cover
Contact Name
Shohebul Hajad
Contact Email
Shohib_628@yahoo.com
Phone
+6285852142142
Journal Mail Official
Shohib_628@yahoo.com
Editorial Address
https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-uqudana/EditorialTeam
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
ISSN : -     EISSN : 30326478     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah adalah sarana publikasi ilmiah peer riview yang scopenya focus menyebarluaskan hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Hukum, Ekonomi Syariah, Manajemen Ekonomi Syariah dan Muamalah. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan bekerja sama dengan LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan. e-ISSN : 3032 -6478
Articles 32 Documents
KECURANGAN DALAM JUAL BELI MINYAK GORENG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM: STUDI KASUS MINYAKITA Rajabbilaula, Nabila; Rida Nurul Azizah; Lina Marlina
UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 3 No 02 (2025): Desember
Publisher : STAI Al-Mujtama Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kecurangan dalam penjualan Minyakita oleh PT. Artha Eka Global Asia dari perspektif hukum bisnis Islam, serta menekankan pentingnya etika bisnis dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan industri. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap isu yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Artha Eka Global Asia telah melakukan sejumlah pelanggaran, antara lain pengurangan volume dalam kemasan, penggunaan minyak non-DMO yang tidak sesuai ketentuan, serta penjualan produk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Praktik-praktik tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Akibat dari tindakan ini adalah menurunnya kepercayaan konsumen serta terganggunya stabilitas industri minyak goreng di Indonesia. Dengan mengkaji kasus nyata dari sudut pandang hukum bisnis Islam, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menegaskan perlunya penerapan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etika dalam praktik jual beli, serta menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang berintegritas.
PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM UMKM DI KABUPATEN TASIKMALAYA: FOKUS PADA KESEHATAN KONSUMEN Muhammad Nayl Rizkika Aqyla; Taruna, Satria; Lina Marlina
UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 3 No 02 (2025): Desember
Publisher : STAI Al-Mujtama Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan etika bisnis Islam dalam praktik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tasikmalaya, dengan fokus pada perlindungan kesehatan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah kajian pustaka dan studi kasus, dengan menganalisis berbagai referensi ilmiah terkait prinsip etika bisnis Islam serta praktik UMKM lokal dalam sektor pangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga halal-thayyib memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan konsumen. Studi ini merekomendasikan penguatan pemahaman etika bisnis Islam di kalangan pelaku UMKM sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas usaha dan perlindungan konsumen. Temuan ini juga menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan berbasis nilai-nilai Islam untuk keberlanjutan UMKM.
DAMPAK SISTEM DISTRIBUSI LPG 3 KG TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF ISLAM: KONSEP KESEJAHTERAAN MENURUT ISLAM Fauziah, Aulia; Juniawati, Nurlaila; Marlina, Lina
UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 3 No 02 (2025): Desember
Publisher : STAI Al-Mujtama Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the impact of the 3 kg LPG distribution system on people's welfare in Indonesia using an Islamic economic perspective. 3 kg LPG is an energy subsidy intended for low-income people. However, in its implementation, LPG distribution often misses the target, causes scarcity, and triggers social inequality. Through a qualitative approach with literature study and policy analysis, this paper evaluates how the LPG distribution system affects the social and economic aspects of society and reviews its compatibility with the principles of justice, benefit and equitable distribution in Islam. The results of the study show that the inaccuracy of the 3 kg LPG distribution system can hinder the achievement of fair and equitable welfare as taught in Islamic teachings. Therefore, it is necessary to reform the distribution system based on the values of social justice and collective responsibility to realize sustainable welfare for the entire community.
Studi Kasus Penipuan Pemasaran 'Wine Halal' Nabidz: Isu Sertifikasi Halal dan Kandungan Alkohol dalam Produk Fermentasi Aisyi, Alya; Nurmaliah , Ima; Marlina , Lina
UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 3 No 02 (2025): Desember
Publisher : STAI Al-Mujtama Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini mengeksplorasi kontroversi seputar pemasaran "Halal Wine" yang disebut-sebut oleh Nabidz, sebuah minuman yang diproduksi melalui fermentasi anggur namun diberi label halal tanpa sertifikasi resmi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa keabsahan klaim halal pada produk fermentasi yang tidak memiliki verifikasi dari lembaga yang berwenang dan untuk menilai kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam serta regulasi halal Indonesia. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui analisis literatur, makalah ini menyelidiki konsep halal dan thayyib, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai tingkat alkohol yang diperbolehkan, serta peran badan regulasi seperti MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Temuan tersebut mengungkapkan bahwa mempromosikan klaim halal yang tidak terverifikasi dapat menyesatkan konsumen Muslim dan melanggar etika bisnis Islam, khususnya prinsip amanah (kepercayaan) dan sidq (kebenaran). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang mengklaim status halal harus disertifikasi secara resmi. Selain itu, hukum Islam menganggap produk dengan kandungan alkohol yang melebihi ambang batas yang diterima atau menyerupai minuman memabukkan (khamr) sebagai tidak diperbolehkan. Kasus Nabidz menekankan perlunya penegakan yang lebih ketat terhadap regulasi sertifikasi halal dan peningkatan kesadaran di kalangan produsen mengenai praktik pelabelan yang sah. Studi ini menyimpulkan bahwa sertifikasi halal harus transparan dan diperoleh secara resmi untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menjaga integritas industri halal di Indonesia. Kata Kunci: _Sertifikasi Halal, Nabidz, Etika Bisnis Islam, Kandungan Alkohol, Fermentasi, Hukum Halal di Indonesia.
Analisis Kasus First Travel Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Bisnis Islam Patoni, Sugih; Aulia Yasyroh , Fia; Marlina, Lina
UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 3 No 02 (2025): Desember
Publisher : STAI Al-Mujtama Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kasus penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan First Travel dalam perspektif etika bisnis Islam. Kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam muamalah, seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan etika bisnis Islam, menyoroti penyalahgunaan dana jamaah umrah yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Temuan menunjukkan bahwa kegagalan dalam menerapkan nilai-nilai etika seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan mencoreng citra bisnis syariah. Studi ini merekomendasikan pentingnya pengawasan ketat dan penerapan prinsip syariah dalam operasional bisnis untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Penyerobotan Lahan Negara Di PT Sawit Group Dulta Palma Menurut Etika Bisnis Islam Yuliani, Yuliani; Putri Adinda, Zhaqiya; Marlina , Lina
UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 3 No 02 (2025): Desember
Publisher : STAI Al-Mujtama Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perampasan tanah merupakan tindakan melawan hukum yang melibatkan pendudukan atau perampasan tanah milik orang lain tanpa izin. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga bertolak belakang dengan prinsip etika bisnis Islam. Dalam yurisprudensi Islam, tanah yang tidak dimanfaatkan selama tiga tahun dapat direklamasi oleh negara dan didistribusikan kembali kepada mereka yang mampu mengelolanya untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam konsensus (ijma') para ulama berdasarkan pendapat Umar bin Khattab. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi nilai-nilai inti seperti keadilan ('adl), kejujuran (shiddiq), tanggung jawab sosial (mas'uliyyah), dan konsultasi bersama (syura). Pendudukan tanah negara yang tidak sah oleh individu atau perusahaan untuk keuntungan pribadi tanpa prosedur hukum yang tepat merusak prinsip-prinsip ini. Hal ini mencerminkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengabaian tanggung jawab sosial—perilaku yang dianggap tidak etis dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, dari perspektif etika bisnis Islam, perampasan tanah merupakan tindakan tercela yang harus dicegah untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber daya yang adil.
PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM KASUS KORUPSI PENGOPLOSAN PERTAMAX OLEH PT. PERTAMAX Melati Sukma Dewi; Nanda Pratiwi; Lina Marlina
UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 4 No 01 (2026): JUNI
Publisher : STAI Al-Mujtama Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54625/ujhes.v4i01.193

Abstract

Akhir-akhir ini makna antara jihad dan qital semakin terasa kabur, bahkan terkesan dianggap sebagai landasan aksi terorisme, dianggap sebagai sinonim kata. Banyak terjadi kekerasan atas nama agama dengan mengusung tema jihad. Untuk menemukan konsep yang sebenarnya perlu melakukan reinterpretasi dan reformulasi terhadap ketentuan jihad Islam dengan menelaah sosio-historisnya dalam tafsir tematik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research) It is known commonly that the term jihad is sometimes misunderstood and misused bay both Moslems and no-Moslems that causes Islam become scapegoat when the act of terrorism occurs. This paper will elaborate on around this issue. By using qualitative approach, the analysis has brought about two important results. These are, the first: the term jihad in al-Qur’an cannot be interpreted just synonymous with the term qital, and the term qital is better understood as one of the forms and techniques of jihad; and second:  from Tafsir analysis of some verses on qital understood that the spread of Islam, using the jihad was done with some steps in two period, that are, the period of Mecca and the period of Medina
ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI E-COMMERCE : (STUDI KASUS PADA MARKETPLACE SHOPEE DI INDONESIA) Muhammad Faiq Ahsan; Naufal Amar Rivaldi; Lina Marlina
UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 4 No 01 (2026): JUNI
Publisher : STAI Al-Mujtama Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54625/ujhes.v4i01.195

Abstract

Pendidikan adalah cara untuk mencerdaskan dan menyadarkan masyarakat untuk dapat hidup lebih baik. Pendidikan Islam berusaha mendidik individu mukmin agar tunduk, bertaqwa, dan beribadah dengan baik kepada Allah, sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perubahan yang diusahakan dalam proses pendidikan untuk menyampaikan,  baik dalam tingkah laku individu, sekolah dan masyarakat. Pendidikan Islam diadakan tidak lain untuk penyempurnaan akal dan jasmani. Allah memberikan kepada manusia sesuatu kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Manusia mempunyai suatu akal yang dapat digunakan untuk berpikir, bagaimana melestarikan alam dan lingkungan, bagaimana membantu individu yang mengalami masalah. Perkembangan zaman membuat tantangan hidup semakin kompleks. Individu harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan mental kuat untuk menjalani kehidupan untuk lebih baik. Pendidikan yang ideal adalah yang memerhatikan dimensi realitas, kapasitas, potensi fisik, intelektual dan spiritual dari individu yang seimbang dalam mendapatkan pengetahuan dari  guru, lingkungan sekolah dan kesiapan mental individu. Masyarakat yang berkemampuan adalah masyarakat akademis dan profesional yang dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang merupakan kebutuhan zaman Education is the way to educate and sensitize the public to be able to live better. Islamic Education seeks to educate the individual believer to be submissive, devoted, and pray well to God, so as to obtain happiness in this world and hereafter. Changes sought in the educational process to deliver, both in the behavior of individuals, schools and communities. Islamic education are held in another refinement of mind and the body. God gave man something advantages not given to others. Humans have a mind that can be used to think, how to preserve nature and the environment, how to help people who are having problems. The times make life increasingly complex challenges. Individuals must have the knowledge, experience and the mental strength to live a life for the better. The ideal education is noticed dimension of reality, the capacity, the potential for physical, intellectual and spiritual balance of the individual to obtain knowledge from the teacher, the school environment and an individual's mental readiness. People who are capable of academic and professional communities who can apply science, technology and art is a necessity of the times
ANALISIS DAMPAK KECURANGAN TRANSAKSI JUAL BELI GETAH KARET DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM Novia Rizki Fitriah; Suci Aulia Ramadani; Lina Marlina
UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 4 No 01 (2026): JUNI
Publisher : STAI Al-Mujtama Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54625/ujhes.v4i01.197

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara kritis kaidah ushul fiqih kaum liberal dan aplikasinya dalam buku Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam  (CLD-KHI), yang dicanangkan untuk menjadi buku pedoman peradilan Agama di Indonesia. Kaidah kaum liberal mendiskusikan kaidah ushul fiqih yang sangat mendasar, yaitu maqa>s}id, mashlahah dan akal, serta implementasinya dalam hukum keluarga (al-ahwa>l al-shakhs}iyah). Agar persoalan ini menjadi jelas, dalam mengkaji kaidah ushul fiqih dan fiqih kaum liberal, peneliti menggunakan metode induktif dan analisis-kritis, dengan pendekatan karya ulama ushul fiqih dan fuqaha. Dari kajian ini, dapat disimpulkan bahwa kaidah ushul fiqih kaum liberal bukanlah kaidah baru, melainkan mengadopsi kaidah kontroversi (terdahulu) untuk meruntuh- kan teks-teks agama (nus}u>s}) atas nama maqa>s}id, mas}lahah dan akal, yang tercermin dari fiqih yang dihasilkan dari kaidah ini dan tertuang dalam CLD-KHI dengan cara menyandarkan terhadap pendapat yang lemah The study aims to critically examine the rules of the principles of jurisprudence propagated by the liberalists and their application in Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), which has been developed as an endeavour to supersede the guiding texts used in religious courts in Indonesia. Their principles of jurisprudence are devoted to discussing the fundamental concept of ushul al-fiqh, covering the subject of maqa>s}id (objectives), mas}lahah (public benefit) and 'aql (logic), using difficult steps in problematic approaches. Furthermore, the application of the principles of jurisprudence dealing with issues related to the civil matters adopted atypical views. Against this backdrop, the present study undertakes to review the liberalists’ legal maxims using both inductive and critical-analytical methodologies from ushul al-fiqh and fiqh approaches. The findings of the study reveal that the maxims propagated by the liberalists are not something new. In fact, they are derived and adapted from anomalous maxims to disregard and revise the divine revelation by misusing the concept of maqa>s}id, mas}lahah and over reliance upon the logic. Most of the maxims’ applications found in CLD-KHI refer to the weak opinions.
ANALISIS DAMPAK SOSIAL KEBANGKRUTAN PT SRITEX TERHADAP KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM Mila Sartika; Sri Devi Mulyasari; Lina Marlina
UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 4 No 01 (2026): JUNI
Publisher : STAI Al-Mujtama Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54625/ujhes.v4i01.8417

Abstract

Penelitian ini membahas kasus dampak sosial kebangkrutan PT Sritex terhadap karyawan dan masyarakat sekitar. Karena bekerja dianggap sebagai bentuk ibadah dan kontribusi sosial dalam Islam, kehilangan pekerjaan berdampak pada spiritual dan psikologis. Ribuan pekerja kehilangan sumber pendapatan karena kebangkrutan PT Sritex, yang meningkatkan perekonomian dan meningkatkan tingkat kemiskinan dan kemiskinan di wilayah Sukoharjo. Selain itu, analisis berdasarkan prinsip ihsan menunjukkan bahwa perlakuan manusiawi, dukungan reintegrasi ke pasar kerja, pelatihan keterampilan baru, dan pendampingan psikososial sangat penting bagi karyawan yang terkena dampak PHK. Mereka juga mengalami stres, kecemasan, dan penurunan kesehatan mental. Islam mengajarkan perlakuan adil dan baik kepada pekerja, termasuk dalam situasi krisis. Hak-hak pekerja seperti gaji dan pesangon harus diprioritaskan dalam proses kepailitan dalam hukum Indonesia. Selain itu, kebangkrutan PT Sritex berdampak pada industri tekstil dan kreditor, yang menghadapi bahaya keuangan sebagai akibat dari proses likuidasi. Artikel ini merekomendasikan perlunya sinergi antara prinsip Islam dan regulasi nasional guna memastikan perlindungan optimal bagi karyawan dan masyarakat terdampak kebangkrutan perusahaan.

Page 3 of 4 | Total Record : 32