Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN TENAGA KERJA WANITA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Kasus Putusan Nomor : 668/Pid.Sus/2018/PN.Mdn) Naomi Naomi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (754.44 KB)

* Naomi Venessa Silalahi ** Edi Warman ***Nurmalawaty Masalah tenaga kerja wanita saat ini terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Salah satu persoalan serius dan sangat meresahkan adalah dampak yang ditimbulkan dan berhubungan langsung terhadap nasib wanita yang menjadi tenaga kerja, yaitu berkaitan dengan perdagangan wanita (women trafficking). Perdagangan wanita yang terjadi di Indonesia telah mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan. Tindak perdagangan manusia terutama pada wanita (Trafficking) pada masa sekarang kian marak terjadi dan menimbulkan banyak kasus yang berkaitan dengan perdagangan tenaga kerja wanita ke luar negeri. Adapun Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimana pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif Di Indonesia, bagaimana Pengaturan Hukum tentang Tenaga Kerja Wanita Di Indonesia dan bagaimana pandangan dalam Perspektif Kriminologi terhadap terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Tenaga Kerja Wanita Di Indonesia Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul jurnal ini. Dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, serta berbagai majalah, literatur, artikel, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini. Di Indonesia ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Undang undang nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dari sisi pandangan Kriminologis terjadinya tindak pidan Perdagangan tenaga kerja wanita dapat dilihat dari faktor internal (khususnya korban) dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar ataupun dari luar diri korban.Operasional kebijakan penal meliputi kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi dan depenalisasi. Penegakan hukum pidana tersebut sangat tergantung pada perkembangan politik hukum, politik criminal, politik sosial. Pendekatan non penal dapat dilakukan dengan berbagai pencegahan dibidang ekonomi, pendidikan, desain lingkungan ataupun strategi-strategi lain yang dapat membatasi ruang gerak pelaku kejahatan. Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Tenaga Kerja Wanita, Kriminologis * Mahasiswa Fakultas Hukum USU **Dosen Pembimbing I/ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Dosen Pembimbing II / Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DITINJAU DARIPERATURANMAHKAMAH AGUNG NO.3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN RAHNI KHAIRANI
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.76 KB)

Rahmi Khairina *) Madiasa Ablisar **) Nurmalawaty***) Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Aborsi Akibat Perkosaan Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn). Kekerasan yang terjadi berupa tindakan kekerasan fisik, psikis dan seksual.Bentuk kekerasan seksual berupa perkosaan.Dampak atau akibat dari bentuk perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hokum terhadap anak yang melakukan aborsi akibat perkosaan.Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor:5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn). Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hokum yuridis normative yaitu menitikberatkan pada data sekunder yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengancara meneliti bagian kepustakaan atau data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lainnya. Aborsi dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan yang berlaku, khususnya aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan.Perlindungan hokum bagi Anak yang melakukan tindak pidana aborsi akibat perkosaan, perlindungan atas hak-hak sebagai pelaku tindak pidana aborsi.Pelaku berhak mendapatkan perlindungan salah satunya dari pihak Pengadilan, Kepolisian dan Lembaga Bantuan Hukum.Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidanaaborsi(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor:5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. *)Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Medan **)Dosen Pembimbing I

IMPLEMENTASI UPAYA DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN) Indira Muliani
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (850.257 KB)

Indira Muliani* Edi Yunara** Rafiqoh Lubis*** Criminal act of narcotics abuse carried out by children, have to get special attention in its resolution. One of the efforts to overcome the crime of narcotics abuse by children is through the implementation of the juvenile justice system. The purpose of implementing the criminal justice system is not merely to impose criminal sanctions on children of criminal offenders, but rather focus on the rationale that the imposition of sanctions is a means to support the welfare of child offenders. The juvenile justice system recognizes the term restorative justice. Restorative justice is the aim of implementing diversion in the juvenile justice system. Diversion is the transfer of settlement of Child cases from criminal justice processes to processes outside of juvenile justice. Diversion can be done at the level of investigation, the level of prosecution and at the stage of the court examination. Diversion at the investigation level was conducted to find and collect evidence. The research method used is a normative juridical research method, and the data used are primary data and secondary data. Then the primary data and secondary data are analyzed qualitatively. Diversion for child offenders is to provide a better alternative than the official procedure of proceedings in court. Diversion in national legal instruments began since the inception of legislation No. 11 of 2012 about the Child Criminal Justice System is also regulated in Government Regulation No. 65 of 2015 regarding Guidelines for Diversifying and Handling of Children who are not yet twelve years old, and the existence of an internal regulation in the form of Court Regulation No. 4 of 2014 regarding Guidelines for Implementing Diversion in the Child Criminal Justice System and Attorney General's Regulation No. 6 of 2015 regarding Guidelines for Implementing Diversion at the Prosecution Level and Secret Telegram Letters from the PolriKabareskrim. The implementation of diversion efforts at the investigation level at the Medan Polrestabes is based on legislation No. 11 of 2012 regarding the Child Criminal Justice System. Diversion is carried out by investigators who begin with the presence of the police, the implementation of diversion deliberations and ends with the approval of determination of diversion to the court. Determination of diversion issued by the Medan District Court on this diversion attempt is Number: 6 / PENT.PID.Sus-Anak / 2018 / PN.MDN. The obstacle in implementing diversion in Medan Polrestabes comes from community factors, that is the lack of caring from parents.Keywords : Diversion, Investigation, Narcotics Abuse *Student at Faculty of Law USU **Supervisor I, Lecturer at Faculty of Law USU ***Supervisor II, Lecturer at Faculty of Law USU

ANALISIS HUKUMMENGENAI TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 153/PK/PID/2010) LAMTORANG HASUGIAN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1054.247 KB)

Lamtorang Hasugian* M. Hamdan* Edi Yunara* Tindak pidana penghinaan merupakan kejahatan hukum yang sangat perlu diperhatikan. Tidak tangung-tanggung bahkan seorang presiden juga sudah menjadi korban kejahatan penghinaan. Saat ini banyak kasus-kasus penghinaan yang berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Presiden yang merupakan seorang pemimpin negeri ini yang mana seharusnya presiden itu dibela dan dihormati, malah dihina oleh rakyat sendiri. Berdasarkan dengan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan permaslahan yaitu bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penghinaan prsiden dalam KUHP maupun diluar KUHP? apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya penghinaan terhadap presiden? bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penghinaan terhadap presiden. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library search). Analisis data secara kualitatif. Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap presiden awalnya diatur dalam KUHP pasal 134, 136 bis, 137, hingga akhirnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. Meskipun demikian pengaturan tindak pidana presiden tetap ada pengaturannya dalam KUHP pasal 310 s/d pasal 320 tentang penghinaan biasa dan dalam UU ITE pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) tentang penghinaan melalui media elektronik. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana penghinaan terhadap presiden terdiri dari adanya 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penanggulangan tindak pidana terhadap presiden dengan upaya preventif dan upaya represif. Pada Putusan MA No 153 PK/PID/2010 menyatakan bahwa Eggi Sudjana tetap bersalah yang dikenakan pasal 314, 316 bis. Penulis mengira putusan tersebut sudah tepat karena Putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013- 022/PUUIV/2006 tanggal 4 Desember 2006 yang menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tidak mempunyai Kekuatan hukum mengikat) karena perbuatan yang di lakukan/didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada tanggal 3 Januari 2006 sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan pada tanggal 6 Desember 2006 sehingga putusan tetap berlaku. *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. *Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

IMPLEMENTASI UPAYA DIVERSI PADA TINGKAT PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PENETAPAN NOMOR 22/PID.SUS-ANAK/2016/PN.MDN DAN PENETAPAN NOMOR 21/PID.SUS-ANAK/2017/PN.MDN) ELYSIA ZANETA Sinaga
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.895 KB)

Elysia Zaneta Sinaga* Liza Erwina, S.H., M.Hum** Rafiqoh Lubis, S.H., M.Hum*** Anak merupakan penerus bangsa dan negara. Dewasa ini, banyak anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penanganannya jangan sampai menimbulkan stigmatisasi yang membuat anak dianggap sebagai penjahat sehingga dapat merusak mental anak. Diversi sebagai jalan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan pidana menjadi solusi untuk menghindari pidana penjara. Diversi dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, dan kombinasi serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi wajib diupayakan di semua tingkat pemeriksaan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan data primer melalui wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Medan, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif. Anak menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak dapat diselesaikan dengan upaya diversi. Diversi diatur dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 dan No. Pol. TR/395/DIT.I/VI/2008, UU No. 11 Tahun 2012, Peraturan MA No. 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015, dan Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-006/A/J.A/04/2015. Pada Penetapan No. 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn dan Penetapan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn, anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, didakwa dengan dakwaan alternatif yang di dalamnya terdapat pasal yang ancaman pidananya lebih dari tujuh tahun dan di bawah tujuh tahun, yaitu Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun. Kata Kunci: Anak, Diversi, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika *Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Dosen Pembimbing II Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1010 /Pid.Sus/2018/PN-Mdn) DANIEL SIMAMORA
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.013 KB)

Daniel Simamora*) Madiasa Ablisar **) M. Ekaputra***) Dampak negatif pekembangan teknologi informasi yang pesat sempat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum), karena kesulitan dalam merumuskan delik dan ketidakmampuan hukum pidana positif mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) hingga munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum tentang tindak pidana informasi elektronik. Bagaimakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan.Bagaimakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan (Analisis Putusan Nomor 1010 /Pid.Sus/2018/PN-Mdn). Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan. Pengaturan hukum tentang tindak pidana informasi elektronik.Pengaturan dalam Bab XVI tentang Penghinaan berlaku dalam ruang lingkup unsur ‘penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’ dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sehingga apabila Pasal 27 ayat 3 UU ITE diterapkan pada kasus konkret, hendaknya juga merujuk kepada Pasal yang sesuai tentang penghinaan terkait dalam KUHP. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan. Penerapan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat mengingat pasal tersebut merupakan peraturan khusus mengenai pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga kemudian berlakulah Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis (Peraturan Khusus mengenyampingkan peraturan yang umum). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan (Analisis Putusan Nomor 1010 /Pid.Sus/2018/PN-Mdn). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir. Kata Kunci :Pertanggungjawaban Pidana, mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan. [1] Daniel Simamora*), Mahasiswa FH USU Prof. Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S **), Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum USU M. Ekaputra ***), Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum USU

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM BENTUK MENEMPATKAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI TANPA MEMENUHI SYARAT (Putusan Nomor 31/PID.SUS/2016/PN KFN) EINRO P PAPAKHAN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.07 KB)

Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH., M.Hum* Syafruddin, SH., MH., DFM** Einro Porman Pakpahan*** Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan atau dapat disebut dengan perbudakan manusia di zaman modern saat ini. Dan ia juga merupakan salah satu bentuk perlakuan kejam terburuk yang melanggar harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia sudah mengenal tindak pidana perdagangan orang namun hanya sebagian kecil saja. Dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, bukan hanya undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang berperan namun ada undang-undang lain seperti undang-undang nomor 39 tahun 2004 seperti yang dibahas dalam skripsi ini yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Bentuk Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Tanpa Memenuhi Syarat”. Dalam penulisan skripsi ini permasalahan pertama yang dibahas ialah mengapa perdagangan orang dapat terjadi serta sanksi tindak pidana perdagangan orang. Kedua bagaimana penempatan tenaga kerja Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang. Adapun permasalahan ketiga ialah bagaimana penerapan sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Kefamenanu. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat desktriptif. Dengan menggunakan data sekunder, yang berkaitan dengan perdagangan orang dalam bentuk tenaga kerja Indonesia serta putusan nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Kefamenanu. Metode pengumpul data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi dokumen dan metode studi pustaka (library research). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil Penelitian dalam Skripsi ini menunjukkan Dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Kefamenanu, disimpulkan bawha Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan Hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya, Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwaan oleh penuntut umum. Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tenaga Kerja Indonesia. * Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU. ** Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU. *** Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA BINTANG U R PARDEDE
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.212 KB)

Bintang Ully Rotua Pardede* Prof. Dr. Madiasa Ablisar, SH., M.S** Nurmalawaty, SH., M.Hum*** Teorisme dalam segala manifestasinya merupakan kejahatan yang serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum bagi orang dan barang bahkan sering dituju kepada instansi negara atau militer/pertahanan keamanan, maupun kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti ditujukan kepada kepala negara, pemerintahan pada umumnya, objek-onjek vital dan strategis maupun pusat keramaian umum lainnya. Pemerintah telah melakukan upaya dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sejak peristiwa Bom Bali tahun 2002. Berdasarkan hal ini, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dan Bagaimana proses hukum pelaku tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk menjawab masalah tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana teroisme. Pengaturan mengenai terorisme diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Kebijakan hukum pidana terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat dilakukan melalui sarana penal dan nonpenal. Pemerintah telah membuat aturan dalam bentuk hukum acara pidana khusus (lex spesialis) dalam proses hukum pelaku tindak pidana terorisme pada sistem peradilan pida na di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, proses hukum pelaku tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme *Mahasiswa Fakultas Hukum USU **Dosen Pembimbing I ***Dosen Pembimbing II

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN REHABILITASI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN dika. dika.
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.194 KB)

Dika Syahputra*) Liza Erwina**) Mahmud Mulyadi***) Pidana rehabilitasi ialah suatu bentuk terapi dimana seseorang ketergatungan narkotika ditempatkan dalam suatu institusi tertutup selama beberapa waktu untuk mengedukasikan pengguna yang berusaha untuk mengubah perilaku, mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah relaps (kambuh). Rehabilitasi suatu pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para mantan penguna narkotika agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu dilakukan penelitian skripsi dengan Judul Tijauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan. Maraknya perdagangan narkotika yang semangkin meluas yang mengakibatkan bayaknya korban atau penyalahguna narkotika semangkin meningkat. Rehabilitasi di selenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Permasalah pokok yang dikaji didalam penulisan skripsi ini adalah tujuan pemidanaan yang hendak di capai melalui sanksi rehabilitasi, Bagaimana pengaturan hukuman rehabilitasi di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, bagaimana relevansi tujuan penghukuman rehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkotika. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahann pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini Dari hasil penelitian dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Tentang penjatuhan hukum Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Relavansinya dengan Tujuan Pemidanaan didapatkan kesimpulan bahwatujuanpemidanaanyang hedak dicapai melalui rehabilitasi setiap orang yang menyalahgunakan atau sebagai korban narkoba wajib untuk mendapatkan rehabilitasi agar terlepas dari perbuatan yang merugikan diri sendiri. Rehabilitasi bertujuan untuk memberikan efek jerah kepada korban untuk tidak menggunakan Narkotika kembali dan proses rehabilitasi ini agar pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Pada tahap ini pecandu narkoba perlu mendapat pemantauan di rumah sakit oleh dokter. Setiap penyalahguna Narkotika dilakukannya tindak pidana dengan mencegah norma hukum demi pengayoman masyarakat, dilakukannya pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, dan memberikan efek jerah terhadap penyalahguna Narkotika. Kata Kunci: SanksiPenyalahgunaNarkotika *) Mahasiswa Falkultas Hukum Universitas Sumatra Utara **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II

ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ( Studi Putusan No. 479/Pid.Sus/2017/PN-Mdn ) ANISA FEBRIANI
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (828.978 KB)

ABSTRAK Anis Febriani * Dr. M. Hamdan, S.H.,M.Hum ** Nurmalawaty, S.H.,M.Hum *** Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sendiri jika dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat, dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat pada dirinya. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya seperti lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Penulisan skripsi ini membahas mengenai pengaturan tentang ketentuan hukum pidana dalam kecelakaan lalu lintas di indonesia, serta faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, serta bagaimana penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, serta kedudukan hukum dalam studi putusan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data lalu dikembangkan dalam bentuk pendapat atau tanggapan maupun data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa pengaturan tentang ketentuan hukum pidana dalam kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada pokok nya telah dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain tertera dalam Pasal 359 yang berbunyi “ Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Dalam pasal ini bisa dikenakan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena seringnya pengendara melakukan kesalahan saat berkendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan dimuat juga didalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memuat tentang rekayasa dan mekanisme kesalamatan dalam berlalu lintas. Kata Kunci : Pelanggaran, Hukum, Lalu Lintas, Kematian1 *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Univeritas Sumatera Utara ***Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA