Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN. (Studi Putusan No.38/PID.SUS-ANAK/2018/PN MDN RIFKY RIFKY
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (691.087 KB)

ABSTRAK Ahmad Rifky* Liza Erwina** Marlina*** Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kekerasan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis serta menyebabkan kematian pada seseorang. Kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil, harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. Secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya, sebab dilihat dari pisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa. Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan, bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak, dan bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normative). Metode yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan tertulis, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum. Data-data sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, skripsi dan lain-lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (studi putusan nomor 38/pid.sus-anak/2018/pn mdn) merupakan judul skripsi penulis, yang membahas dan menganalisis, bagaimanakah penerapan sanksi tersebut, apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan atau tidak sesuai (melanggar aturan-aturan tersebut), melalui analisis putusan pengadilan negeri medan. Bagaimanakah pengaturan hukum KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta membahas upaya-upaya lewat jalur penal dan non penal. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang mengacu pada Pengaturan Hukum yaitu Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada diupayakannya diversi pada tingkat Penyidikan oleh polisi, tingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan oleh hakim. Serta proses penahanan anak bertentangan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012, pada pasal 32 ayat (2) huruf b, karena ancaman hukuman yang boleh dilakukan penahanan ialah yang ancaman hukumannya pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Kata Kunci :Kekerasan, SanksiPidana, Anak. *MahasiswaFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara **StafPengajarHukumPidana, DosenPembimbingI FakultasHukum USU ***StafPengajarHukumPidana, DosenPembimbing II FakultasHukum USU

PENYELAMATAN ASET NEGARA YANG DIKORUPSI MELALUI PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN PN NO.53/PID.SUS/TPK/2017/PN.SBY DAN PUTUSAN PN NO.7/PID.SUS/TPK/ ERVINA MANALU
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.637 KB)

Ervina Manalu[1] Liza Erwina[2] Rafiqoh Lubis[3] Pencucian uang merupakan sisi lain dari korupsi yang tidak bisa dikesampingkan, karena dari korupsi inilah salah satu benefit atau advantage yang dihasilkan yang berupa aset atau harta kekayaan itu dimanfaatkan. Ketika aset atau harta kekayaan itu telah diperoleh, dapat dipastikan, entah cepat atau lambat, entah langsung atau tidak langsung, maka aset atau harta kekayaan itu akan dimanfaatkan. Dengan pendekatan follow the money, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi dapat dicegah dan diberantas.Berdasarkan uraikan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana kaitan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dan bagaimanakah penerapan pendekatan follow the money sebagai upaya penyelamatan aset negara yang dikorupsi berdasarkan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan PN No. 53/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby dan Putusan PN No. 7/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Dps). Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research),dengan bahan kajian utama data sekunder,berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal, modul, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini dan di analisis secara kulitatif. Kaitan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal (predicate crime) tindak pidana pencucian uang, dengan demikian tindak pidana pencucian uang menganut asas double criminality atau asas kriminalitas ganda, dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana korupsi, dikenal modus operandi pencucian uang yang mengakibatkan uang yang dikorupsi tersebut seolah-olah berasal dari suatu usaha yang sah, dan sulit untuk dilacak dan diketahui keberadaannya. Dalam putusan PN No.53/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby, terdakwa BAMBANG IRIANTO terbukti menurut hakim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG yang diketahui melalui pendekatan follow the moneymenerima uang dari pihak lain yang berasal dari tindak pidana korupsi yang seluruhnya berjumlah Rp. 59.787.042.412,00. Dalam Putusan PN No. 7/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Dps, terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH, terbukti menurut hakim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Gratifikasi serta tindak Pidana Pencucian Uang secara berlanjut, yang diketahui melalui pendekatan follow the money menerima uang dari pihak lain yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp.42.628.467.605,33. [1] Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [2] Dosen pembimbing I [3] Dosen Pembimbing II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IMIGRAN YANG MASUK KE NKRI TANPA MELALUI PEMERIKSAAN PEJABAT IMIGRASI (STUDI PUTUSAN NO: 1474/Pid.Sus/2016/PN Mdn) CHATRINE ISSAURA MANALU
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.009 KB)

Chatrine Issaura Manalu * M. Hamdan ** Mahmud Mulyadi *** Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Masuknya imigran ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan menunjukkan pengawasan lalu lintas orang asing di wilayah Indonesia belum diterapkan secara maksimal. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pelabuhan memberikan peluang yang besar bagi masuknya imigran secara illegal ke wilayah Indonesia melalui jalan laut. Masuknya para imigran ini dapat mengganggu ketertiban umum, oleh karena itu pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap imigran yang masuk tanpa izin harus diterapkan secara optimal agar kedaulatan negara tetap terjaga. Dari segi hukum pidana, pengaturan tentang tindak pidana keimigrasian telah diperbaharui. Tugas penyidikan tindak pidana yang semula hanyalah tugas kepolisan, melalui undang-undang keimigrasian dikenal adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian, namun demikian tindak pidana keimigrasian masih terus terjadi. Berdasarkan pokok pemikiran di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana wewenang aparat penegak hukum (penyidik) menangani imigran yang masuk wilayah NKRI tanpa pemeriksaan pejabat imigrasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap imigran yang masuk wilayah NKRI tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dalam putusan No:1474/Pid.Sus/2016/PN Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian mengacu pada analisis norma hukum tertulis dan juga hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder dan dilakukan melalui analisis data secara kualitatif yang lebih memfokuskan kepada analisis hukum dari suatu putusan hakim. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian merupakan penyidik khusus yang dibentuk melalui Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan tujuan mengoptimalkan penegakan hukum di bidang tindak pidana keimigrasian. Oleh karena itu koordinasi yang baik antara PPNS Keimigrasian dengan Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan perlu dilakukan. Imigran yang masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan menunjukkan adanya perbuatan pidana. Perbuatan pidana mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana. Dalam putusan No:1474/Pid.Sus/2016/PN Mdn perbuatan pidana yang dilakukan oleh imigran secara illegal dikenai pertanggungjawaban pidana dengan bentuk pidana penjara selama 3 (tiga bulan) dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Imigran, Pejabat Imigrasi

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA (STUDI KASUS POLSEK MEDAN BARAT) MUHAMMAD FADIL
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.336 KB)

Muhammad Fadil. *) Liza Erwina.**) Dr.Mahmud Mulyadi.***) Penelitian ini membahas mengenai peranan kepolisian dalam mengatasi kenakalan remaja. Penelitian ini dilatarbelakangi karena semakin maraknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau dilakukan oleh para remaja. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak maupun dari masyarakat sendiri jika ini dibiarkan. Perkembangan zaman turut andil dalam perilaku remaja saat ini. Banyak remaja yang terjerumus ke perbuatan yang melawan hukum akibat mengikuti perkembangan zaman. Juga faktor sosiologi, ekonomi, maupun lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan para remaja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.. Selain itu juga penulisan ini lebih lanjut dilakukan dengan melakukan wawancara lapangan dengan personil POLRI yang berkaitan dengan judul penelitian guna melengkapi penyelesaian penulisan skripsi ini. Hasil penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini menunjukkan bahwa apa-apa saja kejahatan yang biasa dilakukan para remaja yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) seperti tawuran,maupun pencurian dengan kekerasan (begal),dan juga yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti penggunaan narkoba . Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan juga tentang upaya-upaya Kepolisian Sektor Medan Barat dalam mengatasi kenakalan remaja di wilayah hukum mereka sendiri. Juga dalam penelitian ini membahas tentang kendala-kendala apa sajakah yang dialami oleh para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. *) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **) Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum USU ***) Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum USU

HASIL IDENTIFIKASI USIA MELALUI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK SEBAGAI NOVUM DALAM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 08/PID.B/2013/PN-GS DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMO GHINA MIRALDA
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.626 KB)

Ghina Miralda* Muhammad Hamdan** Rafiqoh Lubis*** Seorang anak tidak boleh dihukum dengan hukuman yang berat, apalagi sampai dihukum mati. Apabila ada seseorang yang divonis mati tetapi belakangan diketahui bahwa usianya masih tergolong anak pada saat melakukan tidak pidana, maka terhadap putusan vonis mati yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat diajukan peninjauan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengaturan tentang sanksi terhadap anak, peranan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana, dan bagaimana pertimbangan hakim mengenai hasil identifikasi usia melalui kedokteran forensik yang dijadikan novum dalam Peninjauan Kembali ditinjau dari Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/Pid.2016. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data deskriptif analisis. Pengaturan mengenai sanksi terhadap anak diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah tidak berlaku lagi dan peraturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keterangan ahli yang berdasarkan ilmu kedokteran forensik dapat berperan sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli. Keadaan baru (novum) dapat diperoleh dari identifikasi mengenai usia sebenarnya dari terdakwa pada saat tindak pidana itu terjadi. Sebelum adanya novum, pada Putusan Nomor 08/Pid.N/2013/PN-GS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/Pid.2016 terdakwa dijatuhkan hukuman mati, namun setelah adanya novum terdakwa yang tergolong dalam usia anak yang berkonflik dengan hukum pada saat tindak pidana terjadi dijatuhkan hukuman 5 (lima) tahun penjara dalam Putusan Mahkamah Agung. Kata Kunci : Novum, Peninjauan Kembali, Ilmu Kedokteran Forensik, dan Anak

PERANAN POLISI KOTA MEDAN DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN PELAJAR SECARA BERKELOMPOK (TAWURAN) STUDI DI POLRESTABES KOTA MEDAN DASMA DEAR PURBA
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.436 KB)

Dasma Dear Purba* Prof.Dr.Ediwarman,S.H.,M.Hum** Dr.Mahmud Mulyadi,S.H.,M.Hum*** Penelitian ini membahas mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar secara berkelompok (tawuran). Tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sedang belajar. Pelaku tawuran antar pelajar kebanyakan dilakukan oleh anakanak. Penelitian ini dilatarbelakangi karena semakin maraknya tawuran yang dilakukan oleh kalangan pelajar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak maupun dari masyarakat sendiri jika ini dibiarkan. Perkembangan zaman turut andil dalam perilaku pelajar saat ini. Banyak pelajar yang terjerumus ke perbuatan yang melawan hukum akibat mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.. Selain itu juga penulisan ini lebih lanjut dilakukan dengan melakukan wawancara lapangan dengan personil POLRI yang berkaitan dengan judul penelitian guna melengkapi penyelesaian penulisan skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) bahwa pengaturan hukum mengenai kekerasan yang dilakukan pelajar secara berkelompok dimuat didalam KUHP dan juga diluar KUHP. 2) Bahwa faktor-faktor penyebab seorang pelajar melakukan kekerasan berasal dari internal pribadi pelajar maupun eksternal, faktor internal yaitu ketidakstabilan emosi dari para pelajar sehingga membuat pelajar mudah terpancing untuk melakukan perkelahian. Faktor eksternal yaitu kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, lingkungan pergaulan, peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif, 3) Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian meliputi, upaya penal yaitu menindak pelajar-pelajar yang telah melakukan kekerasan dengan melaksanakan proses hukum kepadanya, hal tersebut telah sesuai dengan Undang-undang No.11 pasal 71 ayat 1 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak bagi pelaku kenakalan remaja. Upaya non penal yaitu dengan cara penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga, sekolah, lembaga kemasyarakatan. Kata Kunci : Tawuran,Pelajar,Upaya Kepolisian *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum USU. ***Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum USU.

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA SECARA ILEGAL KE LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEBUMEN NO.84/PID/SUS/2016/PN.KBM) LYDIA PURBA
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.941 KB)

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA SECARA ILEGAL KE LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEBUMEN NO.84/PID/SUS/2016/PN.KBM) ABSTRAK Lydia Natasia Purba, Syafruddin Kalo, Edi Yunara*

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2016/Pn-Bnj) MUHAMMAD HANAZ AULIA
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (954.641 KB)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2016/Pn-Bnj) ABSTRAKSI Muhammad Hanaz Aulia,Dr. M. Hamdan, SH., M.H,Dr. Marlina, SH., M.Hum * Anak adalah generasi penerus bangsa yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pemegang kendali masa depan anak. Anak nakal perlu ditangani oleh suatu peradilan khusus anak dimana sistem pemeriksaan dan pemutusan perkara anak menyangkut dengan kepentingan terbaik anak. Perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum merupakan dasar pembentukan peraturan sistem peradilan pidana anak. Penulisan skripsi ini Membahas tentang Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta Penerapan Sanksi Pidana Anak Berdasarkan Putusan No. 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN-BNJ.Pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini termasuk dalam jenis yaitu Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Sumber dan Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan semua data dan mutu, sifat, gejala dan peristiwa hukumnya agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang di bahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada.Pengaturan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur didalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang mengatur sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengangkat dua hal besar dalam penyelesaian peradilan pidana anak yaitu Keadilan Restoratif dan Diversi yang mengacu kepada penyelesian perkara diluar peradilan dengan menggunakan konsep musyawarah dengan melibatkan anak, korban, orang tua/wali anak, orang tua/wali korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Penerapan sanksi pidana anak dibawah umur diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, pelaksanaan proses divesi tidak sepenuhnya dapat menghasilkan kesepakatan namun dapat juga berupa ketidaksepakatan yang menyebabkan proses peradilan pidana anak tetap berlanjut. Kata Kunci : Penerapan Sanksi JURIDICIAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF CHILD CRIMINAL SANCTIONS UNDER THE AGE (Study of Decision No. 07 / Pid.Sus-Anak / 2016 / Pn-Bnj) ABSTRACTION Muhammad Hanaz Aulia,Dr. M. Hamdan, SH., M.H,Dr. Marlina, SH., M.Hum* Children are the nation's next generation who are prepared as the subject of implementing the future control of the child. Naughty children need to be handled by a special juvenile justice system where the examination and termination of children is related to the best interests of children. Protection of the rights of children in conflict with the law is the basis for the formation of regulations on the juvenile justice system. The writing of this thesis discusses the regulation of criminal sanctions against children as perpetrators of criminal acts and legal protection of children who commit criminal acts and the application of child criminal sanctions based on Decision No. 07 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN-BNJ.Collecting data for writing this thesis is included in the type of research in this thesis using normative juridical research. Sources and Techniques of data collection in this study are secondary data obtained through normative juridical research through literature studies and qualitative analysis by describing all data and their quality, nature, symptoms and legal events to suit each of the issues discussed by linking materials existing law.The regulation of criminal sanctions against children as perpetrators of crime is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system which regulates criminal sanctions and sanctions actions that can be given to children who commit criminal acts. Legal protection for children in the Child Criminal Justice System raises two major things in the settlement of juvenile criminal justice, namely Restorative Justice and Diversity which refers to the settlement of cases outside the court by using the concept of deliberation by involving children, victims, parents / guardians of children, parents / guardians victims, Community Guides, and Professional Social Workers. The application of criminal sanctions for minors is regulated in Law No. 11 of 2012, the implementation of the divesion process can not fully produce an agreement but can also be in the form of disagreement that causes the juvenile criminal justice process to continue. Keywords: Application of Sanctions *Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *Department of Criminal Law, Faculty of Law, University of North Sumatra

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN BIBIT LOBSTER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1484/Pid.B/2015/PN.Bdg) Gracia Eilerta Telaumbanua
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.055 KB)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN BIBIT LOBSTER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1484/Pid.B/2015/PN.Bdg) GRACIA EILERTA TELAUMBANUA, ALVI SYAHRIN, SYAFRUDDIN SULUNG HASIBUAN* Dalam era ekonomi global yang semakin maju, tiap-tiap negara berusaha mendapatkan penghasilan lebih untuk pemasukan negaranya. Salah satunya dengan melakukan pengambilan bea dan cukai terhadap barang yang hendak di ekspor maupun di impor.Namun, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak tunduk terhadap aturan pemerintah ini. Masyarakat enggan untuk melaporkan barang yang hendak di impor maupun di ekspor karena hal tersebut akan mempengaruhi biaya akomodasi maupun laba masyarakat tersebut. Cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari bea dan cukai yakni dengan melakukan penyelundupan. Penyelundupan diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Barang gelap yang dimaksud yakni barang yang tidak ada pemberitahuan pabeannya.Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.Pelaksanaan sanksi atau hukuman terhadap pelaku penyelundupan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana demi penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai proses, yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat diatur dalam kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral dalam arti yang sempit.Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku penyelundupan dinyatakan dalam putusan pengadilan yang merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana. Maka dalam melakukan penegakan hukum dibutuhkan orang-orang yang mampu berkomitmen dan mengemban tugas dengan baik dalam jabatan yang diperoleh sebagai penegak hukum, atau pun masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya sikap kejujuran dalam melakukan suatu hal agar tidak merugikan negara, orang lain, dan dirinya sendiri. Kata Kunci : Penyelundupan, Pabean, Penegakan Hukum *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan-Indonesia ABSTRACT CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON SHRIMP FRY LOBSTER SMUGGLING (A STUDY ON THE RULING NO. 1484/Pid.B/2015/PN.Bdg) GRACIA EILERTA TELAUMBANUA, ALVI SYAHRIN, SYAFRUDDIN SULUNG HASIBUAN* In an era of increasingly advanced global economies, each country is trying to get more income for its country's income. One of them is by taking customs and excise on goods to be exported or imported.However, in reality there are still many people who are not subject to this government regulation. People are reluctant to report goods to be imported or exported because this will affect the cost of accommodation and the profit of the community. The method used by the community to avoid customs and excise is by smuggling. Smuggling is defined as the illegal entry of goods to avoid import duties or for smuggling prohibited goods. The intended illicit goods are goods for which there is no customs notification. Customs notification is a statement made by a person in order to carry out customs obligations in the form and conditions stipulated in Law No. 17 of 2006.Imposition of sanctions or penalties for smugglers must be carried out in accordance with the provisions of criminal law for the sake of law enforcement. Law enforcement as a process, which in essence is the application of discretion that involves making decisions that are strictly regulated in the rule of law but has an element of personal judgment (Wayne La-Favre 1964). By quoting Roscoe Pound's opinion, LaFavre states that in essence discretion exists between law and morals in the narrow sense. The sentence handed down to the smuggler is stated in a court decision which is an important milestone for the reflection of justice, including a court decision in the form of a criminal sentence. So in carrying out law enforcement, it takes people who are able to commit and carry out their duties properly in positions obtained as law enforcers, or even people who have an awareness of the importance of honesty in doing things so as not to harm the country, others, and themselves . Keywords: Smuggling, Customs, Law Enforcement *Criminal Law Departement of Faculty of Law University of Sumatera Utara Medan, Indonesia

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO. 560/PID.SUS/2016/PN.MDN) OCTAVIA PANGARIBUAN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 8 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (962.027 KB)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan NO. 560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn) ABSTRAK Octavia H. Pangaribuan, Liza Erwina, Marlina* Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi aset negara senantiasa harus dijaga dan dilindungi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Untuk melindungi anak sebagai asset bangsa maka kebijakan legilasi dan politik hukum negara yang diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak menjadi satu hal yang sangat menentukan. Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak dan menakutkan bagi anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak saja bersifat material tetapi yang bersifat immaterial seperti goncangan emosional psikologis dan bahkan kematian. Tulisan ini diberi judul “Tinjauan Yurdis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak yang Mengakibatkan kematian”. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia., faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak, serta bagaimana analisis yuridis terhadap putusan no. 560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library researching). Penelitian ini dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari bahan buku primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, putusan Pengadilan Negeri dan dari berbagai literatur, artikel, atau internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan pada anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal dari kondisi keluarga dan masyarakat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan. Kata Kunci: Anak, Kekerasan, Tindak Pidana Kekerasan * Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan Indonesia 2 A JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACT OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN THAT CAUSES DEATH (A Studi On A Ruling Number 560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn) ABSTRACT Octavia H. Pangaribuan, Liza Erwina, Marlina Children are gifts from God the Almighty that become assets of the country. They have to always be guarded and protected as the generations to pursue the struggle of the country. In order to protect children as the asset of the country, policies such as legalization and legal politics of the country, which are very determining, are made in form of laws and regulations which stand for the best protection and interests for the children. Violence against children are frequently found and that can damage and terrify them. Children who are victims of violence do not only suffer from material damages, but also from immaterial damages such as psychological emotional shock, and even death. This thesis is entitled “A Juridical Analysis of Criminal Act of Violence against Children that Causes Death”. The research problems are how criminal act of violence against children is regulated in the Criminal Law in Indonesia, what factors cause violence against children, and how the juridical analysis of the ruling no. 560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn is. This research employs normative juridical method and library research. It collects secondary data obtained from primary legal materials such as the analysis of prevailing laws and regulations related to the thesis title and secondary legal materials such as books, ruling of District Court, and many references, articles, or internet websites related to the research problems. The research results demonstrate that criminal act of violence against children is regulated in Law No. 35/2014 on Child Protection. Violence against children is generally caused by internal factors which come from the children themselves, and external factors which come from the condition of their family and society. According to the Ruling of Medan District Court Number 560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn., it is stated that the defendant meets the elements of performing criminal act as stipulated in Article 80 paragraph (3) in conjunction with Article 76 C of the Law No. 35/2014 on the Amendment to the Law No. 23/2002 on Child Protection, so the defendant is sentenced with 11 (eleven) years and 6 (six) months of imprisonment. Keywords: Child, Violence, Criminal Act of violence

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA