Garuda - Garba Rujukan Digital

TINDAK PIDANA PELANGGARAN PRIVASI DI MEDIA SOSIAL MISLYANA HERAWATI N NASUTION
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 8 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.406 KB)

TINDAK PIDANA PELANGGARAN PRIVASI DI MEDIA SOSIAL ABSTRAK MisliyanaHerawatiNasution,Liza Erwina,Mohammad Ekaputra* Adapun judul tulisan ini ialah Tindak Pidana Pelanggaran Privasi di Media Sosial.Media sosial memang bukanlah hal yang baru dalam dunia modern sekarang ini, dimulai dari facebook, twitter, dan masih banyak lainnya.Perkembangan Teknologi saat ini secara global di seluruh dunia sudah sangat pesat, khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.Perubahan ini tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi kehidupan manusia dari berbagai bidang.Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya, sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman.Diiringi dengan bermunculannya berbagai media sosial berbasis internet yang mempermudah dalam bertukar informasi, kemudahan ini membuat timbulnya tindak pidana pelanggaran privasi di media sosial. Permasalahan yang diangkat meliputi pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran privasi di media sosial, faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran privasi di media sosial, dan pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran privasi di media sosial. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normative yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library researching). Penelitian ini dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan bahan hukum sekunder seperti dari buku-buku, artikel, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan tentang tindak pidana pelanggaran privasi di media sosial adalah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran privasi di media sosial yang merupakan bagian dari cyber crime, bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah sajau untuk melakukan penanggulangan dari faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran privasi di media sosial namun juga masyarakat berperan untuk membantu menanggulanginya.Pertanggungjawaban Pelaku tindak pidana pelanggaran privasi di media sosial dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada manusia (person) dan korporasi (rechtpersoon) atas perbuatan pidana yang dilakukan. Kata Kunci: TindakPidana, PelanggaranPrivasi, Media Sosial THE CRIMINAL ACT OF INVASION OF PRIVACY ON SOCIAL MEDIA ABSTRACT MisliyanaHerawatiNasution, Liza Erwina, Mohammad Ekaputra* This thesis is entitled The Criminal Act of Invasion of Privacy on Social Media. Social media is not something new in today’s modern era, for instances Facebook, Twitter, and many more others. Today’s global technology has been very rapidly developed worldwide, especially the development of information and communication technology. These changes have definitely brought significant impact on humans’ life condition in many aspects. The improvement in information and communication technology has attached humans’ lives as if they cannot be separated from it, so that information technology continues to improve as demanded by current development. Along with the development of many internet-based social media that facilitates information exchanges, these changes have also encouraged the emergence of criminal act of invasion of privacy. The research problems are about the legal regulations on criminal act of invasion of privacy on social media, the factors that cause invasion of privacy on social media, and the perpetrator’s legal liability to the invasion of privacy done on social media. This research employs normative juridical method and library research. It collects secondary data obtained from primary legal materials such as the analysis of prevailing laws and regulations related to the thesis title, and secondary legal materials such as books, articles, journals, and internet related to the research problems.It is concluded that the regulations on the criminal act of invasion of privacy on social media are stipulated in Article 27 paragraph (3) of the Law No. 19/2016 concerning Electronic Information and Transaction. The factors that cause the invasion of privacy on social media which is a part of cybercrime are not only the responsibility of the government, but also the society. Thus the society plays a role to help dealing with it. The Perpetrator’s liability for the criminal act of invasion of privacy is that criminal liability can be charged to the person and corporation (rechtpersoon) for the criminal act they have committed. Keywords: Criminal Act, Invasion of Privacy, Social Media *DepartemenHukumPidanaFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara, Medan Indonesia *Criminal Law Department Faculty of Law, University of Sumatera Utara, Medan Indonesia

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG TIDAK MENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RUMAH SAKIT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2480/PID.B/2014/PN.SBY) Pika Ayu Nadia
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 8 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1062.471 KB)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG TIDAK MENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RUMAH SAKIT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2480/PID.B/2014/PN.SBY) ABSTRAK Pika Ayu Nadia, Alvi Syahrin, Syafruddin Hasibuan* Perkembangan rumah sakit sebagai sektor kesehatan di Indonesia merupakan bagian yang dapat diharapkan dapat meningkatkan mutu kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Rumah sakit merupakan sektor kesehatan yang menggunakan dan mengelola bahan berbahaya dan beracun. Rumah sakit juga dapat menimbulkan masalah lingkungan yaitu pencemaran lingkungan akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pencemaran lingkungan oleh Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta pemerosotan kualitas sumber daya alam.Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit cukup sering terjadi di Indonesia. Banyaknya masyarakat ataupun badan hukum yang tidak peduli pada masalah lingkungan khususnya Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Adapun masalah hukum yang muncul adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana lingkungan yang tidak mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan beracun yang terdapat pada putusan pengadilan (Studi Putusan Nomor 3480/Pid.B/2014/Pn.Sby).Oleh karenanya perlu adanya ketentuan yang jelas mengenai perihal pertanggungjawaban pidana untuk menentukan serta memudahkan dalam penentuan terdakwa. Dalam penanganan untuk mengurangi pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diperlukan upaya penyehatan lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan petugas rumah sakit akan bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun rumah sakit. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Limbah B3 Rumah Sakit. * Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan-Indonesia. CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CRIMINAL ENVIRONMENTAL FOLLOWERS WHO DO NOT MANAGE WASTE OF HAZARDOUS MATERIALS AND HOSPITALIZED HOSPITALS (STUDY OF DECISION NUMBER: 2480 / PID.B / 2014 / PN.SBY) ABSTRACT Pika Ayu Nadia, Alvi Syahrin, Syafruddin Hasibuan * The development of hospitals as a health sector in Indonesia is a part that can be expected to improve the quality of health for the people of Indonesia. The hospital is a health sector that uses and manages dangerous and toxic materials. Hospitals can also cause environmental problems, namely environmental pollution due to Hazardous and Toxic Waste. Environmental pollution by hazardous and toxic waste is a serious threat to the health and well-being of society and the deterioration of the quality of natural resources. Environmental pollution caused by Hazardous and Toxic Waste from Hospitals is quite common in Indonesia. Many people or legal entities do not care about environmental issues, especially Hazardous and Toxic Waste. The legal problem that arises is regarding the criminal liability of perpetrators of environmental crimes that do not manage Hazardous and Toxic Waste Material contained in court decisions (Study of Decision Number 3480 / Pid.B / 2014 / Pn.Sby). Therefore there needs to be clear provisions regarding criminal liability to determine and facilitate the determination of defendants. In handling to reduce environmental pollution caused by Hazardous and Toxic Waste Material, it is necessary to improve the environment of the hospital in order to protect the public and hospital staff from the danger of environmental pollution originating from hospital waste. Keywords: Criminal Liability, Criminal Actors, Hospital B3 Waste. * Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Sumatra Utara, Medan-Indonesia.

KEWENANGAN PRAPERADILAN MENGENAI GUGATAN PERMOHONAN GANTI KERUGIAN KARENA KEKELIRUAN MENGENAI ORANG DALAM PEMERIKSAAN PENYIDIKAN (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NO.145/PID.PRA/2017/PN.JAKSEL) VIVI HARIANI Damanik
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 8 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.082 KB)

KEWENANGAN PRAPERADILAN MENGENAI GUGATAN PERMOHONAN GANTI KERUGIAN KARENA KEKELIRUAN MENGENAI ORANG DALAM PEMERIKSAAN PENYIDIKAN (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NO.145/PID.PRA/2017/PN.JAKSEL) Vivi Hariani Damanik,Liza Erwina Rafiqoh Lubis* ABSTRAK Penyidikan oleh penyidik dan penuntutan oleh penuntut umum dalam menerapkan hukum acara pidana atau hukum pidana formil dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak bisa dipungkiri bisa saja terjadi sebuah kekeliruan bahkan sampai tindakan sewenang-wenang di dalam pelaksanannya. Dalam tindakan sewenang-wenang pasti akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain baik itu kerugian materil maupun immateril bahkan sampai melanggar hak azasi seseorang. Maka diperlukan sebuah lembaga yang akan berperan untuk mengawasi pelaksanaan hukum acara pidana dalam sistem peradilan pidana tersebut. Kehadiran lembaga praperadilan sebagai lembaga yang tidak terpisah dengan pengadilan negeri berfungsi sebagai media kontrol horizontal terhadap kemungkinan sewenang-wenang dalam penyidikan oleh penyidik maupun penuntutan oleh penuntut umum sebagai sesama pihak penegak hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Permasalahan yang dibahas, yang pertama yaitu bagaimana pengaturan praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan permasalahan yang lain ialah bagaimana kewenangan praperadilan mengenai gugatan ganti kerugian karena kekeliruan mengenai orang dalam pemeriksaan penyidikan (dalam Putusan Praperadilan No.145/Pid.Pra/2017/PN.Jaksel). Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mana diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam studi pustaka ( library research). Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu menganalisa secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data yang diperoleh sehingga menjawab permasalahan-permasalahan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan praperadilan sudah diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, serta perkembangannya terdapat dalam beberapa yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Konstitusi juga dalam Perma. Pelaksanaan kewenangan praperadilan dalam memutus dan memeriksa gugatan ganti kerugian karena kekeliruan mengenai orang dalam pemeriksaan penyidikan diketahui sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan perkembangannya, namun belum memenuhi pemeriksaan dengan acara cepat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan. Kata Kunci : praperadilan, gugatan ganti kerugian , kekeliruan mengenai orang. penyidikan *Departemen Hokum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan Indonesia PRETRIAL AUTHORITY REGARDING CLAIMS FOR COMPENSATION DUE TO AN ERROR IN PERSON IN INVESTIGATION EXAMINATION (STUDY OF DECICION NO.145/PID.PRA/2017/PN.JAKSEL) Vivi Hariani Damanik,Liza Erwina, Rafiqoh Lubis* ABSTRACT Investigation by investigator amd prosecution by prosecutor in aplying the criminal procedure law or formal criminal law in indonesian criminal justice system can not be denied that any possibility for an error occured even arbitrary actions. In arbitrary actions, certainty cause losses for another parties even that is material losses or immaterial losses and it can violate someone’s human rights. An institution is needed to control the process of criminal procedure law in Indonesian criminal justice system. The presence of pretrial as institution which is not seperate with the district court is functioning as a horizontal control media towards the possibility of arbitrary investigation by investigator or prosecution by prosecutor as a fellow law enforcement party as regulated in KUHAP. The problems discussed in this thesis, first is how about the regulation of the pretrial in indonesian criminal prosedure law, the other problem is how the pretrial authority regarding the claim for compensation because of error in person being investigated (in Pretrial Verdict No.145/Pid.Pra/2017/PN.Jaksel) The research system used in writing this thesis is the research which is normative juridical by using secondary data which is obtained from primary legal material, seconday legal material, and tertiere legal material in library research. Data analysis was carried out in a qualitative manner that is analyze completely and comprehensively all of data so answering the all problems. The result from the research of this thesis can be known that the pretrial regulations already set in article 1 number 10 and article 77 to 83 of KUHAP, and its development is found in several juriprudence that is Verdict of Court Constitutions also in Government Regulations. Exercise of pretrial authority to decide upon and examine an investigation known to be in accordance with the provisions in the KUHAP and its developments, but does not accordance with the examination with fast even as specified in article 82 paraghraph 1 not later than 7 days the judge must pass the verdict. [1] [1] Department of Criminal of Law University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus/2018/PN.Bms dan Nomor: 130/Pid.B/2018/PN.Sdk) KRISDOBBY R TUMANGGOR
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 8 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.3 KB)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus/2018/PN.Bms dan Nomor: 130/Pid.B/2018/PN.Sdk) ABSTRAK Krisdobby Riyanto Tumanggor, M. Hamdan, Mohammad. Ekaputra* Penelitian ini berbicaara tentang kecelakaan lalu lintas yang merupakan suatu hal yang mendapat perhatian khusus karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dapat kita lihat dari data dimana dari tahun ke tahun terdapat peningkatan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor-faktor itu antara lain kelalaian pengguna jalan, kondisi kendaraan, kondisi jalan dan lingkungan (alam) suatu wilayah. Faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan dalam berlalu lintas. Permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku kelalaian lalu yang menyebabkan kematian orang lain, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain dan bagaimana penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian bagi orang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah skripsi ini. Dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum yang terkait didalam penelitian ini. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain yang diatur secara umum dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara khusus dala Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban pidana terdakwa tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN. Bms dan Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Sdk dengan masing-masing pidana 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara dan pidana 5 (lima) bulan penjara. Kata Kunci: Kelalaian, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawabannya ___________________________ * Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan: Indonesia. iii JURIDICAL ANALYSIS ON TRAFFIC INCIDENTS CAUSING DEATH (A Study on the Rulings No. 4/Pid.Sus/2018/PN.Bms and No. 130/Pid.B/2018/PN.Sdk) ABSTRACT Krisdobby Riyanto Tumanggor, M.Hamdan, Mohammad Ekaputra* This research talks about a traffic accident which is something that gets special attention because it can harm yourself or others. The high number of traffic accidents can be seen from data where from year to year there is an increase that can be influenced by various factors, these factors include negligence of road users, vehicle conditions, road conditions and environmental (natural) of an area. The main factor causing traffic accidents is caused by negligence of road users in traffic. The problem with the writing of this thesis is how the legal regulation of the perpetrators of past negligence which causes the death of others, how criminal liability for traffic negligence that causes the death of others and how the application of criminal offenses for perpetrators of traffic negligence which causes death for others. The method used in this study is a normative juridical research method, where data is obtained from legislation, court rulings, and various literature relating to the problem of this thesis. Done by analyzing the legal material involved in writing this thesis. Legal arrangements regarding traffic negligence that have caused the death of others are regulated generally in article 359 of the Criminal Code (KUHP) and specifically in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The criminal liability of the accused of traffic negligence which caused the death of another person based on the decision of the Banyumas District Court Number 4 / Pid.Sus / 2018 / PN. Bms and Number 130 / Pid.B / 2018 / PN.Sdk with each criminal 2 (two) months and 15 (fifteen) days and a fine of Rp1,000,000 (one million rupiah) with the provisions that if the fine is not paid is replaced with imprisonment for 1 (one) month in prison and criminal for 5 (five) months in prison. Keywords: Negligence, Traffic Incidents and its Responsibility

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2011/PN.JPR) RINTA NABABAN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 8 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.404 KB)

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2011/PN.JPR) ABSTRAK Rinta Nababan, Liza Erwina, Marlina* Tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur semakin marak ditemukan di Indonesia. Kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan seorang anak bekerja, bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai sebuah kebudayaan sekalipun pekerjaan tersebut sangat berbahaya baik bagi fisik maupun mentalnya. Banyaknya peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah ternyata tidaklah menjamin terpenuhinya hak-hak anak, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa kegiatan mempekerjakan anak terutama pada bentuk pekerjaan terburuk adalah merupakan tindak pidana. Akibatnya banyak anak yang dipekerjakan tidak dapat mendapatkan haknya,upah rendah dan tidak dibayar tepat waktu, jam kerja tinggi, kerap mendapatkan kekerasan fisik, serta bekerja pada sektor berbahaya yang seharusnya menjadi pekerjaan orang dewasa. Permasalahan hukum yang dibahas dalam jurnal ini, yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana mempekerjakan anak dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2011/PN.JPR. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan, dan juga mencari bahan dari berbagai buku, jurnal, dan artikel untuk memecahkan permasalahan hukum yang ada. Berbagai peraturan yang terkait dengan tindak pidana mempekerjakan anak, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk -Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 Tentang Recana Penghapusan Betuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, dan peraturan lainnya. Adapun kasus dengan nomor perkara 136/Pid.B/2011/PN.JPR dengan terdakwa atas nama Solekhah Binti Sarlim adalah tindak pidana mempekerjakan anak. Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dikurangi dengan masa penahanan. Putusan hakim tersebut dianggap belum tepat dan hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, sebab terdakwa sudah termasuk mempekerjakan anak pada bentuk pekerjaan terburuk sesuai dengan ketentuan pasal 74 UndangUndang No. 13 Tahun 2003, dan seharusnya saksi pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia. iii LEGAL ANALYSIS ON EMPLOYING CHILDREN CRIMINAL ACT (A STUDI ON THE RULING NO. 136/PID.B/2011/PN.JPR) ABSTRACT Rinta Nababan, Liza Erwina, Marlina* Employing children criminal act is increasingly prevalent in Indonesia. Poverty is a major factor that causes a child to work, some people consider it a culture even though the work is very dangerous both physically and mentally. Many regulations that have been made by the government apparently do not guarantee the fulfillment of children's rights, because many people do not know that the activity of employing children especially in the worst forms of child labour is a criminal offense. As a result, many children who are employed cannot get their rights, low wages and they are not paid on time, high working hours, often get physical violence, and work in dangerous sectors that should be adult work. Legal issues discussed in this journal, namely how the legal arrangements regarding the crime of employing children and how the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts employing children in a Studi On the Ruling No. 136/Pid.B/2011/PN.JPR. This research uses normative legal research methods, where this research is conducted and is aimed at various laws and regulations, and also seeks material from various books, journals, and articles to solve existing legal problems. Various regulations related to the crime of employing children, namely Law no. 13 of 2003 concerning Employment, Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 1 of 2000 concerning ILO Convention No. 182 of 1999 concerning Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, Presidential Decree No. 59 of 2002 concerning Plans for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor, and other regulations. Case with number 136/Pid.B/2011/PN.JPR with the defendant is Solekhah Binti Sarlim is a crime of employing children. In its decision, the Judge sentenced him to a one-year prison term reduced by the period of detention. The judge's decision was deemed inappropriate and the sentence handed down was too light, because the defendant included employing children in the worst forms of work in accordance with article 74 of Law No. 13 of 2003, and if a criminal witness who is dropped must comply with the provisions of Article 183 paragraph (1) of Law no. 13 of 2003 concerning employment

DISPARITAS PIDANA TERHADAP PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA (MOORD) DALAM TINDAK PIDANA YANG SAMA (StudiPutusanNomor 153/Pid.B/2014/PN.StbdanNomor 154/Pid.B/2014/PN.Stb) LAMPOS RIVALDO LUMBAN TORUAN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 8 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.199 KB)

DISPARITAS PIDANA TERHADAP PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA (MOORD) DALAM TINDAK PIDANA YANG SAMA (StudiPutusanNomor 153/Pid.B/2014/PN.Stbdan Nomor 154/Pid.B/2014/PN.Stb) ABSTRAK LamposRivaldoLumbanToruan,Muhammad Hamdan, Mohammad Ekaputra[*] Zoon politiconataumakhluksosialadalah status yang melekatpadamanusia, karenamanusiatidakdapathidupsendiri. Meskipunbegitu, dalamkehidupansosialtidakjarangterjadikonflikatauperselisihan yang bahkandapatberujungpadatindakpidanapembunuhan.Pembunuhanbiasa danpembunuhanberencanaialahperbuatan yang dianggapkejikarenamenghilangkannyawa orang lain, terlepasapakahperbuatantersebutdilakukansecarabersama-samaatausendiri. Khususpadatindakpidanapembunuhanberencana yang dilakukansecarabersama-samaterdapatkemungkinanadanyaperbedaanataudisparitaspidana, sepertipadaPutusanNomor 153/Pid.B/2014/PN.StbdanPutusanNomor 154/Pid.B/2014/PN.Stb., yang menyebabkantimbulnyaperdebatantentangpenegakan keadilan. Berdasarkanpersoalantersebutterlihatbeberapapokokpermasalahanyakni, bagaimanapengaturantentangpenyertaantindak pidana (deelneming) dantindakpidanapembunuhandalam KUHP, faktor-faktorapa yang menyebabkanterjadinyadisparitaspidanadandampaksertaupayamenanggulanginya,bagaimanapenerapansanksipidanaterhadappelakutindakpidanapembunuhanberencana (moord) berdasarkanPutusanNomor 153/Pid.B/2014/PN.StbdanPutusanNomor 154/Pid.B/2014/PN.Stb. Tujuan penelitiandilakukanuntukmengetahuipengaturantentangpenyertaantindakpidana (deelneming) dantindakpidanapembunuhandalam KUHP, untukmengetahuifaktor-faktor yang menyebabkanterjadinyadisparitaspidanasertamengetahuidampakdanupayauntukmenanggulanginya, sertauntukmengetahuipenerapansanksipidanaterhadappelakutindakpidanapembunuhan berencana (moord) berdasarkanperbandinganPutusan Nomor 153/Pid.B/2014/PN.StbdanPutusanNomor 154/Pid.B/2014/PN.Stb. Metodepenelitian yang digunakanialahmetodepenelitianhukum normatif yang bersifatdeskriptif, danmenggunakan data sekunder yang diperolehdarihasillibrary research yang dianalisisdenganmetodekualitatif. Sehinggadengandemikianhasilpenelitian yang diperolehialah, pertamaperluadanyaperbaikanhukumuntukmemperkecilpeluang multitafsir yang mangakibatkandisparitaspidana, keduaialahmemberikanpemahamansertaalasan-alasan yang masukakal (reasonable) mengapadisparitaspidanaterjadidan yangketigabahwastatus pelakusebagaiturutsertamelakukantidaktepatdanharusditinjauulang. Kata Kunci : Pembunuhan Berencana,Deelneming, Disparitas Pidana CRIMINAL DISPARITY ON PARTICIPATING IN PREMEDITATED MURDER (MOORD) IN THE SAME CRIMINAL ACT (A Studi On A Rulings Number 153/Pid.B/2014/PN.Stb and Number 154/Pid.B/2014/PN.Stb) ABSTRACT LamposRivaldoLumbanToruan, Muhammad Hamdan, Mohammad Ekaputra*[†] Zoon politiconor social beingsare status inherent in humans, because humans cannot live alone. Even so in social life, conflicts and disputes are not uncommon that can even lead to the crime of murder.Homicide murder and premeditated murder are acts that are considered cruel because they have taken the lives of others, regardless of whether the act is done together or alone. Specifically for criminal acts of premeditated murder that committed together, there may be differences or criminal, such as in Rulings Number 153/Pid.B/2014/PN.Stb and Rulings Number 154/Pid.B/2014/PN.Stb. which caused the debate about justice enforcement. Based on these problems, several mains problems are seen, namely how the regulation about participation in a crime (deelneming) and the crime of murder in Criminal Code, what factors cause criminal and the impact and the efforts to overcome them, and also how to application of penal against perpetrators criminal act of premeditated murder (moord) based on the Rulings Number 153/Pid.B/2014/PN.Stb and Rulings Number 154/Pid.B/2014/PN.Stb. The goal of this study is to find out the regulation about participation in a crime (deelneming) and the crime of murder in Criminal Code, to find out the factors that cause criminal and to know the impact caused by criminal and efforts to overcome them, and to find application of penal against perpetrators of criminal acts of premeditated murder (moord) based on the Rulings Number 153/Pid.B/2014/PN.Stb and Rulings Number 154/Pid.B/2014/PN.Stb. The research method used is normative legal research method that is descriptive, and use secondary data that obtained from the result of library research analyzed by qualitative method. So that the result of the research obtained are, first there needs to be an improvement to minimize opportunities for multiple interpretations that can make criminal, second is to provide understanding and reasonable reasons why criminal occurs and thirdthat the status of the two offenders as an improper participation and needs to be reviewed. Keywords:Premeditated Murder, Deelneming, Criminal Disparity Departemen Hukum PidanaFakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan-Indonesia Criminal Law Department Faculty of Law, University of Sumatera Utara, Medan-Indonesia

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI PUTUSAN NO.212/PID.B/2018/PN-KBJ) SARI NATALIA BR SITEPU
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 8 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.392 KB)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan No.212/Pid.B/2018/Pn-Kbj) ABSTRAK Sari Natalia Br Sitepu, M. Hamdan, M. Ekaputra Tindak pidana penggelapan bukanlah tindak pidana baru dalam hukum Indonesia. Penggelapan dapat dilakukan dengan berbagai modus termasuk dengan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Tulisan ini membahas tentang penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seorang headteller. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum tindak pidana penggelapan, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan (analisis putusan No.212/Pid.B/2018/Pn-Kbj). Tujuan dari penelitian adalah untuk memberi jawaban atas rumusan permasalahan diatas.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder guna memperoleh yang dibutuhkan yakni meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan permasalahan. Tindak pidana penggelapan atau verduistering diatur dalam Bab XXIV (buku II KUHP), terdiri dari 6 pasal (Pasal 372 s/d 377). Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 KUHP. Rumusan penggelapan yang diberikan Pasal 372 KUHP tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya, tetapi verduistering dapat diberikan arti secara luas (figurlijk). Ada beberapa bentuk penggelapan yang diatur oleh KUHP. Pengaturan mengenai Penggelapan Dalam Jabatan diatur dalam Pasal 374 yaitu Penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat.Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dalam penerapan hukum, Penegak Hukum seharusnya dapat memberikan sanksi yang lebih tepat lagi terhadap perbuatan terdakwa. Sebagaimana perbuatan Terdakwa telah diatur lebih khusus dalam Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan diancam pidana pencucian uang yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, sehingga akan lebih memberi efek jera bagi si pelaku dan memenuhi rasa keadilan bagi korban. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pertatanggungjawaban Pidana, PenggelapanDalam Jabatan *Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan - Indonesia JURIDICAL REVIEW ON EMBEZZLEMENT CRIMINAL ACT IN OFFICE (A STUDY ON THE RULING NO.212/PID.B/2018/PN-KBJ) ABSTRAC Sari Natalia Br Sitepu, M. Hamdan, M. Ekaputra The embezzlement is not a new crime in Indonesian law. Embezzlement can be done in various modes including by abusing the position they have. This paper discusses embezzlement in office by a headteller. The issues raised in this study are the legal arrangements for embezzlement, criminal liability in embezzlement and the application of the law against embezzlement in office (analysis of decision No.212/Pid.B/2018/Pn-Kbj). The purpose of the research is to provide answers to the above problem formulations.The research method used is a type of normative legal research conducted by examining library materials or secondary data in order to obtain what is needed, which includes primary, secondary and tertiary legal materials related to the problem.Crimes of embezzlement or verduistering are regulated in Chapter XXIV (book II of the Criminal Code), consisting of 6 articles (Articles 372 to 377). Juridical understanding of embezzlement is contained in article 372 of the Criminal Code. The embezzlement formula given in Article 372 of the Criminal Code does not give meaning as making something dark or not bright, as the actual meaning of the word, but verduistering can be given a broad meaning (figurlijk). There are several forms of embezzlement that are regulated by the Criminal Code. Regulations regarding Darkness in Position are regulated in Article 374, namely Darkening in aggravated forms.The results showed that in applying the law, law enforcers should be able to provide more appropriate sanctions against the actions of the accused. As the Defendant's actions have been more specifically regulated in Article 3 of Law No.8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Money Laundering and threatened with money laundering crimes that are reasonably suspected of being the result of criminal acts of corruption, so that they will be more deterrent for the perpetrators and fulfill a sense of justice for the victims. Keywords: Criminal Acts, Criminal Liability, Darkening in Position *Criminal Law Departement, Faculty of Law, University of North Sumatra, Medan – Indonesia

PENERAPAN SANKSI PIDANA MENURUT HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 794/PID.SUS/2018/PN.MDN) SRI REJEKI
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 8 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.665 KB)

PENERAPAN SANKSI PIDANA MENURUT HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 794/PID.SUS/2018/PN.MDN) ABSTRAK Sri Rejeki, Madiasa Albisar, Nurmalawati* Perkembangan dan kemajuan teknologi infofmasi yang begitu pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Salah satunya adalah perjudian di dunia maya. Tindak pidana perjudian yang dilakukan di dunia maya mempunyai dampak serius dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya untuk memberikan kepastian hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan terhindar dari penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilaidan norma hukum yang berlaku. Pada dasarnya semua aturan yang baru dibuat semua berdasarkan hukum dasar yang terdapat dalam KUHP. Hukum yang mengatur mengenai perjudian diaturdalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP. Namun seiring perkembangan zaman pemerintah terus membentuk pembaharuan hukum yang senantiasa mengikuti perkembgan zaman yaitu dengan membentuk Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagai konsekuensi dari negara indonesia sebagai negara hukum dan peraturan perubahanya yang terdapatdalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Selain peraturan hukum yang dibuat pemerintah juga harus menetapkan kepastian hukum terdapat aturan yang diberlakukan dan memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Kata kunci : Perjudian,peraturan hukum, sanksi pidana. * Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan-Indonesia. APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS ACCORDING TO THE JUDGES ON THE ONLINE CRIMINAL ACTION OF CRIMINAL JUDGING BASED ON LAW INFORMATION ON ELECTRONIC TRANSACTION INFORMATION (STUDY ON THE DECISION OF COURT OF MEDAN NUMBER 794 / PID.SUS / 2018 / PNDN) ABSTRACT Sri Rejeki, Madiasa Albisar, Nurmalawati * The rapid development and progress of information technology has caused changes in the activities of human life in various fields which have directly influenced the birth of new forms of legal action. One of them is gambling in cyberspace. Gambling crimes committed in cyberspace have a serious impact on the fabric of social life. The government needs to support the development of information technology through legal infrastructure and its arrangements to provide legal certainty so that the use of information technology is carried out safely and protected from misuse by paying attention to the values and norms of the applicable law. Basically all the new rules are made all based on the basic law contained in the Criminal Code. The law governing gambling is regulated in article 303 and article 303 bus Criminal Code. But along with the times the government continues to form legal reforms that always follow the development of the era by forming Law number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information as a consequence of the Indonesian state as a state of law and amendment regulations contained in Act Number 19 of 2016 concerning Amendments Electronic Transaction Information Act. In addition to legal regulations made by the government, there must also be legal certainty, there are rules that apply and provide strict criminal sanctions against perpetrators of online gambling crimes. Keywords: Gambling, legal regulations, criminal sanctions. * Criminal Law Department, Faculty of Law, University of SumatraUtara, Medan-Indonesia.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DALAM KASUS PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Wng). ZAKKEUS PUTRAMIN DOLOKSARIBU
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 8 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (724.043 KB)

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DALAM KASUS PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Wng) ABSTRAK Zakkeus P, Doloksaribu, Madiasa Ablisar,Nurmalawaty* Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggotanya justru menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan, salah satunya kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tanggayang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius dalam penegakan hukum di Indonesia karena telah merasuki setiap elemen kehidupan manusia termasuk dalam lingkup rumah tangga.Sejumlah faktor-faktor penelantaran rumah tangga menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus penelantaran rumah tangga.Namun, penjatuhan pidana yang diberikan pada pelaku penelantaran rumah tangga sering sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Penelantaran Rumah Tangga di Indonesia, Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangan Penelantaran Rumah Tangga serta Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Dalam Kasus Penelantaran Rumah Tangga ditinjau dari Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Wng. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Penelantaran Rumah Tangga di Indonesia diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanserta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya penelantaran rumah tangga yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Upaya penanggulangan penelantaran rumah tangga dapat dibagi 2 (dua), yaitu upaya penal dan upaya non penal. Pertimbangan hakim Terhadap penjatuhan pidana dalam kasus penelantaran rumah tangga ditinjau dari Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN.Wng dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari. Hukuman yang dijatuhkan Majelis hakim kurang memperhatikan kerugian dan derita yang dialami istri dan anak karena terdakwa tidak hanya melanggar kewajibannya dalam menafkahi keluarganya, tetapi terdakwa juga tidak menjalankan kewajibannya dalam memberi kasih sayang, perlindungan dan bimbingan moril dan sprituil terhadap istri dan anak. Perbuatan terdakwa juga menimbulkan beban psikis bagi istri dan anak. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penelantaran Rumah Tangga ANALYSIS ON JUDGE’S CONSIDERATION IN SENTENCING IN THE CASE OF DOMESTIC NEGLECT (A Study On The Ruling No. 157/Pid.Sus/2017/PN.Wng) ABSTRACT Zakkeus P, Doloksaribu, Madiasa Ablisar,Nurmalawaty* The household should be a safe place for its members, instead it becomes a place of suffering and torture due to violence, one of which is violence in the form of neglect of the household that needs serious attention and treatment in law enforcement in Indonesia because it has penetrated every element of human life including in household scope. A number of factors household neglect becomes one of the basic considerations of judges in passing sentence in cases of household neglect. However, criminal offenses given to perpetrators of domestic neglect are often not in accordance with the values of justice. The problem in this study is how the Legal Arrangement Against Household Neglect in Indonesia, How Factors Cause Occurrence of Households and Efforts to Overcome Household Neglect and How Judge's Consideration of Criminal Sentencing in Household Neglect in terms of Judgment Study Number 157 / Pid .Sus / 2017 / PN.Wng. The research method used is normative legal research by conducting library research conducted using secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. Household neglect in Indonesia is regulated in the Criminal Law Act, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Factors Cause Occurrence of household is internal factors and external factors. Efforts to overcome the neglect of households can be divided into 2 (two), namely the efforts of penalties and non-penal efforts. Judge's consideration of criminal conviction in a case of neglect of the household in terms of Study of Decision Number 157 / Pid.Sus / 2017 / PN.Wng was declared legally proven and convincingly guilty of violating article 49 letter a of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence Stairs and imprisonment for 1 (one) month 15 (fifteen) days. The sentence imposed by the Panel of Judges paid little attention to the loss and suffering suffered by his wife and children because the defendant not only violated his obligations in providing for his family, but the defendant also did not carry out his obligations in giving love, protection and moral and spatial guidance to his wife and children. The defendant's actions also create psychological burdens for his wife and children. Keywords: Judge Considerations, Household Neglect *Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan-Indonesia *Department Of Criminal Law Faculty Of Law, University Of Sumatera Utara, Medan-Indonesia

URGENSI JUSTICE COLLABOLATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Yuridis No. 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI Dias. Dias.
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.817 KB)

URGENSI JUSTICE COLLABOLATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Yuridis No. 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DK ABSTRAK Dias Thabrani,Liza Erwina ,Mahmud Mulyadi[1] Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum.Whistle blower dan justice collaborator hadir sebagai seseorang yangmengungkap suatu kebenaran/ melaporkan suatu tindak pidana yang bersifat terorganisir dan serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, dan lain-lain. Dengan adanya whistle blower dan justice collaborator, pengungkapan kasus tindak pidana korupsi akan semakin mudah.Posisi justice collaborator sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya.BerangkatdaripermasalahanitulahmakapenulismencobauntukmembahasmengenaiUrgensiJusrice CollaboratorDalamPengungkapanKasusTindakPidanaKorupsi (TinjauanYuridisPutusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI)Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative melalui studi pustaka (Library search). Sumber hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku yang relevan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari artikel, majalah, internet, dan lain-lain.Sebagaimana dalam putusan yang dibahas bahwa Majelis Hakim memberikan vonnis putusan yang tepat dengan menjatuhkan hukuman selama dua tahun enam bulan dan denda Rp. 200.000.000,-. Sesuai dengan dakwaan primair Jaksa penuntut umum dengan pertimbangan bahwa terdakwa bersedia menjadi Justice Collaborator, dan itu bisa menjadi awal dalam menyelidiki kasus yang lebih besar dan terorganisir. Hukuman selama dua tahun ini merupakan bentuk peringanan terhadap terdakwa yang berfungsi sebagaiJustice Collaborator. Kata Kunci :Justice Collaborator, Korupsi JUSTICE COLLABORATOR URGENCY IN DISCLOSURE CASE OF CORRUPTION CRIMINAL ACT (Judicial Review No. 48 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PT.DK ABSTRACT Dias Thabrani ,Liza Erwina ,Mahmud Mulyadi[2] Corruption eradication must be done with various efforts, both prevention and enforcement. Community organizing, advocacy issues, as well as anti-corruption policy socialization are inseparable from these efforts, including in law enforcement. Whistle blowers and justice collaborators are present as someone who reveals a truth / reports an organized and serious criminal act such as a criminal act corruption, narcotics crime, money laundering, terrorism, human trafficking, and others. With the existence of a whistle blower and justice collaborator, the disclosure of corruption cases will become easier. The position of justice collaborator is very relevant for the Indonesian criminal justice system to overcome procedural jams. Sus-TPK / 2016 / PT.DKI).At the writing of this thesis, the author uses the normative legal research method through library research (Library search). The legal sources in writing this thesis are primary legal materials, namely the Law, secondary legal materials namely relevant books and court decisions, as well as secondary legal materials sourced from articles, magazines, internet, and others.As in the decision discussed, the Panel of Judges gave the correct decision by giving a sentence of two years and six months and a fine of Rp. 200,000,000. In accordance with the primair indictment the public prosecutor considered that the defendant was willing to become a Justice Collaborator, and that could be the start in investigating larger and organized cases. The two-year sentence is a form of mitigation of the defendant who functions as a Justice Collaborator. Keywords: Justice Collaborator, Corruption [1] Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ,Medan, Indonesia [2] Departemen Of Criminal Law, Faculaty of Law University Of Sumatera Utara,Medan,Indonesia

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA