbah tanpa izin, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi. Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi antara lain adalah berdasarkan asas strict liability dan asas vicarious liability. Ketiga, implementasi penegakan hukum dari peraturan perundangan-undangan yang ada terhadap Putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan Hidup, Dumping Limbah Tanpa Izin, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup. * Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN No.45/Pid.B/2012/PN.MSH dan No.187/Pid.Sus/2017/PN.Gto) HANDRYADI SINAGA
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.16 KB)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARANA NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan No.45/Pid.B/2012/PN.MSH dan No.187/Pid.Sus/2017/PN.Gto) ABSTRAK HANDRYADI SINAGA, M.HAMDAN, SYAFRUDDIN SULUNG Peradaban umat manusia dan aturannya mulai menyadari pentingnya suatu perlindungan terhadap kehormatan seseorang. Konsep yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia mulai mempengaruhi sistem hukum dan pola interaksi dalam masyarakat dunia. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap kehormatan seseorang inilah yang melahirkan aturan aturan yang melarang terjadinya pencemaran terhadap nama baik seseorang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim No.45/Pid.B/2012/PN.MSH dan No.187/Pid.Sus/2017/PN.Gto. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang menitikberatkan pada data sekunder yaitu memamparkan paraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku, artikel yang menjelaskan peraturan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada putusan No.45/Pid.B/2012/PN.MSH maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) bulan, dari hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan tuntuan Jaksa Penuntut Umum pada pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka penulis berpendapat bahwa hakim dalam pengambilan keputusan didasari dari aspek yuridis dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam menjatuhkan putusan. Begitu juga terhadap putusan No.187/Pid.Sus/2017/PN.Gto dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan penjara berpendapat bahwa Hakim terlalu lemah dalam memberikan sanksi pidana sehingga tidak dapat dijadikan dan memberikan efek jera. Kata kunci:Tindak pidana pencemaran nama baik, media elektronik, social media ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARANA NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (A STUDY ON THE RULLING No.45/Pid.B/2012/PN.MSH dan No.187/Pid.Sus/2017/PN.Gto) ABSTRACT HANDRYADI SINAGA, M.HAMDAN, SYAFRUDDIN SULUNG Human civilization and its rules begin to realize the importance of protecting one's honor. The concept better known as Human Rights began to influence the legal system and patterns of interaction in the world community. It is this awareness of the importance of protecting one's honor that gives birth to rules that forbid defamation of one's reputation. The problem in this study is how the legal arrangements regarding criminal defamation in Indonesia and how the juridical analysis of the judge's decision No.45 / Pid.B / 2012 / PN.MSH and No.187 / Pid.Sus / 2017 / PN.Gto.The legal research method used in this study is a research method using a normative legal approach (juridical normative) with data collection techniques, namely library research that focuses on secondary data, namely, displaying legislative rules relating to the title of the thesis and books , articles that explain the legislation and are analyzed qualitatively. Based on the results of research conducted on the decision No.45 / Pid.B / 2012 / PN.MSH, it can be concluded that the judge's consideration in imposing a sentence for 6 (six) months, from a criminal sentence for 8 (eight) months of the General Prosecutor's guidance on article 27 paragraph (3) Jo article 45 paragraph (1) RI Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. So the authors argue that judges in decision-making are based on juridical aspects and without any intervention from any party in making decisions. As well Court Decision No.187 / Pid.Sus / 2017 / PN.Gto in imposing a prison sentence on the defendant for 2 (two) months in prison, he believes that the Judge is too weak in providing criminal sanctions so that it cannot be used as a deterrent effect. Keyword: Defamation, electronic media, social media

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI KAWASAN SELAT MALAKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS-PRK/2016/PN.MDN DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 561/PID.SUS.PRK/2016/PT-MDN) Pesta Parjagal Lumbanbatu
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (934.432 KB)

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA WARGA NEGARA ASING DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI KAWASAN SELAT MALAKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS-PRK/2016/PN.MDN DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 561/PID.SUS.PRK/2016/PT-MDN) ABSTRAK Pesta Parjagal Lumbanbatu, Ediwarman, Liza Erwina* Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Tentunya, tindak pidana perikanan pun sering terjadi di Selat Malaka. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan oleh penegak hukum di Selat Malaka, lalu apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perikanan oleh Warga Negara Asing dari perspektif krimonologi, serta bagaimana kebijakan kriminal oleh penegak hukum mengatasi tindak pidana perikanan di Selat Malaka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris-normatif yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan memahami data yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi tindak pidana perikanan terdapat pada Pasal 84 sampai Pasal 100 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun faktor internal (usia dan jenis kelamin) dan faktor eksternal (kondisi geografis Selat Malaka) merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan. Upaya penal (pemidanaan) serta non penal (pengawasan oleh instansi terkait) sudah diterapkan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana perikanan oleh warga negara asing. Kata Kunci : Tindak Pidana Perikanan, Warga Negara Asing, Kriminologi. [1] CRIMINAL RESPONSIBILITY OF FOREIGN CITIZENS IN FISHERIES CRIMES IN MALACCA STRAIT AREA (STUDY OF SENTENCE NUMBER 15/PID.SUS-PRK/2016/PN.MDN AND SENTENCE OF HIGH COURT NUMBER 561/PID.SUS.PRK/2016/PT-MDN) ABSTRACT Pesta Parjagal Lumbanbatu, Ediwarman, Liza Erwina* The Malacca Strait is one of the most important shipping lanes in the world, as important as the Suez Canal and the Panama Canal. For that reason, fisheries crimes often occur in the Straits of Malacca. The problems discussed in this research are namely how to apply Law No. 45 of 2009 concerning Amendments to Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries by the law enforcers in the Malacca Strait, then the factors causing the occurrence of fishery crimes by foreign citizens from a criminological perspective, as well as how criminal policies by the law enforcers in dealing with fisheries criminal offenses in the Malacca Strait. This research is an empirical-normative law research, which is done by collecting primary and secondary data through library research. The results of the study were analyzed quantitatively by collecting, studying, and understanding data that would produce analytical descriptive data. Research results showed that the regulation of fisheries criminal sanctions contained in Article 84 to Article 100 c of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries. The internal factors (age and gender) and external factors (geographical conditions of the Malacca Strait) are factors that cause fisheries crime. Penal (criminal) and non-penal (oversight by related agencies) efforts have been implemented by the government to tackle fisheries criminal offenses by foreign citizens. Keyword : Fisheries Crimes, Foreign Citizens, Criminology * Department of Criminal Law, Faculty of Law, University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia * Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA