cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Mahupiki
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 368 Documents
 33   34   35   36   37 
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus.K.2014/Pt.Mdn) Putri Septika Silitonga Septika Silitonga
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.54 KB)

Abstract

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus.K.2014/Pt.Mdn) ABSTRAK PUTRI SEPTIKA SILITONGA, ALVI SYAHRIN, MAHMUD MULYADI[1] Pembangunan kesehatan masyarakat saat ini menjadi prioritas penting dalam program pemerintah. Besarnya alokasi anggaran dari pemerintah membuka peluang untuk disalahgunakan apabila tidak ada pengawasan yang ketat dari Kementerian Kesehatan sendiri atau dari lembaga lain. Salah satu program yang memiliki pos anggaran cukup besar saat ini adalah program pengadaan alat kesehatan. Anggaran kesehatan yang seharusnya digunakan untuk membangun kesehatan masyarakat justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang berakibat pada buruknya pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Medan tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan dengan register No. 31/Pid.Sus.K/2014/Pt.Mdn. Kajian dalam skripsi ini dilakukan dengan membahas berbagai peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pengadaan alat-alat kesehatan yang memunculkan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Berdasarkan penelitian Penulis, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kata kunci: alat kesehatan; korupsi; pengadaan barang dan jasa; pidana IMPOSING CRIMINAL SANCTION ON CORUUPTIONS IN PROCUREMENTS OF HEALTH EQUIPMENT (A Study on the Ruling No. 31/Pid.Sus.K.2014/Pt.Mdn) ABSTRACT PUTRI SEPTIKA SILITONGA, ALVI SYAHRIN, MAHMUD MULYADI* Nowadays, public health development is the important priority in the government programs. The amount of budget allocation from the government opens the opportunity to be misused if there is no strict supervision from Ministry of Health itself or from other institutions. One program that has a large enough budget item at this time is procurement of medical devices. The health budget that should be used to build public health is actually used to enrich themselves and other which results in poor service and quality of public health. The research method used is a normative juridical research method by analyzing the decision of the Medan High Court regarding the conviction of corruptors in the procurement of medical devices with register No. 31 / Pid.Sus.K / 2014 / Pt.Mdn. The study in this thesis was carried out by discussing various regulations relating to the activities of procurement of government goods and services, especially the procurement of medical devices that gave rise to elements of corruption. Based on the author's research, the criminal act of corruption committed by the defendant violated the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2018 concerning Procurement of Government Goods / Services and the Corruption Eradication Act Number 31 of 1999 Juncto Act Number 20 of 2001. Keywords:  corruption; criminal; medical devices; procurement of goods and services [1] Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan-Indonesia * Criminal Law Department of Faculty of Law University of  Sumatera Utara, Medan-Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (ANALISIS PUTUSAN NO. 9/PID.SUS-ANAK/2018/PN TJB) RICKY MARTIN SIHOMBING
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.732 KB)

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (ANALISIS PUTUSAN  NO. 9/PID.SUS-ANAK/2018/PN TJB) ABSTRAK Ricky Martin Sihombing, M. Hamdan, Marlina* Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan perilaku diskriminasi meski sekalipun si anak pelaku tindak pidana, ini demi tercapainya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Adapun permasalahaan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Indonesia dan bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Tjb. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (law in book).Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, kamus hukum dan bahan kuliah yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku di Indonesia yang terdapat didalam KUHP sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di luar KUHP yaitu: didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tjb penerapan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dari tingkat penyidikan hingga persidangan sudah sesuai dengan peraturan yang ada namun dalam penjatuhan putusan oleh hakim di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan faktor-faktor agar terjaminnya kelangsungan masa depan anak. Kata Kunci: Kekerasan, Anak sebagai Pelaku, Perlindungan Hukum LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS ACTOR CRIMINAL VIOLENCE (ANALYSIS OF DECISION NO. 9 / PID. SUS-ANAK / 2018 / PN TJB) ABSTRACT Ricky Martin Sihombing, M. Hamdan, Marlina*   Child protection aims to ensure the fulfillment of children's rights so that they can live, grow and develop optimally in accordance with human dignity, and obtain protection from acts of violence and discrimination even if the child is a criminal offender, this is for the achievement of quality Indonesian children noble and prosperous in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. The issues that will be discussed in the writing of this thesis are how the legal protection of children as perpetrators of violence in Indonesia and how the application of legal protection against children as perpetrators of violent crime in the decision of the Tanjungbalai District Court No 9 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Tjb. The research method used in this research is normative legal research which is research conducted and aimed at a variety of written legislation and various literature relating to problems in the thesis (law in book). The data used are secondary data obtained through the study of literature, laws and regulations, legal journals, legal dictionaries and lecture materials related to this research. Regulations regarding legal protection for children as perpetrators in Indonesia contained in the Criminal Code are no longer valid and what is applicable is legislation outside the Criminal Code namely: in Law Number 35 of 2014 and Law Number 11 of 2012. In studies case of decision of District Court of Tanjungbalai District Court No 9 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Tjb The application of legal protection given to children from the level of investigation to the trial is in accordance with existing regulations but in the ruling by the judge in the Criminal Justice System Children must pay attention to factors so that the future continuity of the child is guaranteed.   Keywords: Violence, Children as Perpetrators, Legal Protection * Departemen Hukum Pidana,  Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan - Indonesia * Criminal Law Department, Faculty of Law University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAHAN BARANG HASIL KEJAHATAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) (StudiPutusanNomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Bjn) SONIA IVANA KIMIKO NABABAN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.937 KB)

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAHAN BARANG HASIL KEJAHATAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTONIK (ITE) (StudiPutusanNomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Bjn) ABSTRAK SONIA IVANA KIMIKO NABABAN, SYAFRUDDIN KALO, M. EKAPUTRA* Tindakpidanapenadahanseringterjadi di negara-negaraberkembang.Penadahanberkaitandengantindakpidanaterhadaphartabenda, danseringdikaitkandengankejahatanlainnyasepertipencurian, penggelapan, dsb.Orang yang terlibatdalamtindakpidanapenadahanseringberdalihtidakmengetahuibarang yang diperolehberasaldaritindakkejahatan.Permasalahan yang diambildiatasyaituaturanhukummengenaipertanggungjawabanpelakutindakpidanapenadahanatasperbuatannya, bagaimanapengaturanuntukmenentukanhukuman yang sesuaidengantindakpidanapenadahan, bagaimanaupayadalammenanggulangitindakpidanapenadahan, sertabagaimanapenerapanhukumdalamPutusanPengadilanNegeriBojonegoro No. 139/Pid.Sus/2018/PN.Bjnpadakasustindakpidanapenadahantersebut. Metodepenelitian yang digunakandalampenelitianinimenggunakanpenelitianhukumyuridisnormatifyaknipenelitian yang menganalisisasas-asashukum, mengkajisistematikahukumdariperaturanperundang-undangandanmenelaahsinkronisasiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganpenelitian. Data yang digunakanyaitu data sekunder yang diperolehdaribeberapaliteratursepertibuku-bukumilikPenulissendirimaupun yang ada di Perpustakaandanjugamelaluiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganpermasalahandalampenelitianini.Metodepengumpulan data dalampenelitianinimenggunakanmetodepenelitiankepustakaandanmenggunakananalisis data pendekatankualitatifterhadap data primer dan data sekunder.HasilpembahasanmenunjukkanbahwaaturanhukummengenaipenadahandiaturdalamPasal 480, Pasal 481, danPasal 482 KUHP.Dalam RKUHP Baru, pengaturanmengenaipenadahandihapuskan. Penanggulangantindakpidanaseringjugadisebutkebijakankriminal.Adapunupayapenanggulangantindakpidanapenadahanmenggunakanpenerapansarana penal dan non penal. Penerapanhukumpidanamateriilterhadappelakutindakpidanapenadahandidasarkanpadafakta-faktahukum yang terdapatdalampersidangan yang merupakandasarpertimbanganbagi hakim dalammemberikanputusanpidana.Penerapanhukumterhadaptindakpidanapenadahanberdasarkanputusan No. 139/Pid.Sus/2018/PN.Bjnyaitupelakudikenakansanksiselama 3 (tiga) bulandipotongmasapenahanansebelumnya.   Kata Kunci :TindakPidana, Penadahan, Harta Benda   *      DepartemenHukumPidana, FakultasHukumUniversitas Sumatera Utara, Medan - Indonesia CRIMINAL LIABILITY AGAINST PREPARATORS OF FENCING CRIMES THROUGH CRIMINAL ACTS OF ELECTRONIC INFORMATIONS AND TRANSACTIONS (Studies based on Verdict No. 139/Pid.SUS/2018/PN.Bjn) ABSTRACT SONIA IVANA KIMIKO NABABAN, SYAFRUDDIN KALO, M. EKAPUTRA* Fencing crimes frequently happen in developing countries. Fencing is related to criminal act towards the treasure, and often be linked with other crimes such as stealing, fraud, etc. People involved in fencing crime usually argued that they didn’t know the goods they have are been obtained from criminal acts. The problems taken above are the law about the fencing crime subjects’ responsibility of what they have done, how are the arrangements for determining the appropriate penalty according to the fencing crimes, how is the effort in tackling the fencing crimes, and how is the application of law in verdict of PengadilanNegeriBojonegoro No. 139/Pid.Sus/2018/PN.Bjn in the fencing criminal acts case mentioned. The method in this research is using juridical-normative where it analyses legal principles, reviews the legal systematic from constitutions, and examines the synchronization of constitutions relating to this research. Data used in this research is secondary data from several kinds of literatures such as books that belong to the author, the library books, and from constitutions that related to the problems in this research. Data collecting method in this research is using library research method and using qualitative data analysis towards primary and secondary data. The result shows that the rule of law about fencing is regulated in article 480, article 481, and article 482 of KUHP. In the new KUHP, the rule of law about fencing is abolished. Crime prevention is often called criminal policy. The efforts to combat fencing crimes is by applying the means of punishment and non-punishment. The application of material criminal law against perpetrators of fencing crimes is based on the legal facts contained in the trial which are the basis for consideration for judges in giving criminal decisions. The application of the law to fencing crimes based on verdict No. 139/Pid.Sus/2018/PN.Bjn is that the perpetrators are subject to sanctions for 3 (three) months withheld from the previous detention period. Keywords : Criminal Act, Fencing Crimes, Treasure *      Criminal Law Department, Faculty of Law University of Sumatera Utara, Medan - Indonesia
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mme) Jhosephine Ellisna Sirait
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.297 KB)

Abstract

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Putusan No.01/Pis.Sus-Anak/2018/PN.Mme) ABSTRAK Jhosephine Ellisna Sirait ,Madiasa Ablisar,M.Ekaputra* Perkembangan teknologi yang semakin maju dewasa ini membuat pola pikir masyarakat semakin berubah, tekhususnya dikalangan remaja, dampak dari perkembangan zaman ini tidak hanya bergerak ke arah positif tetapi juga mengarah ke sisi negatif karena sebenarnya perkembangan teknologi sendiri memiliki berbagai dampak bagi moral dan suatu bangsa.Dalam hal ini salah satu sisi negatif yang ditimbulkan adalah tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh remaja baik yang sudah terikat hubungan pernikahan atau pun yang belum terikat hubungan permikahan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas 3 yaitu anak sebagai korban,anak sebagai pelaku dan anak yang berkonflik dengan hukum, adapun tindak pidana aborsi diatur dalam KUHPidana, Pasal 346 KUHP,Pasal 347 KUHP,Pasal 348 KUHP,Pasal 349 KUHP, Tindak pidana aborsi diluar KUHPidana yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang kesehatan Pasal 75 ayat (2),Pasal 194,Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi Pasal 31,Pasal 32 dan Pasal 34.Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.secara keseluruhan unsur ini juga diterapkan dalam putusan Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mme, menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana aborsi yaitu menjatuhkan pidana terhadap anak berupa 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan 3 (bulan) pelatihan kerja.     Kata Kunci            :Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai   Pelaku Tindak  Pidana Aborsi   *Departemen Hukum Pidana,Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan - Indonesia         CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CHILDREN AS ABORTION CRIMINAL ACTORS (Study of Decision No.01/Pis.Sus-Anak /2018 /PN.Mme) ABSTRACT Jhosephine Ellisna Sirait,Madiasa Ablisar,M.Ekaputra* The development of increasingly advanced technology today has changed the mindset of society, especially among adolescents, the impact of the development of this era is not only moving in the positive direction but also leads to the negative side because actually technological development  itself has various impacts on morals and the nation.In this case one of the negative sides that arises is the crime of abortion committed by adolescents both those who are bound by marital relations or who have not been bound by marital relations. The method used in this paper is normative law or library law research that is legal research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results showed that children who are dealing with the law consist of 3 children, victims as children, children as perpetrators and children in conflict with the law, while abortion is regulated in the Criminal Code, Article 346 Criminal Code, Article 347 Criminal Code, Article 348 Criminal Code, Article 349 Criminal Code , Abortion offenses outside the Criminal Code namely Law No.36 of 2009 concerning health Article 75 paragraph (2), Article 194, Law No.35 of 2014 concerning Child Protection and Law No.61 of 2014 concerning reproductive health Article 31, Article 32 and Article 34.Basically criminal liability against children as perpetrators of criminal acts of abortion must meet the elements of criminal liability. All of these elements are also applied in the decision No. 1 / Pid. Sus-Anak / 2018 / PN.Mme, stating that the child has been legally proven and guilty of committing a crime of abortion, namely imposing a crime against a child in the form of 1 (one) year 3 (three) months in prison and 3 (months) of job training. Keywords      : Criminal Liability for Children as Actors of Abortion *Departement of Criminal Law, Faculty of Law University of Sumatra Utara, Medan - Indonesia
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NO. 342/PID.B/2018/PN.KIS) KURNIAMAN NIVATARO GULO_
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (966.399 KB)

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NO. 342/PID.B/2018/PN.KIS) ABSTRAKSI KURNIAMAN NIVATARO GULO, EDIWARMAN, NURMALAWATY * Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia.Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus diimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.Salah satu bentuk kejahatan yang sering dijumpai dalam pergaulan hidup sehari-hari adalah pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada pihak lainnya untuk keuntungan pribadi pihak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut.Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana jika pemerasan dan pengancaman itu dilakukan dalam fase yang disebut percobaan, tentu untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya lebih menarik untuk dilakukan. Berdasarkan hal-hal diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini  adalah membahas bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam hukum pidana, penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta bagaimana penanggulangannya, dan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pemerasan dan pengancaman dalam perspektif kriminologi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan melalui inventarisasi bahan-bahan dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana percobaan pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 KUHP yang terdiri atas dua ayat yang berbunyi (1) barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, (2) ketentuan pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini. Kedua, Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah disebabkan faktor ekonomi dan faktor lingkungan.Ketiga, kebijakan hukum pidana yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana percobaan pemerasan dan pengancaman dapat dilakukan melalui dua cara yakni dengan menggunakan sarana penal (sarana pidana) yaitu dengan menerapkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui mekanisme peradilan, dan juga dengan menggunakan sarana non penal (di luar pidana) yaitu dengan melakukan tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana percobaan pemerasan dan pengancaman.   Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman   * Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia. CRIMINAL LIABILITY ON PERPETRATOR OF ATTEMPTED BLACKMAILING AND THREAT, VIEWED FROM CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE (A Study on District Court’s Verdict No.342/Pid.B/2018/PN.Kis) ABSTRACTION KURNIAMAN NIVATARO GULO, EDIWARMAN, NURMALAWATY *   Crime or crime is a thing that often occurs in human life. Crimes in criminal law lead to the responsibility that must be asked of the perpetrators of crime or perpetrators of crime. One form of crime that is often encountered in the daily life of association is extortion and threats carried out by certain parties to other parties for the personal benefit of those who commit the crime or crime. The important thing to note is what if blackmail and threats are carried out in a phase called an experiment, certainly to determine criminal liability is more interesting to do. Based on the above matters, the issues raised in this study are discussing how the legal arrangements for extortion and threats in criminal law, causes of extortion and threatening criminal acts as well as how to overcome them, and criminal law policies against perpetrators of extortion and threat in criminological perspective. This research method uses a normative juridical approach. The writing method used in this study is library research through an inventory of materials from books, journals, legislation, articles, and other scientific writing related to this research. Based on the results of the study it can be concluded that: first, the legal arrangements against the perpetrators of criminal acts of extortion and threats are regulated in Article 368 of the Criminal Code which consists of two verses that read (1) whoever with the intention of benefiting themselves or others unlawfully, forcing someone with violence or threats of violence to give an item, wholly or partly owned by that person or other person, or in order to make a debt or write off receivables, is threatened because of extortion with imprisonment for a maximum of nine years, (2) the provisions of article 365 paragraph (2), (3), and (4) applies to this crime. Second, the factors that cause the crime of extortion and threats are caused by economic factors and environmental factors. Third, criminal law policies that can be carried out to tackle criminal acts of attempted extortion and threats can be carried out in two ways, namely by using a means of punishment (criminal means), namely by applying criminal sanctions to perpetrators of extortion and threatening criminal acts through a judicial mechanism, and also by using non-penal means (outside the criminal) that is by taking preventive action against extortion and threatening criminal acts.   Keywords: Criminology, Criminal Acts In Threat and Blackmail     * Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Sumatera Utara, MedanIndonesia.
PIDANA TERHADAP PELAKU PENDISTRIBUSI DAN PENTRANSMISI KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA KOMUNIKASI “LINE MESSENGGER” (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKRTA TIMUR NO.217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim) rahman rahman
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (664.905 KB)

Abstract

PIDANA TERHADAP PELAKU PENDISTRIBUSI DAN PENTRANSMISI KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA KOMUNIKASI “LINE MESSENGGER” (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NO. 217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim) ABSTRAK Rahman, Mohammad Ekaputra, Syafrudin Kalo*   Perubahan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan zaman. Perubahan pun terjadi pada teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan dampak positif dan negatif dengan munculnya berbagai jenis pelanggaran kejahatan. Penyalahgunaan yang terjadi dalam cyber space inilah yang kemudian dikenal dengan cyber crimelalu kejahatan tersebut semakin berkembang sampai menjadi kejahatan kesusilaan atau cyberporn.Survey yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) sepanjang tahun 2016 menyebutkan sebanyak 132 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet dan sekitar 136 miliar video porno diakses melalui smartphone. Dampak dari pornografi memunculkan maraknya kasus perzinahan, pemerkosaan, aborsi, dan munculnya penyakit menular seksual. Penyerbaran pornograpi perlu mendapat perhatian secara serius mengingat  kerugian yang dapat ditimbulkan dan dampaknya berakibat besar pada kerugian negara dan masyarakat. Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu penyebaran konten pornografi yang dilakukan melalui media komunikasi Line Massengger.Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini meliputi pengaturan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui Line Massengger, upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran konten pornografi dan bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku penyebar pornografi yang dilakukan melalui Line Massengger. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library researching). Penelitian ini mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti dari buku-buku, artikel, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa peredaran pornografi terjadi sangat massif dan dapat dilakukan melalui media apa saja termasuk media komunikasi Line Massengger. Hal ini menunjukan bahwa masih lemahnya peran pemerintah dan pembuat undang-undang dalam memerangi masalah pornografi yang terjadi.   Kata Kunci : Pornografi, Line Massengger,               CRIMINAL OFFENSE AGAINTS THE DISTRIBUTION AND TRANSMISSION OF PORNOGRAPHI CONTENT IN THE “LINE MESSENGGER” COMUNICATION MEDIA (CASE STUDY ON THE DECISION OF COURT EAST JAKARTA NO.217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim) ABSTRACT Rahman, Mohammad Ekaputra, Syafrudin Kalo*                Change is one of the things that cannot be avoided as a consequence of the times. Changes also occur in information and communication technologies that have positive and negative impacts with the emergence of various types of crime violations. Abuse that occurs in cyber space is what became known as cyber crime and the crime has progressed to become a crime of decency or cyberporn.A survey released by the Association of Indonesian Internet Network Providers (APJII) throughout 2016 said that 132 million Indonesians were connected to the internet and around 136 billion pornographic videos were accessed via smartphones. The impact of pornography has led to widespread cases of adultery, rape, abortion, and the emergence of sexually transmitted diseases. The spread of pornography needs to be given serious attention considering the losses that can be caused and the impact that has a major impact on the losses of the state and society. Acts or crimes that need serious attention at this time is the spread of pornographic content that is done through the Line Massengger communication media.Issues raised in this thesis include legal arrangements against pornography offenses through the Line Massengger, efforts to deal with criminal acts spreading pornographic content and how the application of the law against pornographic spreaders carried out through the Line Massengger. This type of research used in writing this thesis is normative legal research conducted by library research (library researching). This study collects secondary data obtained from primary legal materials such as analyzing legislation, secondary legal materials such as from books, articles, journals, and the internet relating to issues raised in this thesis.Based on this study it was found that the circulation of pornography occurred very massive and could be done through any media including Line Massengger communication media. This shows that the role of government and lawmakers is still weak in combating pornography problems that occur.  Keywords: Pornography, Line Massengger       *Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan Indonesia *Departement of Criminal of Law, Faculty of Law, University of Sumatera Utara, Medan Indonesia
ANALISIS HUKUM TERHADAP UPAYA PREVENTIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Kasus Di PPA POLRES Dan P2TP2A Kabupaten Deli Serdang) MUHAMMAD EKA SYAHRIN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (700.576 KB)

Abstract

ANALISIS HUKUM TERHADAP UPAYA PREVENTIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Kasus Di PPA POLRES Dan P2TP2A Kabupaten Deli Serdang) ABSTRAK Muhammad Eka Syahrin, Ediwarman, Nurmalawaty*   Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kejahatan yang bersifat privat yang tidak boleh dimasuki pihak luar karena merupakan aib bagi korban, dan cenderung yang menjadi korban adalah wanita(istri). Kekerasan terhadap istri bukan hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, penelantaran rumah tangga. yang pada prinsipnya perlu dilakukan pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam skrispsi ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, apa saja Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta kebijakan dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam skripsi ini dalah menganalisis aturan-aturan hukum dalam kekerasan rumah tangga serta yuridis empiris, tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka dan data-data, serta data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dan penelitian. Hasil analisis dan penelitian dalam skrispsi ini adalah memberikan pengetahuan kepada kita semua mengenai kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menurunkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga  karena dengan tingginya kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa masi rendahnya kesadaran hukum masyrakat melihat permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak(PPA) Polres Deli Serdang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) dalam kekerasan rumah tangga yaitu melakukan pencegahan dan penanggulan tindak pidana kekerasan rumah tangga dengan melakukan sosialisasi dengan tema cinta kasih sehingga kekerasan dalam rumah tangga bisa dicegah dengan mendidik keluarga dengan cinta kasih sehingga tercipta keluarga yang harmonis.     Kata Kunci : Upaya Preventif, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga               * Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan - Indonesia LEGAL ANALYSIS OF PREVENTIVE EFFORTS IN TREATMENT OF CRIMINAL VIOLENCE IN HOUSEHOLD FROM CRIMINOLOGY PERSPECTIVE (Case Study in PPA POLRES and P2TP2A in Deli Serdang Regency  ABSTRACT Muhammad Eka Syahrin ,Ediwarman, Nurmalawaty * Domestic violence is a private crime that must not be entered by outsiders because it is a disgrace to the victim, and tends to be a woman (wife). Violence against a wife is not only in the form of physical violence, but also psychological, sexual, domestic neglect. which in principle needs to be carried out in preventing acts of domestic violence. The problem in this skrispsi is to find out the Legal Arrangement regarding criminal acts in domestic violence, what are the factors that cause the occurrence of criminal acts in domestic violence, as well as policies and efforts to overcome the occurrence of criminal acts in domestic violence. The method used in this thesis is to analyze the legal rules in domestic violence and empirical jurisdiction, data collection techniques through interviews and literature studies and data, and these data can be concluded from the overall results of analysis and research. The results of the analysis and research in this thesis are giving knowledge to all of us about domestic violence to prevent domestic violence and reduce the level of domestic violence because with high domestic violence shows that the low legal awareness of the community sees the problem of violence in household. The Role of the Deli Serdang Police and Women's Services Unit (PPA) and the Integrated Service Center for Empowering Women and Children (P2TP2A) in domestic violence is to prevent and deal with domestic violence by conducting socialization on the theme of love so that domestic violence can prevented by educating families with love so as to create a harmonious family. Keywords : Preventive effort, criminal acts of domestic violence * Departement of Criminal Law, Faculty of Law University of Sumatera Utara, Medan Indonesia
DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG BERSAMA – SAMA MELAKUKAN EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NO. 72/Pid.B/2016/PN.KPG) MOUSES PANGONDIAN SIRINGORINGO
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1095.642 KB)

Abstract

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG BERSAMA – SAMA MELAKUKAN EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NO. 72/Pid.B/2016/PN.KPG) ABSTRAKSI Mouses Pangondion Siringoringo, Madiasa Ablisar, Nurmalawaty*   Main hakim sendiri berarti menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan sebagainya). Tindakan main hakim sendiri biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih, sehingga menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku main hakim sendiri sesuai peran masing – masing dalam tindakan tersebut.Disparitas adalah pemidanaan yang berbeda/ disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam mengambil keputusan harus memperhatikan nilai – nilai keadilan yang ada pada masyarakat, bijaksana, kepekaan, serta erat sekali kaitannya dengan integritas seorang hakim yang telah diatur dalam Kode Etik Profesi Hakim, dan tanggung jawab moral hakim sebagai wajah dan wakil Tuhan di muka bumi.Metode yang digunakan penulis dalam menjawab pertanyaan tersebut adalah penelitian hukum normatif.Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yang dilakukan kepustakaan.Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif.Kesimpulan dari tulisan ini adalah pertanggungjawaban para pelaku tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian masing – masing dijatuhi hukuman yang berbeda.Hal tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan terhadap para terdakwa agar diperoleh rasa keadilan terhadap para terdakwa.Pengaturan tentang tindakan main hakim sendiri diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (2).Faktor yang bersumber dari hukum itu sendiri.Terjadinya main hakim sendiri disebabkan oleh banyak faktor, yang kemudain dibagi ke dalam faktor internal dan eksternal.   Kata Kunci      : Disparitas, Main Hakim Sendiri     DISPARITY IN SENTENCING A PERPETRATOR JOINTLY COMMIT EIGENRICHTING (TAKE THE LAW INTO ONE’S OWN HAND) CAUSING DEATH (A STUDY ON KUPANG DISTRICT COURT’S VERDICT NO.72/PID.B/2016/PN.KPG) ABSTRACTION Mouses Pangondion Siringoringo, Madiasa Ablisar, Nurmalawaty* Vigilance itself means judging others without regard to the law (usually done by beatings, torture, arson and so on). The act of vigilantism is usually carried out by 2 or more people, causing disparities in the conviction of the perpetrators of vigilante according to their respective roles in the act. Disparity is a different punishment / criminal disparity is a form of judge's discretion in passing a decision. Judges in making decisions must pay attention to the values of justice that exist in the community, wise, sensitive, and very closely related to the integrity of a judge who has been set in the Judicial Professional Code of Ethics, and the moral responsibility of the judge as the face and representative of God on earth.The method used by the author in answering these questions is normative legal research. The data used are primary data and secondary data. The data collection technique used is literature. The method used in analyzing data is a qualitative analysis method.Based on the results of the study it can be concluded that, the responsibility of the perpetrators of vigilante actions which cause each death to be sentenced to a different sentence. This was dropped by the Panel of Judges after considering the things that were burdensome and alleviating the defendants in order to obtain a sense of justice towards the defendants. Regulations regarding vigilantism are regulated in the Criminal Code Article 170 paragraph (2). Factors originating from the law itself. The vigilantism is caused by many factors, which are then divided into internal and external factors. Keyword          : Disparity, Vigilante *Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia *Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Sumatera Utara, Medan Indonesia.
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI HASIL LINGKUNGAN TANPA SURAT IZIN (Studi Putusan Negeri Stabat Nomor. 412/Pid.B/LH/2017/PN.Stb) Ayu Mega Utami
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.383 KB)

Abstract

Crime of Petroleum Mining Results of the Environment Without a License (Study of Stabat's Domestic Decision Number. 412 / Pid.B / LH / 2017 / PN.Stb) ABSTRAC Ayu Mega Utami, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra[*]   Oil and Gas are strategically non-renewable natural resources controlled by the state and are vital commodities that play an important role in supplying industrial raw materials to meet domestic energy needs, and producing important foreign exchange, then the management needs to be done as optimal as possible so that it can be utilized for the maximum prosperity and welfare of the people. Formulation of the problem in the writing of this thesis criminal provisions relating to criminal acts of oil and gas mining, agreements the exploitation of oil and gas mining in the development of a valid legislation, and the application of laws against perpetrators of natural oil mining criminal acts without environmental permits (Case Study of Stabat's Domestic Decision No. 412 / Pid.B / LH / 2017 / PN. STB). as for the purpose of writing to know a statutory regulation governing oil and gas mining criminal acts and oil and gas mining criminal offenses without a permit (Case Study of Stabat's Domestic Decision No. 412 / Pid.B / LH / 2017 / PN.STB). This type of research used in writing this thesis is a legal / normative research.The regulation of criminal acts on oil and gas mining is regulated in Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The definition of oil and natural gas in accordance with the sound Article 1 paragraph 1 is the result of a natural process in the form of hydrocarbons which under atmospheric pressure and temperature conditions in the form of a liquid or solid phase, including asphalt, mineral wax or ozokerite, and the obtained bitumen and mining process, but not coal or other solid hydrocarbon deposits obtained from activities not related to oil and gas business activities. Oil and gas mining criminal acts without a permit or oil and gas mining permit or commonly referred to as (IUP Migas) are contained in Article 53 letter (a) of Law No. 22 of 2001 which reads processing as referred to in Article 23 without a Processing Business Permit shall be subject to a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah).     Keywords: Mining Crimes, Petroleum, License   Tindak Pidana Pertambangan Minyak Bumi Hasil Lingkugan Tanpa Surat Izin (Studi Putusan Negeri Stabat Nomor. 412/Pid.B/LH/2017/PN.Stb) ABSTRAK Ayu Mega Utami, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra*     Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perumusan masalah dalam penulisa skripsi ini ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi, perjanjian pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dalam perkembangan suatu perundang-undangan yang berlaku, dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan minyak bumi hasl lingkungan tanpa surat izin ( Studi Kasus Putusan Negeri Stabat No. 412/Pid.B/LH/2017/PN.STB). adapun tujuan penulisan untuk mengetahui suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi dan tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi tanpa surat izin (Studi Kasus Putusan Negeri Stabat No. 412/Pid.B/LH/2017/PN.STB). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan penelitian hukum/normatif. Pengaturan tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi di atur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pengertian tentang minyak dan gas bumi sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 1 adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak batu bara atau endapat hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi tanpa surat izin atau surat izin usaha pertambangan migas atau biasa disebut dengan (IUP Migas) terdapat dalam Pasal 53 huruf (a) UU No. 22 tahun 2001 yang berbunyi pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).[2]     Kata kunci : Tindak Pidana Pertambangan, Minyak Bumi, Surat Izin [*]Department of Criminal Law, Faculty of Law, University Sumatra Utara, Medan, Indonesia *         Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NO. 375/Pid.Sus/2017/PN. Mjk dan PUTUSAN NO. 220/Pid.Sus/2018/PN. Smn) CEYNE FEBINA KEMBAREN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 9 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.062 KB)

Abstract

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NO. 375/Pid.Sus/2017/PN. Mjk dan PUTUSAN NO. 220/Pid.Sus/2018/PN. Smn) ABSTRAK Ceyne Febina Kembaren, Liza Erwina, Nurmalawaty* Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan hanya terjadi di dalam ruang lingkup publik saja, tapi juga sering terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Manfaat penempatan CCTV menjadi sebuah komponen penting dalam segala aspek kehidupan untuk mengawasi segala pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Keterangan saksi tentunya menjadi salah satu jalan yang ditempuh untuk menemukan suatu kebenaran kasus tersebut. Namun dalam memutuskan pertimbangannya, hakim juga sering menggunakan CCTV sebagai alat bukti elektronik yang sah, dan sudah menjadi pandangan suatu faktor penting dalam tatanan hukum positif yang bekenaan dengan pembuktian di dalam hukum acara pidana dan juga menjadi alat bukti yang sah di beberapa undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjutnya mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini berupa kesimpulan bahwa, pembuktian dalam pemeriksaan perkara kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan memerlukan ketelitian dan kecermatan dari majelis hakim, untuk memeriksa alat bukti yang sah di pengadilan. Selain menilai suatu nilai pembuktian setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, hakim juga perlu mempertimbangkan pengaturan alat bukti yang ada diluar KUHAP, serta kedepannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mendapatkan pertimbangan dan perubahan sekaligus perluasan tentang pengaturan alat bukti elektronik sama hal nya dengan UU lain yang mengatur sendiri tentang alat bukti elektronik. Kata Kunci: Alat Bukti, Alat Bukti Elektronik, CCTV, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). ______________________________ *Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia STRENGTH OF PROOF OF ELECTRONIC EVIDENCE IN CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE (STUDY OF RULING NO. 375 / Pid.Sus / 2017 / PN. Mjk and RULLING NO. 220 / Pid.Sus / 2018 / PN. Smn) ABSTRACT Ceyne Febina Kembaren, Liza Erwina, Nurmalawaty * Violence has become a phenomenon in people's lives in Indonesia. Violence occurs not only in the public sphere, but also often in domestic areas that give birth to domestic violence (domestic violence). The benefits of placing CCTV are an important component in all aspects of life to monitor all violations that occur in Indonesia. Witness testimony is certainly one of the ways taken to find the truth of the case. But in deciding its consideration, the judge also often uses CCTV as a legal electronic evidence, and has become an important factor in the view of a positive legal order in terms of proof in criminal procedural law and is also a valid evidence in several laws. The research method used in the writing of this thesis is normative legal research, which is carried out by examining legal library materials relating to the problem and subsequently referring to the legal norms contained in legislation and court rulings. The results of this study in the form of the conclusion that, the evidence in the examination of cases of domestic violence in court requires carefulness and carefulness of the judges, to examine the legal evidence in court. In addition to assessing the evidentiary value of each evidence referred to in Article 184 of the Criminal Procedure Code, the judge also needs to consider the regulation of evidence outside the Criminal Procedure Code, and the future of Law No. 23 of 2004 received consideration and amendment as well as expansion of the regulation of electronic evidence as well as other laws that govern themselves about electronic evidence. Keywords: Evidence, Electronic Evidence, CCTV, Domestic Violence. ______________________________ * Criminal Law Department, Faculty of Law, University of North Sumatra,

Page 36 of 37 | Total Record : 368

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2012 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 9 (2019) Vol 1, No 8 (2019) Vol 1, No 7 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 01 (2017) Vol 1, No 02 (2016) Vol 1, No 01 (2016) Vol 2, No 01 (2015) Vol 1, No 01 (2015) Vol 1, No 01 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 3, No 01 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2012) More Issue